Kabar Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Purbaya Candai Maruli soal Utang Jembatan Darurat: Saya Baru Tahu Sebelah Banyak Utang

By On Desember 31, 2025

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat Rakor Satgas Pemulihan Pasca Bencana dengan K/L, dan Kepala Daerah terdampak, Selasa, 30 Desember 2025. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa merespons santai pernyataan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak terkait pembangunan jembatan pasca bencana di Sumatera.

Purbaya mengaku baru mengetahui adanya utang dalam pembangunan jembatan tersebut.

Hal itu disampaikan Purbaya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Kepala Daerah di Aceh, Selasa, 30 Desember 2025.

Awalnya, Purbaya mengatakan pihaknya berperan di belakang layar.

"Jadi, kalau peran Menteri Keuangan agak sedikit, Pak, karena kami di belakang. Kami cuma ya bayar kalau ada tagihan," ujar Purbaya.

Purbaya mengatakan, selama ini proses pembiayaan melalui satu pintu di BNPB. Namun Purbaya baru mengetahui adanya utang yang dimiliki pihak Maruli. Diketahui, dalam rapat tersebut, Purbaya duduk di sebelah Maruli.

"Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya," ujar Purbaya yang disambut tawa oleh Maruli.

Purbaya kemudian melontarkan pertanyaan terkait jaminan utang pembangunan jembatan tersebut. Maruli lantas berkelakar jaminannya tentara.

"Bapak kalau ngutang jembatan, jaminannya apa?," tanya Purbaya kepada Maruli.

"Ya tentara, Pak," jawab Maruli yang disambut gelak tawa peserta rapat.

Dalam kesempatan itu, Maruli mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum sepenuhnya memahami sistem keuangan yang berlaku dalam penanganan bencana.

Maruli mengatakan, sebagian besar pekerjaan masih dilakukan secara swadaya.

"Sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak. Ya, sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kita masih kuat, Pak. Setelah itu ya sudah korek-korek, Pak," ujarnya.

Maruli juga mengatakan, pihaknya juga memborong jembatan armco langsung dari pabrik. Namun proses tersebut dilakukan bertahap dan sebagian masih berstatus utang.

"Untuk armco sampai pabrik-pabriknya itu kita borong semua, Pak, habis. Suruh bikin lagi, habis. Udah tiga tahap kita sudah kerjakan. Itu pun ya saya nanti bisik-bisik Bapak aja, Pak, itu masih utang, Pak. Jadi nggak ada masalah sebetulnya bisa masih bisa berlanjut, dan saya meyakini, iya, Pak, saya pura-pura lihat Bapak, Pak," ujar Maruli. (*/red)

Mahkamah Agung Tangani 38.147 Perkara Sepanjang Tahun 2025

By On Desember 31, 2025

Apresiasi dan Refleksi Mahkamah Agung RI Tahun 2025, di Balairung Gedung MA Jakarta Pusat, Selasa, 30 Desember 2025. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Ketua Mahkamah Agung (MA), Sunarto mengatakan, pihaknya menangani 38.147 perkara sepanjang 2025.

Hal itu diungkapkan Sunarto saat Refleksi Akhir Tahun 2025 terkait kinerja tentang penanganan perkara.

Dia menyebut, jumlah ini merupakan data yang telah dimutakhirkan hingga 29 Desember 2025. Berdasarkan data di Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung, Majelis Hakim masih akan memeriksa perkara hingga 31 Desember 2025.

"Jumlah beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung tahun 2025 adalah sebanyak 38.147 perkara. Yang terdiri dari perkara yang diterima pada tahun 2025 sebanyak 37.917 perkara, ditambah sisa perkara tahun 2024 sebanyak 230 perkara," ujar Sunarto dalam laporannya, di Balairung MA, Jakarta, Selasa, 30 Desember 2025.

Beban perkara MA pada tahun ini, kata dia, naik signifikan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 31.112 perkara. Artinya, ada kenaikan beban perkara sebesar 22,61 persen.

"Dari keseluruhan beban perkara tersebut, telah berhasil memutus perkara sebanyak 37.865 perkara. Dibandingkan jumlah beban perkara, rasio produktivitas memutus perkara tahun 2025 mencapai 99,26 persen," ujarnya.

Sementara itu, dilihat dari sisi jumlah perkara yang diputus, terdapat kenaikan sebesar 22,5 persen. Perkara yang diputus pada 2024 sebanyak 30.908.

Sunarto menjelaskan, rasio produktivitas memutus perkara merupakan salah satu indikator untuk mengukur kinerja penanganan perkara.

Peningkatan kinerja penanganan perkara juga terjadi dalam proses minutasi perkara atau pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju.

Sepanjang tahun 2025, MA telah meminutasi dan mengirimkan salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 38.501 perkara. Kinerja minutasi ini meningkat 17,33 persen dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 31.162 perkara.

"Dari jumlah 35.373 perkara yang diselesaikan pada tahun 2025, sebanyak 96,52 persen atau 35.107 perkara diselesaikan secara tepat waktu, yaitu kurang dari tiga bulan sejak perkara diputus. Dengan demikian, Mahkamah Agung berhasil mempertahankan ketepatan waktu minutasi di atas 90 persen sejak tahun 2023," ucapnya. (*/red)

Gubernur Andra Soni Sebut Karang Taruna Garda Terdepan Kesetiakawanan Sosial

By On Desember 28, 2025

Gubernur Banten, Andra Soni saat menghadiri Temu Karya VI Karang Taruna Provinsi Banten 2025, Sabtu, 27 Desember 2025. 

SERANG, Kabar7.ID - Gubernur Banten, Andra Soni secara resmi membuka Temu Karya VI Karang Taruna Provinsi Banten 2025, di Aston Serang Hotel & Convention, Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Kota Serang, Sabtu, 27 Desember 2025.

Dalam sambutannya, Andra menegaskan peran vital Karang Taruna sebagai garda terdepan dalam menjaga nilai kesetiakawanan sosial di masyarakat.

"Karang Taruna lahir untuk menjawab kebutuhan jiwa sosial pemuda-pemudi di desa dan kelurahan. Karang Taruna merupakan garda terdepan dalam kesetiakawanan sosial," ujar Andra Soni.

Menurut Andra, eksistensi Karang Taruna hingga tingkat desa/kelurahan sangat krusial untuk menjaga produktivitas generasi muda Banten. Hal ini dinilai mendesak mengingat posisi Provinsi Banten yang berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Jakarta.

Selain itu, ia juga menyoroti peran penting Karang Taruna dalam penanggulangan bencana.

Dalam kesempatan tersebut, Andra turut mengisahkan pengalaman pribadinya saat menjabat sebagai pengurus Karang Taruna tingkat RW pada tahun 1998.

Ia mengenang masa krisis ekonomi di mana banyak pemuda menjadi pengangguran dan rawan terjerat narkoba.

"Sehingga (solusinya adalah) berkumpul dengan yang baik-baik di Karang Taruna, yang dibutuhkan di Karang Taruna adalah kehadiran jiwa kesetiakawanan," kenangnya.

Ia menambahkan, Karang Taruna merupakan mitra strategis pemerintah hingga ke tingkat akar rumput.

"Banyak anak muda kehilangan orientasi. Karang Taruna harus bisa menjadi bagian menuju kesejahteraan sosial masyarakat. Di sini, yang utama adalah ketulusan jiwa orang-orangnya, jiwa sosialnya," pungkas Andra.

Regenerasi dan Kemandirian Organisasi

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Provinsi Banten, Andika Hazrumy menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pengurus yang telah menyukseskan Temu Karya VI.

"Alhamdulillah, 15 tahun atau tiga periode saya mendampingi roda organisasi Karang Taruna," ucap Andika.

Andika memaparkan sejumlah capaian selama masa kepemimpinannya. Pada periode pertama (2010–2015), fokus program adalah bantuan langsung ke pengurus hingga tingkat desa/kelurahan.

Pada periode kedua (2015–2020), program bergeser ke bantuan sosial, seperti BPJS gratis, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga kewirausahaan Karang Taruna.

Menariknya, pada periode ketiga (2020–2025), Karang Taruna Banten tidak lagi mengambil dana hibah pemerintah.

"Kami bermitra dengan BUMD dan perusahaan swasta dalam menyalurkan CSR (Corporate Social Responsibility)," ujarnya.

Menutup sambutannya, Andika menekankan pentingnya estafet kepemimpinan dalam organisasi.

"Karang Taruna perlu regenerasi kepengurusan. Selamat ber-Temu Karya VI," tutup Andika. (*/red)

Bupati Tangerang Apresiasi 3.400 Ansor Banser Jaga Persatuan dan Keutuhan NKRI

By On Desember 28, 2025

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid saat menghadiri Apel 3.400 Ansor Banser dan Pelantikan Serentak Pimpinan Ranting GP Ansor Kelurahan/Desa se-Kabupaten Tangerang, di Kecamatan Curug, Sabtu, 27 Desember 2025. 

TANGERANG, Kabar7.ID - Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar GP Ansor dan Banser atas kontribusinya dalam menjaga persatuan, keamanan, dan stabilitas sosial di Kabupaten Tangerang.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Apel 3.400 Ansor Banser dan Pelantikan Serentak Pimpinan Ranting GP Ansor Kelurahan/Desa se-Kabupaten Tangerang, di Kecamatan Curug, Sabtu, 27 Desember 2025.

"Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada ribuan kader Ansor dan Banser yang tidak hanya menunjukkan kekuatan organisasi, tetapi juga mencerminkan militansi, soliditas, serta komitmen kebangsaan yang kuat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujar Bupati Maesyal Rasyid.

Dia menegaskan, GP Ansor dan Banser merupakan organisasi kepemudaan mitra strategis pemerintah dalam menjaga keharmonisan, stabilitas sosial dan keamanan, khususnya di Kabupaten Tangerang.

"GP Ansor dan Banser bukan sekadar organisasi kepemudaan, tetapi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial, keamanan, serta merawat nilai-nilai keislaman yang moderat dan kebangsaan," tegasnya.

Dalam berbagai momentum sejarah bangsa, kata dia, Ansor dan Banser selalu hadir sebagai penjaga ulama dan pengawal nilai Islam rahmatan lil ‘alamin, serta benteng ideologi Pancasila.

Peran GP Ansor dan Banser mempunyai peran yang strategis di tengah tantangan zaman seperti intoleransi, radikalisme, dan disintegrasi sosial.

"GP Ansor dan Banser memiliki sejarah panjang sebagai penjaga ulama, menegakan nilai-nilai Islam dan benteng idiologi Pancasila. Di tengah tantangan zaman saat ini seperti intoleransi, radikalisme, dan disintegrasi sosial, peran GP Ansor dan Banser semakin relevan dan strategis," tuturnya.

Dia juga mengucapkan selamat kepada seluruh Pimpinan Ranting GP Ansor Kelurahan dan Desa yang dilantik secara serentak.

Dia berpesan agar pimpinan ranting sebagai ujung tombak organisasi bisa bersentuhan dan memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat.

"Pelantikan ini adalah amanah besar. Pimpinan Ranting harus mampu menggerakkan kader, memperkuat konsolidasi organisasi, serta menghadirkan program yang bermanfaat dan solutif bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan," pungkasnya.

Dia juga berpesan agar seluruh kader Ansor dan Banser senantiasa menjaga soliditas, kedisiplinan, dan loyalitas organisasi, serta menjadi teladan di tengah masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai toleransi, persaudaraan, dan gotong royong.

"Teruslah setia pada ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah dan teguh memegang komitmen kebangsaan terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI," ucapnya.

Dia menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terbuka dan berkomitmen untuk terus menguatkan sinergi dan kolaborasi dengan GP Ansor dan Banser dalam berbagai bidang, mulai dari sosial kemasyarakatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi umat, penanggulangan bencana, hingga penguatan wawasan kebangsaan.

Dalam kesempatan tersebut, GP Ansor juga memberikan apresiasi kepada Pemkab Tangerang yang diterima Bupati atas perhatian dan kepedulian pemerintah daerah kepada pesantren. (*/red)

Jembatan Bailey Kutablang Rampung, Jalur Nasional Medan–Banda Aceh Kembali Normal

By On Desember 28, 2025

Jembatan Bailey di Kutablang yang berada pada jalur nasional Medan–Banda Aceh, Kabupaten Bireuen, Aceh, telah rampung dikerjakan dan resmi difungsikan mulai Sabtu, 27 Desember 2025. 

BIREUEN, Kabar7.ID - Jembatan Bailey di Kutablang yang berada pada jalur nasional Medan–Banda Aceh, Kabupaten Bireuen, Aceh, telah rampung dikerjakan dan resmi difungsikan mulai Sabtu, 27 Desember 2025.

Beroperasinya jembatan darurat ini menandai pulihnya kembali akses transportasi utama yang sempat terputus akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor.

Peresmian jembatan ditandai dengan prosesi adat Peusijuk yang dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB oleh Tokoh Agama setempat.

Prosesi tersebut menjadi simbol doa dan harapan agar jembatan dapat memberikan manfaat serta keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.

Pembangunan Jembatan Bailey Kutablang dilaksanakan oleh PT Adhi Karya (Persero) dengan dukungan kontraktor lokal PT Krueng Meuh. 

Selama proses pengerjaan, proyek ini mendapat pendampingan dari Pemerintah Aceh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).

Percepatan pemasangan konstruksi jembatan juga didukung penuh oleh personel TNI dari Satuan Zeni Kodam Iskandar Muda yang terlibat langsung di lapangan.

Personel Zeni bersama tim teknis dan pihak kontraktor bekerja secara intensif, siang dan malam, untuk memastikan jembatan dapat segera difungsikan dan memenuhi standar keamanan.

Usai prosesi Peusijuk, kendaraan roda dua dan roda empat sudah dapat melintas, sehingga arus lalu lintas di jalur nasional Medan–Banda Aceh kembali berjalan normal.

Jalur ini sebelumnya lumpuh total akibat rusaknya jembatan lama yang terputus diterjang banjir bandang dan longsor, sehingga menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi barang antara Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, dan Kota Lhokseumawe.

Warga pun menyambut gembira rampungnya pembangunan jembatan darurat tersebut.

Basyir, warga Kabupaten Bireuen mengaku sangat bersyukur karena akses utama kini kembali terbuka.

"Alhamdulillah, kami sangat bahagia jembatan ini sudah selesai dan bisa dilalui lagi. Aktivitas kami jadi lancar, tidak perlu memutar jauh seperti sebelumnya. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja keras," ujar Basyir.

Penyelesaian Jembatan Bailey Kutablang dalam waktu relatif singkat menjadi bukti solidnya kerja sama antara pemerintah, TNI, dan pihak kontraktor dalam merespons dampak bencana serta memulihkan konektivitas wilayah. (Joniful Bahri/red)

Pemerintah Aceh Kembali Perpanjang Status Tanggap Darurat Banjir dan Longsor Hingga 8 Januari 2026

By On Desember 28, 2025

Pemerintah Aceh Kembali memperpanjang masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi akibat banjir bandang dan tanah longsor. Perpanjangan kedua ini ditetapkan selama 14 hari, terhitung mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026. 

BANDA ACEH, Kabar7.ID - Pemerintah Aceh kembali memperpanjang masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi akibat banjir bandang dan tanah longsor.

Perpanjangan kedua ini ditetapkan selama 14 hari, terhitung mulai 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh yang digelar pada Kamis, 25 Desember 2025. Rapat tersebut dihadiri unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut MTA, perpanjangan status tanggap darurat didasarkan pada hasil rapat virtual bersama seluruh kabupaten dan kota terdampak bencana pada 23 Desember 2025, serta kajian terbaru dari Pos Komando Tanggap Darurat.

Rekomendasi itu kemudian diperkuat dalam rapat lanjutan yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Gubernur Aceh, serta Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri pada 25 Desember 2025.

"Atas dasar pertimbangan tersebut, Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun 2025 guna memastikan penanganan bencana berjalan optimal dan terkoordinasi," ujar MTA dalam pernyataan resminya.

Seiring dengan perpanjangan status tersebut, seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait diinstruksikan untuk bekerja lebih cepat, terkoordinasi, dan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. 

Prioritas penanganan meliputi percepatan distribusi logistik ke lokasi pengungsian dan Gampong-gampong yang masih terisolasi, pemenuhan hak-hak dasar pengungsi sesuai standar hak asasi manusia, serta penyediaan layanan kesehatan secara optimal melalui rumah sakit, puskesmas, dan pos kesehatan lapangan.

Selain itu, Pemerintah Aceh juga diminta menyiapkan kelangsungan proses belajar-mengajar bagi anak-anak korban bencana, termasuk penyediaan perlengkapan sekolah, serta mempercepat persiapan pembangunan dan perbaikan infrastruktur pascabencana.

"Berbagai langkah pemulihan terus dilakukan di bawah supervisi Pemerintah Pusat. Semoga Aceh terus bersatu dan bangkit dari bencana ini," ujar MTA. (Joniful Bahri/red)

Hujan Ekstrem di Bener Meriah Picu Ancaman Banjir Kiriman ke Aceh Utara, Warga Diminta Siaga Dini Hari

By On Desember 28, 2025

Curah hujan dengan intensitas ekstrem yang mengguyur wilayah Dataran Tinggi Gayo sejak Kamis, 25 Desember 2025, sore kemarin, warga pesisir utara diminta berhati-hati. 

BENER MERIAH, Kabar7.ID – Curah hujan dengan intensitas ekstrem yang mengguyur wilayah Dataran Tinggi Gayo sejak Kamis, 25 Desember 2025, sore kemarin, mengakibatkan banjir dan tanah longsor di sejumlah titik di Kabupaten Bener Meriah.

Kondisi tersebut memicu peringatan dini banjir kiriman bagi wilayah hilir, khususnya Kabupaten Aceh Utara, pada dini hari nanti.

Hingga Kamis malam, sekitar pukul 21.00 WIB, jalur lintas nasional Bireuen–Takengon di kawasan Pintu Rime Gayo sempat terhambat akibat material longsor dan luapan air dari tebing pegunungan.

Selain itu, debit air sungai-sungai utama yang berhulu di Bener Meriah, seperti Krueng Keureuto dan Krueng Pirak, dilaporkan meningkat tajam dengan warna air keruh pekat serta membawa material kayu dan lumpur.

Peningkatan debit air di wilayah hulu ini berdampak langsung terhadap daerah hilir. Kabupaten Aceh Utara yang berada di Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) dari Bener Meriah ditetapkan dalam status Siaga Satu oleh pihak berwenang.

Berdasarkan simulasi aliran dan pemantauan lapangan, puncak volume air kiriman diperkirakan akan mencapai wilayah dataran rendah Aceh Utara pada rentang waktu pukul 00.00 hingga 04.00 WIB.

Sejumlah kecamatan yang masuk dalam zona merah dan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, di antaranya Kecamatan Matangkuli, Pirak Timu, Lhoksukon, Paya Bakong, dan Tanah Luas.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara mengimbau masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai agar tetap terjaga sepanjang malam, melakukan ronda, serta segera mengevakuasi barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi.

"Kami meminta warga tidak lengah meskipun di wilayah hilir hujan sudah reda. Debit air dari hulu Bener Meriah saat ini sedang bergerak turun dengan volume yang sangat besar," ujar salah satu koordinator relawan kebencanaan di Aceh Utara.

BPBD bersama aparat desa, relawan, dan unsur TNI-Polri terus melakukan pemantauan intensif serta menyiapkan langkah evakuasi apabila terjadi peningkatan debit air secara signifikan. (Joniful Bahri/red)

Kajari HSU dan Bekasi yang Kena OTT KPK Masuk Daftar Mutasi Kejagung

By On Desember 28, 2025

KPK menetapkan Kajari HSU, Albertinus P Napitupulu dan Kasi Intel, Asis Budianto sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan kepada sejumlah perangkat daerah di Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel, Sabtu, 20 Desember 2025. 

JAKARTA, Kabar7.ID - Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan mutasi dan rotasi sejumlah pejabat. Ada 43 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang diganti kali ini.

Mutasi dan rotasi itu tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia (RI) Nomor KEP-IV-1734/C/12/2025 tertanggal 24 Desember 2025. Surat itu ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Hendro Dewanto.

"Benar (ada mutasi). Dalam rangka mutasi dan penyegaran organisasi, serta mengisi kekosongan jabatan dalam rangka pelayanan dan penegakan hukum yang memerlukan kecepatan. Termasuk bagian dari evaluasi kinerja apakah bekerja maksimal atau tidaknya," ujar Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna kepada wartawan, Jumat, 26 Desember 2025.

Salah satu yang diganti ialah Kajari Hulu Sungai Utara (HSU). Jaksa Agung menunjuk Budi Triono sebagai Kajari HSU yang baru.

Budi menggantikan Albertinus Napitupulu yang terjaring dalam OTT KPK pada Kamis lalu, 18 Desember 2025. Albertinus telah ditahan KPK usai menjadi tersangka pemerasan.

Budi sebelumnya menjabat sebagai Koordinator pada Kejati Kepulauan Riau. Sedangkan Albertinus Napitupulu diberhentikan sementara dari statusnya sebagai Jaksa.

Berikutnya, Jaksa Agung juga mencopot Kajari Bangka Tengah Padeli yang telah menjadi tersangka korupsi pengelolaan dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di wilayah Enrekang. Kasus itu kini ditangani oleh Jampidsus Kejagung.

Posisi Padeli digantikan oleh Abvianto Syaifulloh. Abvianto sebelumnya menjabat sebagai Kajari Kabupaten Gorontalo.

Burhanuddin juga mencopot Kajari Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman. Posisi Eddy digantikan oleh Semeru yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara.

Nama Eddy ikut terseret dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kabupaten Bekasi pada Kamis lalu, 18 Desember 2025.

Dalam OTT yang menjaring Bupati Bekasi Ade Kuswara itu, rumah Eddy turut disegel oleh KPK. Namun, belum diketahui apa kaitan Eddy dalam kasus tersebut.

Jaksa Agung juga mengganti Kajari Kabupaten Tangerang, Afrillianna Purba. Afrillianna kini menjabat sebagai Kepala Bidang Manajemen Sumber Daya Kesehatan Yustisial pada Pusat Kesehatan Yustisial Kejaksaan Agung.

Jabatan yang ditinggalkan Afrillianna akan diisi oleh Fajar Gurindro yang sebelumnya mengemban tugas sebagai Asisten Intelijen pada Kejaksaan Tinggi Lampung.

Pencopotan Afrillianna ini terjadi setelah salah satu anak buahnya dijerat sebagai tersangka pemerasan, yakni Herdian Malda Ksastria, yang merupakan Kasi Pidum Kejari Kabupaten Tangerang. (*/red)

KPK OTT di Bekasi, 10 Orang Diamankan

By On Desember 19, 2025

Gedung KPK. 

JAKARTA, Kabar7.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Kamis, 18 Desember 2025. 

Operasi senyap itu dibenarkan Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo. Budi menyebut, penyelidikan tertutup masih berlangsung di lapangan.

"Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan. Masih berprogres," ujar Budi dalam keterangannya, Kamis, 18 Desember 2025.

Budi tidak menjelaskan lebih jauh terkait perkara ini. Namun, sejauh ini setidaknya penyidik KPK telah menangkap 10 orang.

"Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar 10 orang," ujarnya.

KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk mengumumkan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap.

Diketahui, di waktu yang sama Ruang Kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang yang berlokasi di Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi memang sudah disegel. Segel itu bertuliskan logo dan lambang lembaga antirasuah KPK. (*/red)

Intan Nurul Hikmah Resmi Nahkodai DPD Partai Golkar Kabupaten Tangerang Periode 2025-2030

By On Desember 18, 2025


TANGERANG, Kabar7.ID - Setelah melewati persidangan dalam Musda Partai Golkar yang digelar pada Rabu, 17 Desember 2025, akhirnya Intan secara resmi memimpin Golkar Kabupaten Tangerang.

Intan Nurul Hikmah yang juga Wakil Bupati Tangerang tersebut secara sah menahkodai Partai Golkar Periode 2025-2030.

Rapat Pleno yang dipimpin oleh Sanusi Pane tersebut berjalan lancar, usai membacakan tata tertib (tatib), kemudian peserta rapat yang terdiri dari 29 Ketua PK Partai Gokar Kecamatan dan organisasi sayap dan organisasi pendiri menyepakati Hj. Intan Nurul Hikmah menjadi Ketua DPD I Golkar Kabupaten Tangerang dan langsung diteriaki setuju oleh seluruh peserta sidang.

Ketua sidang, Sanusi Pane mengatakan, Rapat Pleno yang dihadiri seluruh peserta Musda ke-XI, menyepakati Intan Nurul Hikmah menjadi Ketua DPD Golkar Kabupaten Tangerang.

Menurutnya, Sidang Pleno Komisi juga menerima laporan pertanggung jawaban (LPJ) Ketua DPD Golkar sebelumnya.

Dia juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap para peserta yang telah mengikuti jalannya Sidang Pleno dengan aman dan lancar.

"Alhamdulillah proses tahapan Sidang Pleno berjalan dengan aman dan lancar," ujarnya.

Ketua Panitia Musda Golkar, Muhamad Amud mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta Musda Golkar ke-XI, karena telah bersama-sama mensukseskan kegiatan Musda.

Dia juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Intan sebagai Ketua DPD II Golkar Kabupaten Tangerang.

"Semoga dengan terplihnya Ketua baru, Golkar semakin maju dan solid, sehingga pada Pemilu 2029 mendatang, Golkar meraih kemenangan," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPD I Golkar Kabupaten Tangerang terpilih, Intan Nurul Hikmah mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan seluruh kader Golkar.

Dia berkomitmen untuk membesarkan Partai Golkar. Dia juga berharap agar Golkar bisa menambah kursi di legislatif pada Pemilu 2029 mendatang.

"Kita harus bersatu, karena tantangan pada masa yang akan datang sangatlah berat sesuai arahan dari Ketua DPD Golkar Provinsi Banten," pungkasnya. (*/red)

Dukung KDMP, APDESI Merah Putih Banten: Ekonomi di Desa akan Meningkat Pesat

By On Desember 18, 2025


SERANG, Kabar7.ID - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Provinsi Banten, mendukung penuh program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang saat ini terus dikebut oleh pemerintah pusat di setiap desa di Indonesia.

Ketua Karteker DPD APDESI Merah Putih Provinsi Banten, Rafik Rahmat Taufik mengatakan, program KDMP akan berdampak positif terhadap meningkatnya perekonomian di tingkat masyarakat desa. 

"Perekonomian masyarakat desa akan meningkat karena perputaran uang ada di level desa melalui bisnis yang dilaksanakan oleh KDMP. Dengan syarat, agar pengurus KDMP di setiap desa konsisten dalam menjalankan bisnisnya," ujar Rafik kepada wartawan, Rabu, 17 Desember 2025.

Menurut Rafik, program KDMP akan memacu motivasi para Kepala Desa untuk berfikir kreatif dan fokus dalam mensejahterakan masyarakatnya. Meski tidak menjadi tim teknis dalam menjalankan bisnis di KDMP, namun Rafik meminta agar kepala desa bersungguh-sungguh dan berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pengurus koperasi.

"Meski secara aturan sebagai pengawas, namun karena aturan sekarang sumber pendanaan KDMP dari dana desa, dan dana desa jadi jaminan, para Kades harus benar-benar fokus melakukan kontroling. Maju Kopdesnya tentunya akan maju desa dan masyarakat desanya," jelas Rafik.

Ditanya soal kendala di lapangan, Rafik mengaku bahwa persoalan lahan untuk gerai dan gudang KDMP yang saat ini menjadi kendala utama. Masih banyak desa-desa di Banten yang tidak memiliki ketersediaan lahan.

Untuk itu, dirinya meminta kepada para pihak yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dalam menjalankan program ini, agar bisa memaksimalkan komunikasi secara berjenjang dengan pemerintahan desa, sehingga masalah keterbatasan lahan bisa teratasi.

"Beberapa desa menyampaikan ke kami (APDESI) kaitan lahan. Ada lahan di desanya tapi punya Perhutani, punya perusahaan swasta. Bahkan ada desa yang sama sekali tidak memiliki lahan yang cukup untuk KDMP. Ini tentunya harus dicari solusi bersama agar program ini segera berjalan di setiap desa," tambah Rafik.

Ditanya soal dukungan dana desa untuk program KDMP, Rafik berharap agar Presiden Prabowo mendengar aspirasi dari desa dan masyarakat desa, terutama soal ditambahnya agaran dana desa. Hal itu menurut Rafik penting, agar pembangunan yang ada di desa tetap bisa berjalan bersama-sama dengan pembangunan KDMP.

"Masih banyak infrastruktur di desa yang butuh penanganan dan sumbernya dari dana desa. Makanya harapan kami, KDMP berjalan, pembangunan infrastuktur di desa pun berjalan. Jika ini terjadi, desa akan semakin maju, perekonomian masyarakat desa akan meningkat dengan cepat," harapnya. (*/red)

Update Korban Bencana Sumatera: Korban Meninggal 1.059, Pengungsi 577.600 Jiwa

By On Desember 18, 2025

Tim Gabungan Evakuasi korban bencana. 

JAKARTA, Kabar7.ID - Jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh terus bertambah. Hari ini jumlah korban tewas menjadi 1.059 orang.

"Per hari ini ditemukan tambahan enam jasad. Di Aceh Utara dua jiwa dan di Sumatera Utara, Tapanuli Tengah, empat jiwa. Sehingga rekapitulasi korban meninggal per hari ini berjumlah 1.059 jiwa," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari kepada wartawan saat jumpa pers, Rabu, 17 Desember 2025.

Saat ini, kata dia, korban hilang di tiga provinsi berjumlah 192 orang, dan jumlah pengungsi mengalami penurunan sebanyak 28.440 jiwa dari 606.040 orang.

"Sehingga total (pengungsi) sejumlah 577.600 jiwa," ucap Abdul Muhari.

Berikut data korban jiwa di tiga Provinsi:

Aceh: 451 meninggal dunia

Sumut: 364 meninggal dunia

Sumbar: 244 meninggal dunia.

BNPB masih melakukan pencarian terhadap korban hilang.

Berikut ini data korban yang masih dilakukan pencarian:

Sumatera Utara:

- Tapanuli Tengah: Kecamatan Sukabangun dan Aloban Bair (41 hilang)

- Tapanuli Selatan: Desa Garoga, Batang Toru (30 hilang)

- Kota Sibolga: Pancuran Gerobak, Sibolga Kota (1 hilang).

Sumatera Barat:

- Kabupaten Agam: Kecamatan Malalak dan Palembayan (55 hilang)

- Kota Padang Panjang: Aliran Sungai Batang Anai (31 hilang)

- Kabupaten Padang Pariaman: Aliran Sungai batang Anai (1 hilang)

- Kabupaten Ranah Datar: Aliran Sungai batang Anai.

Aceh:

- Kabupaten Bener Meriah (14 hilang)

- Kabupaten Aceh Utara (6 hilang)

- Kabupaten Aceh Tengah (4 hilang)

- Kabupaten Bireuen (3 hilang)

- Kabupaten Nagan Raya (3 hilang)

- Kabupaten Aceh Tamiang.


(*/red)

Polri Pecat Dua Polisi Pengeroyok Mata Elang di Kalibata, Empat Didemosi

By On Desember 18, 2025

Ditreskrimum Polda Metro Jaya saat menggelar jumpa pers pengungkapan kasus pengeroyokan mata elang di Pancoran Jakarta Selatan, Jumat, 12 Desember 2025. 

JAKARTA, Kabar7.ID - Polri telah menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap enam anggota Satuan Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri terlibat pengeroyokan terhadap debt collector atau matel di Kalibata, Jakarta Selatan.

Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Erdi A Chaniago menyebutkan, keenam anggota dinyatakan melakukan pelanggaran dalam kasus itu.

Keenam pelanggar itu, di antaranya Brigadir IAM, Bripda JLA, Bripda RGW, Bripda IAB, Bripda BN, dan Bripda AMZ.

Peristiwa pengeroyokan itu terjadi pada Kamis, 11 Desember 2025, pukul 15.45 WIB, di area parkir depan TMP Kalibata.

"Menjatuhkan sanksi berupa etika yaitu perilaku terlanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," ujar Erdi kepada wartawan, Rabu, 17 Desember 2025.

Polri menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap dua anggota Yanma, yaiu Brigadir IAM dan Bripda AMZ. Kedua pelanggar menyatakan banding.

"Diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," ujar Edi.

Erdi menjelaskan, Bripda AMZ merupakan pemilik kendaraan NMAX hitam yang dicegat dan diberhentikan debt collector dan kemudian menginformasikan ke Brigadir IAM. Menerima informasi, Brigadir IAM lantas mengajak empat orang lain ke lokasi yang dikirim Bripda AMZ.

Sedangkan empat lainnya, yaitu Bripda BN, Bripda JLA, Bripda RGW, dan Bripda IAB, dijatuhi sanksi demosi. Keempat anggota itu berperan mengikuti ajakan senior dan turut melakukan pengeroyokan untuk menolong Bripda AMZ yang diberhentikan matel.

"Diputuskan mutasi bersifat demosi selama lima tahun," ujarnya.

Adapun sidang KKEP digelar sejak pukul 08.00 WIB tadi di Gedung Divisi Propam Mabes Polri. Sidang digelar secara tertutup dari awak media.

Kasus pengeroyokan ini bermula saat Polsek Pancoran menerima laporan pengeroyokan dari dua orang pria. Korban yang dikeroyok adalah dua debt collector atau mata elang (matel).

Saat tiba di lokasi, Polisi menemukan satu korban dalam keadaan meninggal dunia dan satu korban lainnya meninggal saat di rumah sakit. Polisi kemudian langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan.

Hasil pengusutan Polisi itu kemudian mengungkap adanya enam terduga pelaku pengeroyokan. Para terduga pelaku diketahui merupakan anggota Polri yang berdinas di Mabes Polri.

"Ada pun keenam tersangka tersebut merupakan anggota dari satuan pelayan markas di Mabes Polri," ujar Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 12 Desember 2025. (*/red)

Prabowo Tiba di Bandara Minangkabau, Cek Penanganan Bencana di Sumbar

By On Desember 18, 2025

Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Minangkabau, Rabu, 17 Desember 2025. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat (Sumbar), Rabu malam, 17 Desember 2025.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Negara dijadwalkan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana sekaligus memastikan percepatan pemulihan infrastruktur.

Diketahui sebelumnya, Prabowo menyampaikan bahwa bencana harus dihadapi dengan penuh kewaspadaan, mengingat permasalahan perubahan cuaca dan iklim.

Ia juga menegaskan bahwa kondisi bencana yang sedang dihadapi harus diatasi secara bersama-sama.

"Kita berdoa saudara-saudara kita segera bisa pulih, dan kita bekerja keras untuk memulihkan keadaan sehingga rekonstruksi dan rehabilitasi bisa segera dimulai," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna, Senin, 15 Desember 2025.

Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir secara langsung di tengah masyarakat serta memastikan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana berjalan secara cepat dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada pukul 17.00 WIB.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Sumatra Barat yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (*/red)

Pemkab Tangerang Bangun Sinergi dengan Media Lewat Sosialisasi Kemitraan

By On Desember 17, 2025


TANGERANG, Kabar7.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang memperkuat sinergi dengan insan media melalui kegiatan Sosialisasi Kemitraan Media yang digelar di Hotel Yasmin, Kecamatan Legok, Selasa, 16 Desember 2025.

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengatakan,media memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan yang akurat, objektif, dan konstruktif kepada masyarakat.

"Kehadiran rekan-rekan media sangat strategis karena media merupakan mitra penting pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan yang akurat, objektif, dan konstruktif kepada masyarakat," ujar Bupati Maesyal.

Ia menjelaskan, kegiatan sosialisasi kemitraan media ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Pemkab Tangerang dan Insan Pers. Melalui kemitraan yang baik, diharapkan tercipta transparansi, akuntabilitas, serta edukasi publik yang berimbang.

"Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh insan media yang telah hadir dan selama ini mendukung penyebaran informasi pembangunan di Kabupaten Tangerang," ucapnya

Bupati Maesyal menambahkan, Pemkab Tangerang terus berkomitmen mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing masyarakat. Untuk itu, media juga berperan penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sekaligus penguat keterbukaan informasi publik.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga memaparkan capaian program PRIMA (Pemerintah Inovatif, Maju dan Smart) yang berfokus pada optimalisasi pelayanan publik melalui percepatan birokrasi dan digitalisasi layanan kependudukan di sejumlah kecamatan.

Program PROSPEK (Program Sosial Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dan Daerah), Pemkab Tangerang mendorong penguatan ekonomi masyarakat lewat pasar murah, pemberdayaan UMKM, pembentukan wirausaha baru, serta penguatan ekonomi desa.

Sementara itu, sektor pendidikan diperkuat melalui program SETARA (Sekolah Terpadu Ramah Anak) dengan pemberian Beasiswa Tangerang Gemilang, pembangunan ratusan unit Asrama Pondok Pesantren, peningkatan kualitas guru, serta penerapan sekolah swasta gratis untuk SD dan SMP mulai tahun 2025.

Sedangkan program SELARAS (Sistem Lingkungan yang Aman, Ramah dan Berkesinambungan) dijalankan melalui peninjauan Sungai Cisadane dan TPS3R Tanjung Burung, revitalisasi TPA Jatiwaringin menuju teknologi waste-to-energy, pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, serta pembangunan enam ruang terbuka hijau baru.

Bupati Maesyal Rasyid menegaskan bahwa seluruh capaian dan program pembangunan tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dan peran aktif insan media dalam mengawal serta menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Oleh karena itu, melalui kegiatan ini saya mengajak seluruh insan media untuk menyatukan langkah dan komitmen dalam mendukung pembangunan Kabupaten Tangerang," ujarnya.

Ia pun berharap sinergi yang terus terjalin semakin memperkuat komunikasi positif antara pemerintah dan media demi terwujudnya Kabupaten Tangerang yang semakin gemilang, sejahtera, dan berdaya saing. (*/red)

Kasus Pemerasan Bersama-sama di Kawasan Pancatama Cikande, Terpidana Nanang Nasrulloh Divonis Tiga Tahun Penjara

By On Desember 17, 2025


SERANG, Kabar7.ID - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Serang menjatuhkan vonis bersalah kepada Terdakwa Nanang Nasrulloh dan diganjar hukuman selama tiga tahun penjara.

Sedangkan delapan terdakwa, di antaranya Tobri, Joko Supandi, Saprudin, Ismanto, Regi Andi Setiabudiawan, Suherman, Rohmatulloh, Supriyadi, yang ikut terlibat dan melakukan pemerasan bersama-sama di Kawasan Pancatama Cikande diganjar dua tahun enam bulan penjara, Selasa, 16 Desember 2025.

Dalam putusannya, Hakim Ketua menyatakan, Nanang Nasrulloh terbukti melanggar bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana bersama sama dengan dan atau keterangan untuk melakukan pemerasan sebagaimana Pasal 368 Ayat 1 KUHP, Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP, Jo Pasal 56 Ayat 1 KUHP dalam dakwaan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya melakukan penuntutan pidana penjara selama empat tahun kepada Terdakwa Nanang Nasrulloh.

Putusan yang dibacakan Majelis Hakim, terungkap penghasilan pemerasan bersama sama yang dilakukan Nanang Nasrulloh dkk tersebut, sekitar Rp 80 juta - Rp 100 juta per bulan. (*/red)

KPK Periksa Makelar Kasus Zarof Ricar Terkait Dugaan TPPU Hasbi Hasan

By On Desember 17, 2025

Mantan Pejabat MA Zarof Ricar. 

JAKARTA, Kabar7.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang Diklat Kumdil) Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar, pada Senin, 15 Desember 2024.

Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo mengatakan, Zarof dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan.

"Benar, hari ini Senin, KPK menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan terhadap saudara ZR (Zarof Ricar) Mantan Kepala Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA, dalam kapasitas sebagai saksi, pada penyidikan perkara dugaan tipikor/TPPU terkait pengurusan perkara di MA," ujar Budi dalam keterangannya.

Meski demikian, Budi belum menjelaskan keterkaitan Zarof Ricar dalam perkara yang menjerat Hasbi Hasan. KPK biasanya memberikan keterangan setelah saksi diperiksa penyidik.

Diketahui, Zarof Ricar dikenal sebagai makelar kasus.

Pada 12 November 2025, MA menolak kasasi Zarof Ricar atas putusan banding dalam kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara Ronald Tannur, terdakwa pembunuh Dini Sera Afriyanti.

"Amar putusan: Tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa," demikian tertulis dalam salinan putusan di laman resmi MA.

Dengan demikian, hukuman Zarof diperberat dari 16 tahun menjadi 18 tahun penjara pada tingkat banding.

Selain pidana badan, Majelis Hakim PT DKI Jakarta juga tetap menghukum Zarof membayar denda Rp 1 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Sementara itu, barang bukti berupa uang Rp 915 miliar dan 51 kilogram emas yang ditetapkan sebagai barang bukti tetap disita untuk negara.

Perbuatan Zarof dinilai terbukti melanggar Pasal 6 Ayat (1) juncto Pasal 15 dan Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Zarof dinilai terbukti bermufakat dengan pengacara pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat, untuk menyuap Hakim Agung Soesilo. (*/red)

Polri Prediksi Pergerakan Natal dan Tahun Baru 2026 Naik 8,83 Juta Orang

By On Desember 17, 2025

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo. 

JAKARTA, Kabar7.ID - Polri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral bidang operasional dalam rangka persiapan Operasi Lilin 2025.

Rakor tersebut dihadiri oleh sejumlah stakeholder terkait menyambut libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Rakor digelar di Auditorium Mutiara Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta Selatan (Jaksel), Senin, 15 Desember 2025.

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan, dari rapat tersebut, diperkirakan ada peningkatan pergerakan 8,83 juta orang.

"Dari hasil survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan terkait potensi pergerakan masyarakat pada Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026, diprediksi bahwa terjadi peningkatan 8,83 juta orang atau 7,9% pada tahun 2025 ini," ujar Dedi.

Pada tahun ini, diperkirakan ada 119,5 juta orang yang akan merayakan Natal dan tahun baru. Ada peningkatan dua kali lipat dibandingkan tahun lalu.

"Jumlah masyarakat yang akan merayakan Natal dan tahun baru diperkirakan sekitar 119,5 juta orang. Yang mengalami peningkatan dua kali lipat bila dibandingkan tahun yang lalu," ujarnya.

Mewakili Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Dedi menyampaikan terima kasih kepada stakeholder yang turut mempersiapkan dan mengantisipasi perayaan Natal dan tahun baru tersebut.

"Kemudian pada kesempatan ini juga Bapak Kapolri menyampaikan rasa dukacita yang mendalam atas bencana yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Mari bersama-sama memanjatkan doa semoga para korban diberikan kekuatan dan ketabahan," pungkasnya.

Hadir dalam rapat tersebut di antaranya TNI, BNPB, Kemenko PMK, Kemenparektaf, Badan Pangan Nasional, BMKG, Jasa Marga, Kemenhub, dan berbagai instansi lainnya. (*/red)

KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Usai Geledah Rumah Plt Gubernur Riau

By On Desember 17, 2025

Jubir KPK Budi Prasetyo. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pempov) Riau.

Penyitaan dilakukan usai tim penyidik menggeledah rumah dinas Wakil Gubernur yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF. Hariyanto, pada Senin, 15 Desember 2025.

"Dalam penggeledahan hari ini, penyidik mengamankan beberapa dokumen yang berkaitan dengan perkara, yaitu dugaan tindak pemerasan terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR, di mana para UPT ini mendapatkan tambahan anggaran yang kemudian Gubernur selaku Kepala Daerah meminta jatah sejumlah anggaran sekitar 15-20 persen dari anggaran-anggaran yang akan digunakan untuk proyek di Dinas PUPR. Sehingga dokumen-dokumen yang diamankan di antaranya terkait dengan pokok perkara tersebut," ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo.

Selain itu, kata Budi, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam beberapa mata uang.

"Penyidik juga mengamankan sejumlah uang di rumah pribadi milik Wakil Gubernur atau yang saat ini menjabat sebagai Plt Gubernur, diamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing," ujarnya.

Namun Budi tidak menyebutkan jumlah pasti uang yang disita tersebut.

"Ini masih dihitung, ini baru diamankan. Diduga terkait dengan perkara," ujarnya.

Diketahui, KPK menggeledah rumah dinas Plt Gubernur Riau, SF. Hariyanto, pada Senin, 15 Desember 2025. Ia juga merupakan Wakil Gubernur Riau.

Penggeledahan itu terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.

"Benar, tim sedang melakukan kegiatan penggeledahan di rumah dinas SFH, Plt Gubernur Riau," ujar Jubir KPK, Budi Prasetyo.

"Terkait penyidikan perkara dugaan tindak pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemprov Riau," imbuhnya.

Dalam kasus itu, KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid dan dua orang lainnya sebagai tersangka. Dua tersangka lainnya adalah M. Arief Setiawan (MAS) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau serta Dani M. Nursalam (DAN) selaku Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Riau.

Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan di Riau, pada Senin, 03 November 2025.

Para tersangka disangkakan melanggar ketentuan Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 huruf f dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*/red)

Prabowo ke Jajaran Kabinet: Kalau Dimaki Tenang Saja, Tetap Kerja untuk Rakyat

By On Desember 17, 2025

Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025. 

JAKARTA, Kabar7.ID - Presiden Prabowo Subianto menenangkan hati para menterinya yang diamatinya sering dimaki-maki.

"Saudara-saudara, kalau pejabat sudah kerja keras, saudara dimaki-maki, tenang saja ya, tenang saja," ujar Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin, 15 Desember 2025.

Para Menteri bertepuk tangan menyambut kata-kata Prabowo. Prabowo baru saja menerima penjelasan perihal penanganan banjir Sumatera, penanganan sumber daya alam, hingga progres program-program pemerintah lainya.

"Pohon yang tinggi pasti kena terpaan angin. Enggak apa-apa, itu risiko," ujarnya.

Dia ingin para Menterinya bekerja untuk rakyat tanpa terlalu menghiraukan caci maki.

"Saya perhatikan ada beberapa pejabat yang suka ditiup angin," kata Prabowo santai, para Menteri terdengar tertawa.

"Santai saja. Sudah biasa," ujarnya.

Minta Aparat hingga Dokter Diberi Penghargaan

Prabowo memberi perhatian dan hormat kepada aparat TNI, Polisi, hingga tenaga kesehatan yang bekerja memulihkan situasi pasca banjir Sumatera.

Prabowo mengapresiasi para Tentara dan Polisi yang bekerja keras membangun jembatan di medan alam berbahaya.

"Saya minta dikasih penghargaan yang layak," ujar Prabowo.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyimak.

"Tenaga kesehatan, dokter-dokter, petugas-petugas di lapangan yang tidak meninggalkan posnya, itu jug harus idkasih penghargaan," tegasnya. (*/red)

Sitaskin Perkuat Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tangerang

By On Desember 15, 2025


TANGERANG, Kabar7.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Republik Indonesia (RI) menggelar kegiatan Sinergi Terpadu Akselerasi Pengentasan Kemiskinan (Sitaskin) yang dipusatkan di GSG Puspemkab Tangerang, Senin, 15 Desember 2025.

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid dalam sambutannya mengatakan, arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto sangat jelas, yakni mewujudkan Indonesia Maju dan Makmur Bersama.

Menurutnya, makna kemakmuran mencakup berbagai aspek, mulai dari kesehatan, ketahanan pangan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.

"Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menekankan kebangkitan roda perekonomian rakyat. Ini membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, termasuk TNI dan Polri yang tidak hanya menjalankan tupoksi, tetapi juga hadir secara moril untuk kesejahteraan rakyat," ujar Bupati Maesyal Rasyid.

Dia juga menekankan pentingnya sinkronisasi program pusat dan daerah, mulai dari RPJMN hingga RPJMD Provinsi dan Kabupaten sampai dengan tingkat desa, agar seluruh kebijakan dan program benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat, khususnya di tingkat desa yang menjadi tulang punggung dan fondasi utama dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.

"Sinkronisasi program RPJMN hingga RPJMD propinsi dan kabupaten sangat penting agar benar-benar bermuara pada kepentingan masyakarat, khususnya desa yang menjadi tulang punggung dan fondasi utama dalam menggerakkan roda perekonomian nasional," pungkasnya.

Dia juga menyebut, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran daerah hingga Rp 619 miliar pada tahun 2026, Pemkab Tangerang tetap memahami kebijakan tersebut sebagai upaya pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat dan mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan bertransformasi menguatkan kemandiriannya.

"Kita memahami kebijakan efesiensi anggaran daerah yang mencapai Rp 600 miliar lebih sebagai upaya pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran bagi kepentingan rakyat. Kita pun akan terus berinovasi menggali potensi untuk menguatkan kemandirian," ujarnya.

Dia juga mengapreasi program Sitaskin sebagai bentuk nyata program pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Pelaksanaan program Sitaskin di Kabupaten Tangerang tersebut, di antaranya bantuan berupa sembako, penaburan 5.000 benih ikan nila dan 10 ribu benih ikan mas, reaktivasi kepesertaan PBI BPJS Kesehatan, bantuan budidaya ikan, serta bantuan di bidang pendidikan, sosial, keagamaan dan bidang lainnya.

"Atas nama Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Tangerang, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan seluruh Kementerian yang telah memberikan perhatian besar kepada masyarakat, khususnya di Kecamatan Tigaraksa, dalam rangka pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penurunan pengangguran," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Kepala BP Taskin RI, Iwan Sumule menyampaikan, kegiatan Sitaskin bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh program pengentasan kemiskinan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga agar tepat sasaran, salah satu lokusnya di Kabupaten Tangerang.

"Target pemerintah Presiden Prabowo Subianto adalah menurunkan angka kemiskinan nasional hingga 4,5 persen pada tahun 2029. Untuk itu, diperlukan kerja keras, kolaborasi, dan sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat, daerah, kementerian, serta partisipasi aktif masyarakat," jelas Iwan.

Menurutnya, BP Taskin berperan sebagai mata dan telinga Presiden untuk memastikan seluruh program bantuan dan perlindungan sosial berjalan tepat sasaran. Program tabur benih ikan yang dilakukan tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan embung, meningkatkan produksi perikanan air tawar, serta menciptakan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.

"Kegiatan Sitaskin ini menjadi bukti nyata komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pengetasan kemiskinan melalui sinergi program lintas sektor demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang," pungkasnya. (*/red)

21 Hari Pasca Bencana Aceh, 115 Desa Masih Terisolasi: BNPB Optimalkan Distribusi Bantuan Lewat Jalur Udara

By On Desember 15, 2025

Warga Benar Meriah, Aceh, hingga saat ini masih mendapatkan bantuan, setelah akses jalan ke kawasan itu longsor, dan badan jalannya hilang pasca banjir bandang. 

BIREUEN, Kabar7.ID - Hingga hari ke-21 pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, tercatat sebanyak 115 desa masih terisolasi akibat akses jalur darat yang terputus dan belum sepenuhnya pulih.

Kondisi ini memaksa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoptimalkan distribusi bantuan logistik melalui jalur udara.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyampaikan, saat ini terdapat tiga kabupaten di Aceh yang masih menjadi atensi khusus karena keterbatasan akses darat di sejumlah titik. Ketiga kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.

"Untuk Provinsi Aceh, ada tiga kabupaten yang saat ini masih dalam atensi khusus karena status akses darat yang masih terbatas di beberapa titik," ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers penanganan darurat bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Senin, 14 Desember 2025.

Muhari merinci, di Kabupaten Bener Meriah terdapat empat kecamatan dengan total 15 desa yang terdampak dan masih terisolasi. Sementara itu, di Kabupaten Aceh Tengah terdapat tujuh kecamatan dengan 73 desa yang hingga kini belum dapat diakses melalui jalur darat secara normal. Adapun di Kabupaten Gayo Lues, terdapat tiga kecamatan dengan 27 desa yang mengalami kondisi serupa.

Data tersebut merupakan laporan BNPB hingga 13 Desember 2025. Menurut Muhari, status terisolasi disebabkan oleh putusnya jalur darat akibat bencana, sehingga akses kendaraan belum dapat dilalui secara normal.

"Status ini karena memang akses darat yang masih terputus," katanya.

Untuk menjangkau wilayah-wilayah yang masih terisolasi tersebut, BNPB bersama instansi terkait terus mengupayakan penyaluran bantuan logistik dengan memanfaatkan jalur udara.

Distribusi bantuan dilakukan berdasarkan koordinat titik-titik pengungsi yang dilaporkan dari desa-desa dengan akses darat yang masih sulit dijangkau.

"Untuk dukungan logistik masih dioptimalkan melalui jalur udara, terutama untuk daerah-daerah dalam atensi khusus. Setiap kami menerima koordinat titik pengungsi di desa-desa yang sulit akses daratnya, bantuan segera disalurkan," jelas Muhari.

Selain bantuan logistik, BNPB juga memastikan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas di tiga kabupaten tersebut tetap tersedia. Penyaluran BBM dan gas turut dioptimalkan melalui jalur udara guna menjaga kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak tetap terpenuhi. (Joniful Bahri)

Intan Nurul Hikmah Diprediksi Melenggang Jadi Ketua DPD Golkar, Dukungan Sudah 100 Persen

By On Desember 15, 2025


TANGERANG, Kabar7.ID - Intan Nurul Hikmah secara resmi mendaftarkan diri sebagai Calon Ketua DPD Golkar setelah panitia Musda membuka calon pendaftaran Ketua DPD Golkar, Senin, 15 Desember 2025. Intan tiba di kantor DPD Golkar Kabupaten Tangerang pada pukul 15.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Tangerang, Intan Nurul Hikmah yang juga Wakil Bupati Tangerang telah mengantongi dukungan 100 persen dari seluruh pengurus PK Kecamatan dan organisasi sayap dan organisasi pendiri.

Ketua Panitia Musda Golkar, Muhamad Amud mengatakan, sesuai aturan yang ada, jika ada Calon Ketua DPD Golkar telah melebihi dukungan diatas 51 persen, maka kemungkinan besar akan dilakukan aklamasi.

Saat ini, kata dia, hanya baru satu calon yang telah resmi mendaftarkan sebagai Calon Ketua Golkar, yakni Intan Nurul Hikmah.

"Panitia telah membuka pendaftaran hari ini pukul 08.00 WIB, sampai dengan pukul 17.00 WIB," ujar Amud.

Amud mengatakan, Intan mengantongi 29 rekomendasi dari semua Ketua PK Golkar Kecamatan se-Kabupaten Tangerang, namun tetap saja mekanisme partai akan tetap dijalankan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan membuka peluang calon lain yang ingin mendaftar sebagai Calon Ketua DPD Golkar.

"Ibu Intan Nurul hikmah, telah memiliki dukungan lengkap dari semua PK Golkar se-Kabupaten Tangerang, dan telah melengkapi persyaratan administrasi dan panitia telah melakukan verifikasi," pungkasnya.

Sementara Calon Ketua DPD Golkar, Intan Nurul Hikmah mengaku terharu atas dukungan dari semua pengurus Golkar.

Menurutnya, secara prosedur admistrasi telah dilengkapi. Dia berharap agar Musda ke-XI Partai Golkar dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dia juga berharap agar kader Golkar bersatu memenangkan Pemilu 2029.

"Alhamdulillah berkas persyaratan pendaftaran telah diserahkan ke panitia," pungkasnya. (*/red)

Perkuat Fondasi SDM, Kabupaten Tangerang Kukuhkan Bunda Literasi Desa/Kelurahan 2025

By On Desember 15, 2025


TANGERANG, Kabar7.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berkomitmen membangun sumber daya manusia unggul sejak dari akar rumput melalui Pengukuhan Bunda Literasi Desa/Kelurahan se-Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat budaya literasi di tengah tantangan era digital yang kian kompleks.

Ketua TP PKK Kabupaten Tangerang, Rismawati Maesyal Rasyid mengatakan, literasi saat ini tidak lagi dimaknai sebatas kemampuan membaca dan menulis. Di tengah derasnya arus informasi digital, literasi berkembang menjadi kemampuan memahami, memilah, serta memproduksi informasi secara cerdas dan bertanggung jawab dengan memanfaatkan teknologi digital.

"Di era digital, literasi tidak hanya soal baca tulis, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu menggunakan teknologi digital, internet, dan media sosial untuk mencari, memahami, serta menghasilkan informasi yang bermanfaat," ujarnya di Gedug Pendopo Bupati Tangerang, Senin, 15 Desember 2025.

Menurutnya, digitalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi para Bunda Literasi dalam menjalankan perannya di tengah keluarga dan masyarakat. Karena itu, upaya membangun masyarakat yang literat tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja bersama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para pemangku kepentingan.

"Ini adalah kerja keras kolektif untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat, dan sejahtera, sejalan dengan visi daerah serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Rismawati Maesyal juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tangerang yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan pengukuhan Bunda Literasi Desa dan Kelurahan tahun 2025 sebagai bagian dari gerakan literasi daerah yang berkelanjutan.

Ia berharap para Bunda Literasi yang telah dikukuhkan mampu menjadi motor penggerak literasi di wilayah masing-masing. Peran mereka diharapkan tidak hanya simbolik, tetapi nyata sebagai motivator dan inspirator bagi masyarakat, khususnya generasi muda, agar gemar membaca, menulis, dan berpikir kritis.

"Bunda Literasi harus mampu membangun jejaring dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari sekolah, komunitas, hingga media massa. Dengan kolaborasi, gerakan literasi bisa menjangkau lebih luas dan memberi dampak yang lebih besar," kata Ketua TP PKK Rismawati Maesyal.

Lebih lanjut, dia pun mendorong lahirnya program-program literasi yang inovatif dan kontekstual, serta keteladanan nyata dari para Bunda Literasi dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan tersebut dinilai penting untuk menumbuhkan kesadaran literasi sebagai kebutuhan, bukan sekadar kegiatan seremonial.

"Melalui gerakan literasi yang kuat, merata, dan berkesinambungan, kita tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga memajukan Kabupaten Tangerang secara menyeluruh," pungkasnya. (*/red)

Pemerintah Aceh Surati UNDP dan UNICEF, Minta Dukungan Pemulihan Pasca Banjir dan Longsor

By On Desember 15, 2025

Kondisi akses jalan dari Bireuen ke Bener Meriah, Acèh banyak yang putus dan longsor pasca banjir bandang menerjang sebagian besar wilayah Aceh. 

BANDA ACEH, Kabar7.ID - Pemerintah Aceh secara resmi menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), untuk meminta keterlibatan dalam penanganan dan pemulihan pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengatakan, langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan pengalaman kedua lembaga internasional itu dalam menangani bencana besar, termasuk tsunami Aceh 2004 silam.

"Secara khusus Pemerintah Aceh telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman penanganan bencana, seperti UNDP dan UNICEF," ujar Muhammad MTA, Minggu, 14 Desember 2025 kemarin.

Ia menegaskan, surat resmi telah dikirimkan karena kebutuhan pemulihan pascabencana dinilai sangat mendesak.

Menurutnya, UNDP dan UNICEF merupakan lembaga resmi PBB yang telah lama beroperasi di Indonesia dan memiliki kapasitas kuat dalam mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana.

"Benar, sudah kami surati. Mempertimbangkan mereka adalah lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, keterlibatan mereka dalam proses pemulihan sangat dibutuhkan," katanya.

Pemerintah Aceh mencatat eskalasi kerusakan akibat banjir dan longsor terjadi di 18 kabupaten/kota.

Bencana tersebut mengakibatkan ratusan warga meninggal dunia dan puluhan lainnya masih dinyatakan hilang hingga memasuki pekan ketiga masa tanggap darurat.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 77 lembaga dan 1.960 relawan telah terlibat dalam upaya penanganan dan pemulihan bencana di Aceh. Mereka berasal dari lembaga swadaya masyarakat lokal, nasional, hingga internasional.

Sejumlah lembaga yang telah terdaftar dalam desk relawan BNPB untuk Aceh antara lain Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe, serta lembaga lainnya.

"Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah. Atas nama masyarakat Aceh dan para korban, Gubernur Aceh menyampaikan terima kasih atas niat baik dan kontribusi seluruh pihak dalam upaya pemulihan Aceh," ujar Muhammad MTA.

Berdasarkan data Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh per Minggu 14 Desember 2025 pukul 13.36 WIB, jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak 419 jiwa, sementara 32 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah pengungsi mencapai 474.691 jiwa.

Selain korban jiwa, bencana ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur yang signifikan, meliputi 258 unit kantor, 287 tempat ibadah, 305 sekolah, 431 pesantren, 206 rumah sakit dan puskesmas, 461 titik jalan, serta 332 jembatan.

Pemerintah Aceh menegaskan, telah membuka pintu secara resmi bagi keterlibatan lembaga internasional guna memperkuat upaya pemulihan pascabencana di berbagai wilayah terdampak.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi percepatan penanganan dampak bencana dengan melibatkan jejaring bantuan global yang berpengalaman.

Kehadiran lembaga internasional dan para relawan diharapkan dapat semakin memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan yang telah dilakukan oleh TNI, Polri, BNPB, BPBA Aceh, Basarnas, pemerintah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, serta seluruh elemen masyarakat Aceh. (Joniful Bahri)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *