 |
| Perusakan mobil pelaku tabrak lari di Kediri. |
KEDIRI, Kabar7.ID – Viral di media sosial video yang memperlihatkan perusakan mobil oleh massa. Peristiwa itu diketahui terjadi di Jalan Raya Desa Purwodadi, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur (Jatim), tepatnya di depan Mapolsek Kras, pada Minggu, 08 Februari 2026, sekitar pukul 01.45 WIB.
Kasat Lantas Polres Kediri, AKP Mega Satriatama membenarkan peristiwa tersebut terjadi di wilayah hukum Polres Kediri.
Menurutnya, kejadian itu berawal dari dugaan tabrak lari di Desa Ngemplak, Kabupaten Tulungagung.
“Benar, kejadian dalam video viral tersebut terjadi di Jalan Raya Desa Purwodadi, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, tepatnya di depan Mapolsek Kras,” ujar AKP Mega Satriatama kepada wartawan, Minggu, 08 Februari 2026.
AKP Mega Satriatama menjelaskan, setelah kejadian tabrak lari di wilayah Tulungagung, warga sekitar yang mengetahui peristiwa tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku.
“Warga yang melihat langsung kejadian tabrak lari tersebut melakukan pengejaran hingga masuk wilayah Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri,” ujar AKP Mega.
Dalam proses pengejaran, warga sempat berkoordinasi dengan anggota Satlantas Polres Tulungagung yang tengah membubarkan balap liar di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Namun, saat akan dihentikan, pelaku tidak mengindahkan dan terus melarikan diri.
“Anggota Satlantas Polres Tulungagung bersama warga sudah berupaya menghentikan kendaraan pelaku, namun yang bersangkutan tidak berhenti sehingga terus dilakukan pengejaran,” tutur AKP Mega.
Kendaraan pelaku akhirnya berhasil dihentikan di Jalan Raya Desa Purwodadi, tepat di depan Mapolsek Kras. Selanjutnya, pelaku diamankan oleh Satlantas Polres Tulungagung.
Pelaku diketahui bernama Moch. Dimyati (62), warga Desa Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Ia mengemudikan kendaraan dengan nomor polisi AG 1230 OI.
“Untuk pelaku beserta barang bukti kendaraan saat ini sudah diamankan oleh Satlantas Polres Tulungagung guna proses hukum lebih lanjut,” pungkasnya. (*/red)
MALANG, Kabar7.ID – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) mencatat lebih dari 107.000 jemaah yang mengikuti Mujahadah Kubro 1 Abad NU yang diselenggarakan di Stadion Gajayana Kota Malang, Jawa Timur (Jatim), pada 7-8 Februari 2026.
Sekretaris PWNU Jatim, DR HM Faqih mengatakan, hingga hari pertama pelaksanaan, jumlah jemaah yang tercatat mencapai 107.049 orang.
“Hingga Sabtu 7 Februari tercatat jemaah sudah 107.049 jamaah, kalau dibulatkan 107 ribu. Mereka datang menggunakan 1.283 bus, ribuan mobil, dan sepeda motor,” kata Faqih, Minggu, 08 Februari 2026.
Dari total tersebut, sebanyak 79.049 jamaah berasal dari Pengurus Cabang NU (PCNU) se-Jatim, sementara 28.000 lainnya merupakan warga Muslimat NU.
Para peserta juga menggunakan 6.476 mobil dan 5.413 sepeda motor, yang dikoordinasikan dalam sembilan zona dengan sembilan person in charge (PIC) dari PWNU Jatim.
Terpisah, Ketua Panitia Harlah Satu Abad NU PWNU Jatim, Masykuri Bakri, mengakui jumlah jamaah jauh melampaui kapasitas Stadion Gajayana.
Ia menyebut, antusias jemaah membludak dari jumlah yang diperkirakan.
“Kapasitas tribun stadion hanya sekitar 35 ribu orang. Karena itu, sebagian besar jamaah berada di luar area stadion,” ujarnya.
Sebagai solusi, panitia memasang sejumlah videotron di luar stadion hingga radius sekitar tiga hingga empat kilometer, agar jamaah yang duduk menyebar tetap bisa mengikuti rangkaian Mujahadah Kubro dengan khidmat.
Pengamanan dan pengaturan lalu lintas mendapat dukungan penuh dari Polda Jatim, Kodam, serta Dinas Perhubungan Jatim.
Untuk diketahui, Mujahadah Kubro Satu Abad NU yang digelar di Stadion Gajayana diperkirakan dihadiri sekitar 100 ribu jemaah dari berbagai daerah di Jatim.
Acara tersebut berlangsung selama dua hari, 7-8 Februari 2026, dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, jajaran Menteri, serta sejumlah Tokoh Agama. (*/red)
 |
| Rumah rusak akibat terjangan hujan lebat disertai angin kencang di Banyuwangi, Jatim. |
BANYUWANGI, Kabar7.ID – Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), mengakibatkan puluhan rumah mengalami kerusakan.
Data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyuwangi mendapati ada sebanyak 52 rumah warga mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi tersebut.
Kalaksa BPBD Banyuwangi, Partana mengatakan, kerusakan paling parah di Tembokrejo, sejumlah atap rumah warga habis tersapu angin. Sementara dua rumah di Desa Temuguruh dinding dapurnya ambruk.
“Kerusakan mulai ringan hingga berat. Tapi kebanyakan rusak ringan pada bagian atap,” ujar Partanan, Minggu, 08 Februari 2026.
Menurut Partana, jumlah kerusakan paling banyak terjadi di Kecamatan Sempu. Di kecamatan tersebut terdata ada 49 KK dan enam kandang ayam yang tersebar di tiga desa mengalami kerusakan ringan hingga berat, di antaranya Desa Karangsari, Desa Temuguruh, dan Desa Temuasri.
Sisanya, ada tiga KK di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar juga menjadi korban sapuan hujan lebat disertai angin kencang.
Untuk bantuan awal, Pemkab Banyuwangi telah menyalurkan sejumlah bahan kebutuhan pokok dan perlengkapan untuk perlindungan sementara. Selanjutnya, Pemkab Banyuwangi akan melakukan pendataan untuk bantuan bahan bangunan.
Diketahui sebelumnya, angin puting beliung menerjang Kecamatan Sempu dan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, pada Sabtu sore, 07 Februari 2026.
Akibat peristiwa tersebut, puluhan rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga parah.
Rata-rata kerusakan terjadi pada bagian atap dan bangunan rumah. Bahkan, satu bangunan dapur milik warga dilaporkan roboh. (*/red)
SERANG, Kabar7.ID – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid secara resmi membuka Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Hotel Aston Serang, Banten, Minggu, 08 Februari 2026.
Konvensi yang mengusung tema “Pers, AI, dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi untuk Kepentingan Publik” tersebut dihadiri ratusan tokoh pers nasional, pimpinan media, konstituen Dewan Pers, serta praktisi komunikasi dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam pidato kuncinya, Meutya Hafid menekankan pentingnya transformasi digital yang tetap berorientasi pada kepentingan publik, terutama di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Menurut Meutya, AI bukan sekadar alat efisiensi kerja, tetapi juga menghadirkan tantangan serius bagi etika jurnalistik.
Ia menegaskan teknologi harus menjadi pendukung kerja wartawan, bukan menggantikan peran manusia dalam verifikasi informasi dan fungsi kontrol sosial.
“Transformasi digital tidak boleh menggerus pilar demokrasi. Kita harus memastikan pers tetap sehat, kredibel, dan berintegritas,” ujar Meutya.
Ia mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan digital yang lebih komprehensif untuk melindungi ekosistem informasi nasional.
Regulasi tersebut diharapkan menciptakan hubungan yang lebih adil dan transparan antara platform digital global dan media lokal.
Meutya juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pers, khususnya melalui pelatihan kecakapan digital bagi wartawan di daerah.
Langkah ini dinilai krusial untuk memperkecil kesenjangan kualitas informasi antara pusat dan daerah.
Selain itu, Menkomdigi menegaskan komitmen pemerintah dalam menyempurnakan implementasi publisher rights melalui koordinasi intensif dengan Dewan Pers dan organisasi konstituen.
Transparansi kebijakan, kata dia, menjadi kunci keberlanjutan industri media nasional.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat menyatakan disrupsi digital merupakan keniscayaan dalam sejarah peradaban manusia.
Meski demikian, ia menilai publik akan selalu membutuhkan media arus utama yang mampu menyajikan informasi jernih dan dapat dipercaya.
“Di tengah banjir informasi dan konten toksik, masyarakat justru mencari ‘air bersih’. Di situlah peran utama pers sebagai penyaring fakta,” kata Komaruddin.
Ia mengibaratkan disrupsi digital sebagai banjir lumpur yang merusak, tetapi sekaligus dapat menyuburkan jika dikelola dengan baik melalui inovasi dan adaptasi.
Menurut Komaruddin, media arus utama tetap menjadi rujukan publik karena memiliki tanggung jawab etik, verifikasi, dan nilai kemanusiaan yang tidak dapat digantikan oleh mesin.
Konvensi Nasional Media Massa HPN 2026 diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan revitalisasi pers nasional dalam menghadapi tantangan teknologi, sekaligus memperkuat komitmen bersama menjaga kualitas jurnalisme Indonesia.
Acara dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi nasional serta diskusi panel yang menghadirkan pakar teknologi dan tokoh media untuk membahas regulasi AI, etika jurnalistik, dan perlindungan hak cipta karya pers di ruang digital. (*/red)
 |
| Presiden Prabowo Subianto. |
JAKARTA, Kabar7.ID – Presiden Prabowo Subianto menyebut, keberadaan Nahdlatul Ulama (NU), para kiai, dan ulama besar memberi dorongan moral baginya untuk semakin berani mengabdi dan membela rakyat Indonesia.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara Mujahadah Kubro Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur (Jatim), Minggu, 08 Februari 2026.
"Setiap kali saya muncul di tengah-tengah Nahdlatul Ulama, di tengah-tengah santri-santriwati, di tengah-tengah kiai apalagi ada kiai-kiai besar, ulama-ulama besar di belakang saya, rasanya saya terus jadi lebih berani untuk, lebih berani untuk berbakti, mengabdi dan membela rakyat Indonesia seluruhnya," ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan, selama satu abad NU hadir sebagai pilar kebesaran bangsa Indonesia.
Menurutnya, NU selalu tampil menyelamatkan bangsa setiap kali negara dalam keadaan bahaya.
"100 tahun kiprah pengabdian NU telah membuktikan bahwa NU sungguh-sungguh adalah pilar daripada kebesaran bangsa Indonesia. Setiap kali negara dalam keadaan bahaya, NU tampil untuk menyelamatkan," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan rasa bahagianya berada di tengah-tengah NU.
Ia merasakan kesejukan dan getaran hati setiap berada di lingkungan NU.
"Setiap kali saya berada di tengah-tengah NU, saya selalu bahagia, saya selalu semangat, karena saya merasakan kesejukan, saya merasakan getaran hati Saudara-saudara dan Saudari-saudari sekalian," ujarnya.
Prabowo juga mengaku merasakan kuatnya semangat persatuan dan kebersamaan di lingkungan NU.
Ia turut menyoroti antusiasme para ibu-ibu NU.
"Saya merasakan semangat persatuan, semangat guyub, semangat ingin menegakkan kedamaian. Saya merasakan harapan, saya merasakan harapan atas bangsa negara yang adil. Apalagi tadi, saya merasakan kuatnya tangan emak-emak dari NU ini. Luar biasa kekuatan emak-emak ini," pungkasnya. (*/red)
SIDOARJO, Kabar7.ID - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berulang kali menegaskan komitmen Polri untuk memberantas segala bentuk perjudian, baik konvensional maupun daring.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar tidak ragu menindak tegas praktik ilegal yang meresahkan masyarakat.
Namun pernyataan tegas tersebut kini dipertanyakan oleh warga Dusun Wager, Desa Pepe Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim).
Mereka mengaku resah lantaran dugaan praktik perjudian terbuka justru berlangsung lama tanpa penindakan.
Sejumlah warga menilai Aparat Penegak Hukum (APH) setempat terkesan mengabaikan laporan, meski informasi dan keluhan telah disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk pemberitaan media. Kinerja Polsek Sedati pun ikut dipertanyakan.
Menurut Tahul (nama samaran), praktik sabung ayam dan dadu itu sudah berjalan cukup lama dan dilakukan secara terang-terangan.
"Lokasi perjudian ini buka secara terbuka, tapi Polsek Sedati seolah tidak mau tahu. Padahal ini di wilayah hukumnya,” ucapnya, Minggu, 08 Februari 2026.
Ia menjelaskan, akses menuju arena perjudian sangat mudah melalui jalan kecil dari arah Jembatan Wager.
Bahkan, kata dia, terdapat penanda berupa kurungan ayam yang digantung di tiang listrik dekat sebuah minimarket, seakan menjadi petunjuk arah bagi para pemain.
Arena tersebut juga nampak seperti lapangan, namun beratap sederhana dan kerap dipadati kendaraan roda dua maupun roda empat.
Sejumlah mobil bahkan terlihat terparkir rapi di sekitar lokasi, menambah kesan aktivitas itu berlangsung terbuka tanpa hambatan.
“Seperti hari ini Minggu, ramai sekali," imbuhnya.
Ia menambahkan, warga sekitar mengaku terganggu dan resah. Sorak-sorai penonton terdengar hingga ke rumah-rumah.
“Kalau sudah mulai, benar-benar bising,” ujarnya.
Tahul menyebut, praktik itu terkesan berjalan sistematis, mulai dari pendaftaran ayam, pengaturan jadwal pertandingan, hingga perhitungan taruhan. Sejumlah pihak diduga berperan sebagai pemodal dan koordinator lapangan.
“Bahkan, ada sosok yang bertugas mengamankan jalannya kegiatan supaya tidak tersentuh penindakan,” ujarnya.
Hingga informasi ini mencuat, warga mengaku belum melihat adanya langkah tegas dari aparat di wilayah hukum Sedati.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan dan mendorong masyarakat mendesak pimpinan kepolisian di tingkat lebih tinggi turun tangan.
Tokoh masyarakat setempat menilai, jika praktik perjudian terus dibiarkan, dampaknya akan merusak tatanan sosial serta memicu konflik dan tindak kriminal lain.
“Pastinya menjadi pemicu kejahatan-kejahatan lain,” ujarnya.
Warga pun secara terbuka meminta Kapolda Jatim dan Kapolresta Sidoarjo untuk turun langsung melakukan penindakan tegas, sekaligus mengevaluasi kinerja aparat di tingkat bawah.
Sementara itu, Kanitreskrim Polsek Sedati saat dikonfirmasi awak media terkait dugaan perjudian tersebut belum memberikan keterangan hingga berita ini ditayangkan. (red/tim)
SERANG – Kinerja perekonomian Provinsi Banten sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Banten berada di atas rata-rata nasional, disertai dengan penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Berdasarkan rilis resmi BPS, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 5,03 persen. Secara nominal, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun, dengan PDB per kapita sebesar Rp83,7 juta atau setara USD 5.083,4.
Sementara itu, perekonomian Provinsi Banten justru tumbuh lebih tinggi. Pada tahun 2025, Banten mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37 persen, naik signifikan dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencapai 4,79 persen. Dari sisi nilai, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten atas dasar harga berlaku mencapai Rp936,20 triliun, dengan PDRB per kapita sebesar Rp74,67 juta atau setara USD 4.532,45.
Kepala BPS Provinsi Banten, Yusniar Juliana, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Banten terus menguat hingga akhir tahun.
“Ekonomi Banten pada triwulan IV tahun 2025 tumbuh sebesar 2,22 persen, sehingga secara kumulatif sepanjang tahun mencapai 5,64 persen. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar Yusniar dalam siaran pers BPS, Kamis (5/2/2026).
Selain pertumbuhan ekonomi, indikator ketenagakerjaan juga menunjukkan perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten pada November 2025 tercatat sebesar 6,63 persen, turun dibandingkan Agustus 2025 yang berada di angka 6,69 persen.
BPS mencatat, jumlah penduduk bekerja di Banten pada November 2025 mencapai 6,05 juta orang, atau bertambah 296,34 ribu orang dibandingkan Agustus 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,19 juta orang bekerja di sektor formal, meskipun secara proporsi mengalami penurunan tipis dibandingkan periode sebelumnya.
Dari sisi kesejahteraan sosial, angka kemiskinan di Banten juga terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 5,51 persen, turun 0,12 persen poin dibandingkan Maret 2025, serta turun 0,19 persen poin dibandingkan September 2024.
Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Banten pada September 2025 tercatat 760,85 ribu orang, berkurang 11,9 ribu orang dibandingkan Maret 2025 dan turun 16,64 ribu orang dibandingkan September 2024.
Berdasarkan wilayah, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2025 sebesar 5,35 persen, menurun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 5,58 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat 6,27 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan Maret 2025 yang berada di angka 5,89 persen.
Dengan capaian tersebut, BPS menilai perekonomian Banten sepanjang 2025 menunjukkan kinerja yang solid, ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan penyerapan tenaga kerja, serta penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.(Adv)
 |
| Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. |
JAKARTA, Kabar7.ID – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyoroti penghentian perkara dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terhadap dua tersangka, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.
Dia menilai, penerapan mekanisme Restorative Justice (RJ) dalam kasus tersebut menjadi bukti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum.
Menurutnya, penerapan RJ tersebut menunjukkan adanya perubahan signifikan dibandingkan praktik hukum di masa lalu.
Dia menyebut, pada era KUHP dan KUHAP lama, mekanisme keadilan restoratif sulit diterapkan karena tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.
“Penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam kasus fitnah ijazah palsu dengan tersangka Eggy Sudjana dan Damai Lubis adalah bukti nyata KUHP baru dan KUHAP baru benar-benar hadirkan keadilan dan kemanfaatan. Berbeda dengan praktik di masa lalu di mana RJ sulit diterapkan karena tidak diatur di KUHP dan KUHAP lama, kini jalan RJ terbuka lebar karena memang diatur secara khusus baik dalam KUHP baru maupun KUHAP baru,” ujar Habiburokhman dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu, 17 Januari 2026.
Habiburokhman mengapresiasi langkah Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri beserta jajaran yang telah mengimplementasikan mekanisme keadilan restoratif dalam penanganan perkara tersebut. Hingga akhirnya dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
“Kami apresiasi Kapolda Metro Jaya beserta jajaran yang bekerja keras mengimplementasikan RJ dalam perkara ini,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan rasa hormat kepada Jokowi serta Eggy Sudjana yang dinilai legawa menanggalkan ego masing-masing demi tercapainya perdamaian.
“Kami sampaikan, salut dan hormat kami kepada Pak Jokowi dan Pak Eggy Sudjana yang legowo menanggalkan ego masing-masing hingga terwujud perdamaian dan penghentian penyidikan,” tuturnya.
Habiburokhman berharap, kasus-kasus lain yang berkaitan dengan isu ijazah Jokowi juga dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif justice.
Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian masalah.
“Kami berharap kasus-kasus lain terkait ijazah Pak Jokowi juga bisa diselesaikan dengan RJ yang memang sangat sesuai dengan budaya kita, yakni penyelesaian masalah dengan musyawarah,” ucapnya.
Diketahui sebelumnya, Polda Metro Jaya membenarkan telah menerbitkan SP3 terhadap dua tersangka perkara dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.
SP3 tersebut diterbitkan berdasarkan hasil gelar perkara khusus untuk keadilan restoratif.
“Benar, penyidik telah menerbitkan SP3 terhadap dua tersangka, yaitu Saudara ES dan DHL. Penghentian penyidikan dilakukan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, dalam keterangannya, Jumat, 16 Januari 2026.
Menurut Budi, penghentian penyidikan tersebut didasarkan pada hasil gelar perkara khusus yang dilaksanakan pada 14 Januari 2026, setelah adanya permohonan dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, terhadap tersangka lainnya, proses hukum masih terus berjalan. Penyidik telah mengirimkan berkas perkara tersangka lainnya kepada jaksa penuntut umum pada 13 Januari 2026.
Selain itu, penyidik menjadwalkan pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, serta pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka lainnya.
Polda Metro Jaya menegaskan, penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.
“Untuk tersangka yang tidak dihentikan perkaranya, penyidikan tetap dilanjutkan. Penyidik masih melakukan pemeriksaan saksi, ahli, serta melengkapi berkas perkara guna kepastian hukum,” jelasnya.
Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, diketahui mengajukan surat permohonan RJ ke Polda Metro Jaya. Penyidik menindaklanjuti permohonan tersebut.
“Permohonan restorative justice telah disampaikan oleh penasihat hukum Pelapor kepada penyidik melalui surat pada hari Rabu, 14 Januari 2026,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto kepada wartawan, Jumat, 16 Januari 2026.
Jokowi sebelumnya membenarkan pertemuan dengan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis terjadi di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Solo, pada Kamis, 08 Januari 2026.
Jokowi mengatakan, kedua tersangka tudingan ijazah palsu itu menemui dirinya untuk bersilaturahmi.
“Telah hadir bersilahturahmi Bapak Prof Eggi Sudjana dan Bapak Damai Hari Lubis ke rumah saya. Benar beliau hadir didampingi oleh pengacara Bu Elida Netty. Itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai, dan saya sangat menghargai silaturahmi beliau berdua,” ujar Jokowi kepada awak media di kediamannya, Rabu, 14 Januari 2026.
Jokowi mengatakan, tidak menutup kemungkinan adanya perdamaian lewat restorative justice terkait kasus keduanya.
“Yang kedua, dari pertemuan silaturahmi itu, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restorative justice. Karena itu, adalah kewenangan penyidik Polda Metro Jaya,” tuturnya. (*/red)
 |
| Mantan Sekjen Kemenaker, Heri Sudarmanto. |
JAKARTA, Kabar7.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Heri Sudarmanto (HS), membeli sejumlah kendaraan menggunakan uang hasil pemerasan pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kemenaker.
“Dari uang yang ditampung di rekening kerabatnya tersebut, ada yang digunakan untuk membeli mobil,” kata Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Sabtu, 17 Januari 2026.
Heri disebut menampung uang Rp 12 miliar hasil pemerasan di rekening kerabatnya. Uang ini kemudian digunakan untuk membeli sejumlah kendaraan, termasuk mobil Toyota Innova Zenix Tahun 2024.
“Uangnya berasal dari agen TKA juga. Saat ini mobilnya juga sudah disita penyidik,” ujar Budi.
Uang dari rekening kerabat Heri ini kemudian digunakan untuk membeli sejumlah aset.
“Termasuk ketika melakukan pembelian aset, HS juga mengatasnamakannya ke kerabatnya,” imbuhnya.
Heri disebut menerima uang dalam kasus pemerasan tersebut dari para agen TKA sejak menjadi Direktur PPTKA (2010-2015), Dirjen Binapenta (2015-2017), Sekjen Kemnaker (2017-2018), dan Fungsional Utama (2018-2023).
Setelah pensiun pun, Heri masih menerima aliran uang dari para agen TKA.
Meski sudah pensiun, Heri disebut masih punya pengaruh untuk mengatur proses penerbitan dokumen RPTKA di Kemenaker.
“Bagaimana peran yang dilakukannya walaupun sudah tidak aktif lagi sebagai pegawai, namun masih punya pengaruh dalam proses penerbitan dokumen RPTKA di Kemenaker,” ujar Budi.
Budi juga mengatakan, penyidik masih terus melacak dan menelusuri dugaan aliran-aliran yang terkait dengan perkara ini.
“Diduga pola pungutan tidak resmi seperti ini sudah terjadi sejak lama, yang terus berlanjut hingga perkara ini terungkap,” ucapnya.
Diketahui sebelumnya, KPK menetapkan Heri Sudarmanto sebagai tersangka baru terkait kasus pemerasan pengurusan izin RPTKA di Kemenaker, pada Rabu, 29 Oktober 2025.
KPK juga pernah memanggil Heri Sudarmanto sebagai saksi terkait kasus pemerasan pengurusan izin TKA di Kemenaker, pada Rabu, 11 Juni 2025.
Tak hanya itu, KPK sudah melakukan penggeledahan di rumah Heri Sudarmanto, pada Selasa, 28 Oktober 2026.
Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita satu unit mobil dan sejumlah dokumen.
KPK mengatakan penyitaan satu unit mobil dilakukan untuk pembuktian proses penyidikan perkara.
“Sekaligus langkah awal bagi pemulihan keuangan negara atau asset recovery,” ujar Jubir KPK, Budi Prasetyo.
Saat ini, delapan terdakwa tengah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kedelapan terdakwa itu, di antaranya mantan Dirjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Suhartono; Haryanto (HY) selaku Dirjen Binapenta Kemenaker periode 2024-2025 sekaligus Staf Ahli Menaker.
Kemudian Wisnu Pramono (WP) selaku Direktur Pengendalian Penggunaan TKA (PPTKA) Kemenaker tahun 2017-2019; Devi Angraeni (DA) selaku Koordinator Uji Kelayaan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA.
Lalu, Gatot Widiartono (GTW) selaku Kepala Sub Direktorat Maritim dan Pertanian di Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan Putri Citra Wahyoe (PCW), Jamal Shodiqin (JMS), Alfa Eshad (ALF) selaku staf.
Para terdakwa diduga telah memperkaya diri sendiri dengan memeras mereka yang membutuhkan dokumen RPTKA.
Rinciannya, Suhartono Rp 460 juta; Haryanto Rp 84,72 miliar dan satu unit mobil Innova Reborn; Wisnu Rp 25,2 miliar dan satu unit sepeda motor Vespa tipe Primavera 150 ABS A/T.
Devi Rp 3,25 miliar; Gatot Rp 9,48 miliar; Putri sebesar Rp 6,39 miliar; Jamal Rp 551,16 juta; dan Alfa Rp 5,24 miliar. Jika dijumlah, total uang yang diterima para terdakwa mencapai Rp 135,29 miliar. (*/red)
 |
| Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono. |
JAKARTA, Kabar7.ID – Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono menyebut, tiga pegawainya ikut dalam penerbangan pesawat ATR 42-500 yang hilang kontak di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada Sabtu, 17 Januari 2026.
Dia menyebut, ketiganya merupakan tim air surveillance dari PSDKP.
“Saudara Ferry Irrawan dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, jabatannya adalah Analis Kapal Pengawas. Saudara Deden Mulyana dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, jabatannya Pengelola Barang Milik Negara dan Saudara Yoga Nauval, jabatannya Operator Foto Udara,” kata Wahyu dalam Konferensi Pers di kantornya, Sabtu, 17 Januari 2026.
Menurutnya, pegawai KKP ikut dalam rombongan misi pengawasan atau air surveillance di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
“Perlu kami sampaikan, benar terdapat pegawai KKP dalam pesawat tersebut yang melakukan misi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara,” ujarnya.
Ia mengatakan, Tim SAR gabungan hingga kini masih melakukan proses pencarian titik pesawat jatuh.
“Pada 17 Januari 2026 pukul 19:20 WIB, status pesawat, kru, dan penumpang sedang dilakukan pencarian atau search and rescue oleh tim SAR gabungan,” ujarnya.
Untuk diketahui, pesawat melakukan penerbangan dari Yogyakarta Adi Sucipto (JOG) menuju Makassar Sultan Hasanuddin (UPG), pada Sabtu, 17 Januari 2026. Kendala hilang kontak ini dilaporkan ketika pesawat akan mendarat di Makassar.
Pesawat awalnya diarahkan oleh Air Traffic Control Makassar Area Terminal Service Center (MATSC) untuk melakukan pendekatan ke landasan pacu RWY 21 Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar.
Namun, saat proses pendekatan, pesawat teridentifikasi tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya, sehingga Air Traffic Control (ATC) memberikan arahan ulang kepada awak pesawat untuk melakukan koreksi posisi.
ATC selanjutnya menyampaikan beberapa instruksi lanjutan guna membawa pesawat kembali ke jalur pendaratan yang sesuai dengan prosedur. Setelah penyampaian arahan terakhir oleh ATC, komunikasi dengan pesawat terputus. (*/red)
 |
| Ilustrasi pesawat hilang. |
JAKARTA, Kabar7.ID – Pesawat jenis ATR 42-500 dilaporkan hilang kontak saat akan mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, pada Sabtu, 17 Januari 2026.
Diketahui, pesawat itu awalnya lepas landas dari Yogyakarta menuju Makassar.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F Laisa mengatakan, pesawat diarahkan Air Traffic Control Makassar Area Terminal Service Center (MATSC) untuk melakukan pendekatan ke landasan pacu RWY 21 Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.
Namun ketika hendak mendarat, pihak bandara tidak menerima sinyal dari pesawat.
“Dalam proses pendekatan, pesawat teridentifikasi tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya, sehingga Air Traffic Control (ATC) memberikan arahan ulang kepada awak pesawat untuk melakukan koreksi posisi,” ujar Lukman melalui keterangannya, Sabtu, 17 Januari 2026.
ATC selanjutnya menyampaikan beberapa instruksi lanjutan guna membawa pesawat kembali ke jalur pendaratan yang sesuai dengan prosedur.
Setelah penyampaian arahan terakhir oleh ATC, komunikasi dengan pesawat terputus alias loss contact.
“Menindaklanjuti kondisi tersebut, ATC mendeklarasikan fase darurat DETRESFA (Distress Phase) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku,” ujarnya.
Dengan kejadian ini, AirNav Indonesia Cabang MATSC segera berkoordinasi dengan Basarnas Pusat serta Kepolisian setempat guna mendukung langkah pencarian dan pertolongan.
“Bandara Sultan Hasanuddin Makassar telah melakukan persiapan pembukaan Crisis Center di Terminal Keberangkatan sebagai pusat koordinasi informasi,” pungkasnya. (*/red)
 |
| Aksi biduan seksi joget di panggung acara Isra Miraj di Songgon Banyuwangi. |
BANYUWANGI, Kabar7.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyuwangi mengecam aksi biduan seksi yang berjoget erotis di panggung peringatan Isra Miraj di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim).
Pasalnya, aksi tersebut dinilai sebagai penistaan agama.
“Tindakan ini berpotensi mengarah pada penistaan agama. Perlu ada teguran keras agar tidak menjadi contoh buruk bagi yang lain,” ujar Wakil Ketua Umum MUI Banyuwangi, Sunandi Zubaidi, Sabtu, 17 Januari 2026.
Dia mengatakan, MUI Banyuwangi langsung merespons kejadian tersebut melalui MUI Kecamatan Songgon, pihaknya berkoordinasi dengan Kepolisian untuk meminta klarifikasi dari panitia penyelenggara acara.
“Perbuatan mulia seperti Isra Miraj tidak seharusnya dicampur dengan aktivitas yang mengarah pada kemaksiatan, seperti mempertontonkan aurat, tarian erotis, dan ikhtilat,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya, sebuah video yang menampilkan aksi joget seorang biduan di atas panggung peringatan Isra Miraj di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, viral di media sosial.
Aksi tersebut memicu sorotan warganet karena busana dan tarian yang dinilai tidak sesuai dengan konteks acara keagamaan.
Dalam rekaman video tersebut, sang biduan tampak mengenakan gaun hitam dan berjoget di hadapan penonton serta seorang pria.
Meski demikian, sejumlah penonton yang hadir di lokasi terlihat tidak memberikan protes atas aksi hiburan tersebut.
Ketua Panitia Isra Miraj Desa Parangharjo, Hadiyanto juga telah memberikan klarifikasi terkait kejadian ini.
Menurutnya, sesi hiburan yang menghadirkan biduan tersebut dilakukan di luar agenda utama peringatan Isra Miraj.
“Hiburan yang menghadirkan biduan pada acara Isra Miraj tersebut memang benar adanya. Akan tetapi, hiburan tersebut digelar setelah acara usai dan seluruh undangan serta kiai sudah tidak ada di tempat,” kata Hadiyanto, Sabtu, 17 Januari 2026. (*/red)
Serang – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten membongkar praktik percaloan dalam seleksi penerimaan Calon Taruna Akademi Kepolisian (AKPOL). Seorang pria berinisial NR (54) alias Abah Jempol, warga Kecamatan Kasemen, Kota Serang, ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan/atau penggelapan dengan modus menjanjikan kelulusan masuk AKPOL dengan mahar fantastis Rp1 miliar.
Kasus ini bermula pada Maret 2025. Korban, Leonardus Sihombing, berniat mendaftarkan anaknya mengikuti seleksi AKPOL Tahun 2025. Korban kemudian diperkenalkan oleh dua orang rekannya kepada tersangka NR, yang mengaku memiliki “orang dalam” yang bisa meluluskan peserta seleksi.
Direktur Reskrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setyawan, didampingi Kabid Humas Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea dan Kanit II Subdit III Kompol Patoni, menjelaskan bahwa tersangka meminta uang sebesar Rp1 miliar sebagai syarat kelulusan.
“Korban percaya dan menyerahkan uang tersebut. Namun setelah proses seleksi selesai, anak korban dinyatakan tidak lulus. Saat diminta pengembalian uang, diketahui dana tersebut telah digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi,” ujar Dian dalam konferensi pers di Aula Ditreskrimum Polda Banten, Kamis (15/1).
Akibat perbuatan itu, korban mengalami kerugian mencapai Rp1 miliar dan melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Banten.
Sempat Kabur dan Tabrak Mobil Polisi
Dian mengungkapkan, tersangka sempat dua kali mangkir dari panggilan penyidik. Hingga akhirnya pada Rabu (14/1/2026) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB, polisi melakukan upaya paksa membawa saksi.
Saat hendak diamankan di wilayah Kota Serang, tersangka beralasan ingin mengantar istrinya ke Jakarta. Namun ia justru melarikan diri ke arah Anyer. Pengejaran berlangsung hingga Gerbang Tol Rangkasbitung.
“Tersangka bahkan mencoba melarikan diri dengan menabrakkan kendaraannya ke mobil petugas. Setelah tindakan persuasif, tersangka berhasil diamankan,” jelas Dian.
Dari hasil pemeriksaan, penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup dan menetapkan NR sebagai tersangka. Ia kini ditahan di Rutan Polda Banten.
Peran dan Modus Tersangka
Dalam kasus ini, tersangka berperan:
* Mengaku mampu meluluskan seleksi Taruna AKPOL dengan imbalan uang
* Menerima uang dari korban sebesar Rp970 juta
* Mengklaim mengenal pihak yang bisa “mengatur” kelulusan
Barang bukti yang diamankan antara lain salinan rekening koran bank milik korban dan kartu peserta seleksi AKPOL.
Tersangka dijerat Pasal 378 dan/atau Pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan, dengan ancaman hukuman penjara hingga 4 tahun.
Polda Banten: Rekrutmen Polri Gratis dan Transparan
Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan Polri tidak dipungut biaya apa pun.
“Kami berkomitmen menindak tegas segala bentuk percaloan dan penipuan. Rekrutmen Polri dilaksanakan secara bersih, transparan, akuntabel, dan humanis,” tegas Maruli.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang.
“Jika menemukan indikasi percaloan, segera laporkan melalui Call Center Polri 110 atau kantor kepolisian terdekat,” pungkasnya.
 |
| BNN menggerebek pabrik tembakau sintetis di Tangerang. |
TANGERANG, Kabar7.ID – Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penggerebekan clandestine laboratory narkotika jenis MDMB-4en-Pinaca atau tembakau sintetis, di Tangerang, Banten.
Tiga tersangka, termasuk koki hingga kurir dibekuk dalam operasi itu.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan Biro Humas BNN, pabrik tembakau sintetis itu terbongkar berkat kerja sama Direktorat Psikotropika dan Preskusor (P2), Direktorat Intelijen, dan Direktorat Penindakan dan Pengejaran (Dakjar) BNN yang didukung informasi dari masyarakat.
Informasi tersebut ditindaklanjuti oleh tim gabungan. Setelah dua bulan penyelidikan, tim kemudian melakukan penggerebekan di lokasi tersebut pada Jumat, 09 Januari 2026.
“Dari hasil penyelidikan, terungkap bahwa rumah tersebut telah dijadikan tempat produksi tembakau sintetis selama kurang lebih dua bulan,” tulis Biro Humas BNN dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 10 Januari 2026.
Dalam penggerebekan tersebut, BNN menangkap tiga orang pelaku. Ketiganya masing-masing berinisial ZD, pelaku utama sekaligus koki produksi; FH sebagai tester hasil produksi; dan Fir yang berperan sebagai kurir.
“Dari hasil interogasi, pelaku mengaku bahwa bahan-bahan utama prekursor narkotika, bahan kimia, dan alat lab dibeli melalui online,” imbuhnya.
Sejumlah barang bukti disita dalam operasi tersebut, antara lain 153 gram MDMB-4en-Pinaca, 808,9 gram MDMB-4en-Pinaca dalam bentuk padatan, dan MDMB Inaca (sisa residu).
Selain itu, tim juga menyita berbagai bahan kimia dan alat laboratorium yang digunakan untuk produksi narkotika.
BNN masih akan mengembangkan pengungkapan ini dalam rangka penyelidikan terhadap jaringannya. Sementara ketiga pelaku dijerat dengan pasal 610 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori V (Rp 500 juta).
“Dari pengungkapan kasus ini BNN RI berhasil menyelamatkan sekitar 8.000 jiwa anak bangsa,” pungkasnya.
BNN RI terus berkomitmen untuk memberantas peredaran narkotika dan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Pengungkapan ini merupakan bukti keseriusan BNN RI dalam memberantas narkotika dan menjaga keamanan masyarakat.
Sebelumnya, Kepala BNN RI, Komjen Suyudi mengatakan, pemberantasan narkoba merupakan salah satu pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pemberantasan narkoba menjadi syarat membangun sumber daya manusia unggul.
“Berperang terhadap narkoba demi kemanusiaan tentunya sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden. Khususnya poin ke-7 terkait pemberantasan narkoba sebagai bagian reformasi hukum dan ketahanan bangsa,” kata Suyudi kepada wartawan saat Jumpa Pers pengungkapan kasus narkoba di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Rabu, 22 Oktober 2025.
Mantan Kapolda Banten itu kemudian menyebutkan masalah narkoba merupakan isu kemanusiaan. Dia mengatakan narkoba bukan sekadar kriminal.
“Narkoba dipandang sebagai isu kemanusiaan bukan hanya sekadar kriminalitas. Pengguna narkoba sebagai korban yang harus disembuhkan melalui rehabilitasi, bukan penjara,” ujarnya. (*/red)
 |
| Mendagri Muhammad Tito Karnavian. |
JAKARTA, Kabar7.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta tambahan Bawah Kendali Operasi (BKO) dari TNI dan Polri sebanyak 5.000 personel guna mempercepat pembersihan lumpur pasca bencana di wilayah Sumatera.
Permintaan tersebut disampaikan untuk mendukung percepatan pemulihan sebelum memasuki bulan Ramadan.
“Kami sependapat dengan temuan Satgas DPR RI bahwa pembersihan lumpur harus dipercepat. Jadi memang jalan-jalan relatif bagus meskipun ada juga masalah nanti, tapi pembersihan lumpur ini sangat penting sekali,” ujar Tito saat Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Bencana Sumatera antara DPR RI dan pemerintah yang digelar di Banda Aceh, Aceh, Sabtu, 10 Januari 2026.
Dalam rapat tersebut, Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera menegaskan pentingnya penambahan personel guna mempercepat proses pembersihan lumpur yang masih meluas di sejumlah daerah terdampak.
Tito menyampaikan langsung permintaannya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto saat menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Selasa, 06 Januari 2026.
“Nah, untuk itu kekuatan yang ada menurut saya harus ditambah, tambahan BKO TNI dan Polri. Saya waktu di Hambalang menyampaikan kepada Pak Kapolri, bisa tidak kira-kira ditambah 5.000 lagi,” tuturnya.
Tito menilai, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menggenjot pemulihan karena rangkaian libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) telah usai, sementara bulan Ramadan belum dimulai.
“Kemarin waktu itu beliau menambah 1.000 sebelum Nataru. Alasan Pak Kapolri karena semua kekuatan sedang fokus di Nataru (Natal dan Tahun Baru). Nah, sekarang Nataru sudah selesai,” ujarnya.
Selain TNI dan Polri, Tito juga menyoroti peran sekolah-sekolah kedinasan dalam membantu proses pemulihan. Ia menilai kehadiran para praja dan taruna terbukti efektif mempercepat pembersihan fasilitas pemerintahan.
“Kami kemarin mengirim 1.200 Praja IPDN. Itu pun baru bisa fokus di tempat-tempat kedinasan di Tamiang saja. Kita belum melihat di Aceh Timur, masih ada masalah, Gayo Lues juga ada masalah. Nanti kita akan lihat,” ujarnya.
Tito menekankan bahwa percepatan pemulihan juga sangat bergantung pada kesiapan anggaran daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah harus segera menggerakkan APBD tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah pusat.
“Kuncinya adalah mereka harus diberi modal. Jangan semuanya dari pusat. Kalau semua minta dari pusat, minta dari satgas, minta dari kementerian, tidak bisa. Mereka juga punya APBD. Persoalannya adalah APBD-nya harus cepat didisburskan, delivery-nya harus cepat, sesegera mungkin,” jelasnya. (*/red)
 |
| Gedung KPK. |
JAKARTA, Kabar7.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita ratusan juta rupiah dan valuta asing (valas) dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara (Jakut).
“Sementara ada ratusan juta rupiah dan ada juga valas,” ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, Sabtu, 10 Januari 2026.
Menurut Fitroh, OTT tersebut terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak. Namun ia belum menjelaskan secara perinci duduk perkara kasus tersebut.
Ia menyebut, ada sejumlah pegawai pajak dan wajib pajak yang ditangkap dalam OTT tersebut.
“Beberapa pegawai pajak dan beberapa dari pihak WP (wajib pajak),” ujarnya.
Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo mengatakan, ada delapan orang yang terjaring dalam OTT ini.
Pihak-pihak yang ditangkap telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan intensif.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap. (*/red)
 |
| Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto. |
JAKARTA, Kabar7.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P menerbitkan Surat Edaran larangan korupsi ditujukan kepada seluruh kader partai menjelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 yang berlangsung mulai Sabtu, 10 Januari 2026, hingga Senin, 12 Januari 2026.
Larangan tersebut tertuang dalam Surat Internal Nomor 508/IN/DPP/I/2026 tertanggal 9 Januari 2026 yang ditujukan kepada seluruh kader partai, mulai dari anggota fraksi di DPR RI dan DPRD, pengurus DPD dan DPC, hingga Kepala Daerah dari PDI-P.
“Di edaran yang kami buat sebelum pelaksanaan rakernas, ditulis larangan tegas terhadap kader untuk melakukan korupsi. Termasuk di antaranya agar tidak meminta uang pada pihak mana pun dengan alasan akan mengikuti kegiatan partai, khususnya untuk penyelenggara negara,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Sabtu, 10 Januari 2026.
Dalam surat tersebut, kata Hasto, ada empat poin yang tertulis. Instruksi tersebut diberikan langsung terutama bagi seluruh anggota Fraksi di DPR hingga DPRD, pengurus DPD/DPC, serta Kepala Daerah kader partai.
Pada poin pertama, tertulis penjelasan agar seluruh kader menjaga kehormatan yakni dengan menjalankan amanat Kongres VI untuk menjaga nama baik dan kewibawaan partai.
Kedua mengenai larangan korupsi dengan bunyi poin kader dilarang keras menyalahgunakan wewenang dalam jabatan untuk terlibat korupsi dalam bentuk apa pun.
“Ketiga nol toleransi, di mana partai tidak memberikan toleransi terhadap perbuatan yang mencederai kepercayaan rakyat. Keempat sanksi pemecatan, di mana DPP akan memberikan sanksi organisasi tertinggi berupa pemecatan bagi kader yang terbukti secara hukum melakukan korupsi,” ujar Hasto.
Sementara itu, Juru Bicara PDI-P, Guntur Romli menyampaikan, Rakernas yang dibuka di Beach City International Stadium, Ancol, pada Sabtu, 10 Januari 2026, akan menjadi forum strategis untuk membahas penguatan penegakan hukum yang independen.
PDI-P menekankan pentingnya edukasi anti korupsi melalui sekolah partai serta transparansi pendanaan politik.
Langkah ini dipandang penting guna memperbaiki tata kelola di sektor sumber daya alam dan kehutanan guna mencegah bencana alam, seperti yang terjadi di wilayah Sumatera.
PDI-P berharap penegasan ini menjadi pedoman yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh kader. (*/red)
 |
| Jubir KPK, Budi Prasetyo. |
JAKARTA, Kabar7.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jakarta Utara (Jakut).
Operasi senyap tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo.
“Konfirmasi, ada kegiatan di lapangan di wilayah Jakarta,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 10 Januari 2026.
Budi juga menyampaikan bahwa tim KPK telah mengamankan delapan orang beserta barang bukti.
“Sampai saat ini, tim telah mengamankan delapan orang beserta barang bukti dalam bentuk uang,” ujarnya.
Menurut Budi, seluruh pihak yang diamankan dalam OTT tersebut akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. (*/red)
SERANG, Kabar7.ID – Banyak kenangan yang tak dapat dilupakan. Mungkin kalimat itu yang pantas diungkapkan untuk AKBP Condro Sasongko.
Pasalnya, eks Kapolres Serang, Banten, itu dikenal bukan hanya karena prestasinya dalam penegakan hukum, tetapi juga karena kepribadiannya yang kocak dan akrab dengan masyarakat.
Sosok Condro Sasongko juga dikenal karena ciri khasnya, kepala plontos, dan gaya kepemimpinan yang dekat dengan bawahannya.
Ia selalu mengajak masyarakat untuk berinteraksi tanpa menjaga jarak, menjadikan dirinya figur pemimpin yang disukai banyak orang.
Ketua Perkumpulan Wartawan Serang Timur (PERWAST), Mansar menilai bahwa gaya kepemimpinan Condro memiliki pola yang unik, bisa merangkul semua kalangan.
“Beliau bukan hanya Kapolres, tapi juga sahabat masyarakat. Beliau selalu memberi ruang untuk berdialog dan berkontribusi positif,” ujarnya.
Menurut Mansar, sosok Condro Sasongko dikenal tidak hanya sebagai pemimpin yang tegas dan profesional, tetapi juga sosok yang humoris dan dekat dengan seluruh elemen masyarakat.
“Ya, melalui pendekatan yang santai namun tetap berwibawa, beliau mampu membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai elemen masyarakat,” tuturnya.
Hal senada dikatakan Pembina PERWAST, Angga Apria Siswanto. Menurutnya, AKBP Condro Sasongko kerap turun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan warga menyampaikan pesan kamtibmas melalui program Ngariung Iman Ngariung Iman.
“Dengan gaya komunikasi yang hangat dan humoris, beliau mampu mencairkan suasana, membuat masyarakat merasa lebih nyaman dalam menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang mereka hadapi,” ujarnya.
AKBP Condro Dimata Insan Pers
Penasehat PERWAST, Yusa Qorni mengatakan, bahwa AKBP Condro merupakan sosok pemimpin yang mampu menterjemahkan kondisi terkini dan tanpa tedeng aling-aling membahasnya bersama rekan-rekan media.
“Ya, secara ilmu komunikasi, kemampuan beliau di atas rata-rata, apa yang dia sampaikan sangat mengena dan mudah kita pahami,” ujar Yusa.
Seperti diketahui, AKBP Condro kerap ngopi bareng, dan berdiskusi dengan awak media. Dia selalu hadir secara spontan, menyapa para jurnalis, duduk santai, dan menikmati kopi serta gorengan bersama.
Momen tersebut menjadi ajang diskusi ringan terkait isu-isu di wilayah hukum Polres Serang.
“Kita ngobrol santai aja. Kebetulan saya lewat sini, dan mampir di Polsek Cikande,” kata Condro kala itu di Mapolsek Cikande, Selasa, 02 Desember 2025.
Ia menilai, obrolan santai seperti ini bisa memunculkan ide-ide segar serta memperkuat komunikasi yang sehat antara Polri dan media.
AKBP Condro Sasongko kini mengemban amanah baru sebagai Kepala Bagian Pembinaan Karier (Kabagbinkar) Biro SDM Polda Jawa Barat (Jabar).
Jabatan baru yang diemban AKBP Condro Sasongko tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2781 B/XII/KEP/2025.
Kini, jabatan Kapolres Serang diisi oleh AKBP Andri Kurniawan.
“Kami berharap kepada Kapolres yang baru, AKBP Andri, minimal capaiannya sama. Namun kami tidak bisa memaksakan Kapolres yang baru untuk copy paste gayanya Condro, karena setiap pemimpin memiliki gayanya sendiri,” tutur Yusa.
Diantar Lepas Ribuan Warga
Kegiatan lepas sambut Kapolres Serang dari AKBP Condro Sasongko kepada AKBP Andri Kurniawan yang digelar di lapangan Mapolres Serang, pada Jumat, 09 Januari 2026, dihadiri ribuan warga dari berbagai lapisan masyarakat.
Warga dari kalangan Buruh, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komunitas Ojek Online, Kelompok Tani, hingga Ibu-ibu hadir memenuhi lapangan Mapolres Serang.
Kehadiran ribuan warga tersebut mencerminkan kedekatan emosional antara Kepolisian dan masyarakat selama kepemimpinan Condro Sasongko.
Momen paling menyentuh terjadi saat prosesi pelepasan. AKBP Condro Sasongko meninggalkan Mapolres Serang dengan berdiri di atas kendaraan komando yang biasa digunakan dalam aksi unjuk rasa.
Kendaraan tersebut secara khusus disiapkan oleh elemen buruh sebagai simbol penghormatan.
Lambaian tangan, sorak dukungan, dan suasana haru mengiringi kepergian Condro Sasongko.
Peristiwa itu menjadi gambaran kuatnya ikatan emosional antara Kepolisian dan masyarakat di Kabupaten Serang yang diharapkan terus terjaga di bawah kepemimpinan Kapolres yang baru.
AKBP Condro Sasongko menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan masyarakat selama dirinya bertugas hampir dua tahun di Kabupaten Serang.
“Saya merasa terhormat bisa menjadi bagian dari masyarakat Kabupaten Serang. Terima kasih atas penerimaan dan kebersamaan yang luar biasa,” ujar Condro.
Sementara itu, Kapolres Serang yang baru, AKBP Andri Kurniawan menegaskan, dirinya siap melanjutkan berbagai program positif yang telah dibangun pendahulunya.
Dia berharap dapat diterima dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Serang.
“Saya siap melanjutkan pengabdian dan mendampingi masyarakat. Mulai hari ini, saya berkomitmen hadir dan melayani warga Kabupaten Serang,” pungkasnya.
Profil AKBP Condro
Lahir di Trenggalek, Jawa Timur (Jatim), pada tahun 1979, Condro Sasongko mengawali karirnya sebagai Bintara Polisi sebelum kemudian berhasil lolos seleksi Akademi Kepolisian (Akpol) pada tahun 2001.
Prestasinya dalam bela diri Judo turut mengantarkannya menjadi bagian dari Akpol. Setelah menyelesaikan pendidikan selama empat tahun, ia dilantik dengan pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda) pada tahun 2005 dan ditempatkan di Polda Metro Jaya.
Perjalanan karir Condro berlanjut di Polda Jawa Barat (Jabar), di mana ia menjabat sebagai Kasatreskrim Polresta Bogor dari tahun 2014 hingga 2016.
Pada tahun 2021, ia dipindahkan ke Polda Banten, dan karirnya semakin menanjak. Di sini, ia menjabat sebagai Kasubdit Indagsi dan Tipidter di Direktorat Reserse Kriminal Khusus.
Selama menjabat, Condro berhasil mengungkap berbagai kasus besar yang menjadi perhatian publik dan atensi Kapolri serta Kapolda Banten.
Salah satu prestasi besar Condro adalah keberhasilannya membongkar industri shampoo dan minyak rambut palsu yang beroperasi di Kabupaten Tangerang pada Desember 2021.
Selain itu, ia juga berhasil mengungkap kecurangan penjualan BBM di SPBU Gorda, Kabupaten Serang, yang telah berlangsung sejak tahun 2016. Kasus ini menyebabkan kerugian negara hingga Rp 7 miliar.
Pada tahun 2023, Condro bersama timnya juga berhasil mengungkap penyelewengan distribusi beras Bulog bersubsidi untuk operasi pasar.
Sebanyak 550 ton beras disita sebagai barang bukti, dan 12 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Prestasi lainnya adalah keberhasilan Condro dalam mengungkap berbagai aktivitas penambangan ilegal di wilayah tugasnya.
Ia mengklaim bahwa penanganan kasus penambangan ilegal yang diungkapnya adalah yang tertinggi di Indonesia, dengan total 31 kasus. Penambangan emas, batu bara, dan pasir silika termasuk di antaranya.
Sebelum menjabat sebagai Kapolres Serang, Condro juga berhasil menggulung sindikat penyalahgunaan gas elpiji berskala besar di Kota Tangerang. Omzet dari bisnis ilegal ini mencapai lebih dari Rp 1 miliar per hari. (*/red)
 |
| Penyerahan bantuan oleh Ketua PGRI Provinsi Banten, Jamaluddin kepada Gubernur Banten Andra Soni, di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa, 30 Desember 2025. |
SERANG, Kabar7.ID – Gubernur Banten, Andra Soni menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp 1 miliar dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Banten.
Bantuan itu ditujukan bagi korban bencana alam yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Ketua PGRI Provinsi Banten, Jamaluddin, kepada Gubernur Banten Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa, 30 Desember 2025.
Acara tersebut turut disaksikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, M Luthfi.
Gubernur Andra Soni mengapresiasi tingginya rasa solidaritas dan kepedulian anggota PGRI Banten terhadap sesama anak bangsa yang sedang tertimpa musibah.
Ia memastikan, dana yang dititipkan akan dikelola secara transparan melalui jalur resmi pemerintah daerah.
“Bantuan ini akan disalurkan melalui BPBD Provinsi Banten. Tujuannya agar distribusi bantuan terkoordinasi dengan baik, tepat sasaran, dan tepat manfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan di daerah terdampak,” ujar Andra Soni.
Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Banten, Jamaluddin yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjelaskan, total dana yang berhasil dihimpun dari pengurus PGRI tingkat Kabupaten, Kota, hingga Provinsi mencapai Rp 1,3 miliar.
“Sebesar Rp 1 miliar kami serahkan melalui Pemprov Banten untuk masyarakat umum korban bencana. Sisanya, yakni Rp 300 juta, kami salurkan melalui PGRI Pusat khusus untuk membantu rekan-rekan guru di lokasi bencana yang turut terdampak,” jelas Jamaluddin.
Dukungan untuk Program Sekolah Gratis
Selain membahas penanganan bencana, dalam kesempatan tersebut Gubernur Andra Soni juga mengajak PGRI untuk memperkuat sinergi dalam menyukseskan program Sekolah Gratis.
Program prioritas Pemprov Banten ini diketahui telah memasuki tahun pertama pelaksanaannya.
Andra Soni menekankan, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sangat krusial untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat regulasi program tersebut agar dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Ke depan, program ini harus memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah (Perda). Kami juga menargetkan cakupannya dapat diperluas hingga menjangkau sekolah-sekolah berbasis agama,” tegasnya.
Menanggapi arahan tersebut, Jamaluddin menyatakan bahwa PGRI Provinsi Banten mendukung penuh kebijakan Sekolah Gratis.
Menurutnya, program ini merupakan langkah strategis untuk memeratakan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat di Banten.
“Pada prinsipnya, kami pasti akan mendukung penuh program tersebut demi kemajuan pendidikan di Banten,” pungkasnya. (*/red)
 |
| Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem saat Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI bersama Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah, di Banda Aceh, Selasa, 30 Desember 2025. |
JAKARTA, Kabar7.ID – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem mengusulkan pemerintah pusat untuk mengimpor sapi demi kebutuhan daging di Aceh menjelang Ramadan.
Mualem mengatakan, harga daging sapi di Aceh diprediksi akan melonjak naik akibat bencana yang melanda kawasan tersebut.
Hal itu disampaikan Mualem dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR, dengan Kementerian Lembaga dan Kepala Daerah, di Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.
Mualem meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada Aceh menjelang Ramadan.
"Sebentar lagi kita menjelang Ramadan, Pak. Jadi Aceh kalau tidak meugang, tidak meugang daging rasanya Ramadan tidak sah, Pak, seperti itu," ujar Mualem.
Mualem mengatakan, harga daging sapi di Aceh pada hari normal tembus Rp 200 ribu per kilogram.
Dia mengaku khawatir harga dapat melonjak naik akibat banyaknya ternak yang menjadi korban banjir.
"Jadi harga daging yang termahal di Aceh, se-Indonesia di Aceh, Pak. Hari-hari biasa sampai Rp 200 ribu per kilo, Pak. Mungkin dengan keadaan ini sampai Rp 300 ribu, karena banyak ternak yang korban," ujarnya.
Untuk itu, Mualem meminta bantuan kepada pemerintah pusat, khususnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, untuk memasok daging maupun sapi hidup. Nantinya, daging atau sapi itu akan disalurkan atau dijual kepada masyarakat terdampak.
"Jadi kepada Pak Mendagri dan Pak Purbaya, mohon dagingnya, Pak, atau sapi utuh, Pak, untuk kita, apakah jual atau kita kasih pada masyarakat yang terdampak, supaya dapat menikmati hal dagingnya, Pak," ujarnya.
"Saya rasa kita boleh impor, Pak, ya, di mana-mana atau di Australia atau di India yang murah. Ini saya sarankan, Pak, karena banyak ternak yang korban, di tempat saya, di kampung saya, Pak, dia agennya sapi, Pak, sampai 300 ekor musnah, Pak, jadi dampak banjir, Pak," imbuhnya. (*/red)
 |
| Presiden Prabowo Subianto. |
JAKARTA, Kabar7.ID – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyambut malam tahun baru di wilayah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh pada Rabu, 31 Desember 2025.
Sesuai rencana, Kepala Negara akan melewatkan malam tersebut bersama masyarakat Aceh.
"Pak Presiden akan ke Aceh dan Insya Allah akan malam tahun baru nanti di Aceh dengan rakyat Aceh," ujar Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Kendati demikian, Qodari belum mengetahui secara spesifik kegiatan apa saja yang dilakukan Prabowo di Aceh.
Begitu kemungkinan Presiden Prabowo menginap di tenda pengungsian. Ia hanya mendengar mantan Menteri Pertahanan (Menhan) itu akan mengunjungi Bener Meriah.
"Belum, karena lebih pada program-program kebijakan secara umum. Saya kalau tidak salah dengar Bener Meriah, tapi nanti di-crosscheck saja dengan Pak Teddy (Sekretaris Kabinet)," tuturnya.
Sebelumnya, rencana kunjungan Prabowo ke Aceh pada akhir tahun ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Tito menyampaikan, Prabowo akan berkunjung ke Aceh Tamiang pada Kamis, 01 Januari 2026. Hal ini karena Aceh Tamiang menjadi wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor paling parah.
Oleh karenanya, ia meminta Kementerian/Lembaga dan seluruh jajaran bekerja keras bersama-sama untuk cepat memulihkan wilayah tersebut.
"Jadi (Aceh) Tamiang ini memang harus betul-betul diserang (bergoyong-royong bersama -red), dikeroyok ramai-ramai supaya secepat mungkin bangkit, apalagi Bapak Presiden akan hadir tanggal 1 (Januari) ke sana," ujar Tito saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pemulihan Pasca Bencana dengan Pimpinan DPR RI, Kementerian/Lembaga, hingga Kepala Daerah terdampak di Aceh, yang disiarkan live di TVR Parlemen, Selasa, 30 Desember 2025.
Tito menyebut, sejumlah sarana di Aceh Tamiang hingga kini belum bekerja normal. Sarana tersebut meliputi SPBU, listrik, hingga toko-toko.
"Yang ekonomi, kami lihat yang lain sudah hidup, tapi toko-toko, kemudian SPBU, dan lampu listrik yang belum terlalu normal, atau direktur PLN ada di sini, itu adalah Tamiang," ujarnya.
Aceh Tamiang pun menjadi salah satu dari tiga wilayah di Aceh yang perlu dibersihkan secara cepat. Dua wilayah lainnya adalah Aceh Utara dan Aceh Timur.
Pembersihan, kata Tito, dikerjakan bersama-sama. Bahkan TNI/Polri sudah menambahkan personel untuk membersihkan wilayah Aceh Tamiang yang sebelumnya terendam lumpur.
"Untuk masalah percepatan yang perlu kita lakukan adalah pembersihan, nomor satu sekali. Terutama di (Aceh) Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur. Pembersihan ini harus betul-betul dimobilisasi," ujar Tito. (*/red)
 |
| Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana dengan K/L, dan Kepala Daerah terdampak, Selasa, 30 Desember 2025. |
JAKARTA, Kabar7.ID – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa merespons santai pernyataan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak terkait pembangunan jembatan pasca bencana di Sumatera.
Purbaya mengaku baru mengetahui adanya utang dalam pembangunan jembatan tersebut.
Hal itu disampaikan Purbaya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Kepala Daerah di Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.
Awalnya, Purbaya mengatakan pihaknya berperan di belakang layar.
"Jadi, kalau peran Menteri Keuangan agak sedikit, Pak, karena kami di belakang. Kami cuma ya bayar kalau ada tagihan," ujar Purbaya.
Purbaya mengatakan, selama ini proses pembiayaan melalui satu pintu di BNPB. Namun Purbaya baru mengetahui adanya utang yang dimiliki pihak Maruli. Diketahui, dalam rapat tersebut, Purbaya duduk di sebelah Maruli.
"Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya," ujar Purbaya yang disambut tawa oleh Maruli.
Purbaya kemudian melontarkan pertanyaan terkait jaminan utang pembangunan jembatan tersebut. Maruli lantas berkelakar jaminannya tentara.
"Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa?," tanya Purbaya kepada Maruli.
"Ya tentara, Pak," jawab Maruli yang disambut gelak tawa peserta rapat.
Dalam kesempatan itu, Maruli mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum sepenuhnya memahami sistem keuangan yang berlaku dalam penanganan bencana.
Maruli mengatakan, sebagian besar pekerjaan masih dilakukan secara swadaya.
"Sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak. Ya, sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kita masih kuat, Pak. Setelah itu ya sudah korek-korek, Pak," ujarnya.
Maruli juga mengatakan, pihaknya juga memborong jembatan armco langsung dari pabrik. Namun proses tersebut dilakukan bertahap dan sebagian masih berstatus utang.
"Untuk armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Suruh bikin lagi, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itu pun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja, Pak, itu masih utang, Pak. Jadi nggak ada masalah sebetulnya bisa masih bisa berlanjut, dan saya meyakini, iya, Pak, saya pura-pura lihat Bapak, Pak," ujar Maruli. (*/red)
 |
| Apresiasi dan Refleksi Mahkamah Agung RI Tahun 2025, di Balairung Gedung MA Jakarta Pusat, Selasa, 30 Desember 2025. |
JAKARTA, Kabar7.ID – Ketua Mahkamah Agung (MA), Sunarto mengatakan, pihaknya menangani 38.147 perkara sepanjang 2025.
Hal itu diungkapkan Sunarto saat Refleksi Akhir Tahun 2025 terkait kinerja tentang penanganan perkara.
Dia menyebut, jumlah ini merupakan data yang telah dimutakhirkan hingga 29 Desember 2025. Berdasarkan data di Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung, Majelis Hakim masih akan memeriksa perkara hingga 31 Desember 2025.
"Jumlah beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung tahun 2025 adalah sebanyak 38.147 perkara. Yang terdiri dari perkara yang diterima pada tahun 2025 sebanyak 37.917 perkara, ditambah sisa perkara tahun 2024 sebanyak 230 perkara," ujar Sunarto dalam laporannya, di Balairung MA, Jakarta, Selasa, 30 Desember 2025.
Beban perkara MA pada tahun ini, kata dia, naik signifikan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 31.112 perkara. Artinya, ada kenaikan beban perkara sebesar 22,61 persen.
"Dari keseluruhan beban perkara tersebut, telah berhasil memutus perkara sebanyak 37.865 perkara. Dibandingkan jumlah beban perkara, rasio produktivitas memutus perkara tahun 2025 mencapai 99,26 persen," ujarnya.
Sementara itu, dilihat dari sisi jumlah perkara yang diputus, terdapat kenaikan sebesar 22,5 persen. Perkara yang diputus pada 2024 sebanyak 30.908.
Sunarto menjelaskan, rasio produktivitas memutus perkara merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja penanganan perkara.
Peningkatan kinerja penanganan perkara juga terjadi dalam proses minutasi perkara atau pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju.
Sepanjang tahun 2025, MA telah meminutasi dan mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 38.501 perkara. Kinerja minutasi ini meningkat 17,33 persen dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 31.162 perkara.
"Dari jumlah 35.373 perkara yang diselesaikan pada tahun 2025, sebanyak 96,52 persen atau 35.107 perkara diselesaikan secara tepat waktu, yaitu kurang dari tiga bulan sejak perkara diputus. Dengan demikian, Mahkamah Agung berhasil mempertahankan ketepatan waktu minutasi di atas 90 persen sejak tahun 2023," ucapnya. (*/red)