Kabar Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Program Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Serang Masih Tunggu Instruksi dari Pemerintah Pusat

By On Januari 05, 2025


SERANG, Kabar7.ID – Program makanan bergizi gratis yang direncanakan akan dilaksanakan serentak di sekolah-sekolah pada Senin, 06 Januari 2025, hingga kini belum mendapatkan kepastian di Kabupaten Serang, Banten.

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengaku masih menunggu intruksi dari Pemerintah Pusat soal teknis pelaksanaan program tersebut.

“Terkait program makanan bergizi gratis, kita masih menunggu intruksi dari pusat secara teknisnya seperti apa,” kata Tatu kepada wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang, Penutupan Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2024-2025 dan Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2024-2025, di gedung Dewan setempat, Jumat, 03 Januari 2025.

Tatu mengatakan, ada surat edaran dari pusat, yakni dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait anggaran pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih ditahan. Kemungkinan, kata dia, hal tersebut dilakukan karena ada penyesuaian, salah satunya untuk program makanan bergizi gratis.

Menurut Tatu, jumlah sasaran di Kabupaten Serang mulai dari PAUD, SD, dan SMP yang cukup besar. Untuk itu, kata dia, Pemkab Serang perlu duduk bersama dengan pemerintah pusat, seperti apa komposisi anggarannya.

“Dari Provinsi berapa, Kabupaten Serang berapa, dan dari TAPD kemarin kita rapat kecil, dan masih menunggu dari pusat harus seperti apa,” ucapnya.

Tatu menegaskan, pihaknya dipastikan akan mengalokasikan anggaran untuk program makanan bergizi gratis. Hanya saja, kata dia, besarannya masih menunggu karena kebutuhan anggarannya sangat besar.

“Karena dari Provinsi juga menganggarkan, tapi Provinsi untuk dibagi ke delapan Kabupaten dan Kota, jadi kebagian Kabupaten Serang berapa. Kita belum tahu komposisinya. Tim TAPD saat ini belum tahu harus berapa (yang dialokasikan),” terangnya.

Dengan demikian, kata Tatu, pihkanya belum bisa memastikan kapan akan dimulai program makanan bergizi gratis tersebut, lantaran masih menunggu teknisnya dari pusat.

“Karena dari pusat, yakni dari Badan Ketahanan Pangan Nasional sudah berjalan untuk program tersebut. Tapi sepertinya dari beberapa sumber. Untuk itu kita menunggu supaya tidak tumpang tindih,” katanya.

Tatu mengakui jika Kabupaten Serang harus sendirian untuk menjalankan program tersebut tidak akan mampu. Oleh karena itu ada alokasi anggaran dari pusat juga provinsi dan sumber lainnya yang masih dihitung pusat.

“Saya berharap, program makanan bergizi gratis dapat melibatkan UMKM di Kabupaten Serang. Karena belanja anggaran pemerintah harus menggerakkan ekonomi secara menyeluruh, terutama UMKM,” katanya.

“Terlebih di tengah kelesuan ekonomi seperti ini, sangat dibutuhkan belanja pemerintah negara dampaknya untuk UMKM sangat membantu. Sekarang retail banyak tutup ini bentuk ekonomi melesu,” imbuhnya.

Biasanya, kata Tatu, kondisi demikian yang jadi tulang punggung adalah belanja pemerintah. Oleh karena itu, belanja pemerintah harus benar-benar berdampak pada UMKM, karena secara modal UMKM belum besar sehingga sangat membutuhkan dukungan pemerintah.

Tatu juga memastikan, akan ada pergeseran anggaran di Kabupaten Serang untuk membiayai program makanan bergizi gratis. Sebab program tersebut bila melihat arahan pusat akan diberikan pada sasaran semua sekolah negeri mulai dari PAUD, SD, dan SMP.

“Tinggal komposisi besaran APBD berapa. Itu setelah duduk bareng, karena Provinsi menganggarkan. Terus jumlahnya juga, mana yang jadi tanggung jawab siapa, berbagi tanggung jawab, supaya tidak tumpang tindih,” pungkasnya. (*/red)

Pj Gubernur Damenta Harap Warjok Berperan Tekan Inflasi dan Tingkatkan UMKM

By On Januari 04, 2025


SERANG, Kabar7.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A Damenta berharap, Warung Jaga Bahan Pokok (Warjok) bisa berperan aktif dalam menekan angka inflasi di Provinsi Banten.

Selain itu, kata dia, yang tak kalah penting juga keberadaan Warjok bisa meningkatkan pemberdayaan UMKM, khususnya di Kota Serang.

Hal itu dikatakan Damenta saat Launching Warung Inflasi atau Warung Jaga Bahan Pokok (Warjok) di Pasar Lama, Kota Serang, Jumat, 03 Januari 2025.

Kegiatan yang diinisiasi oleh PT Agrobisnis Banten Mandiri (Perseroda) dan Pemkot Serang itu juga dihadiri oleh Pj Walikota Serang Nanang Saefuddin bersama jajaran, Pj Sekda Provinsi Banten, Usman Asshiddiqi Qohara bersama jajaran serta Plt Direksi ABM Ronald Airnan.

Menurut Damenta, laju Inflasi di Provinsi Banten berdasarkan hasil rilis yang disampaikan oleh BPS pada Desember 2024 sebesar 1,88 persen year on year (yoy). Sedangkan inflasi month to month (mtm) sebesar 0,50 persen, dan untuk inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,88 persen.

Kemudian, laporan perekonomian Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Banten menunjukkan bahwasanya Perekonomian Provinsi Banten pada triwulan III 2024 tumbuh positif sebesar 4,93 persen (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,70 persen. 

“Untuk itu, saya berharap penyelenggaraan kegiatan pada hari ini selain sebagai upaya kita bersama dalam pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah juga diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan UMKM di Kota Serang,” ujarnya.

Damenta mengatakan, Pemerintah Daerah harus berperan aktif dalam upaya pengembangan UMKM, terutama menyangkut manajemen, produksi, pemasaran dan pembiayaan.

“Apalagi saat ini pengembangan dan pemberdayaan UMKM merupakan salah satu strategi dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang diharapkan berdampak luas,” jelasnya.

Ia menegaskan, kunci dari pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah kolaborasi lintas sektor.

Untuk itu, kata dia, Pemprov Banten mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas inisiasi penyelenggaraan kegiatan ini yang akan dapat meningkatkan peran UMKM di Kota Serang dan Provinsi Banten secara umum, apalagi UMKM kerap disebut sebagai salah satu penunjang perekonomian. 

“Fakta ini diperkuat dengan data yang menunjukkan bahwa sebanyak 99 persen badan usaha di Indonesia bergerak pada sektor UMKM dan 97,3 persen tenaga kerja Indonesia diserap oleh UMKM serta memberikan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 30 persen,” jelasnya. (*/red)

Desember 2024 Inflasi YoY Provinsi Banten Sebesar 1,88 Persen

By On Januari 04, 2025


SERANG, Kabar7.ID – Berdasarkan berita resmi statistik BPS Provinsi Banten Nomor 1/1/36 Tahun XIX, pada 02 Januari 2025, di Provinsi Banten pada Desember 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,88 persen.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi Banten pada bulan Desember 2024 sebesar 0,50 persen. Sedangkan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,88 persen.

Penyumbang utama inflasi bulan Desember 2024 secara y-on-y adalah Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,53 persen.

Komoditas penyumbang utama inflasi y-on-y secara umum di antaranya Emas Perhiasan sebesar 0,27 persen, Kopi Bubuk sebesar 0,22 persen, Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 0,16 persen, Nasi dengan Lauk sebesar 0,15 persen, dan Minyak Goreng sebesar 0,14 persen.

Sedangkan penyumbang utama deflasi y-on-y secara umum antara lain Cabai Merah sebesar -0,36 persen, Cabai Rawit sebesar -0,17 persen, Beras sebesar -0,11 persen, Bensin sebesar 0,09 persen, dan Tomat sebesar 0,07 persen.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks 10 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,67 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,11 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,17 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,86 persen.

Lalu, kelompok kesehatan sebesar 2,09 persen; kelompok transportasi sebesar 0,23 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,33 persen;kelompok pendidikan sebesar 1,55 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,77 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,88 persen.

Sementara itu, satu kelompok mengalami deflasi, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,18 persen.

Sementara penyumbang utama Inflasi bulan Desember 2024 secara m-to-m adalah Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,47 persen.

Komoditas penyumbang utama inflasi m-to-m secara umum antara lain Telur Ayam Ras sebesar 0,11 persen, Cabai Merah sebesar 0,09 persen, Cabai Rawit sebesar 0.06 persen, Beras sebesar o,04 persen, dan Kopi Bubuk sebesar 0,03 persen.

Sedangkan komoditas penyumbang utama deflasi adalah Daging Ayam Ras sebesar -0,03 persen, Tomat sebesar -0,03 persen, Ikan Mas sebesar -0,02 persen, Shampo sebesar 0,01 persen, dan Air Kemasan sebesar 0,01 persen.

Nilai Tukar Petani Naik

Sementara itu, berdasarkan berita resmi statistik BPS Provinsi Banten Nomor 1/1/36 Tahun XIX, pada 02 Januari 2025, Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Banten pada Desember 2024 sebesar 109,37 atau mengalami kenaikan sebesar 0,54 persen dari NTP bulan sebelumnya.

Hal ini dikarenakan naiknya Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 1,40 persen menjadi 136,01 dan naiknya Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,85 persen menjadi 124,35.

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Banten Desember 2024 sebesar 114,94 atau naik 1,18 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya.

Harga gabah di tingkat petani pada Desember 2024 mengalami kenaikan pada kualitas Gabah Kering Giling (GKG) sebesar 7,18 persen dan kenaikan pada kualitas Gabah Kering Panen (GKP) sebesar 5,84 persen.

Rata-rata harga gabah bulan Desember 2024 di tingkat petani kualitas GKG sebesar Rp7.016, dan GKP Rp6.447 per kg. Di tingkat penggilingan kualitas GKG sebesar Rp1.180 dan GKP sebesar Rp6.618. (*/red)

Bapenda Provinsi Banten Catat Realisasi Pendapatan Pajak 2024 Capai 99,25 Persen

By On Januari 04, 2025

Plt Kepala Bapenda Provinsi Banten, E. A Deni Hermawan. 

SERANG, Kabar7.ID – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten mencatat realisasi pendapatan pajak per tanggal 30 Desember 2024 mencapai Rp12.315.169.232.935,00 atau 99,25 persen dari target yang direncanakan sebesar Rp12.408.206.036.154,00.

Capaian itu tidak terlepas dari kerja kolaborasi pihak terkait serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai plafom digital pembayaran pajak.

Plt Kepala Bapenda Provinsi Banten, E. A Deni Hermawan mengatakan, berbagai plafom digital yang terus dioptimalkan itu meliputi aplikasi Signal, Sambat, Ceria, EDC, QRIS.

Kemudian SAMLING, SAMLONG, SAMSON, SAMTOR, drive thru dan Samsat goes to factory.

Kerja sama dengan instansi terkait, seperti melakukan penagihan PKB bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Banten untuk kendaraan bermotor milik perusahaan di wilayah Provinsi Banten melalui Surat Kuasa Khusus (SKK).

“Lalu melaksanakan upaya pendataan melalui KMBDU dan penagihan melalui door to door di seluruh wilayah UPTD PPD Bapenda Provinsi Banten, pelaksanaan razia pajak kendaraan bermotor bersama jajaran Kepolisian,” ujar Deni kepada wartawan, Selasa, 31 Desember 2024. 

Sosialisasi dan Publikasi pelayanan dan pengelolaan Pajak Daerah kepada masyarakat secara luas baik secara virtual, Medsos, Media Masa, WA Blast, Media Luar Ruang dan tatap muka, optimalisasi pembayaran secara digital (Signal, Sambat, Ceria, EDC, QRIS).

“Selain itu, kami juga melaksanakan sinergisitas pelayanan dengan stakeholder melalui kerja sama dengan Koperasi Perusahaan, Samsat Desa, Kecamatan,” ujarnya.

Peningkatan kerja sama dengan pihak swasta (Perbankan, Mall dll) dalam penyediaan sarana Gerai SAMSAT di lokasi strategis, penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, operasionalisasi penagihan pajak daerah, dan mengoptimalkan penagihan pajak daerah dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, pelayanan dengan mobil samsat keliling, pelayanan pada event tertentu di Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data Bapenda Provinsi Banten, realisasi pendapatan hingga 30 Desember 2024, untuk PKB mencapai Rp3.547.074.053.200 atau 106,40 persen dari target Rp3.333.800.843.200.

Bea balik nama kendaraan bermotor, realisasi pajak mencapai Rp2.656.532.578.600 atau 90,74 persen dari target Rp2.927.701.683.700. Realisasi pajak air permukaan sebesar Rp39.806.883.800,00 atau 94,71 persen dari target Rp42.029.446.000,00. Realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp1.305.765.929.791,40 atau 100,48 persen dari target Rp1.299.557.479.111,03.

Realisasi pajak alat berat Rp3.075.500,00 atau 30,79 persen dari target Rp10.000.000,00.

Realisasi pajak rokok Rp953.821.306.817,00 atau 94,27 persen dari target Rp1.011.811.566.900,00.

Realisasi retribusi daerah Rp201.107.093.624,50 atau 88,08 persen dari target Rp228.333.727.283,00.

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp51.909.734.739,00 atau 100 persen dari target.

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp179.992.712.696,09 atau 56,82 persen dari target Rp316.793.757.106,00.

Pendapatan transfer Rp3.372.725.304.167,00 atau 105,73 persen dari target Rp3.189.827.239.115,00.

“Realisai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp6.430.560.000,00 atau 100 persen dari target,” ucapnya.

Bapenda Provinsi Banten juga menegaskan, jika pajak atas kendaraan bermotor di Provinsi Banten tidak ada kenaikan baik Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada tahun 2025.

Hal itu atas pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kemudian sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022, bahwa mulai tanggal 5 Januari 2025 akan diberlakukan pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang merupakan jenis Pajak Daerah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan dipungut bersamaan dengan pemungutan PKB dan BBNKB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. 

“Opsen sendiri merupakan pungutan tambahan pajak menurut prosentase tertentu yang ditetapkan sebesar 66 persen dari PKB Terutang dan/atau BBNKB Terutang,” pungkasnya.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa besaran tarif PKB ditetapkan sebesar 1,2 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,55 persen dari semula 1,75 persen, sedangkan tarif BBNKB ditetapkan sebesar 12 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,5 persen dari semula 12,5 persen.

Namun demikian, atas pengenaan Pokok PKB dan BBNKB sesuai dengan tarif PKB dan BBNKB tersebut selanjutnya dilakukan tambahan pungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, yaitu sebesar 66 persen dari PKB dan BBNKB yang akan menjadi kewajiban pajak yang harus dilunasi oleh masyarakat.

Meskipun terdapat tambahan pungutan atas Opsen PKB dan Opsen BBNKB, Pemprov Banten memberikan kebijakan tidak akan ada penambahan beban pajak bagi Masyarakat selaku wajib pajak.

Kebijakan ini tertuang pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengurangan Pokok PKB, BBNKB, dan PBBKB. 

Kebijakan tersebut berupa pengurangan Pokok PKB sebesar 12,15 persen dan pengurangan Pokok BBNKB sebesar 37,25 persen, sehingga besaran pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan tetap sama seperti tahun sebelumnya. 

“Kebijakan Pemprov Banten ini juga diharapkan dapat menjaga stabilitas perekonomian dan mendukung perkembangan industri otomotif di Provinsi Banten. Selain itu kebijakan ini juga bertujuan menjaga daya beli masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Dengan adanya Kebijakan pengurangan Pokok PKB dan BBNKB ini, diperkirakan akan terjadi penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 sebesar Rp1,274 Triliun.

Namun demikian disisi yang lain akan terjadi sinergi pemungutan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal optimalisasi penerimaan PKB dan BBNKB serta Opsen PKB dan Opsen BBNKB seperti upaya peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah serta upaya perluasan layanan pembayaran PKB dan BBNKB. (*/red)

Hadiri Musrembangnas, Pj Gubernur Damenta: Sinkronisasi Program Pemerintah Pusat dengan Daerah

By On Desember 31, 2024

Pj Gubernur Banten, A Damenta. 

SERANG, Kabar7.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A Damenta menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Musrembangnas yang dilaksanakan di Gedung Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Jakarta, Senin, 30 Desember 2024 itu dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta para Menteri Kabinet Merah Putih.

Menurut Pj Gubernur Damenta, ada beberapa hal penting yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya, seperti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyiapan SDM unggul, ketahanan pangan, sampai sistem birokrasi pemerintah yang bersih.

“Untuk itu harus kita persiapkan semua itu dengan baik,” kata Damenta.

Untuk mensinkronisasikan antara program pemerintah pusat dengan daerah, kata Damenta, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota, sehingga program prioritas Presiden itu bisa dilaksanakan dengan baik sampai tingkat daerah.

“Kita akan berkoordinasi dengan Bupati dan Walikota untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden,” pungkasnya. (*/red)

Lindungi Pesisir, Pemkab Serang dan Chandra Asri Teken Kerja Sama Konservasi Mangrove

By On Desember 31, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) sepakat konsesi lahan untuk melakukan konservasi mangrove di lahan seluas 180 hektare di pesisir utara Kecamatan Pontang, Tirtayasa dan Tanara, Kabupaten Serang.

Konservasi mangrove itu sebagai langkah nyata dalam melestarikan kawasan pesisir dan mengurangi dampak abrasi yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir.

Asisten Daerah (Asda) I Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang, Ida Nuraida mengatakan, konservasi mangrove itu ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) konsesi lahan untuk melakukan konservasi mangrove di lahan seluas 180 hektare, di pesisir utara.

“Program kerja sama CSR PT Chandra Asri dengan Pemkab Serang di antaranya penanaman mangrove di pantai Serang bagian utara untuk tahap I kurang lebih 150 hektare. Tujuannya untuk pelestarian lingkungan serta mengurangi emisi carbon, sehingga udara lebih bersih dan sehat,” ujar Ida melalui keterangannya yang disiarkan Diskominfosatik, Selasa, 31 Desember 2024. 

Atas kerja sama tersebut, Ida mengapresiasi kolaborasi dengan Chandra Asri Group dalam program konservasi mangrove yang akan dimulai dengan penanaman di lahan seluas 100 hektare terlebih dahulu.

Mengingat, wilayah Serang Utara yang dimanfaatkan masyarakat sebagai area tambak, telah mengalami abrasi yang signifikan, sehingga program ini menjadi langkah penting untuk melindungi kawasan pesisir. 

“Selain mendukung aksi iklim melalui blue carbon, konservasi mangrove juga diharapkan memberikan manfaat tambahan, seperti pengembangan kawasan untuk edukasi wisata dan peningkatan ekonomi masyarakat. Mangrove dapat menjadi edu wisata serta tumbuhannya diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi, seperti makanan, minuman dan lainnya,” ungkapnya.

Menurut Ida, untuk konservasi mangrove leading sektor Pemkab Serang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DLH yang akan berperan penting adalah masyarakat kelompok pemerhati lingkungan.

“DLH dan pemerhati lingkungan berperan penting, baik pada pelaksanaan penanaman, pengawasan, perawatan sampai dengan tumbuh sempurna yang ditanam di area pantai yang telah direncanakan bersama,” ungkapnya.

Sementara itu, Head of ESG and Sustainability Chandra Asri Group, Andang Pungkase mengatakan, dalam perjanjian tersebut Pemkab Serang memberikan izin pengelolaan kepada Chandra Asri Group selama lima tahun dengan evaluasi berkala yang dilakukan setiap tahun.

Menurutnya, program konservasi mangrove ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk mendukung pencapaian target Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC) Indonesia pada tahun 2030 melalui pendekatan berbasis alam. 

“Selain berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, proyek ini diharapkan membawa dampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar,” ucapnya.

Andang menegaskan, sebagai perusahaan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan, Chandra Asri Group berupaya meminimalkan dampak perubahan iklim, termasuk di kawasan pesisir di sekitar wilayahnya beroperasi.

Konservasi mangrove adalah langkah strategis perusahaan terhadap off setting emisi karbon sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. 

“Proyek ini diharapkan menciptakan lapangan kerja baru di kawasan pesisir serta fokus pada rehabilitasi area terdampak abrasi. Inisiatif ini juga merupakan bagian dari strategi Nature-Based Solutions (NBS) Chandra Asri Group untuk mengelola dampak lingkungan,” tuturnya. (*/red)

Pj Gubernur Damenta Hadiri Ujian Promosi Doktor Ustad Adi Hidayat

By On Desember 30, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A Damenta menghadiri Ujian Promosi Doktor, Ustadz Adi Hidayat di Pondok Pesantren (Ponpes) Ma'had Islam Rafiah Akhyar (MIRA) Institute, Kabupaten Serang, Minggu, 29 Desember 2024.

Ujian promosi doktor yang dilakukan secara terbuka itu juga dihadiri oleh beberapa Menteri dari kabinet Merah Putih seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto serta tamu undangan lainnya. 

Usai menghadiri prosesi sidang promosi doktor, Pj Gubernur Damenta bersama tamu undangan lainnya mengucapkan selamat kepada Ustadz Adi Hidayat atas gelar doktor yang berhasil diraih dengan predikat cumlude.

“Kalaupun berjalan dengan ketat ujiannya, luar biasa Ustad Adi hidayat dapat mempertahankan disertasinya dengan baik sehingga mendapatkan cumlude,” katanya.

Tidak hanya pada disertasinya, predikat cumlude juga didapat Ustad Adi Hidayat sejak ia menempuh pendidikan dasar. Hal itu tentu sebuah prestasi yang luar biasa dan kebanggaan bagi masyarakat Banten.

“Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi umat, masyarakat serta bagi negara dan bangsa,” harapnya.

Dalam promosi doktor itu, Ustadz Adi Hidayat mengambil judul disertasi “Alasan Tata Bahasa Penambahan dan Penghilangan dalam Al-Tahrir wa Al-Tanwir Karya Muhammad Al-Tahir Ibn Ashour” dengan lima penguji.

Kelima penguji itu, yakni Doktor Kholid Milad Al Oud, Doktor Kholifah Muhammad Badry, Doktor Muhammad Husain Abdul Aziz, Doktor Muhammad Umar bin Husain, Doktor Muhammad Gholib Abdurrahman.

Kelimanya merupakan pengajar dari Universitas di Libya, Mesir dan Sudan seperti Universitas Al-Azhar, Kampus Jam'iyah Dakwah Islamiyah Libya dan Universitas Omdurman, Sudan. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *