Kabar Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Menkomdigi Meutya Nonaktifkan 11 Pegawai yang Terlibat Kasus Judi Online

By On November 06, 2024

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengumumkan kebijakan tegas terhadap 11 pegawai yang telah ditahan oleh pihak Kepolisian terkait dugaan pelanggaran hukum, pada Senin, 04 November 2024.

“Keputusan penonaktifan ini merupakan langkah awal dari komitmen Kemkomdigi dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi di tengah tantangan peningkatan kejahatan digital,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid.

Sebanyak 11 pegawai Kemkomdigi dinonaktifkan setelah pihak kepolisian melakukan penahanan atas dugaan pelanggaran kasus judi online.

Nama-nama lainnya yang mungkin terlibat saat ini masih dalam proses verifikasi dan menunggu koordinasi lanjutan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kemkomdigi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Verifikasi ini akan memastikan kejelasan identitas bagi pegawai yang diamankan.

Dalam kurun waktu maksimal tujuh hari sejak Polri menerbitkan surat penahanan, Kemkomdigi akan memberlakukan pemberhentian sementara terhadap pegawai yang terlibat.

Menurutnya, langkah ini diambil agar fungsi pengawasan Kemkomdigi tetap berjalan efektif tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah. Jika proses hukum mencapai status inkracht (putusan tetap), maka pegawai yang terbukti bersalah akan diberhentikan secara tidak hormat.

Menkomdigi mengingatkan kembali pentingnya komitmen seluruh pegawai terhadap pakta integritas yang telah disepakati, khususnya dalam memberantas praktik-praktik ilegal, termasuk aktivitas perjudian online yang makin meresahkan.

Kemkomdigi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut jika ditemukan keterlibatan pegawai lain dalam aktivitas ilegal.

“Perkembangan penanganan kasus ini akan disampaikan kepada pers dan masyarakat sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kami,” tutupnya. (*/red)

Relawan Jokowi Solmet, Relawan Pandu dan Ormas Baraseba Sepakat Dukung Andika - Nanang

By On November 06, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Pasangan Calon (Paslon) Bupati Serang, Andika Hazrumy - Nanang Supriatna terus mendapat dukungan menjelang hari pencoblosan 27 November 2024 mendatang.

Paslon nomor urut 1 ini mendapatkan dukungan dari tiga kelompok masyarakat di tempat berbeda.

Ketiganya adalah Relawan Jokowi Solidaritas Merah Putih (Solmet) yang mendeklarasikan dukungannya di Gedung Golkar Kabupaten Serang di Kota Serang.

Sebelumnya relawan Pandu mendeklarasikan dukungannya dalam acara senam bersama warga Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang.

Terakhir, organisasi masyarakat Barisan Rakyat Serang Banten (Baraseba) yang mendeklarasikan dukungannya di gedung pertemuan Masjid Baitussolihin, Kota Serang.

Ketua DPW Solmet Banten, Edi Wibowo dalam pembacaan deklarasi dukungannya mengatakan, pihaknya berikrar untuk memenangkan pasangan Andika - Nanang di Pilkada Kabupaten Serang 2024.

“Menjaga kejujuran, disiplin dan bertanggung jawab, serta menjaga keutuhan bangsa dan Negara,” kata Edi diikuti ratusan Anggota Solmet Kabupaten Serang yang hadir, Selasa, 05 November 2024.

Turut hadir Sekretaris Jenderal DPP Solmet Kamaludin dan Ketua DPD Solmet Kabupaten Serang Nurhasan dalam acara tersebut.

Dalam sambutannya Edi mengatakan, dirinya meminta seluruh jajaran Solmet di Kabupaten Serang khususnya, untuk tegak lurus dengan keputusan organisasi yang telah memutuskan untuk mendukung dan memenangkan Andika - Nanang. 

“Saya selaku Ketua DPW Solmet Banten mengapresiasi seluruh anggota Solmet yang hari ini telah menunjukkan loyalitasnya dan soliditasnya dengan hadir dan berikrar siap memenangkan Andika - Nanang,” tuturnya.

Sementara itu, Sekjen DPP Solmet, Kamaludin mengatakan, organisasinya telah membuktikan soliditasnya selama tiga periode kepemimpinan Nasional, di mana Solmet telah sukses mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode dan terakhir mensukseskan Presiden Prabowo.

Kamaludin meminta Solmet di Kabupaten Serang untuk memenangkan Andika - Nanang dengan cara-cara yang bermartabat dan terhormat.

“Lawan black campaign yang menyebut kita dinasti atau apalah, dengan fokus menonjolkan prestasi dan jejak rekam calon kita,” pungkasnya.


Sementara itu, Ketua Umum Baraseba, M Aceng dalam sambutannya mengatakan, setelah sebelumnya sukses mendukung Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, kini Ormas yang dipimpinnya itu sepakat untuk mendukung Andika - Nanang.

“Kami puas dengan kepemimpinan Bu Tatu, dan ini harus dilanjutkan. Alhamdulillah Andika - Nanang sesuai dengan harapan kita,” kata Aceng di hadapan seribuan Anggota Baraseba dari 29 Kecamatan se-Kabupaten Serang yang hadir di gedung pertemuan Mesjid Baitussolihin, Kota Serang itu.

Dalam pernyataan deklarasi dukungannya sendiri yang dipimpin oleh Ketua Baraseba Kabupaten Serang Haris Salim, disebutkan bahwa Baraseba siap memenangkan Andika - Nanang di Pilkada Kabupaten Serang.

“Kesiapan yang sama juga kami nyatakan untuk memenangkan pasangan Airin Rachmy Diani - Ade Sumardi pada Pilkada Banten 2024,” ucapnya memimpin pembacaan deklarasi.

Dukungan yang sama juga dideklarasikan pagi harinya kepada Andika - Nanang oleh Relawan Perempuan Pendukung Nomor Satu (Pandu). Dalam acara yang diisi dengan kegiatan senam bersama warga itu, relawan Pandu juga mendeklarasikan dukungan untuk Airin - Ade di Pilkada Banten 2024.

“Kami perempuan pendukung nomor satu atau relawan Pandu berikrar untuk memenangkan Andika - Nanang di Pilkada Kabupaten Serang dan Airin - Ade di Pilkada Banten 2024,” kata Koordinator Relawan Pandu, Eulis Sulastri usai acara.

Untuk diketahui, Andika adalah Politisi Partai Golkar yang sekarang maju menjadi Calon Bupati Serang bersama pendampingnya yang mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Nanang Supriatna.

Pasangan yang diusung Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, PKB, PPP dan PKN ini telah resmi mendapat nomor urut 1.

Sementara  itu, Airin juga adalah Politisi Partai Golkar yang menggandeng Ketua PDI Perjuangan Banten Ade Sumardi pada Pilgub Banten kali ini. 

Pasangan yang diusung Golkar, PDI Perjuangan, Buruh, Gelora, PKN, PBB, Ummat, PKP dan Masyumi ini telah resmi mendapatkan nomor urut 1. (*/red)

Soal UU Ciptaker, DPR RI Sebut Pemerintah Harus Segera Tindaklanjuti Putusan MK

By On November 05, 2024

Gedung DPR RI. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Soal Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja (Ciptaker), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mendorong pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengabulkan sebagian besar permohonan uji materiil.

Demikian dikatakan Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher dalam keterangannya, Senin, 04 November 2024.

“Kami menghormati putusan MK yang telah mengakomodasi berbagai aspirasi publik terkait UU Ciptaker,” ujar Netty.

Menurutnya, putusan itu telah menjadi bukti bila MK memutus suatu perkara setelah mendengar dan memberi perhatian khusus terhadap aspirasi warga. Hal ini menunjukkan bahwa MK mendengarkan dan memberikan perhatian serius terhadap isu-isu yang menyangkut para pekerja di Tanah Air.

Politisi PKS ini juga mengapresiasi langkah MK yang memberikan ruang koreksi terhadap permasalahan ketenagakerjaan. Putusan tersebut, kata dia, untuk memastikan perlindungan terhadap pekerja.

“Keputusan ini adalah jawaban bagi jutaan pekerja yang selama ini menantikan perlindungan lebih baik atas hak-hak mereka. MK telah mendengarkan keluhan masyarakat dan menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak-hak tenaga kerja,” pungkasnya.

Netty mendorong pemerintah segera menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan langkah-langkah konkret yang akan memperkuat regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Ia menegaskan, DPR RI siap membantu pemerintah dalam mengimplementasi regulasi itu.

“Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah tindak lanjut untuk memastikan putusan MK ini diterapkan secara efektif. Ini termasuk mengeluarkan peraturan turunan dan memperkuat pengawasan di lapangan agar seluruh perusahaan mematuhi aturan baru ini,” tuturnya.

“Kami di DPR RI siap mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasikan putusan ini dan akan terus mengawal prosesnya agar benar-benar membawa manfaat,” tutupnya.

Diketahui sebelumnya, MK telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan dua orang perseorangan, yaitu Mamun dan Ade Triwanto yang berprofesi sebagai buruh.

Tak hanya itu, dalam putusan berjumlah 687 halaman tersebut, Mahkamah meminta pembentuk undang-undang segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023. Pertimbangan hukum tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. (*/red)

Rakor Pengendalian Inflasi, Pj Gubernur Al Muktabar: Inflasi Provinsi Banten Terkendali

By On November 05, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, inflasi Provinsi Banten terkendali. Menurutnya, harga komoditas pangan khususnya beras masih menjadi fokus perhatian pemerintah.

Hal itu dikatakan Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) M Tito Karnavian secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin, 04 November 2024.

Al Muktabar mengatakan, secara umum berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Provinsi Banten terkendali. Dalam perkembangannya, ada beberapa komoditas yang perlu disikapi.

“Seperti beras yang mendekati batas harga standar, ini penting kita jaga bersama. Tadi informasi juga beberapa kawasan memasuki masa panen. Kita tidak ingin ada hal-hal lain dalam pangan ini. Karena begitu bergeser sedikit, pengaruhnya besar sekali,” kata Al Muktabar. 

“Bulog juga menyampaikan laporan, di Provinsi Banten cadangan pangan kita, SPHP kita siap semua. Kita jaga terus pasokannya untuk kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Al Muktabar juga mengatakan, untuk bawang merah ada wilayah tertentu dimana harga bawang bagi petani terlalu turun sehingga keuntungan petani kecil.

“Kita negara produsen dan konsumen, sehingga negara mengurus produsen dan konsumen. Pemerintah harus hadir dalam rangka keseimbangan itu. Itu selalu kita jaga. Bila terjadi sangat ekstrem, kita siapkan dana cadangan,” ucapnya.

Terkait kesiapan hari besar di akhir tahun, kata Al Muktabar, kebutuhan pokok di Provinsi Banten terjaga. Dia juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap perubahan kondisi cuaca.

“Karena ini berpengaruh juga terhadap pola distribusi. Semoga terjaga terus sampai akhir tahun. Pemprov Banten juga punya kebijakan cadangan pangan,” pungkasnya. 

Untuk diketahui, berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, pada Jumat, 01 November 2024, pada Oktober 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,94 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,61. Inflasi (m-to-m) sebesar 0,14 persen, dan inflasi tahun kalender (year to date/y-to-d) sebesar 0,93 persen. (*/red)

Ibunda Ronald Tannur Jadi Tersangka Suap Hakim, Ditahan di Rutan Surabaya

By On November 05, 2024


JAKARTA, Kabar7.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Meirizka Widjaja, Ibunda Ronald Tannur sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap atas vonis bebas dalam kasus pembunuhan Dini Sera.

Atas putusan tersebut, Meirizka langsung ditahan ke Rutan Kelas I Surabaya.

“Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Surabaya Cabang Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim),” kata Dirdik Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar kepada wartawan saat jumpa pers di Kejagung RI, Jakarta Selatan, Senin, 04 November 2024.

Meirizka ditahan selama 20 hari ke depan. Dalam perkara tersebut, Meirizka diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 6 ayat 1 huruf a jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Diketahui, Kejagung kini tengah mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi atas vonis bebas dan kasasi Ronald Tannur atas kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun Ronald Tannur saat ini telah kembali ditahan di Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, sejak Minggu, 27 Oktober 2023, pukul 19.30 WIB.

Lima orang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yakni tiga Hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Kemudian, Lisa Rahmat selaku pengacara Ronald Tannur dan eks Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA Zarof Ricar, yang merupakan makelar kasus Ronald Tannur. (*/red)

DPKD Kabupaten Serang Ajak OPD Jaga dan Amankan Keaslian Arsip

By On November 05, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kabupaten Serang mengajak untuk menjaga dan mengamankan keaslian arsip yang ada di Kabupaten Serang, khususnya di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mengingat, keberadaan arsip sangat penting dan akan menentukan masa depan aset.

Hal itu disampaikan Kepala DPKD Kabupaten Serang, Aber Nurhadi, di sela Sosialisasi Digitalisasi, Autentikasi Arsip Statis, dan Arsip Hasil Alih Media Tahun 2024 yang mengusung tema “Arsip Hilang Aset Melayang” di Aula Tb Suwandi, Senin, 04 November 2024.  

“Ini (Sosialisasi) sengaja kita lakukan untuk bagaimana mengamankan arsip-arsip yang ada di Kabupaten Serang, khususnya di OPD-nya masing-masing, agar keaslian arsip ini tidak pudar apalagi hilang,” ujarnya.

Karena perlu disadari, kata Aber, umumnya orang Indonesia, khususnya orang Serang, kadang-kadang menganggap arsip sepele.

“Padahal arsip ini sangat penting dan akan menentukan masa depan aset kita,” ucapnya. 

Aber mencontohkan, jika arsip keaslian misalnya hilang, jika terjadi perkara, maka tidak mempunyai dasar data yang otomatis berdampak tidak mempunyai data kepemilikan secara sah atau yuridis formal sehingga tidak bisa mempertahankan aset yang diklaim.

“Oleh karena itu, diharapkan ke depan arsip-arsip ini tidak hilang dan terjaga keutuhannya,” katanya.

Adapun tujuan Sosialisasi Digitalisasi, Autentikasi Arsip Statis, dan Arsip Hasil Alih Media Tahun 2024, kata Aber, yaitu menjamin ketersediaan arsip. Sebab, jika diminta evident dalam penilaian dari MenPAN RB, misalnya dalam rangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), banyak kekurangan dari segi evident.

“Oleh karena itu, pastikan setiap OPD itu punya ketersediaan arsip yang sesuai dengan kegiatannya masing-masing,” ujarnya. 

Selanjutnya, kata Aber, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi, kualitas pelayanan publik kepada masyarakat karena ke depan orientasi arsip itu bukan hanya mengurusi masalah-masalah berkas, tetapi harus bagaimana arsip ini bisa dirasakan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat.

“Maka, kita harus menyentuh sampai kepada arsip keluarga, arsip pribadi ini untuk melayani, termasuk kita ke depan harus bisa melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentang informasi masa lalu, ini yang sedang kita rintis sekarang,” paparnya.

Aber kembali mencontohkan, di masa mendatang anak cucu mungkin tidak tahu jika Kota Cilegon berasal dari pemekaran Kabupaten Serang atau Kota Serang pemisahan dari Kabupaten Serang.

“Dengan demikian, jika tidak ada arsip itu, nanti anak cucu kita tahunya dari mana, maka arsip pemisahan daerah ini penting sekali dipertahankan dan perlu ada,” ungkapnya.

Kemudian, sambung Aber, selain autentik dan terpercaya, dalam penyediaan kearsipan harus utuh serta menjaga kelengkapannya.

“Artinya, dari mulai A sampai dengan Z-nya itu harus ada, dari mulai perjanjian pemekaran Kota Cilegon dari Kabupaten Serang itu harusnya tersedia,” katanya. 

Contoh lainnya, tambah Aber, Satu Dasawarsa Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, apakah adanya dokumen-dokumen, baik saat pidato Bupati Serang pada forum-forum resmi seperti rapat Paripurna DPRD atau misalnya sambutan di daerah-daerah yang sedang berkunjung ke masyarakat.

Maka, arsip tersebut seharusnya tersedia sehingga nanti dibukukan agar generasi mendatang bisa membaca sejarah Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, seperti ini arahnya atau Bupati sebelumnya seperti ini. 

“Ini yang sedang kita rintis bagaimana ke depan kita punya hal ini atau risalah persidangan DPRD selama lima tahun kemarin, selama 10 tahun kemarin, atau lima tahun ke depan, itu harusnya ada, sehingga ada dokumen yang bisa dipelajari oleh anak cucu kita,” tuturnya.

Untuk diketahui, peserta yang mengikuti Sosialisasi Digitalisasi, Autentikasi Arsip Statis, dan Arsip Hasil Alih Media Tahun 2024 berasal dari perwakilan 29 OPD, Kecamatan masing-masing dua orang.

Sedangkan sebagai narsumber DPKD menghadirkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.

“Mudah-mudahan para narasumber bisa memberikan arahan-arahan kepada peserta untuk bagaimana meningkatkan tata kelola kearsipan dengan baik,” kata Aber. (*/red)

Wamendag Dyah Roro Dukung Desainer Lokal Go Internasional

By On November 05, 2024

Wamendag, Dyah Roro Esti (tengah) tampil anggun mengenakan busana rancangan Riris Ghofir, desainer asal Gresik, Jawa Timur (Jatim), saat ajang Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) 2024 di Jakarta, Jumat, 01 November 2024. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Dyah Roro Esti mendukung desainer lokal untuk go internasional melalui karya-karya yang berkualitas.

Menurutnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara konsisten melakukan promosi ke luar negeri untuk mendorong perluasan akses pasar modest fesyen Indonesia melalui perwakilan perdagangan di seluruh dunia.

“Diharapkan ke depannya ada sinergisitas lintas kementerian untuk mendongkrak karya desainer lokal hingga mampu menembus pasar internasional,” kata Roro Esti saat menghadiri ajang Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) 2024, di Jakarta, Jumat, 01 November 2024.

Agar terus mendorong industri kreatif tersebut, kata Wamendag Roro Esti, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas menjadi faktor kunci dalam mendukung peningkatan kompetensi di sektor tersebut.

Roro Esti juga menyampaikan, ajang IN2MF 2024 tidak hanya menjadi panggung bagi para desainer untuk menampilkan karyanya, tetapi juga menjadi momentum penting untuk bersama-sama memajukan industri modest fesyen Indonesia.

“Pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan juga terus berupaya dan berkolaborasi dalam pengembangan modest fashion, salah satunya melalui platform Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) yang telah dilaksanakan bulan Oktober lalu, bersamaan dengan Trade Expo Indonesia (TEI),” ujarnya.

Pada ajang IN2MF, yang diselenggarakan Bank Indonesia dan Kementerian UMKM tersebut, Wamendag Roro Esti tampil anggun mengenakan busana rancangan Riris Ghofir, desainer asal Gresik, Jawa Timur (Jatim).

Busana yang dikenakan Roro Esti dibuat dengan motif tenun bordir, yang menggabungkan antara unsur tradisional Indonesia dan Timur Tengah. Kegiatan tersebut diikuti ratusan desainer tanah air maupun mancanegara. (*/red)

Perkuat Industri Kreatif, Airin - Ade Hadirkan Program Kreasi dan Community Center

By On November 05, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Airin Rachmi Diany - Ade Sumardi memastikan akan mendorong dan memperkuat kemajuan industri kreatif dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Pasangan Nomor Urut 1 ini telah menyiapkan berbagai program, salah satunya Kreativitas Berkolaborasi (Kreasi) dan Community Center. 

Program ini akan mendorong hilirisasi industri besar dan kecil berbasis lokal. Hal tersebut disampaikan Airin saat bersilaturahmi dengan masyarakat di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Senin, 04 November 2024.

“Kita harus mendorong program inkubasi bisnis dan mengintegrasikan industri besar dan sedang dengan industry mikro dan kecil. Kita kembangkan produk lokal, skema pembiayaan, bantuan modal, hingga pemasaran,” kata Airin. 

Melalui program Kreasi, kata Airin, pemerintah daerah akan memberikan ruang bagi ekonomi kreatif untuk melakukan eksistensi bisnis.

“Industri kreatif adalah industri yang mengandalkan keterampilan, talenta dan kreativitas yang berpontensi dalam meningkatkan kesejahteraan. Jika kita perkuat, ekonomi akan bergeliat dari bawah,” ujar Airin. 

Pusat inkubasi industri kreatif, kata Airin, harus hadir di semua kabupaten/kota. Termasuk menghadirkan Communty Center, ruang untuk masyarakat dalam rangka mengaktualisasi diri, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. 

“Program Kreasi sejalan dengan program Muda Berdaya, memberikan supporting system bagi generasi muda dalam menginisiasi dan mengembangkan usaha. Kita juga bisa mendorong startup dan UMKM di Banten,” ujar Airin. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten 2020, kontribusi industri kreatif terhadap PDRB mencapai 5,8 persen pada 2014 dan meningkat 10 persen pada 2019. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja, bahkan berpengaruh pada kontribusi ekspor industri kreatif secara nasional.

Sedangkan berdasarkan Data Opus Creative Economy Outlook 2020, Banten menjadi salah satu pengekspor ekonomi kreatif ke Amerika Serikat, Eropa, dan Asia dengan nilai ekspor ekonomi kreatif mencapai US$ 3,04 miliar atau 15,66 persen dari total nilai ekspor secara nasional sebesar US$ 19,4 miliar.

“Potensi ekonomi kreatif, yang di dalamnya juga terdapat produk-produk UMKM, akan menjadi ruang yang semakin maju dengan kolaborasi pemerintah daerah, dan stakeholder,” ujarnya.

Menurut Airin, Presiden Prabowo Subianto pada Kabinet Merah Putih telah mengubah nomenklatur dan membertian Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.

“Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten juga harus mendorong lembaga khusus yang menaungi dan mendukung keberadaan ekonomi kreatif,” pungkasnya. (*/red)

Silaturahmi ke Kediaman Habib Yahya Alhabsy Cikande, Cabup Andika Disuguhi Nasi Kebuli

By On November 05, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Calon Bupati (Cabup) Serang, Andika Hazrumy bersilaturahmi ke kediaman Habib Yahya Alhabsy di Komplek Cikande Permai, Kabupaten Serang, Minggu siang, 03 November 2024.

Andika bersama rombongan dijamu makan siang oleh Habib Yahya dengan menu khas Timur Tengah, Nasi Kebuli.

Didampingi tokoh masyarakat setempat yang juga Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Serang, Joko Santoso, Andika tampak menikmati jamuan makan siang tersebut. Sesekali tampak Andika dan Joko terlibat obrolan santai dengan sang habib dalam acara makan bersama itu.

“Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan Habib Yahya Alhabsy, ulama yang kebetulan bermukim di Cikande ini,” kata Andika kepada wartawan usai pertemuan.

Menurut Andika, tidak ada agenda pembicaraan khusus dengan habib pada acara pertemuan tersebut. Andika menyebut dirinya hanya sengaja datang memenuhi undanhan Sang Habib untuk makan siang.

“Kebetulan di kediaman Habib sedang ada acara Maulid Nabi (Maulid Nabi Muhammad SAW),” ujarnya.

Meski begitu, kata Andika, dalam konteks bertemu ulama, dirinya yang sedang dalam posisi sedang memiliki hajat (niatan) maju sebagai Calon Bupati Serang di Pilkada 2024, tak urung juga sempat meminta doa dan restu dari sang habib.

“Alhamdulillah Habib Yahya Alhabsy mendoakan hajat kita bersama ini,” kata Andika.

Pantauan di lapangan, Andika pada hari yang sama memang tengah memiliki agenda kampanye terbatas di sejumlah titik pertemuan dengan warga di Kecamatan Cikande.

Diketahui, Andika pada hari itu mengunjungi enam titik pertemuan kampanye pencalonan dirinya bersama Calon Wakil Bupati Serang, Nanang Supriatna. Keenam titik itu sebagian besar terletak di Desa Cikande Permai.

Dalam kampanyenya di titik-titik pertemuan itu Andika mensosialisasikan nomor urut dia dan pasangannya di Pilkada Kabupaten Serang 2024, yaitu nomor urut 1.

Selain itu, Andika juga mensosialisasikan visi-misi pencalonannya bersama Nanang, yaitu keberlanjutan pembangunan dari yang telah dilakukan Bupati Serang saat ini, Ratu Tatu Chasanah.

Andika menyebut dia dan pasangannya akan menuntaskan keberhasilan sejumlah program pembangunan di Kabupaten Serang di bawah kepemimpinan Bupati Tatu, kelak jika terpilih memimpin Kabupaten Serang.

Di antaranya Andika menyebut, akan menuntaskan pembangunan jalan poros desa yang tersisa, melanjutkan program pendidikan dasar gratis, yaitu di SD dan SMP Negeri serta meningkatkan pelayanan kesehatan dengan meningkatkan status sejumlah Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap.

“Persoalan yang juga saya dan Pak Nanang akan benahi ke depan adalah persoalan ketenagakerjaan di mana 50 persen kuota lowongan kerja di industri akan diprioritaskan bagi warga ber-KTP Kabupaten Serang,” tuturnya di hadapan warga dalam kampanyenya itu.

Untuk diketahui, pasangan Andika - Nanang telah secara resmi terdaftar sebagai pasangan calon pada Pilkada Kabupaten Serang 2024 dengan nomor urut 1.

Keduanya diusung oleh enam Partai Politik (Parpol), yaitu Golkar, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, PPP dan PKN.

Keduanya juga mendapat tambahan dukungan dari empat parpol, yaitu Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Hanura dan Partai Ummat.

Andika adalah politisi Golkar yang merupakan mantan Wakil Gubernur (Wagub) Banten. Sementara Nanang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang yang mengundurkan diri untuk dapat mendampingi Andika di Pilkada Kabupaten Serang 2024 ini. 

Pasangan ini mengusung visi keberlanjutan pembangunan dari yang sudah dilakukan Bupati Tatu saat ini yang adalah Ketua DPD Golkar Banten. (*/red)

PKP Resmi Berikan Dukungan ke Andika – Nanang di Pilkada Kabupaten Serang 2024

By On November 05, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) secara resmi memberikan dukungan kepada pasangan Andika Hazrumy - Nanang Supriatna di Pilkada Kabupaten Serang 2024. 

Hal itu ditandai dengan penyerahan surat rekomendasi dan dukungan PKP yang ditandatangani Ketua Umum DPN PKP, Mayjen TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien kepada Andika di kediaman Andika di Kota Serang, Sabtu, 2 November 2024. 

“Alhamdulillah tadi kami telah menyampaikan surat rekomendasi dan dukungan dari DPN PKP di Pilkada Kabupaten Serang kepada pasangan Andika - Nanang,” kata Ketua DPP PKP Banten, Sarbini Alkabin usai pertemuan.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Ketua DPK PKP Kabupaten Serang Maryam, Sekretaris DPP PKP Banten Agus Efensi dan Sekretaris DPK Kabupaten Serang Suarsa.

Sarbini mengatakan, secara informal PKP Kabupaten Serang khususnya sudah bergerak mensosialisasikan pencalonan Andika - Nanang sejak jauh waktu sebelum akhirnya dukungan resmi ini diserahkan. 

“Pak Andika dan jajaran partai koalisi juga sudah tahu kami berada di dalam barisan sejak lama, tapi karena persoalan waktu saja kami baru bisa sampaikan surat dukungan sekarang,” ujarnya saat ditanya mengenai baru diserahkannya surat dukungan PKP itu.

Dengan telah diserahkan secara resmi surat dukungan PKP saat ini, kata dia, secara resmi PKP berada di jajaran partai koalisi pasangan Andika - Nanang.

“Kalau secara resmi sebagai partai pengusung yang tercatat di KPU (KPU Kabupaten Serang) kan memang tidak bisa karena PKP di Pemilu 2024 tidak tercatat (lolos) sebagai peserta pemilu,” katanya.

Lebib jauh Sarbini menjelaskan, dalam suratnya DPN PKP mengamanatkan agar DPP PKP Banten, DPK PKP Kabupaten Serang hingga DPC se-Kabupaten Serang melakukan upaya-upaya pemenangan Andika - Nanang di Pilkada Kabupaten Serang 2024.

“Seperti tadi diungkapkan sebetulnya kami jauh sebelum ini juga sudah turun bergerak mensosialisasikan pasangan Andika - Nanang,” katanya.

Terpisah, Andika mengaku sangat bahagia dengan diterimanya dukungan secara resmi dari PKP tersebut.

Menurut Andika, dukungan dari PKP dapat memberikan semangat dan kekuatan bagi upaya pemenangan yang saat ini dilakukan seluruh tim pemenangan dan juga partai koalisi.

“Terima kasih tentunya atas kepercayaan teman-teman PKP dengan penyerahan dukungan secara resmi hari ini,” kata Andika.

Lebih jauh Andika mengaku komunikasi dengan PKP memang sudah dilakukan pihaknya jauh sebelum ini melalui pengurus Partai Golkar Provinsi Banten dan Golkar Kabupaten Serang.

“Tapi ya karena persoalan waktu saja teman-teman PKP baru bisa menyerahkan dukungan secara resmi sekarang,” katanya membenarkan pernyataan Sarbini soal baru diserahkannya dukungan secara resmi PKP itu.

Untuk diketahui, pasangan Andika - Nanang telah secara resmi terdaftar sebagai Pasangan Calon (Paslon) pada Pilkada Kabupaten Serang 2024 dengan Nomor Urut 1.

Keduanya diusung oleh enam Partai Politik (Parpol), yaitu Golkar, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, PPP dan PKN.

Keduanya juga mendapat tambahan dukungan dari empat parpol, yaitu Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Hanura dan Partai Ummat.

Andika adalah Politisi Golkar yang merupakan mantan Wakil Gubernur (Wagub) Banten. Sementara Nanang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang yang mengundurkan diri untuk dapat mendampingi Andika di Pilkada Kabupaten Serang 2024 ini. 

Pasangan ini mengusung visi keberlanjutan pembangunan dari yang sudah dilakukan Bupati Tatu saat ini yang juga Ketua DPD Golkar Banten. (*/red)

SOLMET Banten Dukung Pilkada 2024 Aman, Tertib dan Damai

By On November 03, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Perkumpulan Persaudaraan Solidaritas Merah Putih (SOLMET) Provinsi Banten mengelar deklarasi mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan mendukung Program Pemerintah serta menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Polda Banten, Sabtu, 02 November 2024.

Kegiatan deklarasi tersebut berlangsung di Kantor Sekertariat DPW SOLMET Provinsi Banten, Perum Banjar Asri, Kelurahan Banjar, Asri Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

Hadir dalam kegiatan itu, pengurus DPW dan DPD Solidaritas Merah Putih (SOLMET) sebanyak 40 orang. Turut hadir selaku penanggung jawab Kamaludin, Ketua DPW SOLMET Banten sekaligus Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP SOLMET.

Kamaludin mengatakan, seluruh DPW dan DPD SOLMET siap mendukung Pilkada Serentak tahun 2024, dan menolak berita hoax, menolak politik indentitas dan menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Polda Banten.

“Kami seluruh anggota SOLMET, baik di Kabupaten Kota dan Provinsi Banten, siap untuk mendukung jalanya Pilkada 2024 dengan damai, menolak berita hoax, politik identitas dan menjaga keamanan di wilayah hukum Polda Banten,” ujar Kamaludin kepada awak media.

Setelah dilaksanakan deklarasi, DPW SOLMET Provinsi Banten membagikan Sembako sebanyak kurang lebih 500 paket, dan setiap DPD sebanyak 50 sampai 100 paket masing-masing eilayah Kota dan Kabupaten, dan secara simbolis diterima oleh pengurus DPD, kemudian didistribusikan ke masyarakat yang kurang mampu.

Kamaludin menjelaskan, kegiatan ini dilaksankan dalam rangka menghimbau agar para konstentan Calon Gubenur dan Wakil Gubenur dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, kiranya bersama-sama membangun cipta kondisi di wilayah hukum Polda Banten yang aman, tertib dan damai. 

“Pernyataan sikap ini kami suarakan agar Banten yang sama-sama kita cintai tetap dalam situasi dan kondisi yang terkendali, dalam alam demokrasi. Perbedaan itu adalah hal yang wajar, jangan sampai perbedaan ini menjadi perpecahan dia ntara kita,” harapnya. 

Kegiatan deklarasi tersebut sebagai rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat, yakni kegiatan Rembuk Nasional Solidaritas Merah Putih (SOLMET) se-Indonesia oleh Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (SOLMET) dan Ketua DPW SOLMET Banten, berharap kader SOLMET se-Provinsi Banten dalam satu garis komando untuk mensukseskan Pilkada Serentak 2024 yang aman, tertib, dan damai.

“Tadi dibacakan pernyataan sikap oleh Ketua DPW SOLMET Banten dan didampingi oleh Ketua DPD SOLMET Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang,” tutupnya. (*/red)

Tersangka Kasus Judi Online Komdigi Bertambah Jadi 14 Orang

By On November 02, 2024

Polda Metro Jaya saat menggeledah kantor Kementerian Komdigi usai menetapkan pegawai Komdigi terlibat dalam kasus judi online. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai hingga Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus tersebut. 

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan, jumlah sebelumnya ada 11 orang, kini setelah ada penambahan totalnya menjadi, 14 orang.

“Update hari ini kita sudah melakukan penangkapan 14 orang tersangka,” kata Wira kepada wartawan, Sabtu, 02 November 2024.

Meski begitu, Wira tidak merinci detail identitas para tersangka tersebut. Namun dia mengatakan, kalau 14 tersangka tersebut terdiri dari 11 pegawai Komdigi dan tiga warga sipil.

“Jadi total 11 petugas Komdigi dan tiga sipil,” katanya.

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya mengungkap hasil penggeledahan Kantor Kementerian Komdigi. Selama berlangsung kurang lebih satu jam lamanya, Polisi menyita beberapa komputer jinjing milik tersangka yang diketahui merupakan pegawai dan Staf Ahli Komdigi.

“Penyitaan beberapa laptop pribadi dari para tersangka, termasuk pendalaman proses bagaimana tersangka memfilter seluruh web pada hari tersebut. Kemudian diverifikasi, kemudian diblokir,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat, 01 November 2024. (*/red)

KPAI Apresiasi Polri Ungkap Keterlibatan Oknum Pegawai Kemkomdigi dalam Kasus Judi Online

By On November 02, 2024

Anggota KPAI Subklaster Anak Korban Pornografi dan Cybercrime, Kawiyan. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Keberhasilan Polri dalam mengungkap keterlibatan sejumlah oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam kasus judi online di Bekasi, Jawa Barat (Jabar), mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

“KPAI mengapresiasi keberhasilan Polri tersebut dan berharap agar oknum-oknum lain yang melakukan hal serupa dapat dibongkar juga,” ujar Anggota KPAI Subklaster Anak Korban Pornografi dan Cybercrime, Kawiyan kepada wartawan, di Jakarta, Jumat, 01 November 2024.

Menurut Kawiyan, tindakan oknum pegawai Komdigi ini telah menghambat upaya pemerintah dalam memberantas praktik judi online. 

KPAI meminta agar Polri terus mengejar para pelaku lainnya guna melindungi masyarakat, terutama anak-anak, dari dampak buruk perjudian online.

“Saya yakin masih banyak oknum lain yang memiliki keahlian di bidang teknologi digital dan terlibat atau membekingi kegiatan judi online, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Saya berharap, Kepolisian tidak berhenti di sini, dan terus mencari, serta menangkap pelaku-pelaku lainnya, untuk melindungi masyarakat dan anak-anak,” tuturnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 11 tersangka kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdigi di Kota Bekasi, Jawa Barat. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan dan pemblokiran situs web judi online. 

Namun, mereka justru menyalahgunakan wewenang ini demi keuntungan pribadi. (*/red)

Kasus Korupsi APD Covid-19, KPK Tahan Dirut PT Permana Putra Mandiri Ahmad Taufik

By On November 02, 2024

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat, 01 November 2024. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri, Ahmad Taufik (AT), pada Jumat, 01 November 2024.

Ahmad Taufik jasi salah satu tersangka kasus korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan sumber dana dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2020.

“KPK akan melakukan penahanan terhadap tersangka AT untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 1-20 November 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK Gd. ACLC atau C1,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron kepada wartawan, di Gedung Merah Putih, Jakarta.

Ghufron mengatakan, Ahmad Taufik menyusul dua tersangka lainnya, yaitu mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Budi Sylvana (BS), dan Satrio Wibowo (SW) selaku Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia.

Ketiganya ditetapkan tersangka oleh KPK karena membuat kerugian negara sebesar Rp 319 miliar.

“Atas pengadaan tersebut, Audit BPKP menyatakan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 319 miliar (Rp 319.691.374.183,06),” ujarnya.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga terjadi pelanggaran prosedur pembelian APD Covid-19, di antaranya pendistribusian APD oleh TNI atas perintah Kepala BNPB pada saat itu, dengan mengambil APD dari PT PPM di Kawasan Berikat, dan langsung mengirimkan ke 10 Provinsi dengan tidak dilengkapi dokumentasi, bukti pendukung, dan surat pemesanan.

Kemudian negosiasi ulang harga APD oleh KPA BNPB Harmensyah dengan Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia, Satrio Wibowo (SW), agar diturunkan dari harga USD 60 menjadi USD 50.

Penawaran tersebut tidak mengacu pada harga APD (merk yang sama) yang dibeli oleh Kemenkes sebelumnya, yaitu sebesar Rp 370 ribu. Lalu, terjadi backdate untuk menunjuk Budi Sylvana sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan APD di Kemkes RI pada 28 Maret 2020. Sedangkan Surat Keputusan Penunjukan tersebut dibuat satu hari sebelumnya.

Kemudian terdapat Surat Pesanan APD dari Kemkes kepada PT Permana Putra Mandiri (PPM) sejumlah lima juta set dengan harga satuan USD 48,4, yang ditandatangani oleh BS (Budi Sylvana) selaku PPK, AT (Ahmad Taufik) selaku Dirut PT PPM, dan SW (Satrio Wibowo) selaku Dirut PT Energi Kita Indonesia.

Namun, surat tersebut tidak terdapat spesifikasi pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak secara terperinci.

Selain itu, Surat Pemesanan tersebut ditujukan kepada PT PPM, tetapi PT Energi Kita Indonesia (EKI) turut menandatangani surat tersebut.

Ahmad Taufik disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (*/red)

Pj Gubernur Al Muktabar Hadiri Groundbreaking Rumah Gratis Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

By On November 02, 2024


TANGERANG, Kabar7.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar menghadiri Groundbreaking Pembangunan Rumah Gratis Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Sumbangan Swasta/Filantropi.

Kegiatan ini dalam rangka Pencanangan Gerakan Nasional Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Jumat, 01 November 2024.

Groundbreaking dilakukan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Tampak hadir, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma, Pj Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono serta para tamu undangan yang lainnya.

“Baru saja tadi kita menyaksikan groundbreaking oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ini sebuah komitmen dari beliau dan akan memulai pembangunan itu dari Provinsi Banten,” kata Al Muktabar.

Di kawasan itu, lanjutnya, akan dibangun 250 rumah pada program dan bantuan untuk masyarakat.

“Tadi juga kita komunikasikan ada beberapa cluster dalam pembentukan ekosistem baru di sini. Namun yang menarik ini kawasan dekat dengan bandara, nanti bisa menjadi role model,” kata Al Muktabar.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri yang memulainya dari Provinsi Banten,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menyampaikan, lahan untuk pembangunan rumah gratis tersebut merupakan hibah atau sumbangan dari PT Bumi Samboro Sukses dengan luas 2,5 hekta.

Pembangunan rumah tersebut akan dibantu oleh PT Agung Sedayu Group dan PIK 2 Development melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Ia menjelaskan, akan dibangun sebanyak 250 unit rumah dengan tipe 36 dan luas 60 meter persegi serta akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas umum lainnya.

“Hari ini kita groundbreaking program rumah gratis untuk rakyat,” ujarnya.

Ara menuturkan, pembangunan rumah gratis itu merupakan upaya dalam mewujudkan gotong royong untuk penyediaan rumah bagi rakyat.

“Dari kita, untuk kita. Kita rakyat Indonesia. Ini waktunya kata dan tindakan sama, dengan gotong royong,” pungkasnya. (*/red)

Kasus Sindikat Judi Online WN China, Bareskrim Tangkap Tiga Tersangka Baru

By On November 02, 2024


JAKARTA, Kabar7.ID – Bareskrim Polri berhasil menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus sindikat judi online SLOT82-78 yang dikendalikan WN China.

“Kami telah melakukan penetapan tersangka, dan penangkapan terhadap pihak-pihak yang terlibat, yaitu tersangka berinisial HAJ, CAS dan E,” kata Wakabareskrim Polri yang juga Wakasatgas Pemberantasan Judi Online Polri, Irjen Asep Edi Suheri kepada wartawan saat jumpa pers di Mabes Polri, Sabtu, 02 November 2024.

Irjen Asep Edi Suheri menekankan komitmen Polri membongkar judi online sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Tepatnya, kata Irjen Asep, Asta Cita ke-7 yang dicanangkan Prabowo, yaitu memperkuat reformasi politik dan hukum hingga pemberantasan korupsi, perjudian, serta narkoba.

“Upaya ini kami lakukan sebagai bentuk komitmen kita, Polri, tentunya dalam rangka melaksanakan program kerja Asta Cita ke-7 yang dicanangkan Bapak Presiden RI Jenderal (Purn) H Prabowo Subianto, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi perjudian narkoba dan penyelundupan,” ujarnya.

Untuk itu, kata dia, Kapolri Jenderal Sigit menginstruksikan kepada Kabareskrim Polri untuk membentuk Satgas Penanggulangan Perjudian Online.

Menurutnya, instruksi itu sudah dilakukan ke jajaran Mabes hingga Polda guna menindaklanjuti segala hal yang berkaitan dengan praktik judi online.

“Untuk itu, Bapak Kapolri menginstruksikan, kepada Bapak Kabareskrim Polri untuk membentuk Satgas Penanggulangan Perjudian Online dari mulai tingkat mabes hingga tingkat Polda jajaran guna menindaklanjuti segala hal yang berkaitan dengan praktik perjudian online,” ujarnya.

Irjen Asep menjelaskan, masing-masing tersangka memiliki peran yang berbeda. HAJ memiliki peran sebagai pembuat perusahaan untuk deposit dan withdraw para pemain judi online.

“HAJ bertindak sebagai pembuat perusahaan yang digunakan untuk deposit dan withdraw pemain, yaitu PT AJT dan PT MLT. Tersangka HAJ ini juga menjadi koordinator dalam mencari dan menunjuk orang sebagai Direktur dan Komisaris dari perusahaan penyedia jasa keuangan lainnya, dalam hal ini untuk operasional situs SLOT82-78 ini,” jelasnya.

Sementara itu, tersangka CAS sebagai direktur PT OT dan E menjalani perannya sebagai Komisaris PT OT.

Menurut Asep, PT OT merupakan perusahaan jasa keuangan dibuat khusus untuk situs SLOT82-78 tersebut.

“Tersangka CAS, yaitu bertindak sebagai Direktur PT OT, dan tersangka E sebagai Komisaris PT OT yang mana PT OT merupakan perusahaan jasa keuangan yang dibuat khusus untuk situs SLOT8278,” sebutnya.

Selain itu, kata Asep, dalam proses pendalaman tersebut pihaknya menetapkan dua tersangka lainnya yang masih berstatus sebagai Daftar Dencarian Orang (DPO), yaitu IJ dan DX alias MA.

“Tersangka IJ sebagai Manajer PT QDT yang juga menjadi gerbang pembayaran dari transaksi judi online pada situs SLOT82-78, dan juga tersangka DX alias MA seorang warga negara China yang berperan sebagai koordinator dan pemberi perintah kepada tersangka HAJ untuk membuat perusahaan penyedia jasa keuangan untuk slot situs 8278 di Indonesia,” terangnya.

“Keduanya masih dalam proses pencarian. Saat ini kami masih berupaya untuk melakukan penangkapan terhadap kedua DPO tersebut. Keduanya masih dalam proses pencarian. Saat ini kami masih berupaya untuk melakukan penangkapan terhadap kedua DPO tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tujuh tersangka sindikat situs judi online SLOT82-78. Mereka memiliki peran masing-masing.

Berikut identitas tersangka dan perannya:

QF, WN China selaku Direktur penyedia jasa pembayaran. Berperan dalam mengatur dan memastikan kelancaran aliran dana dari hasil perjudian tersebut ke para pelaku maupun pengguna.

Dia juga bertanggung jawab membuat kesepakatan kerja sama dengan PJP lainnya.

RA, selaku Direktur Utama penyedia jasa pembayaran. Berperan memegang tanggung jawab penuh atas pengelolaan dan operasi serta segala aktivitas perusahaan.

IMM, selaku Komisaris serta legal penyedia jasa pembayaran. Berperan pengawasan dan penegakan kepatuhan hukum dalam semua transaksi dan kerja sama.

AF, selaku Chief Operating Officer serta manajemen bisnis penyedia jasa pembayaran. Berperan mengendalikan dashboard perusahaan yang berkaitan dengan PJP lainnya dan mengelola deposit.

FH, selaku finance atau manajemen keuangan penyedia jasa pembayaran. Berperan memegang kendali atas dashboard yang menghubungkan PJP dengan PJP lainnya, serta memfasilitasi transaksi keuangan di antara kedua perusahaan.

RAP, selaku operator aplikasi penyedia jasa pembayaran. Berperan memfasilitasi dan mengontrol transaksi keuangan ke PJP lainnya, memastikan semua proses berjalan dengan baik.

HG, selaku operator aplikasi penyedia jasa pembayaran, termasuk memfasilitasi dan mengontrol transaksi keuangan ke PJP lainnya, memastikan semua proses berjalan dengan baik.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 45 Ayat 3 juncto Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 82 dan/atau Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer dana dan/atau Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 303 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP tentang Tindak Pidana Perjudian dengan ancaman hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara. (*/red)

Bongkar Mafia Impor Gula, Tom Lembong Didorong Jadi “Justice Collaborator”

By On November 01, 2024

Tersangka Korupsi Impor Gula, Tom Lembong. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Thomas Trikasih Lembong (TTL) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015, diharapkan dapat membongkar dugaan mafia di balik importasi gula.

Hal itu dikatakan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 31 Oktober 2024.

Diketahui, Tom Lembong adalah Menteri Perdagangan (Mendag) pada periode 2015-2016. Saat itu, dia disebut memberikan izin impor gula kepada Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI berinisial CS yang juga merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula ini.

“Tom Lembong harus jadi justice collaborator (saksi pelaku),” kata Yudi.

Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama yakni sekitar sembilan tahun. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut.

Di sisi lain, Yudi menyebut, Tom Lembong sebagai orang yang mengeluarkan izin impor gula pasti mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut.

“Sehingga, ketika berani mengeluarkan kebijakan tersebut, tentu Tom Lembong tahu siapa saja yang terlibat dalam proses keluarnya ijin impor gula olehnya selaku Mendag,” ujarnya.

Oleh karena itu, Yudi mendorong agar Tom Lembong berani membongkar kemungkinan ada mafia di balik kebijakan importasi gula tersebut. Sehingga, kasus tersebut tidak terulang.

Apalagi, dari dibukanya keran impor gula terhadap sekitar delapan perusahaan itu membuat negara dirugikan sekitar Rp 400 miliar.

“Tom Lembong mau buka bukaan bukan sekedar hanya membuktikan dia tidak bersalah, tetapi juga mau membongkar siapa saja mafia impor terutama gula yang bermain selama ini sehingga menyeretnya menjadi tersangka,” kata Yudi.

Aktivis Anti Korupsi ini juga mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak hanya berpuas dengan penetapan Tom Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI berinisial CS sebagai tersangka.

Yudi menegaskan, kasus dugaan korupsi importasi gula ini harus tuntas sampai ke akarnya.

“Kejaksaan harus mengembangkan perkara impor gula ini, bukan sekedar puas dengan penetapan dua tersangka tetapi harus tuntas dengan diberantasnya mafia impor. Termasuk juga apakah kebijakan impor gula oleh menteri berikutnya sesuai prosedur atau tidak yang berpotensi pidana juga,” ujarnya.

Seperi diketahui, Kejagung menetapkan eks Mendag Tom Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berinisial CS sebagai tersangka.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait importasi gula pada 2015. Tom Lembong sebagai Mendag disebut memberikan izin impor gula kepada CS.

Padahal, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) antar Kementerian pada 12 Mei 2015, menyimpulkan bahwa Indonesia dalam kondisi surplus gula dan tidak membutuhkan impor.

Pemberian izin impor gula tersebut berawal dari penerbitan surat izin impor Gula Kristal Mentah (GKM) sebanyak 105 ribu ton pada 2015.

“Pada 2015, Tom Lembong sebagai Mendag memberikan izin Persetujuan Impor (PI) gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP untuk mengolah GKM menjadi Gula Kristal Putih (GKP),” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar dalam konferensi pers, pada Selasa malam, 29 Oktober 2024.

Menurut Qohar, berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004, hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berhak melakukan impor GKP.

“Berdasarkan Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Tersangka TTL, dilakukan oleh PT AP dan impor GKM tersebut tidak melalui rakor dengan instansi terkait,” ujar Qohar. 

“Padahal, dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga seharusnya diimpor adalah gula impor putih secara langsung dan yang boleh melakukan impor tersebut hanya BUMN,” imbunya.

Qohar juga menyebut, izin impor tersebut tidak melibatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk memastikan kebutuhan gula dalam negeri.

Dari dugaan korupsi ini, Qohar menyebut, negara mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 400 miliar.

Atas perbuatannya, Tom Lembong dan CS disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal mencapai seumur hidup.

Kemudian, keduanya juga sudah ditahan selama 20 hari ke depan oleh Kejagung. Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan CS ditempatkan di Rutan Salemba cabang Kejagung. (*/red)

Relawan MENANG Gelar Milenial Talk “Partisipasi Politik Generasi Muda”

By On November 01, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Relawan Milenial Andika Nanang (MENANG) menggelar kegiatan Milenial Talk, di Cafe  Rizbox, Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kamis, 31 Oktober 2024.

Sementara narasumber Milenial Talk yang mengusung tema “Partisipasi Politik Generasi Muda dalam Mewujudkan Daerah, untuk Serang Maju dan Banten Maju Bersama”, diisi langsung oleh Koordinator Umum Relawan Menang.

Koordinator Relawan Menang, Agung Setia Budi S.Pd.,M.Pd dalam paparannya menyampaikan tentang pentingnya generasi muda untuk sadar politik, serta membangun kesadaran politik generasi muda untuk tercapainya Serang Maju dan Banten Maju Bersama

“Pada 27 November 2024, akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yaitu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Sebagai generasi muda harus bisa mengambil peran dan ikut partisipasi dalam politik. Sehingga perlu adanya keselarasan untuk bersama-sama mewujudkan Serang Maju dan Banten Maju Bersama, dengan datang ke TPS dan memilih pasangan urut nomor 1,” ujar Agung.

“Relawan Menang memfokuskan suara milenial dan Gen Z. Oleh karena itu, kami akan terus berupaya untuk mensosialisasikan dan mengajak generasi muda untuk datang ke TPS dan memilih pasangan calon nomor urut 1, Andika - Nanang untuk Kabupaten Serang, dan Airin - Ade untuk Provinsi Banten,” lanjutnya.

“Insya Allah kita akan maksimalkan gerakan untuk kemenangan pasangan Andika-Nanang dan Airin-Ade,” tutupnya. (*/red)

Pegawai Komdigi Dikabarkan Ditangkap Bareskrim Gegara Kasus Judi Online

By On November 01, 2024

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Polri dikabarkan menangkap pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait kasus dugaan tindak pidana judi online. Polri mengatakan, penyidik masih memeriksa pegawai Komdigi tersebut.

“Terkait salah satu pegawai pada Kementerian Komdigi (Kominfo) masih dilakukan pemeriksaan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Kamis, 31 Oktober 2024.

Menurut Trunoyudo, kasus yang melibatkan pegawai Komdigi sudah masuk tahap penyidikan.

“Untuk pendalaman penyidikan,” ujarnya.

Trunoyudo mengatakan, pihaknya akan terus melakukan penelusuran sampai tuntas, mengingat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen memberantas kejahatan judi online.

“Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden RI Bapak Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri akan bekerjasama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online,” ucapnya.

Trunoyudo juga mengatakan, pihaknya akan segera menyampaikan hasil pendalaman keterangan pegawai Komdigi tersebut.

“Penyidik Polri masih bekerja sampai dengan saat ini. Oleh karena itu tunggu hasilnya dari penyidik Polri,” pungkasnya.

Terpisah, Menteri Komdigi Meutya Hafid dan Wamen Komdigi Angga Raka Prabowo belum memberikan respons terkait hal tersebut. (*/red)

Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Serang Turun Tajam

By On November 01, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB) di Kabupaten Serang menurun tajam selama tiga tahun terakhir. Penurunan yang cukup tinggi itu pun di bawah tingkat nasional.

“Capaian penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Serang lumayan cukup tinggi di bawah tingkat nasional, dan itu kan atas kerja atau peran mereka para kader posyandu,” kata Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah kepada wartawan.

Hal itu disampaikan Tatu usai menghadiri Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dalam Rangka Penurunan Angka Kematian (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui Integritas Pelayanan Kesehatan Primer di Lapangan Tenis Indoor Setda Kabupaten Serang, Kamis, 31 Oktober 2024.

Berdasarkan data Dinkes, kata Tatu, pada Tahun 2022 angka kematian ibu sebanyak 54 ibu yang meninggal dunia pasca persalinan. Kemudian Tahun 2023 menurun menjadi 34 ibu, dan Tahun 2024 hingga Oktober ibu yang meninggal hanya 21 orang.

“Kalau untuk angka kematian bayi, Tahun 2023 sebanyak 200 bayi meninggal dan Tahun ini, hanya 106 bayi, ini penurunan yang sangat signifikan,” ucapnya.

Tatu mengatakan, kegiatan peningkatan kapasitas kader posyandu setiap tahun dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes), karena ada hal-hal atau pemahaman-pemahaman untuk para kader posyandu yang harus disampaikan.

“Jadi ketika ada kegiatan seperti ini disampaikan supaya mereka juga lebih semangat, tentunya ucapan terima kasih kita kepada mereka,” ucapnya.

Pada momen tersebut juga diberikan penghargaan bagi para kader posyandu yang berprestasi atau kader yang teladan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atas penilaian dinas kesehatan.

“Penghargaan supaya mereka lebih semangat lagi,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kabupaten Serang, Rahmat Fitriadi mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan fokus untuk prioritas strategis angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

Salah satu programnya, kata dia, memperkuat layanan integrasi pelayanan kesehatan primer.

“Jadi pelayanan kesehatan primer tersebut diharapkan bisa menurunkan lebih rendah lagi untuk angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini. Itu yang pertama sasarannya,” katanya.

Karenanya, lanjutnya, integrasi layanan primer atau ILP berbasis pada masyarakat yang ada di desa dan kecamatan, maka salah satu yang menjadi fokus itu juga adalah kader posyandu.

“Karena kader ini akan menjadi agen. Nanti agen di dalam menyampaikan informasi, melakukan edukasi, melakukan promosi, dan lain-lain sehingga tentunya perlu adanya peningkatan kapasitasnya,” tuturnya.

Turut hadir para pejabat Eselon II di Lingkungan Pemkab Serang, para Camat, para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Serang, Anggota DPRD Kabupaten Serang, Kepala Dinkes Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti, Ketua TP PKK Kabupaten Serang Habibah, dan sekitar 500 kader posyandu se-Kabupaten Serang. (*/red)

Pimpinan Baleg DPR RI Usul Pencalonan Pilkades Pakai Parpol

By On November 01, 2024


JAKARTA, Kabar7.ID – Kompetisi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Indonesia dinilai lebih sengit hingga tak jarang menimbulkan korban jiwa. Untuk itu, pencalonan Pilkades diusulkan agar memakai Partai Politik (Parpol).

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia dalam rapat Baleg, Kamis, 31 Oktober 2024.

“Pemilihan ini bukan hanya Pilpres, bukan anggota DPR doang dan Kepala Daerah, tapi Kepala Desa, yang itu lebih dinamis, atau kalau pakai istilah kemarin brutal, lebih brutal Pak,” kata Doli.

Doli menyebut, persaingan di Pilkades lebih tinggi tingkat kerentanannya dibanding dengan Pilpres dan Pilkada. Menurutnya, usulan itu mesti dipertimbangkan di tingkat lebih lanjut.

“Kalau bicara tentang korban jiwa pemilihan dan korban jiwa, lebih banyak korban jiwa pemilihan di desa dibandingkan dengan Pileg, Pilkada, dan seterusnya. Jadi makanya kalau menurut saya ini juga harus masuk dalam pengaturan yang lebih detail, kemarin kita bicara tentang penyelenggara Pemilu kalau serentak nggak ada kerjanya lima tahun” ucap Politikus Partai Golkar ini.

Ia mengatakan, Parpol juga harus berani menyasar ke tingkat desa. Ia menyebut saat ini seolah-olah ada anggapan jika Pilkades tak politis.

“Nah termasuk kita juga harus berani Pak, nah ini atau ini, Parpol termasuk nanti bicara tentang RUU Parpol, harus bisa juga masuk ke tingkat desa,” tuturnya.

“Sekarang kan Pilkades itu, seolah-olah tidak politik, tidak ada keterlibatan Parpol, padahal pencalonan mereka itu pakai partai, cuma bedanya partai nangka, partai pepaya, partai kambing, tapi pakai partai juga,” imbuhnya.

Ia menyebut, usulan ini ada peluang dibahas ketika UU Partai Politik mulai didiskusikan. Menurutnya, hal itu masih terus dipertimbangkan.

“Nah pertanyaannya kenapa nggak sekaligus aja partai, ngapain pakai partai kambing, partai ini, ya partai yang udah ada aja. Nah, tapi nggak tahu itu kapan, tapi kita harus mulai berani bicara soal, membangun sistem politik harus sampai basis yang paling bawah,” ujar Doli.

“Nah nanti itu substansi, kalau saya mungkin akan bicara itu pada saat UU Partai Politik dibahas. Nah, saya minta pandangan juga dari Bapak Ibu sekalian,” pungkasnya. (*/red)

Bupati Serang Beri Hadiah Juara Sayembara Desain Masjid Puspemkab

By On November 01, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah secara simbolis menyerahkan hadiah Juara Sayembara Desain Masjid Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang (Puspemkab) Serang yang dimenangkan oleh arsitek profesional asal Jakarta.

Selain akan dilibatkan dalam pembangunan Masjid kelak, juara pertama tersebut juga mendapat uang hadiah Rp130 juta dari Pemkab Serang dan Bank Jabar Banten (Bjb) KCK Banten.

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, sayembara desain Masjid Puspemkab Serang telah sampai pada fase final, di mana sudah ada tiga besar yang dinilai.

“Ketika penilaian tim juri ternyata ada dua peserta draw nilainya, jadi ada dua orang juara duanya, tidak ada juara ketiga,” ujarnya kepada wartawan usai pemberian hadiah lomba di Pendopo Bupati Serang, Rabu, 30 Oktober 2024.

Ia mengaku bersyukur sayembara itu diikuti 176 peserta. Hal itu sesuai keinginan Pemkab Serang, karena dengan banyak peserta maka akan banyak pilihan.

“Kemudian sayembara ini didampingi juri profesional di bidangnya. Insya Allah yang terbaik (yang didapat), karena kami ingin punya Masjid dari sisi desain yang bagus, fungsi tidak salah. Alhamdulillah tadi bagus, luar biasa, anak muda keren-keren kreativitasnya,” tuturnya.

Tatu mengatakan, untuk pembangunannya, pihaknya akan meminta pemenang lomba untuk dilibatkan. Karena tujuan bangunan tersebut, pembuat desainnya lah yang lebih tahu.

“Supaya detailnya tidak salah, akan lebih sempurna yang punya ide mendampingi ketika Masjid itu dibangun,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Juri Sayembara Desain Masjid Puspemkab Serang, Fauzan Noe'man mengatakan, sayembara tersebut untuk mencari ide bangunan baru yang bisa jadi inspirasi masyarakat Banten dan Indonesia.

“Intinya Banten sudah punya icon Masjid yang bukan main, Kabupaten Serang sekarang juga sudah. Mudah-mudahan ini jadi acuan baru bagaimana bentuk Masjid yang baik dan sesuai syariat, itu yang kami harapkan,” ujarnya.

Ia mengatakan, dalam desain masjid tersebut bentuknya masih memasukkan ornamen Kabupaten Serang atau pun unsur lokal. Dipastikan desain Masjid yang berhasil jadi juara itu original dibuat melalui hasil daya pikir arsitek profesional, bukan meniru buatan orang lain.

Terkait ada dua juara kedua, Fauzan mengatakan, karena kualitasnya sama, hanya yang juara pertama saja yang sangat menonjol. Sementara dua lainnya sulit dibandingkan karena punya karakter berlainan.

“Tapi tetap nomor satu yang paling baik,” ucapnya.

Ia mengatakan, dalam sayembara tersebut melibatkan tim juri dari unsur IAI Banten Ar Libradi Dwi Putranto, unsur akademisi Ar Tatyana Kusumo, unsur budayawan Ali Fadilah, perwakilan Pemkab Serang Febrianto.

“Kalau saya sendiri 30 tahun jadi Arsitek Masjid,” ujarnya.

Diketahui, juara pertama sayembara berasal dari Jakarta, juara kedua dari Semarang dan Banyuwangi. Hadir dalam kegiatan itu, Kepala DPUPR Kabupaten Serang, Yadi Priyadi Rochdian dan jajarannya. (*/red)

Menkomdigi Meutya Hafid Sebut Konektivitas Digital Harus Berkeadilan

By On November 01, 2024

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid melakukan kunjungan kerja perdana di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), usai dilantik sebagai Menkomdigi pada Kabinet Merah Putih.

“Sebetulnya kami baru satu minggu setelah dilantik, sudah datang ke Amarasi (kunjungan ke SMP Negeri 6 Amarasi). Karena memang saya sudah niatkan dari sebelum ke Magelang (kegiatan Retreat Kabinet Merah Putih) bahwa saya mau ke daerah yang memang di situ internet bisa membantu sekali terutama untuk pendidikan dan juga nantinya untuk kesehatan,” ungkapnya saat berdialog dengan guru dan siswa di Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, NTT, Rabu, 30 Oktober 2024.

Menurut Menteri Meutya, kunjungan kerja merupakan bagian dari arahan penting Presiden Prabowo Subianto untuk pemerataan pembangunan tanpa membedakan antara kota dan desa.

“Konektivitas yang berkeadilan itu salah satu yang jadi keinginan kita untuk dicapai bersama. Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa tidak boleh ada yang dibeda-bedakan, prinsip keadilan mengulang-ulang selalu dalam berbagai pidato Presiden,” jelasnya.

Menkomdigi menyatakan, salah satu wujud dari keadilan untuk konektivitas kehadiran pemerintah di daerah terdepan, tertinggal dan terpencil (3T).

“Karena wujud dari keadilan untuk konektivitas adalah daerah 3T yang memang belum sepenuhnya mungkin mendapat akses internet yang sebaik daerah lain. Artinya disini, syukur alhamdulillah, sudah ada sejak kurang lebih sebulan lalu. Namun demikian, tentu kita masih bisa perbaiki kecepatannya dan lain-lain,” tuturnya.

Menteri Meutya Hafid bersyukur lewat layanan akses internet Program BAKTI Aksi, pelajar di daerah 3T dapat mengikuti ujian menggunakan konektivitas digital.

Sebelumnya, pelajar di Amarasi harus menumpang di sekolah lain yang memutuhkan waktu cukup lama menjangkaunya karena infrastruktur jalan belum optimal.

“Jadi justru di daerah-daerah ini konektivitas digital menjadi sangat dibutuhkan,” tandasnya.

Kedatangan Menkomdigi di SMP Negeri 6 Amarasi disambut langsung kepala sekolah dan guru, pelajar hingga masyarakat setempat. (*/red)

Apresiasi Tatu, Tokmas Tunjungteja Jaro Hidir Ingin Keberlanjutan Bareng Andika - Nanang

By On November 01, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Tokoh Masyarakat (Tokmas) di Kecamatan Tunjungteja, Kabupaten Serang, Ahmad Hidir atau yang lebih dikenal dengan Jaro Hidir mengapresiasi kepemimpinan Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah selama dua periode kepemimpinannya.

Untuk itu, Anggota Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Serang itu mengaku menginginkan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Serang yang diusung Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang, Andika Hazrumy - Nanang Supriatna.

“Keberlanjutan pembangunan itu jelas bersama Pak Andika dan Pak Nanang,” kata Khaidir saat kampanye terbatas Andika – Nanang di Kecamatan Tunjungteja, Kamis, 31 Oktober 2024.

Andika hadir pada acara tersebut didampingi Ketua DPD Golkar Kabupaten Serang, Fahmi Hakim.

Menurut Khaidir, Bupati Tatu selama dua periode kepemimpinannya telah berhasil meletakkan dasar-dasar pembangunan di Kabupaten Serang.

Dia merujuk di antaranya telah dibetonnya semua jalan Kabupaten termasuk di Tunjungteja.

Menurutnya, infrastruktur jalan adalah infrastruktur dasar yang wajib keberadaannya jika berbicara pembangunan daerah.

“Buat orang kota mungkin jalan bagus itu gak kerasa, tapi bagi kita yang di kampung jalan bagus itu betul-betul sesuatu yang sangat berdampak positif kepada kehidupan warga,” katanya.

Dengan jalan yang bagus, lanjutnya, warga di pelosok daerah tidak punya kesulitan lagi dalam mengakses semua pelayanan dasar mulai dari pendidikan, kesehatan hingga berdampak terhadap kesejahteraan.

“Dengan jalan bagus, hasil tani jadi mudah dibawa ke kota, tak ada hambatan, biaya angkut menjadi rasional dan seterusnya,” kata Khaidir.

Keberadaan infrastruktur jalan yang baik, kata dia, juga berdampak positif terhadap perkembangan daerah, di mana hal itu akan mendorong investasi.

“Di mana-mana orang kalau mau invest mau usaha kan nanya lokasinya jalannya bagus enggak? Kan begitu?,” ujarnya.

Dengan dasar-dasar pembangunan yang sudah baik itu, kata dia, maka pilihan warga Kabupaten Serang ke depan hanya satu, yaitu keberlanjutan pembangunan.

“Jangan sampai mundur lagi (pembangunannya). Jangan sampai (pemimpin baru) harus belajar dulu. Kita ibaratnya ke depan hanya tinggal nge-gas,” katanya.

Dilanjutkan dia, Andika dan Nanang adalah sosok yang pas untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Serang. Keduanya kata dia adalah sosok-sosok yang berpengalaman di pemerintahan yang visi-misi pembangunannya seiring-sejalan dengan Bupati Tatu.

“Kalau (pasangan calon) yang lain harus belajar dulu. Belum lagi platform politik dan visi-misinya juga pasti beda,” katanya.

Untuk diketahui, Andika – Nanang telah secara resmi terdaftar sebagai Pasangan Calon pada Pilkada Kabupaten Serang 2024 dengan Nomor Urut 1.

Keduanya diusung oleh enam partai politik (Parpol), yaitu Golkar, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, PPP dan PKN.

Keduanya juga mendapat tambahan dukungan dari empat Parpol, yaitu Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Hanura dan Partai Ummat.

Andika adalah politisi Golkar yang merupakan mantan Wakil Gubernur (Wagub) Banten. Sementara Nanang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang yang mengundurkan diri untuk dapat mendampingi Andika di Pilkada Kabupaten Serang 2024. 

Pasangan ini mengusung visi keberlanjutan pembangunan dari yang sudah dilakukan Bupati Tatu saat ini yang adalah Ketua DPD Golkar Banten. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *