Kabar Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Gubernur Andra Soni Wanti-wanti ASN, Dilarang Titip Menitip Siswa Baru

By On Mei 05, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat upacara peringatan Hardiknas, di Lapangan Kantor Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Senin, 04 Mei 2026. 

SERANG, Kabar7.ID – Gubernur Banten, Andra Soni menegaskan komitmennya menjaga integritas Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri dengan melarang keras praktik titip-menitip. 

Ia memastikan seluruh proses seleksi berjalan adil, jujur, dan transparan tanpa intervensi dari pihak mana pun. 

Hal itu disampaikan Andra Soni di depan Para Pejabat Tinggi Pratama, seluruh Eselon III dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemperintah Provinsi (Pemprov) Banten saat Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), di Lapangan Kantor Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Senin, 04 Mei 2026. 

Dalam kesempatan itu, Gubernur memperingatkan seluruh ASN agar tidak melakukan intervensi dalam proses SPMB di tahun 2026 ini. Seluruh proses penerimaan harus jujur dan transparan. 

“Rekrutmen calon siswa harus berjalan dengan baik, adil, jujur, dan transparan,” ujarnya.

Ia juga memastikan Pemprov Banten berkomitmen menciptakan sistem pendidikan yang bersih dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. 

SPMB merupakan pintu awal dalam menjamin pemerataan akses pendidikan. 

Oleh karena itu, integritas dalam proses seleksi menjadi hal yang tidak bisa ditawar. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jamaludin menegaskan, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan bersih dan tertib. 

“Komitmen Pak Gubernur Andra Soni sudah jelas, tidak ada titip-menitip. Kita amankan semuanya agar tidak terjadi kecurangan dan semua berjalan adil,” ujarnya. 

Jamaludin menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan pra-SPMB guna memudahkan masyarakat dalam proses pendaftaran. 

Melalui tahapan ini, orang tua siswa dapat lebih awal menginput data, mulai dari domisili hingga nilai rapor. 

“Dengan pra-SPMB, masyarakat bisa lebih siap. Harapannya saat pelaksanaan utama pada 10 Juni nanti, semua berjalan lancar dan aman,” ujarnya. 

Ia menambahkan, pemerintah juga terus melakukan sosialisasi secara masif agar seluruh calon peserta didik dapat terakomodasi dalam sistem. Bahkan, tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian waktu pendaftaran apabila masih terdapat masyarakat yang belum sempat mendaftar. 

“Kita pantau terus. Jika masih banyak yang belum terakomodir, kemungkinan waktu pendaftaran akan diperpanjang,” ujarnya. 

Jamaludin berharap seluruh proses SPMB tahun ini dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh calon peserta didik di Provinsi Banten. 

“Kami harap semuanya bisa terakomodasi dengan baik dan pelaksanaan SPMB berjalan tanpa kendala,” ujarnya. (*/red)

May Day 2026, Gubernur Andra Soni Siap Tindak Tegas Praktik Percaloan Tenaga Kerja

By On Mei 04, 2026

Gubernur Banten, Andra Soni saat menghadiri May Day 2026 yang dilaksanakan oleh ASPSB Kabupaten Serang, di lapangan PT Samator, Kawasan Modern Cikande, Minggu, 03 Mei 2026. 

SERANG, Kabar7.ID – Gubernur Banten, Andra Soni berkomitmen menyelesaikan persoalan percaloan rekrutmen tenaga kerja.

Ia berjanji menindak tegas praktik tersebut karena sudah menjadi janji kepemimpinannya sebagai orang nomor satu di Banten.

“Percaloan itu adalah kejahatan. Kami bersama Bapak Kapolda Banten sepakat untuk bersama-sama akan menindak, siapapun yang terlibat,” ujarnya saat menghadiri May Day 2026 yang dilaksanakan oleh Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang, di lapangan PT Samator, Kawasan Modern Cikande, Minggu, 03 Mei 2026.

Menurut Andra Soni, percaloan tenaga kerja menjadi tantangan khususnya dalam pembuktian. Tapi, praktik itu menjadi isu yang kerap muncul di tengah masyarakat. Untuk itu, ia meminta partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk ikut berperan melaporkan jika melihat praktik percaloan dalam rekrutmen tenaga kerja.

Andra Soni mengatakan, bagi seluruh masyarakat, jika menemukan percaloan untuk segera melaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera dilakukan penindakan. Aduan dari masyarakat menjadi tanggung jawab bersama untuk ditindaklanjuti.

Oleh sebab itu, Andra Soni ingin baik itu Polda Banten dan Forkopimda termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang untuk memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat Banten dalam memperoleh kesempatan kerja yang baik dan layak. Praktik percaloan harus dihentikan, meskipun praktiknya tidak berdiri sendiri diduga melibatkan banyak pihak.

“Ibu Bupati sudah membentuk Satgas. Kami juga di Provinsi sudah membentuk desk ketenagakerjaan yang di dalamnya ada Kapolda juga,” katanya.

Selain percaloan, Andra Soni juga berkomitmen untuk menindaklanjuti beberapa rekomendasi yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada saat peringatan puncak May Day di Jakarta. Tentunya rekomendasi itu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Di tempat yang sama, Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah berharap, peringatan May Day ini bisa dilaksanakan dengan kegiatan yang positif. Kondisi iklim industri dan tenaga kerja yang terjaga bisa menarik investasi datang dan meningkatkan serapan tenaga kerja.

“Kami sudah ada SK Satgas Pungli dan sudah ada beberapa kita tindak. Ke depan ini harus terus digalakkan untuk meminimalisir percaloan pada saat perekrutan tenaga kerja. Saya minta pengawasan kepada seluruh masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Ketua ASPSB Kabupaten Serang Asep Saefullah pada kesempatan itu menyampaikan, pihaknya meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk serius melakukan tindakan terhadap praktik percaloan dan pungli yang kerap terjadi pada saat rekrutmen tenaga kerja di sejumlah industri. Praktik ini meresahkan dan sudah berlangsung cukup lama baik yang melibatkan pihak internal maupun eksternal.

Oleh karena itu, di momen May Day, ia meminta secara langsung kepada masing-masing kepala daerah untuk serius melakukan penindakan.

“Mereka ada di banyak sektor industri,” ujarnya dengan tegas. (*/red)

ASDP Kebut Water Taxi Bali, Bandara–Canggu Hanya 30 Menit

By On April 20, 2026


Bali, 19 April 2026 – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mempercepat pengembangan layanan water taxi di Bali sebagai solusi atas kemacetan yang kian padat di kawasan wisata. Proyek ini diharapkan menjadi terobosan transportasi yang mampu menghadirkan konektivitas cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Layanan water taxi dirancang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan Canggu—dua kawasan dengan mobilitas wisatawan dan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk menjawab kebutuhan mobilitas modern sekaligus memperkuat integrasi transportasi antarmoda.

“Pengembangan water taxi menjadi bagian dari komitmen kami dalam mendukung kebijakan pemerintah menghadirkan sistem transportasi terintegrasi. Kami berharap layanan ini menjadi alternatif yang efisien, aman, dan nyaman,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Ia menilai proyek ini mampu menjadi solusi konkret dalam mengurai kepadatan lalu lintas, khususnya di Kabupaten Badung yang menjadi pusat pariwisata.

“Integrasi transportasi darat, laut, dan udara adalah kunci. Kehadiran water taxi akan memperkuat konektivitas dan meningkatkan efisiensi mobilitas,” katanya.

Pangkas Waktu Tempuh

Saat ini, perjalanan darat dari Bandara Ngurah Rai menuju Canggu bisa memakan waktu hingga 1–2 jam. Dengan water taxi, waktu tempuh diproyeksikan dipangkas drastis menjadi sekitar 30 menit.

Rute awal yang diprioritaskan adalah lintasan Sekeh – Canggu (Berawa), berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan bersama PT Angkasa Pura Indonesia. Kajian tersebut mencakup aspek pasar, teknis, finansial, operasional, hingga sosial dan lingkungan, dan menunjukkan proyek ini layak dilanjutkan.

Masuk Tahap Lanjutan

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, mengungkapkan bahwa proyek kini memasuki tahap penyusunan Detailed Engineering Design (DED) serta pengurusan perizinan.

“Penetapan lintasan dilakukan melalui kajian menyeluruh, termasuk mempertimbangkan keselamatan pelayaran, kondisi perairan, kesiapan infrastruktur, serta kebutuhan pengguna,” jelasnya.

Tahapan ini ditargetkan rampung pada 2026 sebelum diajukan kepada pemerintah untuk mendapatkan arahan lanjutan.

Perkuat Pariwisata dan Transportasi Hijau

Pengembangan water taxi tak hanya bertujuan mengurai kemacetan, tetapi juga meningkatkan daya saing pariwisata Bali di tingkat global. Selain itu, proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan dan terintegrasi.

ASDP menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat konektivitas nasional dengan mengedepankan keselamatan, kesiapan infrastruktur, serta manfaat nyata bagi masyarakat.

Jika terealisasi, layanan ini berpotensi menjadi wajah baru transportasi Bali—cepat, modern, dan bebas macet.


Usai Investigasi Gudang LPG di Sukodono, Wartawan Diduga Diintimidasi dan Dilecehkan

By On April 17, 2026

SIDOARJO, Kabar7.ID – Kebebasan Pers kembali menjadi sorotan. Seorang wartawan media online  bernama Sapta mengaku mengalami intimidasi dan pelecehan verbal usai menjalankan tugas jurnalistik saat melakukan investigasi terkait aktivitas gudang LPG di wilayah Dungus, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), Jumat, 17 April 2026. 

Peristiwa bermula ketika Sapta mendatangi lokasi gudang LPG untuk mengambil gambar dan video sebagai bagian dari kegiatan peliputan. 

Dokumentasi tersebut dilakukan sebagai bahan pemberitaan sekaligus upaya menggali informasi yang dibutuhkan publik. 

Tak lama setelah meninggalkan lokasi, Sapta menerima pesan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal, 0831-3674-00**. 

Pengirim kemudian mengaku sebagai pemilik gudang di Dungus dan meminta Sapta kembali datang ke lokasi. 

Dalam percakapan itu, pengirim pesan yang juga mengaku sebagai pemilik gudang menulis pesan: 

“Monggo pean nang Dungus mane pak, mumpung aku nang umah. (Silahkan anda ke dungus lagi pak, mumpung saya dirumah)”. 

Sapta lalu menanyakan identitas pengirim pesan tersebut. 

“Niki sinten? (Ini siapa ?)” 

Pengirim kemudian menjawab: 

“Seng duwe gudang Dungus (Yang Punya Gudang dungus).” 

Percakapan berlanjut ketika pengirim kembali menegaskan bahwa dirinya mengetahui Sapta  datang ke gudang dan meminta agar datang ke rumahnya saat itu juga. 

“Pean maeng jarene nang gudang, monggo nang umah sakniki (anda tadi katanya di Gudang, silahkan ke rumah sekarang)” 

Sapta menjawab bahwa saat itu dirinya sudah berada di Surabaya dan menawarkan pertemuan pada hari berikutnya di tempat netral. 

“Iki wes nang Suroboyo mas. Mene ae ketemuan nang kantin Polres, piye? (Ini sudah di Surabaya mas, besok aja ketemuan di kantin polres bagaimana?)” 

Namun ajakan itu ditolak. Pengirim justru meminta agar Sapta datang ke gudang. 

“Lapo nang Polres, tak enteni nang gudang maeng, nang gudang kok pean (kenapa ke Polres, tak tunggu di gudang tadi, di gudang kok sampean).” 

Sapta kemudian menjelaskan bahwa keesokan hari masih ada agenda peliputan lain. 

Percakapan ditutup dengan pesan dari pengirim: 

“Monggo isok pean kapan, tak enteni (Silahkan bisa pean kapan, tak tunggu)” 

Meski awal komunikasi terkesan sebagai ajakan bertemu, situasi berubah ketika Sapta  berupaya menggali informasi lebih lanjut terkait identitas pengirim pesan tersebut. 

Dalam percakapan lanjutan melalui telpon WhatsApp, orang yang mengaku sebagai pemilik gudang diduga menyampaikan ucapan bernada intimidatif dan merendahkan profesi wartawan. 

Menurut keterangan Sapta, penelepon berbicara dengan nada tinggi sambil menyebut sejumlah nama yang diklaim dikenal di kalangan media. 

“Koen gak eruh aku ta? Takon o arek media Ojik, Edi Gendeng, Edi Macan (Kamu tidak tahu aku ta? Tanyakan anak media Ojik,Edi gendeng, Edi Macan)”. 

Sapta menjawab bahwa dirinya tidak mengenal nama-nama yang disebutkan. Namun, penelepon kembali melontarkan kata-kata kasar. 

“Gak kenal arek media, gak kenal taek a (Tidak kenal anak media, tidak kenal Tai a)” 

Insiden tersebut dinilai sebagai bentuk tekanan terhadap kerja jurnalistik yang dijamin Undang-Undang. 

Wartawan memiliki tugas mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, terutama terhadap isu yang berkaitan dengan kepentingan publik. 

Distribusi LPG merupakan sektor penting karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas. 

Oleh sebab itu, pengawasan sosial melalui media menjadi bagian penting agar aktivitas usaha berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan potensi pelanggaran. 

Kemerdekaan Pers dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pada Pasal 4 ayat (3), pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi. 

Sementara Pasal 18 ayat (1) menyebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. 

Selain perlindungan dalam UU Pers, dugaan penghinaan, ancaman, atau pelecehan melalui media elektronik juga dapat ditelaah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, apabila unsur pidananya terpenuhi. 

Sapta berharap peristiwa ini menjadi perhatian bersama bahwa wartawan bukan pihak yang harus ditakuti ataupun dimusuhi. Pers hadir sebagai pilar demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial demi kepentingan masyarakat. (*/red)

Keliling Banten, 12 Dubes Negara Sahabat Kunjungi Sejumlah Tempat Wisata

By On April 11, 2026

SERANG, Kabar7.ID - Sebanyak 12 perwakilan dari berbagai negara sahabat berkeliling lokasi wisata di Pulau Lima, Kabupaten Serang. 

Kegiatan bertajuk Diplomat Trip itu dilakukan untuk mengenalkan potensi pariwisata yang ada di Provinsi Banten. 

Usai berkeliling dan menikmati lokasi wisata, mereka disambut oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Zaenal Mutaqin di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Sabtu, 11 April 2026. 

Ia menyambut baik atas kegiatan yang memperkenalkan potensi daerah ke berbagai perwakilan negara lain. 

"Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten hari ini menerima kunjungan 12 perwakilan kedutaan besar negara sahabat yang mengikuti kegiatan Diplomat Trip ke Pulau Lima," kata Zaenal. 

Kegiatan Diplomat Trip tahun ini dihadiri oleh enam duta besar. Kegiatan ini menjadi kesempatan agar Provinsi Banten dikenal oleh dunia. 

“Pulau Lima yang merupakan destinasi baru di Provinsi Banten, mudah-mudahan juga semakin mengukuhkan Banten sebagai destinasi unggulan di Indonesia,” ujarnya. 

"Semoga semakin banyak turis yang datang, khususnya dari negara-negara sahabat yang berkunjung," imbuhnya. 

Sementara itu, Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten, Ika Sri Erika mengatakan, kegiatan Diplomat Trip tahun ini merupakan event keempat yang telah diselenggarakan. 

Ia menjelaskan, Diplomat yang hadir terdiri oleh 12 perwakilan kedutaan besar negara sahabat yaitu Suriah, Belarus, Iran, Bosnia, Ethiopia, Sudan, Rusia, Amerika Serikat, Rumania, Serbia, Palestina dan Korea Utara. 

"Diplomat Trip ini dapat mengenalkan destinasi wisata yang ada di Provinsi Banten," ujarnya. 

Duta Besar Republik Sudan untuk Republik Indonesia, H.E. Dr. Yassir Mohamed Ali, mewakili kolega para diplomat, mengucapkan terima kasih atas sambutan dan jamuan yang diberikan oleh Pemprov Banten. 

Mereka tersanjung dengan keindahan daerah ini. Termasuk dengan masyarakatnya yang ramah. 

"Ini saat yang luar biasa bagi kami untuk berada di tempat yang indah ini, mendapatkan keindahan Indonesia. Provinsi Banten tempat yang unik dan indah," ujarnya. (*/red)

Ratusan Jurnalis Geruduk Mapolda Jatim, Desak Usut Dugaan OTT “Settingan” dan Tangguhkan Penahanan Jurnalis Amir

By On Maret 19, 2026

SURABAYA, Kabar7.ID - Gelombang solidaritas Insan Pers menggema di halaman Polda Jawa Timur (Jatim), saat ratusan Jurnalis dari berbagai daerah yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Jawa Timur dan Aliansi Jawa Timur Peduli Jurnalis mendatangi Mapolda Jatim untuk menyampaikan laporan resmi, Rabu, 18 Maret 2026. 

Aksi tersebut merupakan bentuk protes sekaligus upaya Advokasi atas penangkapan rekan mereka, Muhammad Amir, yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh jajaran Polres Mojokerto Kabupaten. 

Para Jurnalis menilai, proses OTT tersebut sarat kejanggalan dan diduga kuat sebagai operasi yang “disetting”. 

Dengan membawa aspirasi kolektif, massa Jurnalis secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Jatim, Wassidik Krimum Polda Jatim, serta Irwasda Polda Jatim. 

Koordinator Aksi, Bung Taufik, yang turut hadir bersama elemen Jurnalis dan organisasi masyarakat, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam atas apa yang mereka anggap sebagai bentuk kriminalisasi terhadap wartawan. 

“Ini bukan sekadar penangkapan biasa. Kami melihat ada indikasi kuat dugaan rekayasa dalam OTT tersebut. Sangat tidak masuk akal seorang wartawan memeras seorang pengacara dengan nilai yang disebutkan. Ini harus dibongkar secara terang,” tegasnya dengan nada keras. 

Lebih lanjut, Bung Taufik mendesak agar Kapolres Mojokerto Kabupaten beserta Kasat Reskrimnya segera dicopot dari jabatannya dan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. 

“Kami minta Kapolres Mojokerto Kabupaten dan Kasatreskrimnya dicopot. Lakukan pemeriksaan intensif. Jangan sampai ada penyalahgunaan kewenangan yang mencederai hukum dan kebebasan pers,” tambahnya. 

Selain itu, pihak Aliansi juga mendesak agar Muhammad Amir segera mendapatkan penangguhan penahanan demi menjamin hak-haknya sebagai warga negara dan insan pers. 

Aksi solidaritas ini turut dihadiri oleh berbagai elemen, termasuk organisasi masyarakat seperti Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) serta ratusan wartawan dari berbagai media di Jawa Timur.

Setibanya di Mapolda Jatim, perwakilan massa diterima langsung oleh salah satu perwira dari Propam. Dalam pertemuan tersebut, laporan pengaduan resmi disampaikan dan diterima untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di internal kepolisian.

Para jurnalis berharap, laporan ini tidak hanya menjadi formalitas semata, tetapi benar-benar ditindaklanjuti secara transparan dan profesional. Mereka menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk satu orang, melainkan untuk menjaga marwah dan kemerdekaan pers di Indonesia.

“Kalau hari ini wartawan bisa diduga dijebak, besok siapa lagi? Ini bukan hanya soal Amir, ini soal keadilan dan kebebasan pers,” pungkas Bung Taufik.

Aksi ini menjadi penegasan bahwa solidaritas Jurnalis di Jawa Timur tetap solid dalam menghadapi segala bentuk dugaan kriminalisasi, serta berkomitmen mengawal proses hukum hingga tuntas dan berkeadilan. (*/red)

Sambangi Toko Penjual Obat Daftar G, Bhabinkamtibmas Polsek Tarogong Kaler Diduga Lakukan Pembinaan

By On Maret 06, 2026

GARUT, Kabar7.ID - Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Tarogong Kaler diduga lakukan pembinaan terhadap penjual obat daftar G. 

Hal ini terpantau saat mendatangi salah satu toko yang berlokasi di Jalan Letjen Ibrahim Adjie No.126 Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar). 

Salah seorang aktivis di Jabar, Teguh Wijaya angkat bicara soal Anggota Bhabinkamtibmas Polsek Tarogong diduga melakukan pembinaan, padahal jelas apa yang mereka jual. 

"Itu bukan penindakan, tapi pembinaan, Bhabinkamtibmas menindak tanpa didampingi oleh Reskrim, kan lucu," ujar Teguh. 

Menurutnya, Bhabinkamtibmas Polsek Tarogong Kaler harusnya mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran obat-obatan daftar G yang disalahgunakan. 

"Jadi seolah-olah dan patut diduga Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan alias 'kordi' dong, bukan penindakan," pungkasnya. 

Sementara itu, Kapolsek Tarogong Kaler, Iptu Ate Ahmad Hermawan mengatakan bahwa penindakan itu dilakukan anggota Bhabinkamtibmas pada Rabu, 04 Maret 2026. 

“Pada Rabu, 4 Maret 2026, kami mengamankan satu orang penjual obat daftar G di salah satu toko di wilayah Pananjung, Kecamatan Tarogong Kaler," ujar Kapolsek. 

Tugas Pokok Bhabinkamtibmas

Seperti diketahui, Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) bertugas sebagai ujung tombak Polri dalam melakukan pembinaan masyarakat. 

Melakukan penyuluhan di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 

Penyalahgunaan Obat Daftar G

Penyalahgunaan obat daftar G (obat keras dengan logo lingkaran merah bergaris tepi hitam dan huruf K di dalamnya) diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia karena berpotensi merusak kesehatan dan berpotensi memicu tindak kriminal. 

Berdasarkan peraturan terbaru, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ancaman pidana bagi pengedar atau produsen obat daftar G tanpa izin adalah sebagai berikut:

Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023: Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi (termasuk obat daftar G) yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda maksimal sebesar Rp 5 miliar.

Pasal 436 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 17 Tahun 2023: Mengatur sanksi bagi pihak yang mengedarkan obat keras tanpa keahlian dan kewenangan, yang ancamannya juga berupa pidana penjara dan denda. 

Poin-Poin Penting Terkait Pidana Obat Daftar G:

Pengertian Obat Daftar G: Merupakan obat keras yang hanya dapat diserahkan dengan resep dokter.

Modus Operandi: Seringkali berkedok toko obat, toko handphone, atau pengedar individual.

Dampak Hukum: Penindakan terhadap peredaran ilegal sering melibatkan kepolisian dan BPOM untuk memberikan efek jera.

Jenis Obat: Seringkali berkaitan dengan penyalahgunaan Tramadol, Trihexyphenidyl, dan obat keras lainnya. 

Peredaran obat daftar G secara ilegal merupakan ancaman serius bagi generasi muda dan aparat Kepolisian wajib melakukan penindakan untuk memberantas jalur distribusi ilegal tersebut. (*/red)

Viral Mobil Diduga Pelaku Tabrak Lari di Kediri Dirusak Massa

By On Februari 09, 2026

Perusakan mobil pelaku tabrak lari di Kediri. 

KEDIRI, Kabar7.ID – Viral di media sosial video yang memperlihatkan perusakan mobil oleh massa. Peristiwa itu diketahui terjadi di Jalan Raya Desa Purwodadi, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur (Jatim), tepatnya di depan Mapolsek Kras, pada Minggu, 08 Februari 2026, sekitar pukul 01.45 WIB.

Kasat Lantas Polres Kediri, AKP Mega Satriatama membenarkan peristiwa tersebut terjadi di wilayah hukum Polres Kediri.

Menurutnya, kejadian itu berawal dari dugaan tabrak lari di Desa Ngemplak, Kabupaten Tulungagung.

“Benar, kejadian dalam video viral tersebut terjadi di Jalan Raya Desa Purwodadi, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, tepatnya di depan Mapolsek Kras,” ujar AKP Mega Satriatama kepada wartawan, Minggu, 08 Februari 2026.

AKP Mega Satriatama menjelaskan, setelah kejadian tabrak lari di wilayah Tulungagung, warga sekitar yang mengetahui peristiwa tersebut langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku.

“Warga yang melihat langsung kejadian tabrak lari tersebut melakukan pengejaran hingga masuk wilayah Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri,” ujar AKP Mega.

Dalam proses pengejaran, warga sempat berkoordinasi dengan anggota Satlantas Polres Tulungagung yang tengah membubarkan balap liar di Desa Ngantru, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Namun, saat akan dihentikan, pelaku tidak mengindahkan dan terus melarikan diri.

“Anggota Satlantas Polres Tulungagung bersama warga sudah berupaya menghentikan kendaraan pelaku, namun yang bersangkutan tidak berhenti sehingga terus dilakukan pengejaran,” tutur AKP Mega.

Kendaraan pelaku akhirnya berhasil dihentikan di Jalan Raya Desa Purwodadi, tepat di depan Mapolsek Kras. Selanjutnya, pelaku diamankan oleh Satlantas Polres Tulungagung.

Pelaku diketahui bernama Moch. Dimyati (62), warga Desa Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Ia mengemudikan kendaraan dengan nomor polisi AG 1230 OI.

“Untuk pelaku beserta barang bukti kendaraan saat ini sudah diamankan oleh Satlantas Polres Tulungagung guna proses hukum lebih lanjut,” pungkasnya. (*/red)

Jamaah Mujahadah Kubro Satu Abad NU di Malang Tembus 107.000 Orang

By On Februari 09, 2026

MALANG, Kabar7.ID – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) mencatat lebih dari 107.000 jemaah yang mengikuti Mujahadah Kubro 1 Abad NU yang diselenggarakan di Stadion Gajayana Kota Malang, Jawa Timur (Jatim), pada 7-8 Februari 2026.

Sekretaris PWNU Jatim, DR HM Faqih mengatakan, hingga hari pertama pelaksanaan, jumlah jemaah yang tercatat mencapai 107.049 orang.

“Hingga Sabtu 7 Februari tercatat jemaah sudah 107.049 jamaah, kalau dibulatkan 107 ribu. Mereka datang menggunakan 1.283 bus, ribuan mobil, dan sepeda motor,” kata Faqih, Minggu, 08 Februari 2026.

Dari total tersebut, sebanyak 79.049 jamaah berasal dari Pengurus Cabang NU (PCNU) se-Jatim, sementara 28.000 lainnya merupakan warga Muslimat NU.

Para peserta juga menggunakan 6.476 mobil dan 5.413 sepeda motor, yang dikoordinasikan dalam sembilan zona dengan sembilan person in charge (PIC) dari PWNU Jatim.

Terpisah, Ketua Panitia Harlah Satu Abad NU PWNU Jatim, Masykuri Bakri, mengakui jumlah jamaah jauh melampaui kapasitas Stadion Gajayana.

Ia menyebut, antusias jemaah membludak dari jumlah yang diperkirakan.

“Kapasitas tribun stadion hanya sekitar 35 ribu orang. Karena itu, sebagian besar jamaah berada di luar area stadion,” ujarnya.

Sebagai solusi, panitia memasang sejumlah videotron di luar stadion hingga radius sekitar tiga hingga empat kilometer, agar jamaah yang duduk menyebar tetap bisa mengikuti rangkaian Mujahadah Kubro dengan khidmat. 

Pengamanan dan pengaturan lalu lintas mendapat dukungan penuh dari Polda Jatim, Kodam, serta Dinas Perhubungan Jatim.

Untuk diketahui, Mujahadah Kubro Satu Abad NU yang digelar di Stadion Gajayana diperkirakan dihadiri sekitar 100 ribu jemaah dari berbagai daerah di Jatim. 

Acara tersebut berlangsung selama dua hari, 7-8 Februari 2026, dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto, jajaran Menteri, serta sejumlah Tokoh Agama. (*/red)

Update Dampak Angin Kencang di Banyuwangi, 52 Rumah Rusak

By On Februari 09, 2026

Rumah rusak akibat terjangan hujan lebat disertai angin kencang di Banyuwangi, Jatim. 

BANYUWANGI, Kabar7.ID – Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), mengakibatkan puluhan rumah mengalami kerusakan.

Data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyuwangi mendapati ada sebanyak 52 rumah warga mengalami kerusakan akibat bencana hidrometeorologi tersebut.

Kalaksa BPBD Banyuwangi, Partana mengatakan, kerusakan paling parah di Tembokrejo, sejumlah atap rumah warga habis tersapu angin. Sementara dua rumah di Desa Temuguruh dinding dapurnya ambruk.

“Kerusakan mulai ringan hingga berat. Tapi kebanyakan rusak ringan pada bagian atap,” ujar Partanan, Minggu, 08 Februari 2026.

Menurut Partana, jumlah kerusakan paling banyak terjadi di Kecamatan Sempu. Di kecamatan tersebut terdata ada 49 KK dan enam kandang ayam yang tersebar di tiga desa mengalami kerusakan ringan hingga berat, di antaranya Desa Karangsari, Desa Temuguruh, dan Desa Temuasri.

Sisanya, ada tiga KK di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar juga menjadi korban sapuan hujan lebat disertai angin kencang.

Untuk bantuan awal, Pemkab Banyuwangi telah menyalurkan sejumlah bahan kebutuhan pokok dan perlengkapan untuk perlindungan sementara. Selanjutnya, Pemkab Banyuwangi akan melakukan pendataan untuk bantuan bahan bangunan.

Diketahui sebelumnya, angin puting beliung menerjang Kecamatan Sempu dan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, pada Sabtu sore, 07 Februari 2026.

Akibat peristiwa tersebut, puluhan rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga parah.

Rata-rata kerusakan terjadi pada bagian atap dan bangunan rumah. Bahkan, satu bangunan dapur milik warga dilaporkan roboh. (*/red)

Ini Tanggapan MUI Banyuwangi soal Biduan Joget di Acara Isra Miraj

By On Januari 18, 2026

Aksi biduan seksi joget di panggung acara Isra Miraj di Songgon Banyuwangi. 


BANYUWANGI, Kabar7.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyuwangi mengecam aksi biduan seksi yang berjoget erotis di panggung peringatan Isra Miraj di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim).

Pasalnya, aksi tersebut dinilai sebagai penistaan agama.

“Tindakan ini berpotensi mengarah pada penistaan agama. Perlu ada teguran keras agar tidak menjadi contoh buruk bagi yang lain,” ujar Wakil Ketua Umum MUI Banyuwangi, Sunandi Zubaidi, Sabtu, 17 Januari 2026.

Dia mengatakan, MUI Banyuwangi langsung merespons kejadian tersebut melalui MUI Kecamatan Songgon, pihaknya berkoordinasi dengan Kepolisian untuk meminta klarifikasi dari panitia penyelenggara acara.

“Perbuatan mulia seperti Isra Miraj tidak seharusnya dicampur dengan aktivitas yang mengarah pada kemaksiatan, seperti mempertontonkan aurat, tarian erotis, dan ikhtilat,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, sebuah video yang menampilkan aksi joget seorang biduan di atas panggung peringatan Isra Miraj di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, viral di media sosial.

Aksi tersebut memicu sorotan warganet karena busana dan tarian yang dinilai tidak sesuai dengan konteks acara keagamaan.

Dalam rekaman video tersebut, sang biduan tampak mengenakan gaun hitam dan berjoget di hadapan penonton serta seorang pria.

Meski demikian, sejumlah penonton yang hadir di lokasi terlihat tidak memberikan protes atas aksi hiburan tersebut.

Ketua Panitia Isra Miraj Desa Parangharjo, Hadiyanto juga telah memberikan klarifikasi terkait kejadian ini.

Menurutnya, sesi hiburan yang menghadirkan biduan tersebut dilakukan di luar agenda utama peringatan Isra Miraj.

“Hiburan yang menghadirkan biduan pada acara Isra Miraj tersebut memang benar adanya. Akan tetapi, hiburan tersebut digelar setelah acara usai dan seluruh undangan serta kiai sudah tidak ada di tempat,” kata Hadiyanto, Sabtu, 17 Januari 2026. (*/red)

Gubernur Andra Soni Salurkan Bantuan Kemanusiaan dari PGRI Rp 1 Miliar untuk Korban Bencana Sumatera

By On Desember 31, 2025

Penyerahan bantuan oleh Ketua PGRI Provinsi Banten, Jamaluddin kepada Gubernur Banten Andra Soni, di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa, 30 Desember 2025. 

SERANG, Kabar7.ID – Gubernur Banten, Andra Soni menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp 1 miliar dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Banten.

Bantuan itu ditujukan bagi korban bencana alam yang melanda wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Ketua PGRI Provinsi Banten, Jamaluddin, kepada Gubernur Banten Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa, 30 Desember 2025.

Acara tersebut turut disaksikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, M Luthfi.

Gubernur Andra Soni mengapresiasi tingginya rasa solidaritas dan kepedulian anggota PGRI Banten terhadap sesama anak bangsa yang sedang tertimpa musibah.

Ia memastikan, dana yang dititipkan akan dikelola secara transparan melalui jalur resmi pemerintah daerah.

“Bantuan ini akan disalurkan melalui BPBD Provinsi Banten. Tujuannya agar distribusi bantuan terkoordinasi dengan baik, tepat sasaran, dan tepat manfaat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan di daerah terdampak,” ujar Andra Soni.

Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Banten, Jamaluddin yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjelaskan, total dana yang berhasil dihimpun dari pengurus PGRI tingkat Kabupaten, Kota, hingga Provinsi mencapai Rp 1,3 miliar.

“Sebesar Rp 1 miliar kami serahkan melalui Pemprov Banten untuk masyarakat umum korban bencana. Sisanya, yakni Rp 300 juta, kami salurkan melalui PGRI Pusat khusus untuk membantu rekan-rekan guru di lokasi bencana yang turut terdampak,” jelas Jamaluddin.

Dukungan untuk Program Sekolah Gratis

Selain membahas penanganan bencana, dalam kesempatan tersebut Gubernur Andra Soni juga mengajak PGRI untuk memperkuat sinergi dalam menyukseskan program Sekolah Gratis.

Program prioritas Pemprov Banten ini diketahui telah memasuki tahun pertama pelaksanaannya.

Andra Soni menekankan, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sangat krusial untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat regulasi program tersebut agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Ke depan, program ini harus memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah (Perda). Kami juga menargetkan cakupannya dapat diperluas hingga menjangkau sekolah-sekolah berbasis agama,” tegasnya.

Menanggapi arahan tersebut, Jamaluddin menyatakan bahwa PGRI Provinsi Banten mendukung penuh kebijakan Sekolah Gratis.

Menurutnya, program ini merupakan langkah strategis untuk memeratakan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat di Banten.

“Pada prinsipnya, kami pasti akan mendukung penuh program tersebut demi kemajuan pendidikan di Banten,” pungkasnya. (*/red)

Gubernur Andra Soni Sebut Karang Taruna Garda Terdepan Kesetiakawanan Sosial

By On Desember 28, 2025

Gubernur Banten, Andra Soni saat menghadiri Temu Karya VI Karang Taruna Provinsi Banten 2025, Sabtu, 27 Desember 2025. 

SERANG, Kabar7.ID - Gubernur Banten, Andra Soni secara resmi membuka Temu Karya VI Karang Taruna Provinsi Banten 2025, di Aston Serang Hotel & Convention, Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Kota Serang, Sabtu, 27 Desember 2025.

Dalam sambutannya, Andra menegaskan peran vital Karang Taruna sebagai garda terdepan dalam menjaga nilai kesetiakawanan sosial di masyarakat.

"Karang Taruna lahir untuk menjawab kebutuhan jiwa sosial pemuda-pemudi di desa dan kelurahan. Karang Taruna merupakan garda terdepan dalam kesetiakawanan sosial," ujar Andra Soni.

Menurut Andra, eksistensi Karang Taruna hingga tingkat desa/kelurahan sangat krusial untuk menjaga produktivitas generasi muda Banten. Hal ini dinilai mendesak mengingat posisi Provinsi Banten yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Jakarta.

Selain itu, ia juga menyoroti peran penting Karang Taruna dalam penanggulangan bencana.

Dalam kesempatan tersebut, Andra turut mengisahkan pengalaman pribadinya saat menjabat sebagai pengurus Karang Taruna tingkat RW pada tahun 1998.

Ia mengenang masa krisis ekonomi di mana banyak pemuda menjadi pengangguran dan rawan terjerat narkoba.

"Sehingga (solusinya adalah) berkumpul dengan yang baik-baik di Karang Taruna, yang dibutuhkan di Karang Taruna adalah kehadiran jiwa kesetiakawanan," kenangnya.

Ia menambahkan, Karang Taruna merupakan mitra strategis pemerintah hingga ke tingkat akar rumput.

"Banyak anak muda kehilangan orientasi. Karang Taruna harus bisa menjadi bagian menuju kesejahteraan sosial masyarakat. Di sini, yang utama adalah ketulusan jiwa orang-orangnya, jiwa sosialnya," pungkas Andra.

Regenerasi dan Kemandirian Organisasi

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Provinsi Banten, Andika Hazrumy menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pengurus yang telah menyukseskan Temu Karya VI.

"Alhamdulillah, 15 tahun atau tiga periode saya mendampingi roda organisasi Karang Taruna," ucap Andika.

Andika memaparkan sejumlah capaian selama masa kepemimpinannya. Pada periode pertama (2010–2015), fokus program adalah bantuan langsung ke pengurus hingga tingkat desa/kelurahan.

Pada periode kedua (2015–2020), program bergeser ke bantuan sosial, seperti BPJS gratis, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga kewirausahaan Karang Taruna.

Menariknya, pada periode ketiga (2020–2025), Karang Taruna Banten tidak lagi mengambil dana hibah pemerintah.

"Kami bermitra dengan BUMD dan perusahaan swasta dalam menyalurkan CSR (Corporate Social Responsibility)," ujarnya.

Menutup sambutannya, Andika menekankan pentingnya estafet kepemimpinan dalam organisasi.

"Karang Taruna perlu regenerasi kepengurusan. Selamat ber-Temu Karya VI," tutup Andika. (*/red)

Bupati Tangerang Apresiasi 3.400 Ansor Banser Jaga Persatuan dan Keutuhan NKRI

By On Desember 28, 2025

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid saat menghadiri Apel 3.400 Ansor Banser dan Pelantikan Serentak Pimpinan Ranting GP Ansor Kelurahan/Desa se-Kabupaten Tangerang, di Kecamatan Curug, Sabtu, 27 Desember 2025. 

TANGERANG, Kabar7.ID - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar GP Ansor dan Banser atas kontribusinya dalam menjaga persatuan, keamanan, dan stabilitas sosial di Kabupaten Tangerang.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Apel 3.400 Ansor Banser dan Pelantikan Serentak Pimpinan Ranting GP Ansor Kelurahan/Desa se-Kabupaten Tangerang, di Kecamatan Curug, Sabtu, 27 Desember 2025.

"Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada ribuan kader Ansor dan Banser yang tidak hanya menunjukkan kekuatan organisasi, tetapi juga mencerminkan militansi, soliditas, serta komitmen kebangsaan yang kuat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujar Bupati Maesyal Rasyid.

Dia menegaskan, GP Ansor dan Banser merupakan organisasi kepemudaan mitra strategis pemerintah dalam menjaga keharmonisan, stabilitas sosial dan keamanan, khususnya di Kabupaten Tangerang.

"GP Ansor dan Banser bukan sekadar organisasi kepemudaan, tetapi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial, keamanan, serta merawat nilai-nilai keislaman yang moderat dan kebangsaan," tegasnya.

Dalam berbagai momentum sejarah bangsa, kata dia, Ansor dan Banser selalu hadir sebagai penjaga ulama dan pengawal nilai Islam rahmatan lil ‘alamin, serta benteng ideologi Pancasila.

Peran GP Ansor dan Banser mempunyai peran yang strategis di tengah tantangan zaman seperti intoleransi, radikalisme, dan disintegrasi sosial.

"GP Ansor dan Banser memiliki sejarah panjang sebagai penjaga ulama, menegakan nilai-nilai Islam dan benteng idiologi Pancasila. Di tengah tantangan zaman saat ini seperti intoleransi, radikalisme, dan disintegrasi sosial, peran GP Ansor dan Banser semakin relevan dan strategis," tuturnya.

Dia juga mengucapkan selamat kepada seluruh Pimpinan Ranting GP Ansor Kelurahan dan Desa yang dilantik secara serentak.

Dia berpesan agar pimpinan ranting sebagai ujung tombak organisasi bisa bersentuhan dan memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat.

"Pelantikan ini adalah amanah besar. Pimpinan Ranting harus mampu menggerakkan kader, memperkuat konsolidasi organisasi, serta menghadirkan program yang bermanfaat dan solutif bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan," pungkasnya.

Dia juga berpesan agar seluruh kader Ansor dan Banser senantiasa menjaga soliditas, kedisiplinan, dan loyalitas organisasi, serta menjadi teladan di tengah masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai toleransi, persaudaraan, dan gotong royong.

"Teruslah setia pada ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah dan teguh memegang komitmen kebangsaan terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI," ucapnya.

Dia menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terbuka dan berkomitmen untuk terus menguatkan sinergi dan kolaborasi dengan GP Ansor dan Banser dalam berbagai bidang, mulai dari sosial kemasyarakatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, penanggulangan bencana, hingga penguatan wawasan kebangsaan.

Dalam kesempatan tersebut, GP Ansor juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Tangerang yang diterima Bupati atas perhatian dan kepedulian pemerintah daerah kepada pesantren. (*/red)

Jembatan Bailey Kutablang Rampung, Jalur Nasional Medan–Banda Aceh Kembali Normal

By On Desember 28, 2025

Jembatan Bailey di Kutablang yang berada pada jalur nasional Medan–Banda Aceh, Kabupaten Bireuen, Aceh, telah rampung dikerjakan dan resmi difungsikan mulai Sabtu, 27 Desember 2025. 

BIREUEN, Kabar7.ID - Jembatan Bailey di Kutablang yang berada pada jalur nasional Medan–Banda Aceh, Kabupaten Bireuen, Aceh, telah rampung dikerjakan dan resmi difungsikan mulai Sabtu, 27 Desember 2025.

Beroperasinya jembatan darurat ini menandai pulihnya kembali akses transportasi utama yang sempat terputus akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor.

Peresmian jembatan ditandai dengan prosesi adat Peusijuk yang dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB oleh Tokoh Agama setempat.

Prosesi tersebut menjadi simbol doa dan harapan agar jembatan dapat memberikan manfaat serta keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.

Pembangunan Jembatan Bailey Kutablang dilaksanakan oleh PT Adhi Karya (Persero) dengan dukungan kontraktor lokal PT Krueng Meuh. 

Selama proses pengerjaan, proyek ini mendapat pendampingan dari Pemerintah Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

Percepatan pemasangan konstruksi jembatan juga didukung penuh oleh personel TNI dari Satuan Zeni Kodam Iskandar Muda yang terlibat langsung di lapangan.

Personel Zeni bersama tim teknis dan pihak kontraktor bekerja secara intensif, siang dan malam, untuk memastikan jembatan dapat segera difungsikan dan memenuhi standar keamanan.

Usai prosesi Peusijuk, kendaraan roda dua dan roda empat sudah dapat melintas, sehingga arus lalu lintas di jalur nasional Medan–Banda Aceh kembali berjalan normal.

Jalur ini sebelumnya lumpuh total akibat rusaknya jembatan lama yang terputus diterjang banjir bandang dan longsor, sehingga menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi barang antara Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe.

Warga pun menyambut gembira rampungnya pembangunan jembatan darurat tersebut.

Basyir, warga Kabupaten Bireuen mengaku sangat bersyukur karena akses utama kini kembali terbuka.

"Alhamdulillah, kami sangat bahagia jembatan ini sudah selesai dan bisa dilalui lagi. Aktivitas kami jadi lancar, tidak perlu memutar jauh seperti sebelumnya. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja keras," ujar Basyir.

Penyelesaian Jembatan Bailey Kutablang dalam waktu relatif singkat menjadi bukti solidnya kerja sama antara pemerintah, TNI, dan pihak kontraktor dalam merespons dampak bencana serta memulihkan konektivitas wilayah. (Joniful Bahri/red)

Pemerintah Aceh Kembali Perpanjang Status Tanggap Darurat Banjir dan Longsor Hingga 8 Januari 2026

By On Desember 28, 2025

Pemerintah Aceh Kembali memperpanjang masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi akibat banjir bandang dan tanah longsor. Perpanjangan kedua ini ditetapkan selama 14 hari, terhitung mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026. 

BANDA ACEH, Kabar7.ID - Pemerintah Aceh kembali memperpanjang masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi akibat banjir bandang dan tanah longsor.

Perpanjangan kedua ini ditetapkan selama 14 hari, terhitung mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh yang digelar pada Kamis, 25 Desember 2025. Rapat tersebut dihadiri unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut MTA, perpanjangan status tanggap darurat didasarkan pada hasil rapat virtual bersama seluruh kabupaten dan kota terdampak bencana pada 23 Desember 2025, serta kajian terbaru dari Pos Komando Tanggap Darurat.

Rekomendasi itu kemudian diperkuat dalam rapat lanjutan yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Gubernur Aceh, serta Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri pada 25 Desember 2025.

"Atas dasar pertimbangan tersebut, Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2025 guna memastikan penanganan bencana berjalan optimal dan terkoordinasi," ujar MTA dalam pernyataan resminya.

Seiring dengan perpanjangan status tersebut, seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait diinstruksikan untuk bekerja lebih cepat, terkoordinasi, dan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. 

Prioritas penanganan meliputi percepatan distribusi logistik ke lokasi pengungsian dan Gampong-gampong yang masih terisolasi, pemenuhan hak-hak dasar pengungsi sesuai standar hak asasi manusia, serta penyediaan layanan kesehatan secara optimal melalui rumah sakit, puskesmas, dan pos kesehatan lapangan.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga diminta menyiapkan kelangsungan proses belajar-mengajar bagi anak-anak korban bencana, termasuk penyediaan perlengkapan sekolah, serta mempercepat persiapan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pascabencana.

"Berbagai langkah pemulihan terus dilakukan di bawah supervisi Pemerintah Pusat. Semoga Aceh terus bersatu dan bangkit dari bencana ini," ujar MTA. (Joniful Bahri/red)

Hujan Ekstrem di Bener Meriah Picu Ancaman Banjir Kiriman ke Aceh Utara, Warga Diminta Siaga Dini Hari

By On Desember 28, 2025

Curah hujan dengan intensitas ekstrem yang mengguyur wilayah Dataran Tinggi Gayo sejak Kamis, 25 Desember 2025, sore kemarin, warga pesisir utara diminta berhati-hati. 

BENER MERIAH, Kabar7.ID – Curah hujan dengan intensitas ekstrem yang mengguyur wilayah Dataran Tinggi Gayo sejak Kamis, 25 Desember 2025, sore kemarin, mengakibatkan banjir dan tanah longsor di sejumlah titik di Kabupaten Bener Meriah.

Kondisi tersebut memicu peringatan dini banjir kiriman bagi wilayah hilir, khususnya Kabupaten Aceh Utara, pada dini hari nanti.

Hingga Kamis malam, sekitar pukul 21.00 WIB, jalur lintas nasional Bireuen–Takengon di kawasan Pintu Rime Gayo sempat terhambat akibat material longsor dan luapan air dari tebing pegunungan.

Selain itu, debit air sungai-sungai utama yang berhulu di Bener Meriah, seperti Krueng Keureuto dan Krueng Pirak, dilaporkan meningkat tajam dengan warna air keruh pekat serta membawa material kayu dan lumpur.

Peningkatan debit air di wilayah hulu ini berdampak langsung terhadap daerah hilir. Kabupaten Aceh Utara yang berada di Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) dari Bener Meriah ditetapkan dalam status Siaga Satu oleh pihak berwenang.

Berdasarkan simulasi aliran dan pemantauan lapangan, puncak volume air kiriman diperkirakan akan mencapai wilayah dataran rendah Aceh Utara pada rentang waktu pukul 00.00 hingga 04.00 WIB.

Sejumlah kecamatan yang masuk dalam zona merah dan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, di antaranya Kecamatan Matangkuli, Pirak Timu, Lhoksukon, Paya Bakong, dan Tanah Luas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara mengimbau masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai agar tetap terjaga sepanjang malam, melakukan ronda, serta segera mengevakuasi barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi.

"Kami meminta warga tidak lengah meskipun di wilayah hilir hujan sudah reda. Debit air dari hulu Bener Meriah saat ini sedang bergerak turun dengan volume yang sangat besar," ujar salah satu koordinator relawan kebencanaan di Aceh Utara.

BPBD bersama aparat desa, relawan, dan unsur TNI-Polri terus melakukan pemantauan intensif serta menyiapkan langkah evakuasi apabila terjadi peningkatan debit air secara signifikan. (Joniful Bahri/red)

Dukung KDMP, APDESI Merah Putih Banten: Ekonomi di Desa akan Meningkat Pesat

By On Desember 18, 2025


SERANG, Kabar7.ID - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Provinsi Banten, mendukung penuh program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang saat ini terus dikebut oleh pemerintah pusat di setiap desa di Indonesia.

Ketua Karteker DPD APDESI Merah Putih Provinsi Banten, Rafik Rahmat Taufik mengatakan, program KDMP akan berdampak positif terhadap meningkatnya perekonomian di tingkat masyarakat desa. 

"Perekonomian masyarakat desa akan meningkat karena perputaran uang ada di level desa melalui bisnis yang dilaksanakan oleh KDMP. Dengan syarat, agar pengurus KDMP di setiap desa konsisten dalam menjalankan bisnisnya," ujar Rafik kepada wartawan, Rabu, 17 Desember 2025.

Menurut Rafik, program KDMP akan memacu motivasi para Kepala Desa untuk berfikir kreatif dan fokus dalam mensejahterakan masyarakatnya. Meski tidak menjadi tim teknis dalam menjalankan bisnis di KDMP, namun Rafik meminta agar kepala desa bersungguh-sungguh dan berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pengurus koperasi.

"Meski secara aturan sebagai pengawas, namun karena aturan sekarang sumber pendanaan KDMP dari dana desa, dan dana desa jadi jaminan, para Kades harus benar-benar fokus melakukan kontroling. Maju Kopdesnya tentunya akan maju desa dan masyarakat desanya," jelas Rafik.

Ditanya soal kendala di lapangan, Rafik mengaku bahwa persoalan lahan untuk gerai dan gudang KDMP yang saat ini menjadi kendala utama. Masih banyak desa-desa di Banten yang tidak memiliki ketersediaan lahan.

Untuk itu, dirinya meminta kepada para pihak yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dalam menjalankan program ini, agar bisa memaksimalkan komunikasi secara berjenjang dengan pemerintahan desa, sehingga masalah keterbatasan lahan bisa teratasi.

"Beberapa desa menyampaikan ke kami (APDESI) kaitan lahan. Ada lahan di desanya tapi punya Perhutani, punya perusahaan swasta. Bahkan ada desa yang sama sekali tidak memiliki lahan yang cukup untuk KDMP. Ini tentunya harus dicari solusi bersama agar program ini segera berjalan di setiap desa," tambah Rafik.

Ditanya soal dukungan dana desa untuk program KDMP, Rafik berharap agar Presiden Prabowo mendengar aspirasi dari desa dan masyarakat desa, terutama soal ditambahnya agaran dana desa. Hal itu menurut Rafik penting, agar pembangunan yang ada di desa tetap bisa berjalan bersama-sama dengan pembangunan KDMP.

"Masih banyak infrastruktur di desa yang butuh penanganan dan sumbernya dari dana desa. Makanya harapan kami, KDMP berjalan, pembangunan infrastuktur di desa pun berjalan. Jika ini terjadi, desa akan semakin maju, perekonomian masyarakat desa akan meningkat dengan cepat," harapnya. (*/red)

Pemkab Tangerang Bangun Sinergi dengan Media Lewat Sosialisasi Kemitraan

By On Desember 17, 2025


TANGERANG, Kabar7.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang memperkuat sinergi dengan insan media melalui kegiatan Sosialisasi Kemitraan Media yang digelar di Hotel Yasmin, Kecamatan Legok, Selasa, 16 Desember 2025.

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengatakan,media memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan yang akurat, objektif, dan konstruktif kepada masyarakat.

"Kehadiran rekan-rekan media sangat strategis karena media merupakan mitra penting pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan yang akurat, objektif, dan konstruktif kepada masyarakat," ujar Bupati Maesyal.

Ia menjelaskan, kegiatan sosialisasi kemitraan media ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemkab Tangerang dan Insan Pers. Melalui kemitraan yang baik, diharapkan tercipta transparansi, akuntabilitas, serta edukasi publik yang berimbang.

"Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh insan media yang telah hadir dan selama ini mendukung penyebaran informasi pembangunan di Kabupaten Tangerang," ucapnya

Bupati Maesyal menambahkan, Pemkab Tangerang terus berkomitmen mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing masyarakat. Untuk itu, media juga berperan penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus penguat keterbukaan informasi publik.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga memaparkan capaian program PRIMA (Pemerintah Inovatif, Maju dan Smart) yang berfokus pada optimalisasi pelayanan publik melalui percepatan birokrasi dan digitalisasi layanan kependudukan di sejumlah kecamatan.

Program PROSPEK (Program Sosial Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah), Pemkab Tangerang mendorong penguatan ekonomi masyarakat lewat pasar murah, pemberdayaan UMKM, pembentukan wirausaha baru, serta penguatan ekonomi desa.

Sementara itu, sektor pendidikan diperkuat melalui program SETARA (Sekolah Terpadu Ramah Anak) dengan pemberian Beasiswa Tangerang Gemilang, pembangunan ratusan unit Asrama Pondok Pesantren, peningkatan kualitas guru, serta penerapan sekolah swasta gratis untuk SD dan SMP mulai tahun 2025.

Sedangkan program SELARAS (Sistem Lingkungan yang Aman, Ramah dan Berkesinambungan) dijalankan melalui peninjauan Sungai Cisadane dan TPS3R Tanjung Burung, revitalisasi TPA Jatiwaringin menuju teknologi waste-to-energy, pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, serta pembangunan enam ruang terbuka hijau baru.

Bupati Maesyal Rasyid menegaskan bahwa seluruh capaian dan program pembangunan tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dan peran aktif insan media dalam mengawal serta menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Oleh karena itu, melalui kegiatan ini saya mengajak seluruh insan media untuk menyatukan langkah dan komitmen dalam mendukung pembangunan Kabupaten Tangerang," ujarnya.

Ia pun berharap sinergi yang terus terjalin semakin memperkuat komunikasi positif antara pemerintah dan media demi terwujudnya Kabupaten Tangerang yang semakin gemilang, sejahtera, dan berdaya saing. (*/red)

Sitaskin Perkuat Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tangerang

By On Desember 15, 2025


TANGERANG, Kabar7.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Republik Indonesia (RI) menggelar kegiatan Sinergi Terpadu Akselerasi Pengentasan Kemiskinan (Sitaskin) yang dipusatkan di GSG Puspemkab Tangerang, Senin, 15 Desember 2025.

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid dalam sambutannya mengatakan, arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto sangat jelas, yakni mewujudkan Indonesia Maju dan Makmur Bersama.

Menurutnya, makna kemakmuran mencakup berbagai aspek, mulai dari kesehatan, ketahanan pangan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

"Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menekankan kebangkitan roda perekonomian rakyat. Ini membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, termasuk TNI dan Polri yang tidak hanya menjalankan tupoksi, tetapi juga hadir secara moril untuk kesejahteraan rakyat," ujar Bupati Maesyal Rasyid.

Dia juga menekankan pentingnya sinkronisasi program pusat dan daerah, mulai dari RPJMN hingga RPJMD Provinsi dan Kabupaten sampai dengan tingkat desa, agar seluruh kebijakan dan program benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat, khususnya di tingkat desa yang menjadi tulang punggung dan fondasi utama dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

"Sinkronisasi program RPJMN hingga RPJMD propinsi dan kabupaten sangat penting agar benar-benar bermuara pada kepentingan masyakarat, khususnya desa yang menjadi tulang punggung dan fondasi utama dalam menggerakkan roda perekonomian nasional," pungkasnya.

Dia juga menyebut, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran daerah hingga Rp 619 miliar pada tahun 2026, Pemkab Tangerang tetap memahami kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat dan mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan bertransformasi menguatkan kemandiriannya.

"Kita memahami kebijakan efesiensi anggaran daerah yang mencapai Rp 600 miliar lebih sebagai upaya pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran bagi kepentingan rakyat. Kita pun akan terus berinovasi menggali potensi untuk menguatkan kemandirian," ujarnya.

Dia juga mengapreasi program Sitaskin sebagai bentuk nyata program pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Pelaksanaan program Sitaskin di Kabupaten Tangerang tersebut, di antaranya bantuan berupa sembako, penaburan 5.000 benih ikan nila dan 10 ribu benih ikan mas, reaktivasi kepesertaan PBI BPJS Kesehatan, bantuan budidaya ikan, serta bantuan di bidang pendidikan, sosial, keagamaan dan bidang lainnya.

"Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Tangerang, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan seluruh Kementerian yang telah memberikan perhatian besar kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Tigaraksa, dalam rangka pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penurunan pengangguran," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Kepala BP Taskin RI, Iwan Sumule menyampaikan, kegiatan Sitaskin bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh program pengentasan kemiskinan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga agar tepat sasaran, salah satu lokusnya di Kabupaten Tangerang.

"Target pemerintah Presiden Prabowo Subianto adalah menurunkan angka kemiskinan nasional hingga 4,5 persen pada tahun 2029. Untuk itu, diperlukan kerja keras, kolaborasi, dan sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat, daerah, kementerian, serta partisipasi aktif masyarakat," jelas Iwan.

Menurutnya, BP Taskin berperan sebagai mata dan telinga Presiden untuk memastikan seluruh program bantuan dan perlindungan sosial berjalan tepat sasaran. Program tabur benih ikan yang dilakukan tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan embung, meningkatkan produksi perikanan air tawar, serta menciptakan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.

"Kegiatan Sitaskin ini menjadi bukti nyata komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pengetasan kemiskinan melalui sinergi program lintas sektor demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang," pungkasnya. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *