BANDUNG, Kabar7.ID – Polresta Bandung diminta untuk menindak tegas mobil truk penghisap BBM (Heli) jenis Solar bersubsidi yang kerap beraksi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34.403.01 Al Masoem, Cibiru dan parkiran bus Linggar, Desa Cikijing, Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar).
Pantauan awak media, mobil truk tersebut masuk ke area parkiran mobil bus yang terletak di Kampung Linggar, Desa Cikijing, Kamis, 27 Maret 2025.
Bahkan, dari keterangan beberapa sopir armada pengangsu BBM tersebut rata-rata mereka memberikan tips bervariasi, berkisar Rp 150 ribu hingga Rp 300 ribu per satu ton solarnya kepada pihak operatornya.
“Kalau ketemu media di SPBU jangan bilang punya bos, bilang aja punya prengki,” kata salah satu sopir, Kamis, 27 Maret 2025.
Diketahui, praktik mafia BBM kembali marak di Kabupaten Bandung, para pelakunya bahkan seolah tak tersentuh oleh hukum.
Sudrajat, salah seorang aktivis pemburu ilegal mengatakan, maraknya praktik mafia BBM itu terjadi karena belum disertai dengan penindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH).
“Masih minimnya penindakan hukum terhadap praktik mafia BBM membuat bisnis ilegal solar bersubsidi ini terus terjadi, dan banyak di wilayah hukum Polres Sumedang,” katanya melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 20 Maret 2025.
Sudrajat menambahkan, praktik mafia BBM itu tidak lepas dari adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM selama ini.
Para mafia itu, kata dia, kerap menjalankan aksinya dengan memanfaatkan perbedaan harga BBM jenis solar subsidi dengan solar industri yang jauh lebih mahal.
“Para mafia BBM itu biasanya melakukan penimbunan dan penyelundupan BBM solar bersubsidi yang seharusnya untuk rakyat, namun dijual kepada kalangan industri dengan harga lebih tinggi,” pungkasnya.
Ajat yang juga wartawan itu mewanti-wanti pihak APH agar tidak loyo terhadap mafia BBM, dan menindak secara tegas semua pihak yang bermain, terutama perusahaan yang terbukti melakukan praktik penjualan, penyaluran, serta menggunakan BBM jenis solar bersubsidi.
“Bagi perusahaan yang kedapatan dan terbukti melakukan kecurangan dengan menjual BBM ilegal atau yang melakukan penadahan, maka semua itu harus ditindak tegas,” ucapnya.
Pembekuan operasional, kata Ajat, menjadi opsi yang tepat bagi perusahaan yang terbukti melakukan penjualan, penyaluran, dan menadah BBM ilegal, selain tentunya sanksi pidana.
“Penerapan hukuman seharusnya bukan hanya dari sisi sanksi pidana, namun juga disertai dengan pembekuan aktivitas perusahaan, bahkan dengan mencabut izin usahanya,” tutupnya. (*/red)
