Kabar Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Menteri KKP Benarkan Tiga Pegawainya Penumpang Pesawat ATR 42-500

By On Januari 18, 2026

Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono. 


JAKARTA, Kabar7.ID – Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono menyebut, tiga pegawainya ikut dalam penerbangan pesawat ATR 42-500 yang hilang kontak di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada Sabtu, 17 Januari 2026.

Dia menyebut, ketiganya merupakan tim air surveillance dari PSDKP.

“Saudara Ferry Irrawan dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, jabatannya adalah Analis Kapal Pengawas. Saudara Deden Mulyana dengan pangkat Penata Muda Tingkat I, jabatannya Pengelola Barang Milik Negara dan Saudara Yoga Nauval, jabatannya Operator Foto Udara,” kata Wahyu dalam Konferensi Pers di kantornya, Sabtu, 17 Januari 2026.

Menurutnya, pegawai KKP ikut dalam rombongan misi pengawasan atau air surveillance di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

“Perlu kami sampaikan, benar terdapat pegawai KKP dalam pesawat tersebut yang melakukan misi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui udara,” ujarnya.

Ia mengatakan, Tim SAR gabungan hingga kini masih melakukan proses pencarian titik pesawat jatuh.

“Pada 17 Januari 2026 pukul 19:20 WIB, status pesawat, kru, dan penumpang sedang dilakukan pencarian atau search and rescue oleh tim SAR gabungan,” ujarnya.

Untuk diketahui, pesawat melakukan penerbangan dari Yogyakarta Adi Sucipto (JOG) menuju Makassar Sultan Hasanuddin (UPG), pada Sabtu, 17 Januari 2026. Kendala hilang kontak ini dilaporkan ketika pesawat akan mendarat di Makassar.

Pesawat awalnya diarahkan oleh Air Traffic Control Makassar Area Terminal Service Center (MATSC) untuk melakukan pendekatan ke landasan pacu RWY 21 Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar.

Namun, saat proses pendekatan, pesawat teridentifikasi tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya, sehingga Air Traffic Control (ATC) memberikan arahan ulang kepada awak pesawat untuk melakukan koreksi posisi.

ATC selanjutnya menyampaikan beberapa instruksi lanjutan guna membawa pesawat kembali ke jalur pendaratan yang sesuai dengan prosedur. Setelah penyampaian arahan terakhir oleh ATC, komunikasi dengan pesawat terputus. (*/red)

Mendagri Minta Tambah Ribuan Personel Polri dan TNI untuk Bersihkan Lumpur Sumatera

By On Januari 12, 2026

Mendagri Muhammad Tito Karnavian. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta tambahan Bawah Kendali Operasi (BKO) dari TNI dan Polri sebanyak 5.000 personel guna mempercepat pembersihan lumpur pasca bencana di wilayah Sumatera.

Permintaan tersebut disampaikan untuk mendukung percepatan pemulihan sebelum memasuki bulan Ramadan.

“Kami sependapat dengan temuan Satgas DPR RI bahwa pembersihan lumpur harus dipercepat. Jadi memang jalan-jalan relatif bagus meskipun ada juga masalah nanti, tapi pembersihan lumpur ini sangat penting sekali,” ujar Tito saat Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Bencana Sumatera antara DPR RI dan pemerintah yang digelar di Banda Aceh, Aceh, Sabtu, 10 Januari 2026.

Dalam rapat tersebut, Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera menegaskan pentingnya penambahan personel guna mempercepat proses pembersihan lumpur yang masih meluas di sejumlah daerah terdampak.

Tito menyampaikan langsung permintaannya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto saat menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Selasa, 06 Januari 2026.

“Nah, untuk itu kekuatan yang ada menurut saya harus ditambah, tambahan BKO TNI dan Polri. Saya waktu di Hambalang menyampaikan kepada Pak Kapolri, bisa tidak kira-kira ditambah 5.000 lagi,” tuturnya.

Tito menilai, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menggenjot pemulihan karena rangkaian libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) telah usai, sementara bulan Ramadan belum dimulai.

“Kemarin waktu itu beliau menambah 1.000 sebelum Nataru. Alasan Pak Kapolri karena semua kekuatan sedang fokus di Nataru (Natal dan Tahun Baru). Nah, sekarang Nataru sudah selesai,” ujarnya.

Selain TNI dan Polri, Tito juga menyoroti peran sekolah-sekolah kedinasan dalam membantu proses pemulihan. Ia menilai kehadiran para praja dan taruna terbukti efektif mempercepat pembersihan fasilitas pemerintahan.

“Kami kemarin mengirim 1.200 Praja IPDN. Itu pun baru bisa fokus di tempat-tempat kedinasan di Tamiang saja. Kita belum melihat di Aceh Timur, masih ada masalah, Gayo Lues juga ada masalah. Nanti kita akan lihat,” ujarnya.

Tito menekankan bahwa percepatan pemulihan juga sangat bergantung pada kesiapan anggaran daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah harus segera menggerakkan APBD tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

“Kuncinya adalah mereka harus diberi modal. Jangan semuanya dari pusat. Kalau semua minta dari pusat, minta dari satgas, minta dari kementerian, tidak bisa. Mereka juga punya APBD. Persoalannya adalah APBD-nya harus cepat didisburskan, delivery-nya harus cepat, sesegera mungkin,” jelasnya. (*/red)

OTT Pejabat Pajak di Jakut, Duit Ratusan Juta dan Valas Disita KPK

By On Januari 12, 2026

Gedung KPK. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita ratusan juta rupiah dan valuta asing (valas) dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara (Jakut).

“Sementara ada ratusan juta rupiah dan ada juga valas,” ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, Sabtu, 10 Januari 2026.

Menurut Fitroh, OTT tersebut terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak. Namun ia belum menjelaskan secara perinci duduk perkara kasus tersebut.

Ia menyebut, ada sejumlah pegawai pajak dan wajib pajak yang ditangkap dalam OTT tersebut.

“Beberapa pegawai pajak dan beberapa dari pihak WP (wajib pajak),” ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo mengatakan, ada delapan orang yang terjaring dalam OTT ini.

Pihak-pihak yang ditangkap telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan intensif.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang ditangkap. (*/red)

PDI-P Terbitkan Surat Edaran Larangan Korupsi Jelang Rakernas 2026

By On Januari 12, 2026

Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P menerbitkan Surat Edaran larangan korupsi ditujukan kepada seluruh kader partai menjelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 yang berlangsung mulai Sabtu, 10 Januari 2026, hingga Senin, 12 Januari 2026.

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Internal Nomor 508/IN/DPP/I/2026 tertanggal 9 Januari 2026 yang ditujukan kepada seluruh kader partai, mulai dari anggota fraksi di DPR RI dan DPRD, pengurus DPD dan DPC, hingga Kepala Daerah dari PDI-P.

“Di edaran yang kami buat sebelum pelaksanaan rakernas, ditulis larangan tegas terhadap kader untuk melakukan korupsi. Termasuk di antaranya agar tidak meminta uang pada pihak mana pun dengan alasan akan mengikuti kegiatan partai, khususnya untuk penyelenggara negara,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Sabtu, 10 Januari 2026.

Dalam surat tersebut, kata Hasto, ada empat poin yang tertulis. Instruksi tersebut diberikan langsung terutama bagi seluruh anggota Fraksi di DPR hingga DPRD, pengurus DPD/DPC, serta Kepala Daerah kader partai.

Pada poin pertama, tertulis penjelasan agar seluruh kader menjaga kehormatan yakni dengan menjalankan amanat Kongres VI untuk menjaga nama baik dan kewibawaan partai.

Kedua mengenai larangan korupsi dengan bunyi poin kader dilarang keras menyalahgunakan wewenang dalam jabatan untuk terlibat korupsi dalam bentuk apa pun.

“Ketiga nol toleransi, di mana partai tidak memberikan toleransi terhadap perbuatan yang mencederai kepercayaan rakyat. Keempat sanksi pemecatan, di mana DPP akan memberikan sanksi organisasi tertinggi berupa pemecatan bagi kader yang terbukti secara hukum melakukan korupsi,” ujar Hasto.

Sementara itu, Juru Bicara PDI-P, Guntur Romli menyampaikan, Rakernas yang dibuka di Beach City International Stadium, Ancol, pada Sabtu, 10 Januari 2026, akan menjadi forum strategis untuk membahas penguatan penegakan hukum yang independen.

PDI-P menekankan pentingnya edukasi anti korupsi melalui sekolah partai serta transparansi pendanaan politik.

Langkah ini dipandang penting guna memperbaiki tata kelola di sektor sumber daya alam dan kehutanan guna mencegah bencana alam, seperti yang terjadi di wilayah Sumatera.

PDI-P berharap penegasan ini menjadi pedoman yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh kader. (*/red)

OTT Pegawai Pajak Jakut, KPK Tangkap Delapan Orang

By On Januari 12, 2026

Jubir KPK, Budi Prasetyo. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Jakarta Utara (Jakut).

Operasi senyap tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo.

“Konfirmasi, ada kegiatan di lapangan di wilayah Jakarta,” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 10 Januari 2026.

Budi juga menyampaikan bahwa tim KPK telah mengamankan delapan orang beserta barang bukti.

“Sampai saat ini, tim telah mengamankan delapan orang beserta barang bukti dalam bentuk uang,” ujarnya.

Menurut Budi, seluruh pihak yang diamankan dalam OTT tersebut akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. (*/red)

Jelang Ramadan, Mualem Usul Impor Daging Sapi untuk Warga Aceh

By On Desember 31, 2025

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem saat Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI bersama Kementerian/Lembaga dan Kepala Daerah, di Banda Aceh, Selasa, 30 Desember 2025. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem mengusulkan pemerintah pusat untuk mengimpor sapi demi kebutuhan daging di Aceh menjelang Ramadan.

Mualem mengatakan, harga daging sapi di Aceh diprediksi akan melonjak naik akibat bencana yang melanda kawasan tersebut.

Hal itu disampaikan Mualem dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR, dengan Kementerian Lembaga dan Kepala Daerah, di Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.

Mualem meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada Aceh menjelang Ramadan.

"Sebentar lagi kita menjelang Ramadan, Pak. Jadi Aceh kalau tidak meugang, tidak meugang daging rasanya Ramadan tidak sah, Pak, seperti itu," ujar Mualem.

Mualem mengatakan, harga daging sapi di Aceh pada hari normal tembus Rp 200 ribu per kilogram.

Dia mengaku khawatir harga dapat melonjak naik akibat banyaknya ternak yang menjadi korban banjir.

"Jadi harga daging yang termahal di Aceh, se-Indonesia di Aceh, Pak. Hari-hari biasa sampai Rp 200 ribu per kilo, Pak. Mungkin dengan keadaan ini sampai Rp 300 ribu, karena banyak ternak yang korban," ujarnya.

Untuk itu, Mualem meminta bantuan kepada pemerintah pusat, khususnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, untuk memasok daging maupun sapi hidup. Nantinya, daging atau sapi itu akan disalurkan atau dijual kepada masyarakat terdampak.

"Jadi kepada Pak Mendagri dan Pak Purbaya, mohon dagingnya, Pak, atau sapi utuh, Pak, untuk kita, apakah jual atau kita kasih pada masyarakat yang terdampak, supaya dapat menikmati hal dagingnya, Pak," ujarnya.

"Saya rasa kita boleh impor, Pak, ya, di mana-mana atau di Australia atau di India yang murah. Ini saya sarankan, Pak, karena banyak ternak yang korban, di tempat saya, di kampung saya, Pak, dia agennya sapi, Pak, sampai 300 ekor musnah, Pak, jadi dampak banjir, Pak," imbuhnya. (*/red)

Prabowo Bakal Rayakan Tahun Baru Bersama Warga Terdampak Bencana Aceh

By On Desember 31, 2025

Presiden Prabowo Subianto. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyambut malam tahun baru di wilayah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh pada Rabu, 31 Desember 2025.

Sesuai rencana, Kepala Negara akan melewatkan malam tersebut bersama masyarakat Aceh.

"Pak Presiden akan ke Aceh dan Insya Allah akan malam tahun baru nanti di Aceh dengan rakyat Aceh," ujar Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, Qodari belum mengetahui secara spesifik kegiatan apa saja yang dilakukan Prabowo di Aceh.

Begitu kemungkinan Presiden Prabowo menginap di tenda pengungsian. Ia hanya mendengar mantan Menteri Pertahanan (Menhan) itu akan mengunjungi Bener Meriah.

"Belum, karena lebih pada program-program kebijakan secara umum. Saya kalau tidak salah dengar Bener Meriah, tapi nanti di-crosscheck saja dengan Pak Teddy (Sekretaris Kabinet)," tuturnya.

Sebelumnya, rencana kunjungan Prabowo ke Aceh pada akhir tahun ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Tito menyampaikan, Prabowo akan berkunjung ke Aceh Tamiang pada Kamis, 01 Januari 2026. Hal ini karena Aceh Tamiang menjadi wilayah terdampak bencana banjir dan tanah longsor paling parah.

Oleh karenanya, ia meminta Kementerian/Lembaga dan seluruh jajaran bekerja keras bersama-sama untuk cepat memulihkan wilayah tersebut.

"Jadi (Aceh) Tamiang ini memang harus betul-betul diserang (bergoyong-royong bersama -red), dikeroyok ramai-ramai supaya secepat mungkin bangkit, apalagi Bapak Presiden akan hadir tanggal 1 (Januari) ke sana," ujar Tito saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pemulihan Pasca Bencana dengan Pimpinan DPR RI, Kementerian/Lembaga, hingga Kepala Daerah terdampak di Aceh, yang disiarkan live di TVR Parlemen, Selasa, 30 Desember 2025.

Tito menyebut, sejumlah sarana di Aceh Tamiang hingga kini belum bekerja normal. Sarana tersebut meliputi SPBU, listrik, hingga toko-toko.

"Yang ekonomi, kami lihat yang lain sudah hidup, tapi toko-toko, kemudian SPBU, dan lampu listrik yang belum terlalu normal, atau direktur PLN ada di sini, itu adalah Tamiang," ujarnya.

Aceh Tamiang pun menjadi salah satu dari tiga wilayah di Aceh yang perlu dibersihkan secara cepat. Dua wilayah lainnya adalah Aceh Utara dan Aceh Timur.

Pembersihan, kata Tito, dikerjakan bersama-sama. Bahkan TNI/Polri sudah menambahkan personel untuk membersihkan wilayah Aceh Tamiang yang sebelumnya terendam lumpur.

"Untuk masalah percepatan yang perlu kita lakukan adalah pembersihan, nomor satu sekali. Terutama di (Aceh) Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur. Pembersihan ini harus betul-betul dimobilisasi," ujar Tito. (*/red)

Purbaya Candai Maruli soal Utang Jembatan Darurat: Saya Baru Tahu Sebelah Banyak Utang

By On Desember 31, 2025

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana dengan K/L, dan Kepala Daerah terdampak, Selasa, 30 Desember 2025. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa merespons santai pernyataan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak terkait pembangunan jembatan pasca bencana di Sumatera.

Purbaya mengaku baru mengetahui adanya utang dalam pembangunan jembatan tersebut.

Hal itu disampaikan Purbaya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Kepala Daerah di Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.

Awalnya, Purbaya mengatakan pihaknya berperan di belakang layar.

"Jadi, kalau peran Menteri Keuangan agak sedikit, Pak, karena kami di belakang. Kami cuma ya bayar kalau ada tagihan," ujar Purbaya.

Purbaya mengatakan, selama ini proses pembiayaan melalui satu pintu di BNPB. Namun Purbaya baru mengetahui adanya utang yang dimiliki pihak Maruli. Diketahui, dalam rapat tersebut, Purbaya duduk di sebelah Maruli.

"Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya," ujar Purbaya yang disambut tawa oleh Maruli.

Purbaya kemudian melontarkan pertanyaan terkait jaminan utang pembangunan jembatan tersebut. Maruli lantas berkelakar jaminannya tentara.

"Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa?," tanya Purbaya kepada Maruli.

"Ya tentara, Pak," jawab Maruli yang disambut gelak tawa peserta rapat.

Dalam kesempatan itu, Maruli mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum sepenuhnya memahami sistem keuangan yang berlaku dalam penanganan bencana.

Maruli mengatakan, sebagian besar pekerjaan masih dilakukan secara swadaya.

"Sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak. Ya, sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kita masih kuat, Pak. Setelah itu ya sudah korek-korek, Pak," ujarnya.

Maruli juga mengatakan, pihaknya juga memborong jembatan armco langsung dari pabrik. Namun proses tersebut dilakukan bertahap dan sebagian masih berstatus utang.

"Untuk armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Suruh bikin lagi, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itu pun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja, Pak, itu masih utang, Pak. Jadi nggak ada masalah sebetulnya bisa masih bisa berlanjut, dan saya meyakini, iya, Pak, saya pura-pura lihat Bapak, Pak," ujar Maruli. (*/red)

Mahkamah Agung Tangani 38.147 Perkara Sepanjang Tahun 2025

By On Desember 31, 2025

Apresiasi dan Refleksi Mahkamah Agung RI Tahun 2025, di Balairung Gedung MA Jakarta Pusat, Selasa, 30 Desember 2025. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Ketua Mahkamah Agung (MA), Sunarto mengatakan, pihaknya menangani 38.147 perkara sepanjang 2025.

Hal itu diungkapkan Sunarto saat Refleksi Akhir Tahun 2025 terkait kinerja tentang penanganan perkara.

Dia menyebut, jumlah ini merupakan data yang telah dimutakhirkan hingga 29 Desember 2025. Berdasarkan data di Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung, Majelis Hakim masih akan memeriksa perkara hingga 31 Desember 2025.

"Jumlah beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung tahun 2025 adalah sebanyak 38.147 perkara. Yang terdiri dari perkara yang diterima pada tahun 2025 sebanyak 37.917 perkara, ditambah sisa perkara tahun 2024 sebanyak 230 perkara," ujar Sunarto dalam laporannya, di Balairung MA, Jakarta, Selasa, 30 Desember 2025.

Beban perkara MA pada tahun ini, kata dia, naik signifikan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 31.112 perkara. Artinya, ada kenaikan beban perkara sebesar 22,61 persen.

"Dari keseluruhan beban perkara tersebut, telah berhasil memutus perkara sebanyak 37.865 perkara. Dibandingkan jumlah beban perkara, rasio produktivitas memutus perkara tahun 2025 mencapai 99,26 persen," ujarnya.

Sementara itu, dilihat dari sisi jumlah perkara yang diputus, terdapat kenaikan sebesar 22,5 persen. Perkara yang diputus pada 2024 sebanyak 30.908.

Sunarto menjelaskan, rasio produktivitas memutus perkara merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja penanganan perkara.

Peningkatan kinerja penanganan perkara juga terjadi dalam proses minutasi perkara atau pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju.

Sepanjang tahun 2025, MA telah meminutasi dan mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 38.501 perkara. Kinerja minutasi ini meningkat 17,33 persen dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 31.162 perkara.

"Dari jumlah 35.373 perkara yang diselesaikan pada tahun 2025, sebanyak 96,52 persen atau 35.107 perkara diselesaikan secara tepat waktu, yaitu kurang dari tiga bulan sejak perkara diputus. Dengan demikian, Mahkamah Agung berhasil mempertahankan ketepatan waktu minutasi di atas 90 persen sejak tahun 2023," ucapnya. (*/red)

KPK OTT di Bekasi, 10 Orang Diamankan

By On Desember 19, 2025

Gedung KPK. 

JAKARTA, Kabar7.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Kamis, 18 Desember 2025. 

Operasi senyap itu dibenarkan Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo. Budi menyebut, penyelidikan tertutup masih berlangsung di lapangan.

"Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan. Masih berprogres," ujar Budi dalam keterangannya, Kamis, 18 Desember 2025.

Budi tidak menjelaskan lebih jauh terkait perkara ini. Namun, sejauh ini setidaknya penyidik KPK telah menangkap 10 orang.

"Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar 10 orang," ujarnya.

KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk mengumumkan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.

Diketahui, di waktu yang sama Ruang Kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang yang berlokasi di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi memang sudah disegel. Segel itu bertuliskan logo dan lambang lembaga antirasuah KPK. (*/red)

Update Korban Bencana Sumatera: Korban Meninggal 1.059, Pengungsi 577.600 Jiwa

By On Desember 18, 2025

Tim Gabungan Evakuasi korban bencana. 

JAKARTA, Kabar7.ID - Jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh terus bertambah. Hari ini jumlah korban tewas menjadi 1.059 orang.

"Per hari ini ditemukan tambahan enam jasad. Di Aceh Utara dua jiwa dan di Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, empat jiwa. Sehingga rekapitulasi korban meninggal per hari ini berjumlah 1.059 jiwa," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari kepada wartawan saat jumpa pers, Rabu, 17 Desember 2025.

Saat ini, kata dia, korban hilang di tiga provinsi berjumlah 192 orang, dan jumlah pengungsi mengalami penurunan sebanyak 28.440 jiwa dari 606.040 orang.

"Sehingga total (pengungsi) sejumlah 577.600 jiwa," ucap Abdul Muhari.

Berikut data korban jiwa di tiga Provinsi:

Aceh: 451 meninggal dunia

Sumut: 364 meninggal dunia

Sumbar: 244 meninggal dunia.

BNPB masih melakukan pencarian terhadap korban hilang.

Berikut ini data korban yang masih dilakukan pencarian:

Sumatera Utara:

- Tapanuli Tengah: Kecamatan Sukabangun dan Aloban Bair (41 hilang)

- Tapanuli Selatan: Desa Garoga, Batang Toru (30 hilang)

- Kota Sibolga: Pancuran Gerobak, Sibolga Kota (1 hilang).

Sumatera Barat:

- Kabupaten Agam: Kecamatan Malalak dan Palembayan (55 hilang)

- Kota Padang Panjang: Aliran Sungai Batang Anai (31 hilang)

- Kabupaten Padang Pariaman: Aliran Sungai batang Anai (1 hilang)

- Kabupaten Ranah Datar: Aliran Sungai batang Anai.

Aceh:

- Kabupaten Bener Meriah (14 hilang)

- Kabupaten Aceh Utara (6 hilang)

- Kabupaten Aceh Tengah (4 hilang)

- Kabupaten Bireuen (3 hilang)

- Kabupaten Nagan Raya (3 hilang)

- Kabupaten Aceh Tamiang.


(*/red)

Prabowo Tiba di Bandara Minangkabau, Cek Penanganan Bencana di Sumbar

By On Desember 18, 2025

Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Rabu, 17 Desember 2025. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat (Sumbar), Rabu malam, 17 Desember 2025.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara dijadwalkan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana sekaligus memastikan percepatan pemulihan infrastruktur.

Diketahui sebelumnya, Prabowo menyampaikan bahwa bencana harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan, mengingat permasalahan perubahan cuaca dan iklim.

Ia juga menegaskan bahwa kondisi bencana yang sedang dihadapi harus diatasi secara bersama-sama.

"Kita berdoa saudara-saudara kita segera bisa pulih, dan kita bekerja keras untuk memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna, Senin, 15 Desember 2025.

Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir secara langsung di tengah masyarakat serta memastikan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana berjalan secara cepat dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada pukul 17.00 WIB.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Sumatra Barat yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (*/red)

KPK Periksa Makelar Kasus Zarof Ricar Terkait Dugaan TPPU Hasbi Hasan

By On Desember 17, 2025

Mantan Pejabat MA Zarof Ricar. 

JAKARTA, Kabar7.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang Diklat Kumdil) Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, pada Senin, 15 Desember 2024.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Zarof dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan.

"Benar, hari ini Senin, KPK menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan terhadap saudara ZR (Zarof Ricar) Mantan Kepala Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA, dalam kapasitas sebagai saksi, pada penyidikan perkara dugaan tipikor/TPPU terkait pengurusan perkara di MA," ujar Budi dalam keterangannya.

Meski demikian, Budi belum menjelaskan keterkaitan Zarof Ricar dalam perkara yang menjerat Hasbi Hasan. KPK biasanya memberikan keterangan setelah saksi diperiksa penyidik.

Diketahui, Zarof Ricar dikenal sebagai makelar kasus.

Pada 12 November 2025, MA menolak kasasi Zarof Ricar atas putusan banding dalam kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara Ronald Tannur, terdakwa pembunuh Dini Sera Afriyanti.

"Amar putusan: Tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa," demikian tertulis dalam salinan putusan di laman resmi MA.

Dengan demikian, hukuman Zarof diperberat dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara pada tingkat banding.

Selain pidana badan, Majelis Hakim PT DKI Jakarta juga tetap menghukum Zarof membayar denda Rp 1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Sementara itu, barang bukti berupa uang Rp 915 miliar dan 51 kilogram emas yang ditetapkan sebagai barang bukti tetap disita untuk negara.

Perbuatan Zarof dinilai terbukti melanggar Pasal 6 Ayat (1) juncto Pasal 15 dan Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Zarof dinilai terbukti bermufakat dengan pengacara pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat, untuk menyuap Hakim Agung Soesilo. (*/red)

Polri Prediksi Pergerakan Natal dan Tahun Baru 2026 Naik 8,83 Juta Orang

By On Desember 17, 2025

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo. 

JAKARTA, Kabar7.ID - Polri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral bidang operasional dalam rangka persiapan Operasi Lilin 2025.

Rakor tersebut dihadiri oleh sejumlah stakeholder terkait menyambut libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Rakor digelar di Auditorium Mutiara Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta Selatan (Jaksel), Senin, 15 Desember 2025.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan, dari rapat tersebut, diperkirakan ada peningkatan pergerakan 8,83 juta orang.

"Dari hasil survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan terkait potensi pergerakan masyarakat pada Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, diprediksi bahwa terjadi peningkatan 8,83 juta orang atau 7,9% pada tahun 2025 ini," ujar Dedi.

Pada tahun ini, diperkirakan ada 119,5 juta orang yang akan merayakan Natal dan tahun baru. Ada peningkatan dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.

"Jumlah masyarakat yang akan merayakan Natal dan tahun baru diperkirakan sekitar 119,5 juta orang. Yang mengalami peningkatan dua kali lipat bila dibandingkan tahun yang lalu," ujarnya.

Mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Dedi menyampaikan terima kasih kepada stakeholder yang turut mempersiapkan dan mengantisipasi perayaan Natal dan tahun baru tersebut.

"Kemudian pada kesempatan ini juga Bapak Kapolri menyampaikan rasa dukacita yang mendalam atas bencana yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Mari bersama-sama memanjatkan doa semoga para korban diberikan kekuatan dan ketabahan," pungkasnya.

Hadir dalam rapat tersebut di antaranya TNI, BNPB, Kemenko PMK, Kemenparektaf, Badan Pangan Nasional, BMKG, Jasa Marga, Kemenhub, dan berbagai instansi lainnya. (*/red)

KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Usai Geledah Rumah Plt Gubernur Riau

By On Desember 17, 2025

Jubir KPK Budi Prasetyo. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pempov) Riau.

Penyitaan dilakukan usai tim penyidik menggeledah rumah dinas Wakil Gubernur yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF. Hariyanto, pada Senin, 15 Desember 2025.

"Dalam penggeledahan hari ini, penyidik mengamankan beberapa dokumen yang berkaitan dengan perkara, yaitu dugaan tindak pemerasan terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR, di mana para UPT ini mendapatkan tambahan anggaran yang kemudian Gubernur selaku Kepala Daerah meminta jatah sejumlah anggaran sekitar 15-20 persen dari anggaran-anggaran yang akan digunakan untuk proyek di Dinas PUPR. Sehingga dokumen-dokumen yang diamankan di antaranya terkait dengan pokok perkara tersebut," ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo.

Selain itu, kata Budi, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam beberapa mata uang.

"Penyidik juga mengamankan sejumlah uang di rumah pribadi milik Wakil Gubernur atau yang saat ini menjabat sebagai Plt Gubernur, diamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing," ujarnya.

Namun Budi tidak menyebutkan jumlah pasti uang yang disita tersebut.

"Ini masih dihitung, ini baru diamankan. Diduga terkait dengan perkara," ujarnya.

Diketahui, KPK menggeledah rumah dinas Plt Gubernur Riau, SF. Hariyanto, pada Senin, 15 Desember 2025. Ia juga merupakan Wakil Gubernur Riau.

Penggeledahan itu terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.

"Benar, tim sedang melakukan kegiatan penggeledahan di rumah dinas SFH, Plt Gubernur Riau," ujar Jubir KPK, Budi Prasetyo.

"Terkait penyidikan perkara dugaan tindak pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Riau," imbuhnya.

Dalam kasus itu, KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan dua orang lainnya sebagai tersangka. Dua tersangka lainnya adalah M. Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau serta Dani M. Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.

Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan di Riau, pada Senin, 03 November 2025.

Para tersangka disangkakan melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 huruf f dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*/red)

Prabowo ke Jajaran Kabinet: Kalau Dimaki Tenang Saja, Tetap Kerja untuk Rakyat

By On Desember 17, 2025

Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025. 

JAKARTA, Kabar7.ID - Presiden Prabowo Subianto menenangkan hati para menterinya yang diamatinya sering dimaki-maki.

"Saudara-saudara, kalau pejabat sudah kerja keras, saudara dimaki-maki, tenang saja ya, tenang saja," ujar Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin, 15 Desember 2025.

Para Menteri bertepuk tangan menyambut kata-kata Prabowo. Prabowo baru saja menerima penjelasan perihal penanganan banjir Sumatera, penanganan sumber daya alam, hingga progres program-program pemerintah lainya.

"Pohon yang tinggi pasti kena terpaan angin. Enggak apa-apa, itu risiko," ujarnya.

Dia ingin para Menterinya bekerja untuk rakyat tanpa terlalu menghiraukan caci maki.

"Saya perhatikan ada beberapa pejabat yang suka ditiup angin," kata Prabowo santai, para Menteri terdengar tertawa.

"Santai saja. Sudah biasa," ujarnya.

Minta Aparat hingga Dokter Diberi Penghargaan

Prabowo memberi perhatian dan hormat kepada aparat TNI, Polisi, hingga tenaga kesehatan yang bekerja memulihkan situasi pasca banjir Sumatera.

Prabowo mengapresiasi para Tentara dan Polisi yang bekerja keras membangun jembatan di medan alam berbahaya.

"Saya minta dikasih penghargaan yang layak," ujar Prabowo.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyimak.

"Tenaga kesehatan, dokter-dokter, petugas-petugas di lapangan yang tidak meninggalkan posnya, itu jug harus idkasih penghargaan," tegasnya. (*/red)

Bencana Sumatera: TNI Kerahkan 30 Ribu Prajurit dan 70 Alutsista

By On Desember 10, 2025

Waka Puspen TNI, Brigjen Osmar Silalahi, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu, 07 Desember 2025. 

JAKARTA, Kabar7.ID - Sebanyak 30.864 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikerahkan untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

"Kemudian kami informasikan juga bahwa sampai dengan saat ini, prajurit TNI yang diterjunkan langsung ke daerah terjadinya bencana berjumlah 30.864 orang," ujar Wakil Kepala Pusat Penerangan (Waka Puspen) TNI, Brigjen Osmar Silalahi, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu, 07 Desember 2025.

Personel yang dikerahkan tidak hanya berasal dari satuan di Pulau Sumatera, tetapi juga dari berbagai wilayah di Pulau Jawa.

Jenderal bintang satu itu juga mengungkapkan jumlah alutsista yang dikerahkan oleh TNI untuk operasi kemanusiaan ini.

"Sampai saat ini, TNI telah mengerahkan pesawat angkut sebanyak 18 pesawat. Yang kita ketahui bersama juga ada A-400, Hercules, kemudian Casa, termasuk Caravan," ujarnya.

Alutsista dikerahkan agar penanganan bencana, termasuk distribusi bantuan, berjalan lancar.

"Begitu juga dengan pelibatan helikopter. Sampai dengan saat ini, kita telah mengerahkan sebanyak 36 helikopter, baik helikopter dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, maupun Angkatan Darat," ujarnya.

Selain itu, TNI mengerahkan 14 KRI dan 2 Angkut Dropping Republik Indonesia (ADRI). Seluruhnya digunakan untuk mengangkut bantuan maupun personel.

"Sehingga secara keseluruhan, total alutsista kita yang kita gunakan itu ada 70 unit. Seperti kami sampaikan tadi, pesawat angkutnya ada 18, helinya 36, KRI 14, dan ADRI-nya 2," ujarnya.

TNI akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi ini. (*/red)

Kemenhut Segel Empat Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera

By On Desember 10, 2025

Menhut Raja Juli Antoni. 

JAKARTA, Kabar7.ID - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni mengumumkan penyegelan terhadap subjek hukum yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir dan longsor di Sumatera. Sebanyak empat subjek hukum disegel Kemenhut.

"Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi penegakan hukum dengan penyegelan 4 subyek hukum dari sekitar 12 subyek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatera," ujar Raja Juli dalam keterangannya, Sabtu, 06 Desember 2025.

Raja Juli memastikan pihaknya akan melakukan penindakan hukum secara tegas. Ia juga menyebut tidak akan berkompromi dengan perusak hutan.

"Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu," ujarnya.

Berikut ini keempat subjek hukum yang disegel Kemenhut:

1. Areal Konsesi TPL Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. PHAT Jhon Ary Manalu Desa Pardomuan, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara

3. PHAT Asmadi Ritonga Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara

4. PHAT David Pangabean Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Raja Juli mengatakan, pihaknya melalui Gakkum melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara. Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan.

Selain itu, Menhut menyebut pihaknya juga telah mengidentifikasi 8 subjek hukum lainnya untuk segera dilakukan penyegelan.

"Selain empat subjek hukum yang sudah disegel, sebanyak delapan lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel," katanya.

Dia memastikan akan terus melakukan penyelidikan mendalam yang nantinya dapat berujung pada penetapan pelanggaran pidana maupun denda dalam kasus tersebut. (*/red)

Ini Alasan KPK Cekal Yaqut dan Dua Lainnya di Kasus Kuota Haji

By On Desember 10, 2025

Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pencegahan tiga orang bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

Ketiganya adalah eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas; mantan Stafsus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz (IAA); dan Bos Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM).

Hingga kini, pencegahan terhadap ketiga orang tersebut masih berlangsung. Mereka belum diperbolehkan meninggalkan Indonesia.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, pencegahan dilakukan karena ketiganya diduga memiliki informasi yang sangat penting untuk mengungkap perkara itu.

"Sejauh ini yang kami lakukan, cekalnya kepada tiga orang itu di perkara haji ini karena kami melihat bahwa yang bersangkutan memiliki keterangan yang sangat kami perlukan, sangat banyak, dan sangat penting dalam pengungkapan perkara ini," ujar Asep kepada wartawan, Jumat, 05 Desember 2025.

Menurut Asep, keberadaan mereka di Indonesia akan memudahkan penyidik ketika diperlukan pemanggilan lanjutan.

"Kami melakukan cekal supaya yang bersangkutan yang mobilitasnya tinggi, apalagi ketua asosiasi haji, tetap berada di dalam negeri. Sekarang juga sebentar lagi musim haji," ujarnya.

Asep mengatakan, tidak menutup kemungkinan pihaknya kembali memanggil ketiganya untuk dimintai keterangan tambahan. Saat ini, kata dia, tim penyidik KPK berada di Arab Saudi untuk menindaklanjuti penyelidikan kasus kuota haji.

"Tentu, sejauh kami mendapatkan informasi dari tim yang sedang di Arab Saudi, jika pulang nanti ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi kembali kepada ketua asosiasi maupun pihak lainnya, kami akan lakukan pemanggilan," tuturnya. (*/red)

Ini Empat Hasil Forum Sesepuh NU yang Dihadiri Ma'ruf Amin

By On Desember 10, 2025

Wapres ke-13 RI Ma'ruf Amin menghadiri Rapat Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) secara daring pada Sabtu, 06 Desember 2025. 

JAKARTA, Kabar7.ID - Wakil Presiden (Wapres) ke-13 RI, Ma'ruf Amin menghadiri Rapat Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) secara daring. Dalam rapat itu, dihasilkan empat kesimpulan terkait dinamika yang sedang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Momen ini juga diunggah Ma'ruf Amin dalam media sosial Instagram, @kyai_marufamin, pada Sabtu, 06 Desember 2025.

"Menghadiri Rapat Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama secara daring terutama terkait dinamika yang sedang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Empat kesimpulan dihasilkan," tulis Ma'ruf.

Hasil pembahasan forum itu meminta polemik yang terjadi di PBNU diselesaikan melalui mekanisme internal NU.

"Tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa," ujarnya.

Anggota Mustasyar PBNU ini juga mengungkapkan empat kesimpulan dalam rapat yang dihadirinya.

Pertama, Forum Sesepuh berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART.

Kedua, Forum Sesepuh NU juga melihat adanya informasi terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Gus Yahya, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh.

"Menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan," imbuhnya.

Polemik PBNU

Polemik di internal PBNU mencuat usai beredar surat edaran yang menyatakan Gus Yahya diberhentikan untuk menindaklanjuti hasil rapat harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025.

Surat edaran yang dibuat 25 November 2025 itu menyatakan Gus Yahya tak lagi menjabat Ketum PBNU sejak 26 November 2025 dan diminta melepas segala atributnya sebagai Ketua Umum.

Selain menyatakan Gus Yahya diberhentikan, surat itu juga menyebut Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar akan mengambil tampuk kepemimpinan sementara di PBNU.

PBNU pun diklaim akan menggelar rapat pleno pada 9 Desember 2025 untuk menetapkan Pj Ketua Umum (Ketum) yang baru.

Rapat pleno bakal dihadiri secara lengkap oleh unsur kepengurusan PBNU, yakni Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, serta seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom (Banom) PBNU.

"Insya Allah. Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU," kata Ketua PBNU Moh Mukri, dalam keterangannya, Jumat, 05 Desember 2025.

Secara terpisah, Gus Yahya menegaskan bahwa posisinya hingga kini masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.

Dia menegaskan, hasil Muktamar ke-34 pada 2021 yang menetapkan dirinya sebagai Ketua Umum PBNU tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar selanjutnya.

"Posisi saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar NU dan Mandataris Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar. Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU, baik AD/ART maupun aturan-aturan lainnya," ujar Gus Yahya, di kantor PBNU, Jakarta, 03 Desember lalu. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *