Kabar Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
JELANG NATARU, DISINDAGKOPUKM KOTA TANGERANG TINGKATKAN PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN SPBU

By On Desember 19, 2022


Jelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DISINDAGKOPUKM) Kota Tangerang akan melaksanakan pengamatan, pengawasan dan pemantauan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) di Kota Tangerang, Senin(19/12/2022). 

Pengamatan, Pengawasan dan Pemantauan dilakukan dengan melaksanakan pengujian terhadap SPBU.

Kepala UPT Pelayanan Metrologi Legal DISINDAGKOPUKM Kota Tangerang, Gunawan, mengatakan pengawasan dilakukan sesuai dengan Surat Direktorat Metrologi pada Kementerian Perdagangan tentang Pengamatan, Pengawasan dan Pemantauan Metrologi Legal menjelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) terutama pompa ukur BBM di sepanjang jalur mudik. “Pengawasan ini dilakukan untuk menjamin perlindungan konsumen. Memastikan penggunaan UTTP sesuai kebenaran hasil pengukuran, tanda tera serta ketentuan yang berlaku,” kata Gunawan.

Dia menjelaskan pengawasan ini dilakukan di SPBU sepanjang jalur mudik, antara lain SPBU 34.15151 di Jalan Daan Mogot yang merupakan jalur padat kendaraan yang menghubungkan ke daerah lainnya. “Hingga saat ini, dari SPBU yang telah diperiksa kami belum menemukan keganjilan atau kecurangan karena takaran BBM sudah pas takarannya dan sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

Dia mengimbau agar pelaku usaha SPBU bisa memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen sesuai standar operasional prosedur (SOP), melakukan pengecekan takaran internal harian secara rutin, serta melaksanakan tera dan tera ulang Pompa Ukur BBM secara rutin setiap tahunnya ke UPT Pelayanan Metrologi. Konsumen juga harus memastikan agar membeli BBM di SPBU yang telah ditera / ditera ulang.

”Setiap tahun kami melaksanakan peneraan untuk semua SPBU di Kota Tangerang. Sedangkan pengawasan jelang Nataru kami lakukan di SPBU yang berada di jalur mudik , karena pada saat Nataru akan banyak pengendara yang akan berpergian dan mengisi BBM di SPBU sepanjang jalur mudik di Kota Tangerang,” ujarnya

Pengamatan, Pengawasan dan Pemantauan SPBU oleh Pemerintah Kota Tangerang melalui UPT Pelayanan Metrologi Legal DISINDAGKOPUKM dilakukan sebagai upaya antisipatif guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang dapat dipastikan akan banyaknya masyarakat yang akan bepergian dan volume kendaraan yang tinggi akan mengakibatkan konsumsi BMM akan meningkat. Untuk itu, pengamatan, pengawasan dan pemantauan ini sangat penting dilakukan. (Adv)

 Bangun 14 Jalan dan Jembatan, Dinas PUPR Provinsi Banten Anggarkan Rp 295 Miliar

By On November 08, 2022



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten melalui Bidang Bina Marga pada tahun anggaran 2022 ini rencananya bakal menangani pembangunan 14 ruas jalan provinsi dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten. Alokasi 14 pekerjaan fisik tersebut dianggarkan pada APBD Banten tahun anggaran 2022 sebesar Rp 295 miliar.

Menurut Sandy, ST Kasi Jalan dan Jembatan pada Bidang Bina Marna DPUPR Provinsi Banten mengungkapkan, 14 program pembangunan fisik yang akan digarap Dinas PUPR Banten tahun ini terdiri dari beberapa pekerjaan. 

Untuk pembangunan jalan itu ada tiga, yakni ruas Jalan Banten Lama-Tonjong, Jalan Cipanas-Warung Banten, dan Jalan Palima-Baros.
Untuk pekerjaan pelebaran jalan menuju standar berada di dua lokasi, yakni di Jalan Sempu Dukupaung dan Simpang Gondrong, di Jalan Hasyim Ashari, Kota Tangerang.
Kemudian, untuk pelebaran jalan penambahan lajur ada di Jalan Pakupatan-Palima. 

"Untuk pekerjaan ini, kita belum tuntaskan belum menyeluruh karena anggaran pembebasan lahan terbatas. Pembangunan tahun ini baru fokus dari titik dekat kantor Kementerian Agama Banten sampai Palima. Nanti di pelebaran jalan Pakupatan-Palima ini kita juga melakukan perbaikan di beberapa titik, terutama dekat lampu merah Palima," jelasnya.

Ditambahkannya, kegiatan lain yakni rehabilitasi jalan. Kegiatan rehabilitasi jalan tahun ini ada di lima ruas, yakni Jalan Ahmad Yani, Kota Serang; Jalan Mandalawangi-Caringin, Pandeglang; Jalan Serang-Pandeglang, saluran dan penataan Jalan Hasyim Ashari, Kota Tangerang; dan penanganan longsor Jalan Tanjung Lesung-Sumur.

Sedangkan untuk pembangunan jembatan ada dua titik. Pertama jembatan Cisoka, Tangerang yang kondisinya sudah rusak dari 2020. Kedua, pembangunan jembatan Jatipulo, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang. "Total anggaran keseluruhan untuk pembangunan 14 pekerjaan tersebut mencapai Rp295 miliar," katanya. 


Dijelaskannya, dari total 14 pekerjaan tersebut, 2 di antaranya masih terkendala pembebasan lahan. Sedangkan 12 pekerjaan lainnya sedang berproses.

"Satu program yang terkendala itu ruas jalan Lingkar Palima-Baros dan Simpang Gondrong. 12 lainnya sudah terkontrak dan kami mohon doa  agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar" ujarnya.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan ST, MT menjelaskan, kontrak pekerjaan rata-rata dilakukan akhir Juni dan ditarget selesai sampai pertengahan bulan Desember 2022. Konsep pembangunan jalan Banten Lama-Tonjong dilakukan untuk penunjang wisata religi Banten Lama sepanjang 1,5 kilometer, tapi tahun ini baru dianggarkan untuk 600 meter. Sisanya akan dilanjutkan tahun depan beserta pembebasan lahannya yang tersisa sepanjang 800 meter, dan pembangunan jembatan di atas situs purbakala.

"Pekerjaan ini untuk mendukung capaian pembangunan yang sudah tercantum dalam RPJMD, salah satunya yakni pembangunan jalan provinsi yang menjadi kewenangan Pemprov Banten, yakni berada di Cipanas-Warung Banten, yang tinggal tersisa 2 persen.
Kalau pembangunan Banten Lama-Tonjong itu untuk penunjang wisata ke Banten Lama, agar tidak terjadi penumpukan kendaraan ketika di Banten Lama ada kegiatan religi," ungkap Arlan. 

Menurut Arlan, komitmen pemprov dalam pembangunan dan peningkatan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan dan jembatan adalah bukti komitmen pelayanan kepada masyarakat Banten. Arlan berharap masyarakat dapat menikmati dampak positif dari pembangunan yang dilaksanakan, terutama masyarakat dari wilayah Selatan menuju Utara, dari wilayah Lebak dan Pandeglang menuju Serang dan Tangerang.


Pimpinan DPRD Tinjau Lahan Pembangunan RS Kejaksaan Hasil Sitaan Korupsi

By On Oktober 10, 2022


Kab.Serang, KABAR7.ID - Ketua DPRD Banten Andra Soni didampingi Wakil Ketua H. Fahmi Hakim tinjau langsung lahan pembangunan RS Kejaksaan di tanah hasil sitaan tindak pidana korupsi, Senin (10/10/22). 

Di tanah seluas kurang lebih 13 Ha ini akan dibangun Rumah Sakit Kejaksaan yang berlokasi di Desa Silebu, Kec. Kragilan, Kab. Serang. Rumah Sakit ini akan menjadi pusat layanan kesehatan terbesar di Banten. 

Untuk diketahui bahwa tanah seluas 58 bidang atau kurang lebih 10 Ha merupakan barang rampasan tindak pidana korupsi. Sementara 3 Ha sisanya terletak di beberapa titik terpisah dan merupakan hasil bantuan dari Pemerintah Banten dan Kab. Serang.

Peninjauan ini dilakukan bersamaan dengan pembagian bantuan sosial dari Kelompok Kerja Pembangunan Rumah Sakit Kejaksaan di Wilayah Hukum Provinsi Banten. 

Wakil Ketua DPRD Banten H. Fahmi Hakim menyampaikan, bahwa pembangunan RS di tanah hasil sitaan korupsi ini akan menjadi reformasi di bidang kesehatan dan diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten.

"Pembangunan layanan kesehatan berupa Rumah Sakit ini kita harao bisa menjadi reformasi pada bidang kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat ," jelasnya. (Adv)

Di Hari Jadi ke-29, Gubernur WH Dorong Kota Tangerang Jadi Pilot Project Pengembangan Smart City

By On Februari 28, 2022


TANGERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengajak Pemkot Tangerang untuk bersama-sama menyelaraskan kebijakan dan program kerja dalam rangka melakukan pembangunan guna memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. 

Hal itu dikatakan Gubernur Banten yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Banten Septo Kalnadi secara virtual pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Tangerang Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Tangerang ke-29, Senin (28/2/2022). 

Gubernur WH mengungkapkan, pelaksanaan syukuran HUT Kota Tangerang ini menjadi sarana bagi kita semua, khususnya masyarakat dan Pemkot Tangerang untuk berintrospeksi sejauh mana kemajuan daerah telah tercapai, dan tentunya sejauh mana kita berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Tangerang. 

"Untuk itu mari kita satu padukan sinergitas dan bergotong-royong untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Banten yang maju, mandiri, sejahat, berdaya saing dan berakhlakul karimah," katanya. 

WH melanjutkan, tonggak kemajuan wilayah Kota Tangerang itu dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Kota Tangerang) sebagai Kota yang mandiri. 

Posisi Kota Tangerang yang strategis, berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, menjadikan Kota Tangerang wilayah yang terkonsentrasi sebagai wilayah pemukiman, perdagangan dan industri, terutama pada sektor industri pengolahan. 

Letaknya yang strategis itu menjadikan Kota Tangerang menjadi tujuan berbagai kegiatan seperti aktivitas perekonomian, pendidikan dan sarana kesehatan memberikan dampak perubahan karakteristik kehidupan sosial ekonomi yang sangat cepat dan besar, terutama yang berkaitan dengan karakteristik penduduk.

"Oleh karena itu saya berharap kerjasama antar daerah Pemkot Tangerang dengan wilayah penyangga Ibu Kota Negara, khususnya kerjasama dalam pengendalian pertambahan penduduk, pengelolaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, pengelolaan jaringan transportasi makro, pengelolaan dan pendistribusian di pusat-pusat logistik industri pertanian terus ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat," jelasnya. 

Dikatakan WH, dirinya mendorong Kota Tangerang menjadi pilot project terdepan dalam hal pengembangan smart city di Indonesia, terutama optimalisasi sumber daya teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Hal itu sejalan dengan keberadaan infrastruktur yang cukup memadai yang dimiliki Kota Tangerang lewat Tangerang Live Room (TLR). Dengan adanya infrastruktur itu diharapakan Kota Tangerang bisa menjadi daerah percontohan, direplikasi dan duplikasi oleh Kabupaten dan Kota lain di Indonesia. 

"Apalagi ditambah dengan dukungan utama berupa internet of things, big data dan cloud computing. Sehingga pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah bisa lebih optimal," ucapnya. 

Selain itu, ke depan Kota Tangerang juga diharapkan bisa menjadi proyek percontohan dalam pengembangan place branding wilayah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten, sebagai pusat pertumbuhan yang semakin pesat dalam rangka menarik wisawatan domestik dan mancanegara serta investor melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. 

"Karena keberadaan bandar Soekarno-Hatta memegang peranan penting dalam mobilitas penumpang maupun distribusi barang antar daerah di seluruh Indonesia," pungkasnya. 

Terakhir, Gubernur WH juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama masyarakat membangun sikap optimisme di tengah situasi Pandemi Covid-19 ini. Beberapa pakar epidemiologi menyebutkan, seiring dengan perjalanan waktu, Pandemi ini akan menjadi endemi, dimana masih ada penularan virus namun tidak membebani fasilitas kesehatan yang ada. 

"Harapan kita bersama semoga Pandemi ini segera berakhir agar kita semua dapat menjalankan rutinitas dengan aman dan produktif seperti sedia kala. Karena hal ini juga sejalan dengan capaian vaksinasi di Provinsi Banten sampai tanggal 25 Februari 2022 sudah mencapai 90,6 persen untuk dosis pertama, dan 64 persen untuk dosis kedua dari total sasaran sebanyak 9.229.383," tuturnya. 

Sementara itu Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah dalam sambutannya mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan digitalisasi dalam berbagai pelayanan sektor kepada masyarakat. Hal itu dilakukan guna memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang diinginkan. 

Di situasi Pandemi ini, Pemkot Tangerang mempunyai Aplikasi vaksinasi masyarakat Kota Tangerang (Avatar). Dengan aplikasi ini masyarakat bisa dengan mudah mengakses pelayanan vaksinasi di sejumlah faskes yang sudah tersedia. 

"Hasilnya, sebagai daerah aglomerasi, tingkat capaian vaksinasi Kota Tangerang tertinggi setelah Provinsi DKI Jakarta," ucapnya. 

Untuk pembangunan fasilitas moda transportasi, Pemkot Tangerang terus melakukan pengembangan guna memudahkan akses mobilitas masyarakat, dengan mengadakan transportasi yang berorientasi pada standar keselamatan, kenyamanan, terjadwal, tertib, tarif terjangkau serta terintegrasi dengan transportasi umum lainnya. 

"Saat ini sudah ada 12 koridor untuk si Benteng dan 4 koridor untuk BRT. Termasuk Pemkot Bogor juga mengadopsi sistem transportasi yang kita lakukan ini," katanya. 

Peningkatan kemampuan masyarakat juga terus dilakukan oleh Pemkot Tangerang melalui aplikasi Tangerang Cakap Kerja, dimana masyarakat bisa mengakses berbagai pelatihan yang berbasis pada kompetensi, kewirausahaan dan juga job fair sehingga dapat memperluas kesempatan kerja.

"Semuanya sudah terintegrasi dan bekerjasama dengan perusahaan yang ada di Kota Tangerang, baik melalui job fair secara virtual maupun lewat 104 kelurahan," katanya.

Gubernur WH Nyatakan Komitmen Lakukan Pencegahan Korupsi di Depan Ketua KPK

By On Februari 25, 2022


SERANG - Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy sejak awal menjabat terus berupaya melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.  

“Tidak hanya di tingkat Provinsi, upaya pencegahan yang dilakukan juga mencakup seluruh Kabupaten dan Kota yang ada,“ kata Gubernur WH, dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pimpinan KPK dan Kepala Daerah se-Provinsi Banten 2022, Jum’at, (25/2/2022) di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug Palima Kota Serang. 

WH mengatakan Komitmen upaya pencegahan itu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data hasil perkembangan upaya pencegahan yang dilakukan, pada tahun 2018 sudah mencapai 69,00 persen, 2019 mencapai 82,00 persen, 2020 mencapai 91,76 persen dan pada tahun 2021 mencapai 93,25 persen. 

Gubernur Banten WH mengatakan, capaian peningkatan itu merupakan sebuah kemajuan atas kerja bersama sehingga Provinsi Banten menempati posisi yang cukup bagus dalam hal pencegahan korupsi. "Tentu kita harus terus meningkatkan capaian itu, agar kepuasan masyarakat terhadap kinerja pencegahan yang kita bisa dipertanggungjawabkan," kata WH.

Dalam rapat koordinasi itu turut hadir pula Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Ketua KPK Firli Bahuri, Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah pada BPKP Bea Rejeki Tirtadewi, Inspektur Khusus Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri Teguh Narutomo, serta seluruh Kepala Daerah dari delapan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. 

Selain itu, Gubernur WH melanjutkan, Pemprov Banten juga sebagaimana yang sudah diatensikan oleh KPK, sudah melakukan pendidikan anti korupsi sebagai upaya dini memberikan wawasan pencegahan kepada internal. 

"Karena ini menjadi salah satu upaya strategi taktis dari KPK yang sudah kita lakukan, dan akan terus menerus secara bertahap melalui pusat pendidikan itu," jelasnya. 

Gubernur WH menegaskan, anti korupsi merupakan komitmen dirinya bersama Wakil Gubernur serta semua unsur penyelenggara Pemerintah di delapan Kabupaten dan Kota. Hal itu ia buktikan pada saat pertama kali menjabat, ia langsung meminta KPK untuk hadir di Banten dan ikut mengawasi untuk bersama-sama memerangi korupsi. 

"Alhamdulillah sampai hari ini kita terus mendapat arahan yang tidak hanya Provinsi Banten tetapi juga seluruh Kabupaten dan Kota yang ada," ujarnya. 

Dikatakan WH, program-program pencegahan korupsi itu terintegrasi dari delapan area strategis, pertama pada tata kelola pemerintahan daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan Barang dan Jasa (Barjas), perizinan, pengawasan APIP, management ASN, optimalisasi tata keuangan dan menejemen aset daerah serta pengelolaan dana desa. 

Terkait dengan tata kelola Pemerintahan Daerah, Pemprov Banten mendapatkan apresiasi sebagai Provinsi terinovatif dari Kemendagri.Terkait perizinan, Provinsi Banten mendapat peringkat keempat dengan nilai investasi tertinggi dari Kementerian Investasi/BKPM. Terkait management ASN, Provinsi Banten mendapat Peringkat Pertama Management Kepegawaian dari BKN. Dan dalam upaya secara umum pencegahan korupsi Provinsi Banten mendapat peringkat dua terbaik Pencegahan Korupsi dari KPK. 

"Mudah-mudahan kehadiran bapak Ketua KPK di sini, bisa memberikan kami beserta seluruh Kepala Daerah di Banten semangat baru, untuk melakukan pemberantasan korupsi di daerahnya masing-masing," pungkasnya. 

Sementara itu Ketua KPK RI Firli Bahuri dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangganya terhadap Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, karena keduanya mempunyai latar belakang politik yang mumpuni serta sudah pernah berkecimpung di dunia regulasi. 

"Sehingga tidak ada peluang lagi bagi Banten untuk terlibat korupsi. Karena dua pemimpin di Banten ini berlatar belakang politik dan pengawas," katanya. 

Tetapi kalau dua pemimpin itu tidak mampu mengawasi sebagaimana Peraturan Perundang-undangan, maka tidak akan tercapai apa yang diimpikan yakni Banten bebas korupsi. 

Firli mengungkapkan, sudah ada dua pimpinan KPK yang datang ke Banten untuk melakukan upaya pencegahan, bahkan diantaranya juga merupakan warga Banten. Hal itu menunjukkan bahwa, KPK sangat konsen untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan korupsi di Banten. 

"Seharusnya sudah tidak ada kasus korupsi di Banten, kalaupun ada kita akan tetap menindak tegas," pungkasnya.

160 Pejabat di Banten Latihan Kepemimpinan, Wagub Andika: Fungsi ASN Sebagai Pelayan Publik

By On Februari 24, 2022


SERANG - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi (BPSDM) Banten menggelar Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) kepada sebanyak 160 pejabat eselon III dan eselon IV Pemprov Banten dan Pemkab/Pemkot se-Banten secara hybrid di gedung BPSDM Provinsi Banten, Pandeglang, Kamis (24/2).

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam ceramah yang disampaikan secara virtual dari kantornya di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, mengingatkan para pejabat tersebut bahwa fungsi ASN sejatinya adalah pelayan publik.

“Kita ketahui bersama, fungsi ASN yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu bangsa,” kata Andika. 

Berdasarkan hal tersebut, lanjutnya, peran strategis pejabat administrator dan pejabat pengawas dalam pembangunan daerah adalah penentu keberhasilan capaian pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Untuk itu pejabat dimaksud harus adaptif, kolaboratif dan kontributif terhadap capaian pembangunan daerah melalui implementasi strategi dalam program dan kegiatan di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah). 

Adaptif, kata Andika, mencerminkan konsepsi birokrasi digital yang mengedepankan berbagai cara baru dan inovasi dalam program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Kolaboratif mencerminkan bagaimana cara kerja bersama antar ASN dan antar perangkat daerah berkreasi dalam berbagai kegiatan untuk dapat mencapai indikator makro yang tertuang dalam RPJMD. “Sedangkan kontributif adalah usaha yang dilakukan secara terencana, terukur dalam program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah untuk memberikan dampak terhadap peningkatan indikator makro pembangunan,” ujarnya. 

Menurut Andika, diperlukan program kerja kolaboratif antar OPD bersinergi untuk mencapai berbagai target indikator makro pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), penurunan angka kemiskinan dan penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). 

Untuk meningkatkan IPM, lanjutnya, diperlukan penguatan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. Salah satu dimensi yang paling rasional untuk diintervensi adalah dimensi pendidikan, yang dilakukan dengan meningkatkan angka partisipasi sekolah melalui program pendidikan untuk semua, khususnya pendanaan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sebagaimana diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 

Adapun untuk meningkatkan LPE, kata Andika, diperlukan optimalisasi investasi sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, kelistrikan, perdagangan, transportasi dan gudang, pariwisata, akomodasi, real estate, layanan keuangan yang didukung oleh sistem administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien. Lalu untuk mengurangi angka kemiskinan diperlukan perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor planning and budgeting) yang terintegrasi dikoordinasikan oleh Dinas Sosial bersama beberapa OPD terkait yang diharapkan dalam menanggulangi kemiskinan secara berkesinambungan. 

Sementara itu Kepala BPSDM Provinsi Banten Untung Saritomo mengatakan, PKA diharapkan dapat membentuk kompetensi kepemimpinan taktikal bagi pejabat struktural Eselon III sebagai pejabat administrator yang memiliki kemampuan tinggi dalam menjabarkan visi dan misi instansi ke dalam program instansi serta memimpin pelaksanaannya. Adapun pelaksanaan PKP diharapkan dapat membentuk kompetensi kepemimpinan operasional bagi pejabat struktural Eselon IV sebagai pejabat pengawas yang berkontribusi langsung dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan publik.

Tingkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Capaian MCP Pemprov Banten Meningkat

By On Februari 23, 2022


Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya dalam pencegahan korupsi melalui peningkatan capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

MCP Provinsi Banten terus mengalami peningkatan per tahunnya. Demikian disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Septo Kalnadi, pada Pembukaan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Provinsi Banten Tahun 2022, Rabu (23/2/2022) di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Palima Curug Kota Serang. 

Menurut Gubernur, hal itu seiring dengan target tata kelola Pemerintahan di Provinsi Banten sesuai dengan Misi dan Visi Gubernur Banten Wahidin Halim bersama Wakil Gubernur Andika Hazrumy.

Gubernur memaparkan, capaian nilai MCP Provinsi Banten meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 mencapai 69 persen, lalu meningkat menjadi 82 persen pada tahun 2019, dan kembali meningkat di tahun 2020 mencapai 91,76 persen, serta meningkat kembali di tahun 2021 yang mencapai 93,25 persen. 

"Pada tahun 2021 mendapatkan apresiasi sebagai salah satu Provinsi dari 5 Provinsi yang capaian indikator MCP nya tertinggi, kami peroleh ini dari KPK," ujar Gubernur.  

"Dalam rangka capaian tata kelola pemerintahan yang baik di Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten akan melakukan upaya terus menerus pencegahan korupsi di antaranya dengan sosialisasi Pendoman MCP 2022 yang akan dilaksanakan hari ini," sambungnya. 

Selain itu, lanjut Gubernur, dalam rangka melaksanakan komitmen dalam hal anti korupsi yang merupakan bentuk loyalitas kepada negara, Pemprov Banten meminta kepada tim Korsupgah KPK untuk dapat terus mendampingi dan membimbing dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi melalui program monitoring center for prevention (MCP) sejak tahun 2017. 

"Hal itu bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Provinsi Banten lebih baik," katanya. 

Gubernur juga menuturkan, program pemberantasan korupsi terintegrasi tersebut terdiri 8 area strategis pada tata kelola Pemerintah Daerah, di antaranya meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan pengelolaan dana desa. 

"Dimana keseluruhan indikator keberhasilannya merupakan upaya-upaya pencegahan korupsi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan manfaatnya. Program ini benar-benar kami laksanakan dan kami kawal dengan sungguh-sungguh," katanya. 

Sementara, Inspektur Khusus (Irsus) Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), Teguh Narutomo mengatakan untuk Tahun 2022 dalam pengelolaan MCP terdapat beberapa item perubahan, diantaranya perubahan pengadaan maupun meletakan substansi yang lebih real dengan situasi dan kondisi di daerah. 

Ia juga menuturkan filosofi MCP yang sangat mendasar adalah bagaimana dapat melakukan pencegahan korupsi sehingga disosialisasikan dan mampu dirasakan oleh semua stakeholder, terutama masyarakat atas capaian MCP tersebut. 

"Bukan hanya dalam pelaksanaan pengguna di Pemda tapi masyarakat merasakan ada pemanfaatan pengelolaan MCP terhadap masyarakat masing-masing," ujarnya. 

Di tempat yang sama, Korsub Wilayah I Kasatgas II KPK RI Agus Priyanto mengatakan untuk MCP di Provinsi Banten terus mengalami perbaikan serta peningkatan, namun untuk Survei Penilaian Integritas (SPI), Provinsi Banten harus melakukan peningkatan agar dapat menunjukan nilai yang maksimal. 

"Ini salah satu bentuk komitmen, setidaknya ada usaha ke sana dan itu hal yang positif, di sisi lain kita menghargai untuk pencegahan, tapi kalau ada yang melanggar kita tetap melakukan tindakan," tandasnya. 

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, dan Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten Nia Karmina Juliasih beserta jajaran. 

Diketahui, kegiatan tersebut merupakan bagian dari Rapat Koordinasi (Rakor) mengenai Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Banten Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pemprov Banten bersama KPK RI. 

Rakor itu akan digelar selama tiga hari yang telah dimulai sejak hari Selasa (22/2), tentunya akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan program pencegahan korupsi terintegrasi. 

Diantaranya, Rapat Koordinasi dan Diskusi Pelayanan Publik di bidang Kesehatan, Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pimpinan KPK - Kepala Daerah se-Banten dan Forkopimda, Sosialisasi dan Diseminasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Pendoman Pelaporan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2022). (***)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *