Kabar Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Kinerja Ekonomi Banten Menguat, Angka Pengangguran dan Kemiskinan Turun

By On Februari 06, 2026

 


SERANG – Kinerja perekonomian Provinsi Banten sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Banten berada di atas rata-rata nasional, disertai dengan penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan rilis resmi BPS, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 5,03 persen. Secara nominal, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun, dengan PDB per kapita sebesar Rp83,7 juta atau setara USD 5.083,4.

Sementara itu, perekonomian Provinsi Banten justru tumbuh lebih tinggi. Pada tahun 2025, Banten mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37 persen, naik signifikan dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencapai 4,79 persen. Dari sisi nilai, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten atas dasar harga berlaku mencapai Rp936,20 triliun, dengan PDRB per kapita sebesar Rp74,67 juta atau setara USD 4.532,45.

Kepala BPS Provinsi Banten, Yusniar Juliana, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Banten terus menguat hingga akhir tahun.

“Ekonomi Banten pada triwulan IV tahun 2025 tumbuh sebesar 2,22 persen, sehingga secara kumulatif sepanjang tahun mencapai 5,64 persen. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar Yusniar dalam siaran pers BPS, Kamis (5/2/2026).

Selain pertumbuhan ekonomi, indikator ketenagakerjaan juga menunjukkan perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banten pada November 2025 tercatat sebesar 6,63 persen, turun dibandingkan Agustus 2025 yang berada di angka 6,69 persen. 

BPS mencatat, jumlah penduduk bekerja di Banten pada November 2025 mencapai 6,05 juta orang, atau bertambah 296,34 ribu orang dibandingkan Agustus 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3,19 juta orang bekerja di sektor formal, meskipun secara proporsi mengalami penurunan tipis dibandingkan periode sebelumnya.

Dari sisi kesejahteraan sosial, angka kemiskinan di Banten juga terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 5,51 persen, turun 0,12 persen poin dibandingkan Maret 2025, serta turun 0,19 persen poin dibandingkan September 2024.

Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Banten pada September 2025 tercatat 760,85 ribu orang, berkurang 11,9 ribu orang dibandingkan Maret 2025 dan turun 16,64 ribu orang dibandingkan September 2024.

Berdasarkan wilayah, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2025 sebesar 5,35 persen, menurun dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 5,58 persen. Sementara itu, tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat 6,27 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan Maret 2025 yang berada di angka 5,89 persen.

Dengan capaian tersebut, BPS menilai perekonomian Banten sepanjang 2025 menunjukkan kinerja yang solid, ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan penyerapan tenaga kerja, serta penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran.(Adv)

Inflasi Provinsi Banten Terkendali di 2,03 Persen

By On Oktober 03, 2024



Banten - Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Selasa (01/10/2024), pada September 2024, inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Banten sebesar 2,03 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,46.

Untuk inflasi bulan ke bulan periode September 2024 - Agustus 2024 terjadi penurunan atau deflasi sebesar -0,26 persen. Sementara untuk inflasi tahun kalender September 2024 - Desember 2023 sebesar 0,78 persen.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran. Pada kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 2,02 persen. Kelompok pakaian dan alas kaki naik sebesar 1,88 persen. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 0,30 persen. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik sebesar 2,53 persen. 

Kelompok kesehatan naik sebesar 1,73 persen. Kelompok transportasi naik sebesar 0,68 persen. Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan naik sebesar 0,13 persen. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik sebesar 1,40 persen. Kelompok pendidikan naik sebesar 1,56 persen. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran naik sebesar 4,59 persen. Serta  kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik sebesar 6,31 persen.

Secara year to year, komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi adalah emas perhiasan, kopi bubuk, nasi dengan lauk, sigaret kretek mesin, dan minyak goreng. Sementara komoditas yang memiliki andil deflasi adalah tomat, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah, dan bawang merah.

Pada September 2024, perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 109,29 atau naik 0,38 persen dibanding bulan Agustus 2024, Indeks Harga Terima Petani sebesar 134,36, dan Indeks Harga Bayar Petani sebesar 122,94. Sementara Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) sebesar 113,88 atau turun 0,13 persen dibanding bulan Agustus 2024.

Sementara untuk nilai ekspor Provinsi Banten pada Agustus 2024 mencapai US$ 1.023,21 juta atau naik 4,46 persen dibanding Juli 2024 yang mencapai US$ 979,55 juta. Secara year to year nilai ekspor 4,51 persen dibanding Agustus 2023 yang mencapai US$ 1.071,59 juta. Penyumbang nilai ekspor terbesar adalah ekspor non-migas dengan komoditas besi dan baja yang mencapai US$ 107,67 juta dengan share 10,54 persen. Amerika Serikat sebagai negara tujuan ekspor utama dengan nilai US$ 1.106,81 juta.

Sementara untuk impor mengalami penurunan 7,75 persen menjadi US$ 3.265 juta. Impor didominasi non-migas dengan nilai US$ 2.860,14 juta. Peralatan mesin dan listrik sebagai yang terbesar dengan nilai US$ 506,16 juta atau 17,70 persen. (Adv)

Pengendalian Inflasi, Pj Gubernur Banten Al Muktabar Sidak Harga Komoditi Pangan di Pasar Induk Rau

By On Maret 14, 2024


Banten - Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan kebutuhan pokok pada bulan Ramadan 2024 di Pasar Induk Rau (PIR), Kota Serang, Rabu (13/3/2024).

"Tadi pagi kita mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi, dan kita langsung turun ke lapangan. Secara nasional yang difokuskan terkait stok beras, saya langsung mengecek bersama Bulog bahwa beras SPHP tersedia dan harganya sesuai yang diterapkan dalam kemasan," ungkapnya.

Selanjutnya untuk beras premium, kata Al Muktabar, pihaknya menuturkan ketersedian beras premium di Provinsi Banten hingga saat ini mencukupi.

"Ada 42 titik lokasi di Provinsi Banten yang menjalin kerja sama dengan Bulog untuk menyalurkan beras SPHP," katanya.

Pada kesempatan itu, Al Muktabar juga turut memantau sejumlah komoditi lainnya, diantaranya minyak goreng, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras hingga daging sapi yang ada di PIR Kota Serang.

"Tadi juga kita mengecek harga telur, cabai, daging sapi dan daging ayam ras. Bahkan tadi kita juga membelinya dan kita bagikan kepada masyarakat," imbuhnya.

Selain itu, Al Muktabar menyampaikan pihaknya melakukan sidak tersebut guna menyiapkan langkah strategi kebijakan dari kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

"Sehingga kita dapat mengetahui kondisi seperti apa yang perlu pemerintah melakukan langkahnya, dan kita telah memiliki format kerjanya," jelasnya.

Tidak hanya itu, Al Muktabar mengungkapkan Pemerintah Provinsi Banten telah meminta kepada PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) untuk dapat segera menghubungi produsen cabai untuk dapat membantu mengirimkan pasokan cabai ke Provinsi Banten.

"Kalau dibutuhkan subsidi dari Pemprov seperti ongkos transport untuk menjaga stabilitas harga, kita sediakan khusus untuk penanganan inflasi, komoditi apapun," pungkasnya.(ADV Dinas komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Prov Banten )

Kepung KP3B, LSM dan Ormas di Banten Lakukan Aksi Unjuk Rasa

By On September 18, 2023



Serang - Hari ini, Senin (18/9), Kawasan Pusat Pemerintahan Provini Banten (KP3B) dikepung aksi demontrasi. LSM Transparansi Kajian Masyarakat (Tikam) Banten mendemo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, LSM Gerakan Generasi Rakyat (Geger) Banten mendemo Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Banten dan Koalisi Abal-Abal (Asal Bukan AL). 

LSM Tikam Banten berdemo di gerbang satu KP3B dekat Gedung Sekretariat Daerah (Setda) Banten. Sedangkan LSM Geger Banten berdemo di gerbang tiga dekat gedung Plaza Aspirasi. Kedua LSM itu menanyakan dasar hukum pengadaan pekerjaan konstruksi menggunakan Katalog Elektronik. 

"Dasar proyek kontruksi pakai eKatalog itu apa? Apakah Perpres, Inpres, Peraturan LKPP, Keputusan Kepala LKPP, Perda, Pergub, Ingub atau apa? Di pasal berapa? Bunyinya seperti apa?," tanya Amrul Ketua LSM Geger Banten.

Menurut catatan LSM Tikam Banten, ada 7 OPD yang sudah melaksanakan pemilihan Pekerjaan Konstruksi melalui eKatalog. Di antaranya Dindikbud, DKP, PUPR, Dinkes, Pariwisata, dan BKD.

Sementara Koalisi Abal-Abal (Asal Bukan AL) tetap berdemontrasi di depan gerbang DPRD Banten. Demo yang memasuki hari keempat ini menuntut PJ Gubernur Banten Al Muktabar diganti. 

"Kami menuntut Ketua DPRD Andra Soni menemui kami. Dan mengusulkan ke Mendagri agar PJ Gubernur Al Muktabar diganti. Jika tidak, kami akan terus berunjuk rasa di sini. Sampai bulan depan pun, kami tetap di sini. Jika perlu hingga tahun depan," ujar Delly Suhendar, Koordinator Koalisi Abal-Abal. (g)

Pj Gubernur Banten Ajak Masyarakat Sasar Anak Stunting Dalam Penyaluran Daging Kurban

By On Juni 30, 2023


Serang - Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar memotong  sejumlah hewan kurban yang akan disalurkan kepada keluarga dengan anak stunting. Pemotongan dilakukan di Kawasan Sistem Pertanian Terpadu (Sitandu), Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (29/6/2023) malam.

"Malam ini kita melanjutkan pemotongan hewan kurban. Kita lakukan pemotongan malam hari harapannya daging segar dan pagi-pagi sekali sudah bisa kita antar untuk anak-anak kita yang stunting," ungkap Al Muktabar.

Dikatakan, pihaknya juga akan memperluas cakupan penyaluran daging hewan kurban untuk keluarga stunting. Hal tersebut sebagai bagian kebersamaan dalam penanganan stunting.

"Termasuk kurban, kita arahkan ke stunting, ini adalah bagian dari kebersamaan kita. Sekecil apapun kita berbuat untuk anak-anak stunting," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Al Muktabar mengajak kepada masyarakat yang melakukan pemotongan hewan kurban untuk dapat menyalurkan daging tersebut kepada keluarga dengan anak stunting.

"Kita mengimbau bagi masyarakat luas bila di lingkungannya melakukan pemotongan hewan kurban, kiranya anak-anak stunting itu bagian yang harus menjadi prioritas mendapatkan daging hewan kurban," imbuhnya.

Al Muktabar menyampaikan, daging hewan kurban juga bisa menjadi salah satu protein hewani yang baik bagi pertumbuhan anak.

"Kita sangat berharap perhatian luas masyarakat terhadap penanganan stunting ini," tandasnya.

Provinsi Banten Raih Dua Penghargaan Anugerah Adinata Syariah 2023

By On Mei 27, 2023


Jakarta - Pemerintah Provinsi Banten meraih dua penghargaan dalam Anugerah Adinata Syariah 2023. Pemprov Banten raih penghargaan pada kategori Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Ekonomi Pesantren serta kategori Program Inkubasi Usaha Syari'ah. Anugerah diserahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati.

"Alhamdulillah dari 10 kategori itu, kita mendapatkan Dua kategori juara, yakni kategori Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Ekonomi Pesantren dan kategori Program Inkubasi Usaha Syariah," ungkap Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar usai menerima Anugerah Adinata Syariah 2023 di Gedung The Tower Jl. Gatot Subroto No. 27 Jakarta, Jum'at (26/5/2023).

"Yang lebih penting ini akan terus kita kembangkan ke depannya. Karena kita tahu di Banten jumlah umat muslim dan pesantrennya sangat banyak. Jika ini berkembang, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih baik," tambahnya. 

Untuk lebih menguatkan itu, lanjut Al Muktabar, dalam waktu dekat Pemprov Banten akan membentuk Komite Daerah Keuangan dan Ekonomi Syariah (KDKES). 

Dijelaskan, pengembangan ekonomi syariah bagian dari penilaian kinerja Pemerintah Daerah.

"Programnya, nanti kita akan sinkronkan dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Mudah-mudahan ini bisa menjadi pendorong dalam pembangunan, kemaslahatan, pemerintah dan kemasyarakatan di Provinsi Banten," jelasnya. 

Sementara, Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin yang juga sebagai Ketua Harian KNEKS mengungkapkan, arah kebijakan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia sejalan dengan arah ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dimana saat ini terus bergulir ke arah yang positif. 

Dikatakan, pangsa pasar ekonomi syariah di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 45,66 persen terhadap perekonomian nasional atau meningkat 3,45 persen dari tahun 2021. Penguatan UMKM menjadi salah satu hal yang menjadi prioritas untuk terus dikembangkan. 

"Perluasan akses melalui sistem pembiayaan syari'ah terus kita dorong sehingga nanti Indonesia bisa menjadi pusat dan pengembangan produk halal dunia," ucapnya. 

Sebagai informasi, Anugerah Adinata Syariah 2023 digelar oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syari'ah (KNEKS). Penilaian dilaksanakan sejak bulan Oktober 2022 lalu. 

Ada 10 kategori juara yang diperebutkan, seperti kategori keuangan syari'ah, kategori industri halal, keuangan sosial syari'ah.

Kemudian kategori keuangan mikro syari'ah, pengembangan pendidikan dan kebudayaan ekonomi pesantren, sektor ekonomi hijau dan berkelanjutan, kategori kelembagaan daerah yang difokuskan kepada pengembangan ekonomi syari'ah tingkat daerah. 

Lalu kategori zona kuliner halal, aman dan sehat, kategori program inkubasi usaha syari'ah dan kategori program inovasi sektor ekonomi syari'ah. 

Pj Gubernur Al Muktabar Lepas Jamaah Haji Kloter Pertama Provinsi Banten

By On Mei 23, 2023


Serang - Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar melepas Jamaah Haji 1444 H/2023 M Kelompok Terbang (Kloter) 03 CGK Embarkasi Bandara Soekarno-Hatta atau Kloter 01 Provinsi Banten asal Kota Tangerang di Masjid Al Azhom, Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (23/5/2023).

"Semoga menjadi haji mabrur," doa Al Muktabar.

"Kembali ke Provinsi Banten menjadi lebih baik, saling nasehat dan menasehati," tambahya.

Masih menurut Al Muktabar, ibadah haji merupakan modal spiritual serta modal kokoh bangsa Indonesia dalam menggiatkan pembangunan.

"Membangun kemaslahatan Kota Tangerang, Provinsi Banten, dan Indonesia," ungkapnya.

"Perjalanan spiritual ini bagian dari membangun bangsa Indonesia, sekaligus modal kita dalam menghadap Allah SWT," tambah Al Muktabar.

Dikatakan, dalam penyelenggaraan ibadah haji, Pemerintah hadir dari keberangkatan, pelaksanaan, hingga ketibaan.

"Kita berusaha melayani dengan sebaik-baiknya. Pemerintah hadir," tegas Al Muktabar.

Hal senada juga diungkap Walikota Tangerang Arief R Wismansyah. Pada tahun ini Pemerintah Kota Tangerang memberikan bantuan hibah Rp 1 miliar untuk bantuan transportasi keberangkatan dan ketibaan serta konsumsi para jamaah

"Semoga menjadi haji mabrur. Pulang ke Kota Tangerang menjadi lebih baik," do'anya

Sebagai informasi, Kloter 03 CGK Embarkasi Bandara Soekarno Hatta sebanyak 393 orang jamaah. Para jamaah diberangkatkan dengan 9 bus menuju Asrama Pondok Gede, Jakarta.

Untuk ketibaan atau keberangkatan, jamaah Kota Tangerang ini akan langsung menuju Asrama Haji Cipondoh, Kota Tangerang yang saat ini sudah terbangun satu gedung atau tower dengan fasilitas hotel bintang tiga. Langkah ini sebagai bagian uji coba atau simulasi Asrama Haji Cipondoh sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditargetkan operasional pada tahun 2024. 

Antisipasi Lonjakan, Pj Gubernur Banten Al Muktabar Terus Pantau Pelayanan Arus Mudik

By On April 21, 2023


Cilegon - Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar kembali melakukan pengecekan pelayanan Arus Mudik Lebaran Idul Fitri 1444 H di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Kamis (20/4/2023) malam. Langkah antisipasi bila terjadi lonjakan pemudik. 

"Kita setiap malam selalu mengecek kondisi di sini. Sehingga ketika terjadi lonjakan pemudik, bisa langsung dilakukan tindakan cepat," kata Al Muktabar. 

Dalam pantauannya tersebut, Pj Gubernur Banten Al Muktabar juga didampingi oleh Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto dan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi bersama jajaran serta Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten Tri Nurtopo. 

Al Muktabar melanjutkan, Pemprov Banten menginginkan peningkatan berbagai hal pelayanan terhadap masyarakat yang melakukan perjalanan mudik lebaran. 

"Kita cek satu persatu dengan betul," ungkapnya.

"Pada umumnya pemudik sudah cukup puas pada keadaan arus mudik tahun ini," tambah Al Muktabar.

Dikatakan, untuk di Pelabuhan Merak saat ini kondisinya sudah cukup landai. Maka dari itu, pihaknya akan konsen terhadap pengaturan di Pelabuhan Ciwandan yang masih cukup padat kendaraan roda dua dan truk. 

"Sepertinya di sana masih terjadi lonjakan," ungkapnya.

Diakui Al Muktabar, optimalisasi Pelabuhan Ciwandan cukup efektif dalam mengurai kepadatan kendaraan di Pelabuhan Merak. 

"Semuanya sudah terpola dan itu memudahkan kita melakukan pengaturannya, dengan segala fasilitas yang disiapkan," ucapnya.

Peringati Hari Air Dunia ke-31, DPUPR Banten Bersih-bersih Situ Terate

By On Maret 21, 2023

Serang - Dalam rangka memperingati Hari Air Dunia ke-31, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten melakukan kegiatan bersih-bersih Situ Terate, yang terletak di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Selasa (21/3/2023). Kegiatan bersih bersih Situ Terate dipimpin oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar didampingi Kepala DPUPR Provinsi Banten Arlan Marzan, unsur stakeholder dan sejumlah pihak terkait.

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Banten Al Muktbar mengatakan, pengelolaan sumber daya air semakin hari semakin dihadapkan pada berbagai permasalahan. Menurut Al Muktabar, permasalahan umum dalam pengelolaan sumber daya air pada dasarnya terdiri atas tiga aspek. Yaitu, terlalu banyak air, kekurangan air, dan pencemaran air. 

Al Muktabar mengatakan, peningkatan kebutuhan akan air telah menimbulkan eksploitasi sumber daya air secara berlebihan, sehingga mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan sumber daya air yang pada gilirannya menurunkan kemampuan pasokan air.


Gejala degradasi fungsi lingkungan sumber daya air ditandai dengan fluktuasi debit air di musim hujan dan kemarau yang semakin tajam, pencemaran air, berkurangnya kapasitas waduk dan lainnya. 

"Provinsi Banten memiliki berbagai macam sumber daya air yang tersebar merata di 8 kabupaten/kota seperti Kabupaten Pandeglang memiliki 37 situ/waduk/rawa/danau/embung dan 26 mata air. Kabupaten Lebak mempunyai 115 situ/waduk/rawa/danau/embung dan 1.877 mata air. Sedangkan di Kabupaten Serang ada 21 situ/waduk/rawa/danau/embung dan 14 mata air," ujar Al Muktabar.

Pj Gubernur mengungkapkan, untuk memperingati pentingnya air bagi kehidupan, organisasi PBB menentapkan tanggal 22 Maret sebagai Hari Air Dunia. Hari Air Dunia atau World Water Day adalah perayaan yang ditujukan sebagai usaha-usaha menarik perhatian publik akan pentingnya air bersih dan usaha penyadaran untuk pengelolaan sumber air bersih yang berkelanjutan.

"Tema Hari Air Dunia saat ini adalah 'Mempercepat Perubahan Perilaku untuk Mengatasi Krisis Air dan Sanitasi'. Tema yang merupakan kesinambungan dari rangkaian peringatan Hari Air Dunia pada tahun-tahun sebelumnya," jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan mengatakan, dalam rangkaian peringatan Hari Air Dunia ke-31 tahun 2023 ini, Dinas PUPD Provinsi Banten mengadakan beberapa acara di Situ Terate, dengan pertimbangan bahwa dengan adanya kegiatan ini akan berdampak pada meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat sekitar, khususnya masyarakat Situ Terate dan masyarakat Banten umumnya, dalam pelestarian dan pemanfaatan situ secara bijak. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, Situ Terate selain bermanfaat sebagai sumber air baku bagi masyarakat sekitar, retensi pengendali banjir, juga dimanfaatkan masyarakat untuk rekreasi, berkemah, dan berolahraga.

"Oleh karena itu, melalui momentum peringatan Hari Air Dunia ke-31 tahun 2023 ini, dapat

menciptakan keselarasan kepentingan ekonomi dan kepentingan sosial dalam menjaga lingkungan dengan partisipasi masyarakat," ujar Arlan. (adv)



 

Alokasikan Rp 327 Miliar, Dinas PUPR Banten Targetkan Jalan dan Jembatan Rampung Tahun 2023

By On Maret 16, 2023

 


Serang - Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus melakukan pembangunan infrastruktur dalam rangka memperlancar arus distribusi barang dan jasa, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2023, setidaknya terdapat 27 pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan yang ditargetkan rampung. Pekerjaan berupa pembangunan jalkan, pelebaran jalan, rehabilitasi jalan, hingga rehabilitasi jembatan.
Program pembangunan ditangani Bidang Bina Marga, yakni program penyelenggaraan jalan provinsi yang meliputi sub kegiatan pembangunan jalan 1 Paket, Sub Kegiatan Pelebaran jalan menuju standar 5 Paket. Kemudian, Sub Kegiatan Rehabilitasi jalan 16 Paket, Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan 5 Paket dan Sub Kegiatan Rehabilitasi jembatan 1 Paket.

“Tahun 2023 ini total sebanyak 27 pekerjaan yang ditargetkan rampung hingga akhir Desember,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan.
Secara rinci, terdapat total 27 pekerjaan konstruksi yakni pembangunan Jalan Banten Lama – Tonjong, pelebaran alan Mengger - Mandalawangi – Caringin, pelebaran Jalan Pakupatan – Palima, pelebaran Jalan Sempu – Boru.


Kemudian, pelebaran Jalan Taktakan - Gunung Sari – Anyer, penataan Sp. Gondrong (Ruas Jalan KH. Hasyim Ashari), pembangunan Jembatan Cibarengkok (Ruas Jalan Munjul Cikeusik), pembangunan Jembatan Jenggot dan Jembatan Sibaya (Ruas Jalan Banten Lama - Pontang - Kronjo), pembangunan Jembatan Nyapah (Ruas Jalan Ciruas - Petir - Warung Gunung).
Berikutnya, pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Ciruas - Pontang (3 Lokasi), rehabilitasi Drainase Bayah-Cikotok, rehabilitasi Jalan Aria Putra (Drainase), rehabilitasi Jalan Ayip Usman (Drainase dan Pedestrian), rehabilitasi Jalan Ciomas – Mandalawangi.

Selanjutnya, rehabilitasi Jalan Cipanas - Warung Banten, rehabilitasi Jalan Ciruas - Petir - Warung Gunung, rehabilitasi Jalan Ciseukeut - Sobang - Tela (Longsoran), rehabilitasi Jalan dan Pedestrian Jl. Raya Serpong, rehabilitasi Jalan HOS Cokroaminoto (Drainase), rehabilitasi Jalan Jombang Raya (Drainase).

Rehabilitasi Jalan Malangnengah – Tigaraksa, rehabilitasi Jalan MH Thamrin (Drainase), rehabilitasi Jalan Palima - Pasang Teneng (Cinangka), rehabilitasi Jalan Pondok Cabe (Drainase), rehabilitasi Jalan Saketi – Simpang, rehabilitasi Jalan Sudirman (Labuan), rehabilitasi Jembatan Ciputri.

Anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan proyek pembangunan jalan dan rehabilitasi jembatan tersebut akan menelan anggaran Rp 327.895.594.500.

Arlan menuturkan, saat ini pihaknya tengah melaksanakan proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk persiapan lelang.
Lebih lanjut Arlan mengungkapkan, rehabilitasi sejumlah ruas jalan tersebut bertujuan memperbaiki/meningkatkan mutu konstruksi jalan beserta kelengkapannya seperti saluran drainase, pedestrian.

“Kemudian rehabilitasi jembatan juga guna meningkatkan atau mengganti konstruksi jembatan yang sudah ada atau yang mengalami kerusakan dan menambah kapasitas lebar jembatan,” ujarnya.
Arlan mengatakan, dalam tahapan proses pembangunan tersebut terdapat beberapa kendaladi antaranya: pembebasan lahan, relokasi utilitas pada lokasi pekerjaan.

“Kemudian Ruang Milik Jalan (RUMIJA) yang seringkali digunakan oleh pihak lain tanpa izin, sehingga menghambat program kegiatan,” ucapnya. (Adv)

Pemprov Banten Optimalkan Upaya Mitigasi Bencana

By On Maret 16, 2023

Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten saat ini mengoptimalkan upaya mitigasi bencana. Mitigasi itu dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi terhadap setiap keluarga yang tinggal di lingkungan yang mempunyai potensi besar terjadinya bencana. 

Hal itu diungkapkan Pj Gubernur Banten Al Muktabar melalui Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Banten Riki Herdiana pada acara HUT Fesbuk Banten News Ke-13 di Rumah Singgah FBN, Lingkungan Lialang, Kelurahan Lialang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Kamis (16/3/2023).

Al Muktabar menjelaskan, mitigasi bencana yang dilakukannya itu merupakan Amanah dari BNPB dan juga Kemendagri yang disampaikan beberapa waktu lalu saat bersama seluruh Kepala Daerah sampai tingkat Kabupaten dan Kota.

“Mitigasi sampai tingkat kelaurga itu diharapkan dapat meminimalisir terjadinya korban jiwa ketika bencana terjadi. Kalau dulu, mitigasi itu dilakukan hanya sampai kampung siaga bencana, tapi sekarang sudah pada level terkecil yakni keluarga siaga bencana,” ujarnya.

Diungkapkan Al Muktabar, mitigasi itu juga dilakukan dengan cara memasang sejumlah rambu-rambu titik evakuasi di sejumlah tempat. Baik mitigasi maupun titik-titik evakuasi itu, dikatakan Al Muktabar, sudah direncanakan dan tertuang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang terbaru.

“Itu juga sudah kita kolaborasikan bersama dengan OPD-OPD terkait lainnya maupun masyarakat secara luas. Termasuk pada hal bagaimana cara melakukan evakuasi Ketika terjadi bencana alam,” ucapnya.

Kemudian, untuk tahap tanggap darurat, melalui BPBD, Basarnas dan juga Tagana kita berkolaborasi. Termasuk juga dibantu oleh rekan-rekan dari TRC dan FBN yang selalu membantu Pemprov dalam setiap ada bencana.

“Kita juga mengoptomalkan peran dari Dinkes, Dinas Perkim, Dinas PUPR dan OPD lainnya yang terkait sampai pada tingkatan tahapan pasca bencana,” katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan yang juga hadir pada acara tersebut menambahkan, Pemprov Banten mengapresiasi atas apa yang sudah banyak dilakukan oleh rekan-rekan dari FBN. Oleh karena itu, jika ada hal-hal yang harus disampaikan, pihaknya sangat terbuka sebagai bentuk masukan.

“Kita akan sampaikan kepada pimpinan, agar masukan-masukan itu bisa dibicarakan serta dirumuskan sehingga menjadi masukan untuk program ke depan,” katanya.(Adv Dinas komunikasi informatika Statistik dan Persendian Prov Banten)

Pj Gubernur Banten: Pengembangan SDM Jadi Dasar Wujudkan Generasi Emas 2045

By On Februari 15, 2023


Serang - Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan pembangunan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi suatu hal yang mendasar untuk bersama-sama mewujudkan Generasi Emas 2045.

Hal itu disampaikan Al Muktabar saat membuka Peringatan HUT Yayasan Abdi Karya (Yadika) dan Panca Moral (Pamor) Ke-47 Tahun, yang mengusung tema 'Yadika dan Pamor Untuk Indonesia Lebih Maju' di Graha Yadika, Jl Raden Saleh, Tangerang, Selasa (14/2/2023).

"Generasi muda adalah generasi penerus, oleh karenanya untuk mewujudkan generasi emas ini harus kita siapkan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yadika dan Pamor yang telah berkontribusi dalam upaya pengembangan sumber daya manusia," ungkapnya.

Selanjutnya, Al Muktabar menyampaikan Indonesia akan memasuki era bonus demografi, sehingga dirinya mengajak semua pihak untuk dapat bersama-sama dapat menyambut hal tersebut dengan baik.

"Maka pengembangan sumber daya manusia itu sangat mendasar dan sangat penting," sambungnya.

Dikatakan Al Muktabar, dengan dilakukannya kolaborasi terkait hal tersebut akan menjadi sebuah pemandu dalam pengembangan sumber daya manusia, baik di Provinsi Banten maupun di Indonesia.

"Itu agar kita bisa yakin dan bersama-sama memandu kita untuk meningkatkan kapasistas sumber daya manusia," katanya.

Pada kesempatan itu, Al Muktabar juga menuturkan, setidaknya terdapat tiga hal yang harus dikuasai oleh generasi muda saat ini. Hal itu sebagai upaya agar dapat menjawab tantangan kedepannya.

"Saya pesankan kepada generasi muda untuk memiliki kemampuan komunikasi, kemampuan kuantitatif, serta memiliki kemampuan sikap yang berbasis religi," imbuhnya.

Sementara, Ketua yayasan Yadika dan Pamor Hakim Agung S. Sitorus dalam sambutannya menyampaikan dengan tema yang diusung pada HUT Ke-47 tahun tersebut, Yadika memiliki keinginan untuk menjamin mutu keberhasilan program pembelajaran yang efektif dan efesien. Lantaran proses pembelajaran harus disesuaikan dengan minat, bakat dan pengembangan fisik serta psikologis peserta didik.

"Pendidikan di Yadika dan Pamor harus dapat mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Kita juga harus ikut berkontribusi dalam mempersiapkan kehidupan generasi muda," ujarnya.

Selanjutnya, ia juga menuturkan selama 47 tahun Yadika dan Pamor yang bergerak pada bidang pendidikan telah hadir di 10 Provinsi di Indonesia, terdiri 17 sekolah di jenjang pendidikan dasar, 27 sekolah di jenjang SMA dan 29 sekolah di jenjang SMK.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait serta tamu undangan yang lainnya.

Pj Gubernur Banten Targetkan Harga dan Pasokan Komoditas Pokok Kondusif Jelang Hari Besar Agama

By On Februari 13, 2023


Serang - Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menargetkan harga dan pasokan komoditas pokok di Provinsi Banten kondusif termasuk saat memasuki Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2023. Pemerintah Provinsi Banten terus menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam mengendalikan harga dan pasokan komoditas pokok masyarakat.

Hal itu diungkap oleh Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian secara virtual dari Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang (Senin,13/2/2023).

“Baru saja kita mengikuti Rapat Inflasi yang dipimpin langsung oleh Bapak Menteri Dalam Negeri,  agenda mingguan kita mengecek harga, kemudian supply (pasokan, red) dan demand (permintaan, red). Juga disampaikan berbagai informasi oleh Badan Pusat Statistik kemudian Badan Pangan Nasional, TNI dan Polri, serta berbagai stakeholders Kementerian Perdagangan untuk kita mendapat informasi secara menyeluruh atas keadaan kita,” paparnya

“Ada di antara item-item itu, memperlihatkan perkembangan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia,” tambah Al Muktabar.

Dikatakan, dari data yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Inflasi itu, ada sedikit pergerakan dari permintaan dan pasokan pada beberapa bahan pokok. 

“Tetapi kalau tadi saya kutip dari Bapak Menteri bahwa secara umum situasinya masih baik. Termasuk berarti dalam rangka kita mendekati hari besar. Mudah-mudahan ini terus kita jaga untuk kita bisa kondusif dari kebutuhan bahan pokok khususnya,” jelas Al Muktabar.

“Tadi juga diberi ruang ada hal-hal yang secara teknis diperlukan untuk kita bisa mengajukan ke Badan Pangan Nasional. Dalam berbagai kesempatan saya juga menyampaikan bahwa kita juga mengalokasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tahun ini sebesar Rp 79 miliar. Mudah-mudahan agenda-agenda itu tentu untuk menjawab berbagai hal yang bisa kita beri solusi bersama,” pungkasnya.

Dalam arahannya, Mendagri M Tito Karnavian berharap kepada semua pihak dibantu TNI untuk bisa membantu gerakan menanam. TNI memiliki kemampuan yang luar biasa baik dari operasi sektornya. 

“Gerakan tanam ini problem holtikultura, tanaman yang cepat dipanen tapi itu penyebab inflasi seperti cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah. Itu jadi penyebab inflasi di mana-mana,” ungkapnya.  

“Kalau TNI bergerak dengan gerakan tanam cabai dan bisa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk pengendalian inflasi,” tambah Mendagri M Tito Karnavian.

Dikatakan, TNI juga memiliki akses ke darerah-daerah sulit karena memiliki pesawat dan kapal. Sehingga dapat memfasilitasi warga-warga di pulau-pulau seperti saat membantu menyalurkan kebutuhan pokok ke Pulau Karimun Jawa. Termasuk daerah-daerah lain di Papua. Operasi teritorial diharapkan bisa membantu Pemerintah Daerah dalam menyalurkan bantuan sosial dan lain-lainnya. 

“Melihat hasil diskusi kita, inflasi relatif terkendali di angka 5,28%. Tapi ada beberapa komoditas yang perlu kita waspadai,” ungkap Mendagri Tito. 

“Yaitu beras terutama beras medium, minyak goreng. Itu kebutuhan kita. Kemudian juga cabai rawit, dan cabai merah. Ada beberapa daerah seperti gula pasir, emas perhiasan, dan tembakau/ rokok, itu yang menjadi penyumbang,” tambahnya. 

Dijelaskan, melalui langkah-langkah yang telah dirumuskan seperti operasi pasar, monitor, Tim Satgas Pangan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), subsidi menggunakan, serta di dukung oleh TNI dan penegak hukum, daerah bisa mengendalikan inflasi. 

Mendagri Tito Karnavian juga ingatkan daerah untuk harga yang diatur oleh Pemerintah Daerah untuk mengaturnya secara bertahap. Serta mewaspadai harga yang berubah karena mekanisme pasar ini untuk monitor terus menerus. Melakukan intervensi apabila diperlukan demi mengendalikan harga.

Al Muktabar Jalin Komunikasi Dengan Mahasiswa Banten yang Menjadi Korban Gempa Turki

By On Februari 13, 2023


Serang - Penjabat (Pj ) Gubernur Banten Al Muktabar melakukan komunikasi kepada sejumlah mahasiswa asal Provinsi Banten yang menjadi korban gempa magnitudo 7,8 di Turki yang terjadi pada Senin, 6 Februari 2023 lalu.

Hal tersebut terlihat ketika Al Muktabar langsung melakukan video call dengan dua orang mahasiswa asal Provinsi Banten yang saat ini sedang mengungsi di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Ankara, Turki.

"Salam kangen dari kami di Indonesia, Bagaimana keadaan di sana? Jaga kesehatan kalian di sana dan tetap semangat belajar yang baik," ungkap Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian secara virtual dari Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang (Senin,13/2/2023).

Selain itu, Al Muktabar juga menanyakan terkait kegiatan pembelajaran di sana setelah terjadinya gempa.

"Bagaimana kegiatan pembelajaran di sana setelah gempa? Kalian yang kuat dan semangat belajarnya," katanya.

"Salam untuk semua mahasiswa Banten disana dan semuanya yah, kita di sini terus mendoakan kalian," ungkap Al Muktabar.

Sementara, Fajar Firdaus mahasiswa Universitas Gaziantep, Turki, asal Kota Cilegon, Provinsi Banten dan Maulana Andriansyah mahasiswa asal Kabupaten Serang, Provinsi Banten menuturkan setidaknya terdapat sekitar 15 mahasiswa asal Provinsi Banten yang berada di KBRI Ankara.

Selanjutnya, mereka menyampaikan bahwa saat ini Turki sudah memasuki musim dingin bahkan bersalju.

"Pakaian ditinggal di asrama, kita membutuhkan pakaian hangat karena di sini musim dingin bahkan bersalju juga," katanya.

Sedangkan, untuk proses pembelajaran, mereka mengatakan saat ini pemerintah Turki memilih untuk melakukan pembelajaran secara online.

"Kalau pembelajaran katanya kita akan online," tandasnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait warga Banten yang menjadi korban gempa di Turki.

Produk UMKM Binaan TP PKK Provinsi Banten Meriahkan Peluncuran Gernas BBI dan BBWI Tahun 2023

By On Februari 10, 2023

 

Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaannya turut memeriahkan Peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia Tahun 2023. Ratusan produk UMKM Binaan TP PKK Provinsi Banten tampil pada acara yang digelar di Halaman Masjid Raya Al Bantani Pemprov Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Jum'at (10/2/2023).

“Kita membawa pelaku-pelaku UMKM binaan PKK melalui UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, red) ada klaster makanan, klaster pakaian, dan klaster kerajinan tangan dari 8 Kabupaten/Kota,” ungkap Ketua TP PKK Provinsi Banten Tine Al Muktabar.

“Moment ini menjadi ajang promosi produk-produk hasil UMKM binaan PKK sehingga menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan penjualan produk dan meningkatkan segmen pemasarannya di Provinsi Banten,” tambahnya.

Dikatakan, UMKM binaan TP PKK Provinsi Banten menampilkan hampir 100 tipe produk yang disebar di stand klaster VVIP, premium, dan pasar murah. 

“Ada 80-an pelaku UMKM yang menampilkan produknya,” jelas Tine.

Dijelaskan, melalui pembinaan PKK, para pelaku UMKM bisa meningkatkan ketahanan ekonomi bagi usahanya dan bagi lingkungan sekitarnya. Melalui pembinaan, naik kelasnya UMKM diharapkan mampu meningkatkan lapangan kerja. 

“Jadi dampaknya akan sangat luas. Kita meyakini perempuan-perempuan yang melakukan usaha rumahan kalau sudah naik kelas menjadi UMKM sifatnya tekun dan ulet,” ungkap Tine. 

“Hari ini kita dorong dan dukung dalam rangka promosinya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Provinsi Banten menjadi lokasi pertama rangkaian Peluncuran Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia Tahun 2023. Rangkaian ini akan berlangsung selama 3 (tiga) bulan. Dihadir oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Azwar Anas, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono, Bupati/Walikota se-Provinsi Banten serta para tamu undangan.

Peluncuran atau Kick Off Gernas BBI BBWI Tahun 2023 yang ditandai dengan pemukulan Bedug Ting Tit (Bedung Kecil) khas Provinsi Banten. Kegiatan ini dimeriahkan stand UMKM binaan OPD Pemprov Banten, TP PKK Pemprov Banten, Dharma Wanita Persatuan Pemprov Banten, Bank Indonesia, Bank BUMN, dan Bank swasta. Pameran kendaraan listrik dan UMKM konversi kendaraan listrik.

Fashion Show Heritage dan Ethnic Banten 2023, peragaan karya busana dengan berbahan kain tenun dan batik khas Banten karya para santri pondok pesantren di Provinsi Banten. (Adv)

Bangun 14 Jalan dan Jembatan, Dinas PUPR Provinsi Banten Anggarkan Rp 295 Miliar

By On November 08, 2022



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten melalui Bidang Bina Marga pada tahun anggaran 2022 ini rencananya bakal menangani pembangunan 14 ruas jalan provinsi dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten. Alokasi 14 pekerjaan fisik tersebut dianggarkan pada APBD Banten tahun anggaran 2022 sebesar Rp 295 miliar.

Menurut Sandy, ST Kasi Jalan dan Jembatan pada Bidang Bina Marna DPUPR Provinsi Banten mengungkapkan, 14 program pembangunan fisik yang akan digarap Dinas PUPR Banten tahun ini terdiri dari beberapa pekerjaan. 

Untuk pembangunan jalan itu ada tiga, yakni ruas Jalan Banten Lama-Tonjong, Jalan Cipanas-Warung Banten, dan Jalan Palima-Baros.
Untuk pekerjaan pelebaran jalan menuju standar berada di dua lokasi, yakni di Jalan Sempu Dukupaung dan Simpang Gondrong, di Jalan Hasyim Ashari, Kota Tangerang.
Kemudian, untuk pelebaran jalan penambahan lajur ada di Jalan Pakupatan-Palima. 

"Untuk pekerjaan ini, kita belum tuntaskan belum menyeluruh karena anggaran pembebasan lahan terbatas. Pembangunan tahun ini baru fokus dari titik dekat kantor Kementerian Agama Banten sampai Palima. Nanti di pelebaran jalan Pakupatan-Palima ini kita juga melakukan perbaikan di beberapa titik, terutama dekat lampu merah Palima," jelasnya.

Ditambahkannya, kegiatan lain yakni rehabilitasi jalan. Kegiatan rehabilitasi jalan tahun ini ada di lima ruas, yakni Jalan Ahmad Yani, Kota Serang; Jalan Mandalawangi-Caringin, Pandeglang; Jalan Serang-Pandeglang, saluran dan penataan Jalan Hasyim Ashari, Kota Tangerang; dan penanganan longsor Jalan Tanjung Lesung-Sumur.

Sedangkan untuk pembangunan jembatan ada dua titik. Pertama jembatan Cisoka, Tangerang yang kondisinya sudah rusak dari 2020. Kedua, pembangunan jembatan Jatipulo, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang. "Total anggaran keseluruhan untuk pembangunan 14 pekerjaan tersebut mencapai Rp295 miliar," katanya. 


Dijelaskannya, dari total 14 pekerjaan tersebut, 2 di antaranya masih terkendala pembebasan lahan. Sedangkan 12 pekerjaan lainnya sedang berproses.

"Satu program yang terkendala itu ruas jalan Lingkar Palima-Baros dan Simpang Gondrong. 12 lainnya sudah terkontrak dan kami mohon doa  agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar" ujarnya.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan ST, MT menjelaskan, kontrak pekerjaan rata-rata dilakukan akhir Juni dan ditarget selesai sampai pertengahan bulan Desember 2022. Konsep pembangunan jalan Banten Lama-Tonjong dilakukan untuk penunjang wisata religi Banten Lama sepanjang 1,5 kilometer, tapi tahun ini baru dianggarkan untuk 600 meter. Sisanya akan dilanjutkan tahun depan beserta pembebasan lahannya yang tersisa sepanjang 800 meter, dan pembangunan jembatan di atas situs purbakala.

"Pekerjaan ini untuk mendukung capaian pembangunan yang sudah tercantum dalam RPJMD, salah satunya yakni pembangunan jalan provinsi yang menjadi kewenangan Pemprov Banten, yakni berada di Cipanas-Warung Banten, yang tinggal tersisa 2 persen.
Kalau pembangunan Banten Lama-Tonjong itu untuk penunjang wisata ke Banten Lama, agar tidak terjadi penumpukan kendaraan ketika di Banten Lama ada kegiatan religi," ungkap Arlan. 

Menurut Arlan, komitmen pemprov dalam pembangunan dan peningkatan infrastruktur khususnya infrastruktur jalan dan jembatan adalah bukti komitmen pelayanan kepada masyarakat Banten. Arlan berharap masyarakat dapat menikmati dampak positif dari pembangunan yang dilaksanakan, terutama masyarakat dari wilayah Selatan menuju Utara, dari wilayah Lebak dan Pandeglang menuju Serang dan Tangerang.


Pembangunan RTH di Desa Rancaseneng Oleh Dinas PRKP Provinsi Banten, Warga: Kami Bersyukur dan Berterimakasih

By On November 04, 2022


Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas PRKP), membangun dan menata kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Desa Rancaseneng, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang. Penataan kawasan RTH tersebut dilaksanakan rekanan CV. Mandiri Berlian, dengan dana sekitar Rp 6,196.643.000.-.

Kadis PRKP Dinas Banten, M. Rahmat Rogianto, melalui Kepala Bidang Kawasan Permukiman Tb. Asep Setiawan, ST, menjelaskan, penataan dan pembangunan ruang terbuka hijau itu meliputi: pembangunan gedung serba guna, tribun, ruang baca, gazebo, jogging track, balai warga, taman bermain dan MCK.

“Pembangunan tribun mini nantinya berfungsi untuk menonton sepak bola maupun futsal yang saat ini tengah digemari masyarakat,” kata Asep Setiawan, di kantornya.

Menurut Asep, selain dilengkapi dengan berbagai fasilitas tersebut, bagi masyarakat yang ingin melakukan teraphy untuk penyakit tertentu atau melakukan kegiatan joging (olah raga), maka sudah disediakan fasilitasnya.

Pembangunan kawasan RTH di Desa Rancaseneng, kata Asep, direncanakan sejak tahun 2019 lalu yang diawali dengan perencanaan dan forum diskusi FGD yang dihadiri perwakilan tokoh masyarakat Rancaseneng dan OPD terkait di ruang rapat Dinas PRKP pada akhir Agustus 2019 lalu, yang membahas program penanganan Kawasan Kumuh di Desa Rancaseneng, Kecamatan Cikeusik.


Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi kepada warga. Selain itu, dukungan pernyataan warga dan para tokoh masyarakat serta berita acara penyerahan tanah lapangan Cangkore, yang menjadi sasaran pembangunan kawasan RTH.

Lalu, kata Asep, dilakukan penyusunan usulan anggaran melalui DPA tahun 2022 setelah memastikan bahwa lahan yang akan digunakan kawasan RTH tersebut tidak bermasalah.

“Alhamdulillah, sejak awal perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan kawasan RTH di Rancaseneng, berjalan baik. Kami dari Dinas PRKP pada dasarnya melaksanakan pembangunan sesuai dengan usulan masyarakat dengan melalui tahapan sesuai dengan peraturan,”kata Asep Setiawan.

Direktur CV. Mandiri Berlian, Hj. Liesdiana mengatakan, kegiatan penataan RTH ini dibangun di atas lahan seluas 1 hektare. Saat ini pekerjaan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh itu sudah rampung dan diharapkan segera berfungsi sebagai sarana olah raga, rekreasi dan menjadi pusat pertumbuhan perekonomian melalui pemberdayaan UMKM bagi masyarakat setempat.

Kepala Dusun 2 Desa Ranca Seneng, Carman. H, menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Dinas Perkim Provinsi Banten, yang sudah membangun kawasan RTH di Desa Rancasenang.

“Kami bersyukur dan berterimaksih, karena desa kami memiliki lapangan sepak bola, dan lapangan bola voli yang dilengkapi fasilitas bale warga/ gedung serba guna (GSG) taman bermain anak dan pengecoran rabat beton sepanjang 1000 M,” kata Carman.

Sementara KH. Adam, Pemimpin Pondok Pesantren Salafiah Desa Rancaseneng, saya dan masyarakat Desa Rancaseneng sangat mendukung pembangunan terbuka hijau dan dari Dinas PRKP Provinsi Banten.

Camat Cikeusik, Wahyudin, menyampaikan terimakasih kepada Dinas PRKP Banten yang sedang membangun lapangan sepak bola dan lapangan voly serta bale warga untuk kemajuan masyarakat. (adv/DPRKP Banten)

 

Pimpinan DPRD Tinjau Lahan Pembangunan RS Kejaksaan Hasil Sitaan Korupsi

By On Oktober 10, 2022


Kab.Serang, KABAR7.ID - Ketua DPRD Banten Andra Soni didampingi Wakil Ketua H. Fahmi Hakim tinjau langsung lahan pembangunan RS Kejaksaan di tanah hasil sitaan tindak pidana korupsi, Senin (10/10/22). 

Di tanah seluas kurang lebih 13 Ha ini akan dibangun Rumah Sakit Kejaksaan yang berlokasi di Desa Silebu, Kec. Kragilan, Kab. Serang. Rumah Sakit ini akan menjadi pusat layanan kesehatan terbesar di Banten. 

Untuk diketahui bahwa tanah seluas 58 bidang atau kurang lebih 10 Ha merupakan barang rampasan tindak pidana korupsi. Sementara 3 Ha sisanya terletak di beberapa titik terpisah dan merupakan hasil bantuan dari Pemerintah Banten dan Kab. Serang.

Peninjauan ini dilakukan bersamaan dengan pembagian bantuan sosial dari Kelompok Kerja Pembangunan Rumah Sakit Kejaksaan di Wilayah Hukum Provinsi Banten. 

Wakil Ketua DPRD Banten H. Fahmi Hakim menyampaikan, bahwa pembangunan RS di tanah hasil sitaan korupsi ini akan menjadi reformasi di bidang kesehatan dan diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten.

"Pembangunan layanan kesehatan berupa Rumah Sakit ini kita harao bisa menjadi reformasi pada bidang kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat meningkat ," jelasnya. (Adv)

Optimalkan Pendapatan Daerah, Bapenda Banten Hapus Denda Pajak

By On Oktober 04, 2022

 



Serang - Pemerintah Provinsi Banten telah meluncurkan program penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), bebas pokok dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan kedua, dan pengurangan pokok PKB 20% untuk kendaraan mutasi masuk dari luar Provinsi. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengurangan Pokok dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Penyerahan Kedua dan Seterusnya, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Program ini dilaksanakan dalam rangka menyambut HUT ke 22 Provinsi Banten guna mengoptimalisasi pendapatan asli daerah Provinsi Banten.

Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2022

1. Pengurangan pokok dan/atau penghapusan sanksi administratif berupa denda PKB, BBNKB     penyerahan kedua dan seterusnya.

•    Pengurangan pokok PKB kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran kendaraan bermotor atas kepemilikan kedua dan seterusnya dari luar daerah Provinsi Banten diberikan sebesar 20 persen.

•    Penghapusan BBN-KB Mutasi Masuk Dari Luar Daerah dan Mutasi Dalam Daerah diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran penyerahan kendaraan bermotor atas kepemilikan kedua dan seterusnya.

•    Penghapusan sanksi administratif berupa denda PKB berlaku terhadap Wajib Pajak yang terlambat melakukan pendaftaran PKB.

•    Penghapusan sanksi administratif berupa denda BBNKB kepemilikan kedua dan seterusnya atas keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor mutasi masuk dari luar daerah dan mutasi dalam daerah.

•    Penghapusan sanksi administratif berupa denda PKB tidak berlaku untuk kendaraan mutasi keluar provinsi.

2. Pengurangan Pokok PBBKB

•    Pengurangan Pokok PBBKB diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBBKB.

•    Pengurangan dikenakan terhadap PBBKB yang digunakan untuk alat berat.

•    Besaran pengurangan PBBKB diberikan sebesar 30 persen.

Waktu Pelaksanaan

•    Pelaksanaan pengurangan pokok dan/atau penghapusan sanksi administratif berupa denda PKB, BBNKB penyerahan kedua, dan seterusnya mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

•    Pelaksanaan Pengurangan PBBKB mulai berlaku untuk masa pajak bulan September 2022 sampai dengan Desember 2022.

Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, penghapusan denda pajak merupakan salah satu upaya Pemprov Banten memberikan stimulan dan meringankan wajib pajak. “Melalui langkah ini diharapkan wajib pajak antusias melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak,” ujar Al.

Al mengatakan, program ini merupakan salah satu ikhtiar Pemprov Banten merawat wajib pajak. Dengan adanya kebijakan penghapusan denda, maka dapat meringankan wajib pajak bahkan dapat mendorong percepatan peningkatkan Pendapatan Asli Daerah PAD Provinsi Banten.

Ia berharap, penghapusan denda PKB ini dapat membuat wajib pajak menunaikan kewajibannya. Sehingga, data wajib pajak dan jumlah pajak yang harus dibayar sedapat mungkin menjadi seimbang.

Meskipun masih ada wajib pajak yang menunggak, tetapi Al mengungkapkan, hingga saat ini kepatuhan wajib pajak dalam perkembangannya cukup baik. Hal itu terlihat dari realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Banten yang baik. Bahkan, dari berbagai sumber pendapatan yang salah satunya adalah sektor pajak daerah, pendapatan Provinsi Banten berada di tiga besar secara nasional.

Pajak daerah yang masuk ke dalam pendapatan asli daerah digunakan Pemprov Banten untuk melakukan pembangunan di segala sektor baik itu infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan untuk masyarakat Provinsi Banten. “Pajak itu, dari kita, oleh kita, untuk kita,” tegas Al.

Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sohari berharap, kebijakan ini mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Provinsi Banten. Untuk itu, wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan momen ini untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak. (*)

 

Rotasi di Pemprov Banten, KTJ: Kepala OPD Diduga Terlibat Kasus Tipikor Tidak Ditempatkan pada Posisi "Sentral"

By On September 27, 2022

Serang - Menanggapi pemberitaan tentang rotasi pegawai di lingkup Pemprov Banten, mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Koalisi Tagih Janji (KTJ) angkat bicara, Selasa (27/09).

KTJ mengatakan jika Pj Gubernur Banten Al Muktabar harus mempertimbangkan kepala OPD yang terlibat dalam kasus korupsi. Salah satunya adalah Drs. H. Opar Sohari, M.Pd sebagai kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA).

"Sudah jelas berdasarkan putusan Nomor 18/Pid.sus-TPK/2021/PN.Srg keterangan Kepala UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Malingping pada badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten H. Samad, S. Sos., bin H. Ucit yang menjadi terdakwa pada kasus tindak pidana korupsi pengadaan lahan UPTD Samsat Malingping pada halaman 123 dan 124 menerangkan bahwa terdakwa pernah memberikan uang kepada Sdr. Drs. H. Opar Sochari, M.Pd., selalu kepala Badan Pendapatan Daerah Banten sejumlah Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) pada saat yang bersangkutan melakukan kunjungan terkait pengadaan lahan untuk UPTD PPD Malimping pada tahun 2019 sebagai uang bensin, yang terdakwa sediakan dari uang pribadi Terdakwa," kata salah satu perwakilan KTJ TB Delly Suhendar.

Lanjutnya, "Setelah melewati beberapa persidangan, terdakwa H. Samad, S. Sos., M. Si., akhirnya divonis pidana penjara 6 tahun 6 bulan dengan denda Rp. 200 juta rupiah dan uang pengganti Rp. 680 juta rupiah".

Lebih lanjut Delly menyampaikan, "Bukan hanya itu saja, masih pada kepemimpinan Opar Sochari sebagai kepala BAPENDA Banten kembali terjadi tindak pidana korupsi di Samsat Kelapa Dua Tangerang dengan dakwaan melakukan korupsi pajak Rp 10,8 miliar rupiah".

Berdasarkan hal-hal tersebut, KTJ meminta kepada PJ Gubernur Banten Al Muktabar untuk mempertimbangkan Kepala OPD diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi tidak lagi ditempatkan pada posisi "sentral" dalam lingkungan pemerintahan Provinsi Banten.

"Jangan sampai nanti rotasi, mutasi yang dilakukan oleh PJ Gubernur Banten menempatkan eselon II yang pada saat memimpin OPD, jajarannya terseret kasus korupsi ditempatkan kembali di posisi strategis seperti saat ini," ucapnya.

"Pj Gubernur Banten harus tegas memberikan reward kepada pejabat yang berprestasi dan punishment kepada pejabat yang buruk kinerjanya," tandasnya. (TDS/Ay)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *