Kabar Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Pj Sekda Virgojanti: Wirausahawan Muda Bagian dari Solusi dan Menginspirasi

By On Oktober 28, 2023


SERANG, Kabar7.ID – Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Banten, Virgojanti mengatakan, wirausahawan muda mampu menjadi inspirasi generasi muda lainnya. Menjadi bagian solusi atas permasalahan sosial di masyarakat.

Hal itu dikatakan Virgojanti pada Pembukaan Seleksi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Banten Tahun 2023 di Hotel Ledian, Kota Serang, Jumat, 27 Oktober 2023.

Menurut Virgojanti, para wirausahawan muda mampu memainkan peran penting dalam memecahkan masalah yang lebih besar seperti perubahan iklim, kesehatan, dan ketidaksetaraan. Termasuk membantu menghidupkan kembali kota-kota dan pedesaan dengan menciptakan bisnis baru.

“Keberhasilan wirausaha muda dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi generasi muda lainnya. Mereka membuktikan bahwa dengan tekad dan kerja keras, impian dapat diwujudkan,” kata Virgojanti.

Dalam era globalisasi ini, lanjut Virgojanti, kewirausahaan muda memainkan peran penting dalam menjaga daya saing suatu negara di tingkat internasional. Mereka dapat membantu memperluas pasar ekspor dan berpartisipasi dalam perekonomian global.

“Kewirausahaan muda memiliki potensi untuk membawa perubahan positif yang signifikan dalam masyarakat dan ekonomi, oleh karena itu, dukungan dan pembinaan bagi wirausaha muda sangatlah penting,” ujarnya.

Virgojanti menilai, Provinsi Banten sebagai wilayah yang kaya akan potensi dan keberagaman. Memiliki sejumlah peluang besar bagi para wirausaha muda untuk berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan wilayah.

Dalam seleksi ini, kita mencari individu-individu yang memiliki visi, dedikasi, dan kreativitas untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat kita melalui usaha-usaha mereka.

“Para wirausaha muda adalah para pemimpin masa depan, pencipta lapangan kerja, dan agen perubahan. Kami sangat menghargai keberanian dan semangat dalam mengikuti seleksi ini,” ucapnya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  (Dispora) Provinsi Banten, Ahmad Syaukani menambahkan, antusiasme anak-anak muda untuk mengikuti kegiatan ini begitu tinggi, salah satunya terlihat dari banyaknya pendaftar yang masuk.

“Ada sekitar 150 peserta yang mendaftar baik secara online maupun offline," katanya.

Dari jumlah itu, kemudian dilakukan verifikasi administrasi dan keberadaan usahanya, sehingga tersaring menjadi 50 peserta. Termasuk juga batas usia yang hanya bisa diikuti oleh 16-30 tahun.

“Sebanyak 50 peserta ini akan persentase jenis dan keunggulan produknya, peminatan masyarakat sampai teknik penasaran. Nanti kita saring menjadi 30 peserta. Kemudian kita saring lagi menjadi 3 pemenang. Bagi 3 peserta pemenang akan diikutkan di tingkat nasional,” katanya.

Syaukani berharap dengan kegiatan ini para generasi muda di Provinsi Banten bisa lebih produktif dan mandiri. Mampu menciptakan lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan.

“Mereka bisa berdikari sejak usia muda,” pungkasnya. (*/red)

PMI Banten dapat Akreditasi Utama, Raih Nilai Tertinggi Nasional

By On Oktober 28, 2023


SERANG, Kabar7.ID – Palang Merah Indonesia (PMI) Banten selesai menjalani proses akreditasi dan mendapat nilai yang membanggakan.

Organisasi yang dipimpin oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah ini mendapatkan predikat Utama dengan nilai 98,14 poin.

Predikat utama dengan nilai 98,14 poin ini menempatkan pada akreditasi terbaik dibandingkan PMI provinsi lain se-Indonesia.

“Alhamdulillah, target awal kami bagaimana PMI Banten meraih akreditasi utama, dan ternyata nilainya cukup membanggakan,” kata Ketua PMI Banten, Ratu Tatu Chasanah melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 27 Oktober 2023.

Untuk diketahui, akreditasi dilaksanakan oleh dua asesor yang ditunjuk oleh PMI pusat. Para asesor ini melaksanakan proses akreditasi selama tiga hari, sejak Selasa (24/10/2023) hingga Kamis (26/10/2023).

Dalam proses akreditasi dilakukan pengumpulan berbagai adminstrasi organisasi. Kemudian dilakukan pula wawancara mendalam terhadap para pengurus, jajaran markas, dan para relawan.

Menurut Tatu, akreditasi dilakukan tidak hanya untuk menilai kapasitas organisasi, tetapi juga melihat kekuatan dan kelemahan organisasi.

“Untuk mencapai akreditasi utama tentu tidak mudah. Namun sejak awal kami terus melakukan penguatan markas, keaktifan pengurus, kesesuaian rencana strategis, pelaksanaan program, hingga evaluasi organisasi,” ujarnya.

Tatu menyampaikan terima kasih kepada jajaran markas, pengurus, dan relawan yang telah konsisten melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

“Selain akreditasi PMI Banten, kami juga memfasilitasi akreditasi terhadap PMI kabupaten/kota dan unit donor darah atau UDD. Untuk akreditasi UDD, dalam proses asesmen,” ujarnya.

Ketua Bidang Organisasi PMI Banten, Amrin Nur menambahkan, proses akreditasi terhadap delapan PMI kabupaten/kota telah tuntas dilaksanakan.

Hasilnya, PMI Kota Tangerang meraih kategori Utama, PMI Kabupaten Tangerang Madya, Tangerang Selatan Madya, Kabupaten Serang Madya, Kota Serang Madya, Kota Cilegon Madya, Kabupaten Lebak Pratama, dan Kabupaten Pandeglang Pratama.

“Semua proses akreditasi difasilitasi oleh PMI Banten,” ujarnya.

Menurut Amrin, berdasarkan arahan Ketua PMI Banten Ratu Tatu Chasanah, penguatan kapasitas organisasi merupakan hal utama yang harus dilaksanakan.

“Melalui proses akreditasi, kami akan tahu kekuatan dan kelemahan organisasi, tidak hanya tingkat provinsi, hingga kabupaten/kota. Hasil akreditasi ini akan menjadi landasan program-program PMI se-Banten ke depan,” ujarnya. (*/red)

Publik Minta Presiden Jokowi Selamatkan Pimpinan KPK dari Segala Upaya Politik untuk Melemahkan KPK

By On Oktober 28, 2023


JAKARTA, Kabar7.ID – Di tengah upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat upaya pelemahan dari berbagai pihak. Indikasi pelemahan KPK semakin menguat setelah pimpinan KPK dilaporkan atas dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pro kontra mengenai dugaan kasus pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada Mantan Menteri Pertanian SYL terus bergulir.

Ironisnya berbagai narasi negatif terus di framing oleh kelompok sakit hati terhadap pimpinan KPK, mereka terus menyerang dengan berbagai opini liar terhadap pimpinan KPK dengan berbagai isu yang tendensius, mereka berharap agar pimpinan KPK dapat dikriminalisasi dalam kasus pemerasan tersebut.

"Kami yang tergabung dalam organisasi kepemudaan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (DPP LPPI) mengambil sikap karena isu ini sangat menyita perhatian publik. Maka kami memberi saran dan masukan kepada bapak Presiden Jokowi sebagai pucuk pimpinan tertinggi atau Kepala Negara untuk turun gunung menyelesaikan konflik yang dialami oleh pimpinan KPK," kata Ketua Umum DPP LPPI, Dedi Siregar melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 27 Oktober 2023.

Dedi Siregar mengatakan, apabila tidak diselesaikan oleh Presiden dikhawatirkan akan berdampak adanya pelemahan terhadap institusi KPK itu sendiri. 

"Kami juga meminta Presiden Jokowi bisa turun tangan untuk mengambil langkah yang tepat untuk mencari solusi yang tepat terhadap adanya 'konflik' kami khawatir ada yang memanfaatkan situasi ini untuk mengadu domba antara lembaga penegak hukum," pungkasnya. (*/red) 

Bahagianya Warga Ciamis dapat Bantuan Sumur Bor dan Paket Sembako dari Ops NCS Polri

By On Oktober 27, 2023


CIAMIS, Kabar7.ID – Warga Desa Panyingkiran, Kabupaten Ciamis, bersukacita dengan adanya bantuan sumur bor dari Operasi Nusantara Cooling System (NCS) Polri 2023-2024.

Di musim kemarau yang panjang ini, sebanyak 300 kepala keluarga (KK) bisa menikmati air bersih.

Selain membuat sumur bor, Ops NCS juga membagikan 1.000 paket sembako kepada warga Ciamis yang membutuhkan.

Para tokoh masyarakat Kabupaten Ciamis mengapresiasi bakti sosial yang dilakukan oleh Operasi Nusantara Cooling System dengan membawa pesan pemilu damai.

“Apresiasi untuk Polri terutama Operasi Nusantara Cooling System dan itu bukan hanya merupakan kewajiban dan tanggung jawab Nusantara Cooling System tetapi tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan Pemilu yang sejuk dan menyenangkan,” kata  para tokoh masyarakat Ciamis usai peresmian sumur bor, Kamis, 26 Oktober 2023.

Forkompimda dan para Tokoh Masyarakat di Ciamis mengucapkan terima kasih atas bantuan sumur bor dari Polri. Pasalnya, aelama empat bulan terakhir, wilayah Kabupaten Ciamis dilanda kekeringan.

“Insya Allah bantuan ini bisa bermanfaat untuk warga Ciamis. Lihat saja sawah-sawah sudah pada kekeringan dan warga kesulitan air bersih,” ucap mereka.

Sementara itu, Pimpinan Ponpes Miftahul Munawwaroh, KH Obay Sobari mewakili warga Desa Panyingkiran mengaku senang dan bahagia. Pasalnya, setiap setengah jam sekali, air baru keluar. Selain itu ada 14 hektar sawah yang  gagal panen, dengan adanya sumur bor di Ponpes ini, bisa menjadi berkah bagi warga sekitar.

Mengenai tugas Operasi Nusantara Cooling System Polri dalam menjaga Pemilu damai ini, sambungnya, ulama Kabupaten Ciamis mendukung penuh. Dirinya memastikan bersama ulama lainnya akan membantu tugas Polri untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang aman dan damai.

“Saya selaku Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat bahwa ini merupakan kewajiban tanggung jawab untuk menyukseskan Pemilu damai,” ucapnya.

Sementara itu, Kaops NCS 2023-2024, Irjen Asep Edi Suheri mengaku senang bisa meresmikan dan memberikan bantuan 1.000 paket sembako kepada warga. Dalam kesempatan itu, ia mengajak semua Tokoh Masyarakat, Agama dan Pemuda untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama Pemilu 2024.

“Operasi Nusantara Cooling System bertujuan untuk meminimalisir isu-isu SARA, provokatif dan juga hoax yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa jelang Pemilu 2024 ini,” ucapnya.

Upaya preemtif ini, kata Kaops, akan terus dilakukan seperti kegiatan sosial dan menyambangi para Tokoh Agama. Menurutnya. Pemilu 2024 akan terwujud apabila ada peran serta masyarakat.

“Polri akan terus berkolaborasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemilu aman dan damai,” pungkasnya.

Usai meresmikan sumur bor dan membagikan sembako, Irjen Asep didampingi Wakaops NCS Brigjen Yuyun Yudhantara, Kasatgas Preventif Ops NCS Brigjen Himawan Bayu Aji, Kaminops NCS Kombes Budi Hermawan, Wakasatgas Preemtif Kombes Dwi Suryo Cahyono dan Wakasatgas Humas Kombes Hendra Rochmawan melepas puluhan Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk menyebarkan sembako kepada masyarakat di wilayah pelosok Kabupaten Ciamis. (*/red)

Diduga Depresi Gegara Kena PHK, Seorang Pria di Cikeusal Serang Nekat Gantung Diri Pakai Tali Tampar

By On Oktober 27, 2023


SERANG, Kabar7.ID – Seorang pria nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Korban ditemukan tewas tergantung menggunakan tali tampar di rumahnya, di Kampung Kapol, Desa Katulisan, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Banten, pada Rabu sore, 25 Oktober 2023.

Pria berinisial DS (45) itu nekat mengakhiri hidup dengan cara gantung diri dengan tali tampar. DS diduga mengalami depresi usai mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari tempatnya bekerja.

Jasad korban ditemukan pihak keluarga dengan tali tambang menjerat leher. Penyebab tewasnya masih diselidiki namun diketahui korban mengalami depresi karena diduga dampak PHK dari tempatnya bekerja di Tangerang.

“Kondisi korban depresi dan setiap Rabu mendapat perawatan di Puskesmas. Penyebab depresi diduga karena terkena PHK dari tempatnya bekerja di Tangerang,” kata Kapolsek Cikeusal, AKP Surono kepada wartawan, Kamis, 26 Oktober 2023.

AKP Surono menjelaskan, korban tidak memiliki istri dan anak. Peristiwa gantung diri pertama kali ditemukan oleh Hasan (50) karena diberitahu oleh Lela (55). Lela curiga, pasalnya korban tidak terlihat duduk di depan rumahnya.

“Setiap hari tetangga melihat korban selalu duduk di depan rumahnya. Namun pada hari itu, korban sama sekali tidak terlihat dan tidak keluar rumah,” kata Surono.

Karena merasa ada kejanggalan, kata Kapolsek, Lela selanjutnya memberi tahu Hasan untuk memeriksa. Lantaran pintu rumah korban terkunci, Hasan selanjutnya memanjat ke lantai 2 menggunakan tangga.

“Karena pintu lantai 2 juga terkunci dari dalam, Hasan terpaksa membuka paksa pintu dan melihat tubuh korban dalam keadaan menggantung menggunakan tali tambang,” ujar Kapolsek.

Melihat korban gantung diri, Hasan selanjutnya memberitahukan warga lainnya dan selanjutnya dilaporkan ke aparat desa. Oleh aparat desa peristiwa gantung diri tersebut dilaporkan ke Mapolsek Cikeusal.

Mendapat laporan adanya gantung diri, personel Polsek Cikeusal bersama tim Identifikasi Satreskrim Polres Serang datang ke lokasi. Jasad korban dievakuasi dan dilakukan pemeriksaan luar (visum).

“Hasil visum tidak ada tanda-tanda kekerasan namun untuk memastikan penyebab kematian, jasad korban dilarikan ke RS Bhayangkara di Kota Serang untuk pemeriksaan lebih lanjut,” pungkasnya. (*/red)

Pimpinan Ponpes Daarul Falah Ciamis Dukung Polri Wujudkan Pemilu Damai

By On Oktober 27, 2023


CIAMIS, Kabar7.ID – Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) 2023-2024, Irjen Asep Edi Suheri bersilahturami dengan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Daarul Falah, KH Wawan Malik Marwan di Desa Sukamaju, Kecamatan  Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Kamis 26 Oktober 2023.

Dalam kesempatan itu, Irjen Asep Edi didampingi Wakaops NCS Brigjen Yuyun Yudhantara, Kasatgas Preventif Ops NCS Brigjen Himawan Bayu Aji, Kaminops NCS Kombes Budi Hermawan, Wakasatgas Preemtif Kombes Dwi Suryo Cahyono dan Wakasatgas Humas NCS Kombes Hendra Rochmawan.

Kunjungan dalam rangka mewujudkan pemilu yang aman dan damai itu disambut baik oleh KH Wawan dan beberapa pengurus Ponpes yang juga merupakan Ponpes terkemuka di Kabupaten Ciamis.

KH Wawan mengungkapkan, kedatangan para Jenderal tersebut untuk mengajak memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tetap bersatu, tidak terpecah-belah meski beda pilihan dalam Pemilu 2024.

“Kunjungan silaturahmi Pak Jenderal (Irjen Asep) saya sambut baik. Kami seluruh pengurus Ponpes, khususnya saya pribadi merasa sangat berbahagia dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Jenderal atas misi yang disampaikan kepada Ponpes kami adalah untuk mewujudkan Pemilu yang aman dan damai,” kata Wawan.

KH Wawan juga menyoroti polarisasi yang terjadi pada Pilkada 2017 dan Pilpres 2019 lalu. Saat itu masyarakat terpisah dan terpecah-belah. Ia berharap kejadian tersebut jangan terulang kembali pada Pemilu 2024.

“Kita harus bersatu. Jangan sampai ada perpecahan. Perbedaan pilihan itu anggap suatu anugerah yang harus dinikmati. Untuk ke depan 2024, kita bersatu, kita bersama, silahkan beda pilihan dan tak ada permusuhan,” tuturnya.

KH Wawan optimis dengan upaya yang dilakukan Operasi Nusantara Cooling System ini bisa menjaga kondusifitas masyarakat selama proses pesta demokrasi. Apalagi, ia melihat ketiga paslon yang sudah mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, semuanya membawa masyarakat untuk persatuan dan kesatuan bangsa.

“Saya mendukung Polri untuk menjaga persatuan dan kesatuan, terutama pada Pemilu 2024. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Operasi Nusantara Cooling System yang sudah  membangun sumur bor dan membagikan paket sembako di Kabupaten Ciamis ini,” pungkasnya.

Sementara Kaops NCS menegaskan, upaya preemtif ini akan terus dilakukan sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Tentunya dengan kolaborasi Polri dengan masyarakat bisa mewujudkan Pemilu yang aman dan damai.

“Sebagaimana dengan perintah Bapak Kapolri untuk terus menggelorakan Pemilu aman dan damai tanpa perpecahan. Ini akan terus dilakukan ke daerah-daerah yang lain bertemu tokoh masyarakat dan tokoh agama,” pungkasnya. (*/red)

Pj Sekda Virgojanti: Hukum untuk Dipatuhi, Bukan Ditakuti!

By On Oktober 27, 2023


SERANG, Kabar7.ID – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Virgojanti berharap, pengukuhan 51 Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum di wilayah Provinsi Banten mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 

“Hukum untuk dipatuhi, bukan ditakuti,” ucap Virgojanti dalam sambutannya saat menghadiri kegiatan dialog Satu Jam Bersama Kemenkumham pada Bedah Buku Anak Kolong Menjemput Mimpi, di Aula Auditorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Kamis, 26 Oktober 2023.

Menurut Virgojanti, tidak mudah untuk mencapai predikat Desa atau Kelurahan Sadar Hukum, karena harus memenuhi beberapa kriteria dan indikator penilaian indeks Desa.

“Mudah-mudahan dengan dikukuhkannya Desa dan Kelurahan Sadar Hukum ini dapat menjadi contoh bagi Desa lain untuk meningkatkan dan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat di Provinsi Banten,” ujar Virgojanti.

Virgojanti kembali mengingatkan, hukum untuk dipatuhi, bukan ditakuti. Hal itu dapat menjadi pegangan untuk dapat menjadikan Desa dan Kelurahan sadar hukum. Mulai dari tata kelola pemerintahan Desa dan Kelurahan serta seluruh elemen masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi serta patuh terhadap hukum di wilayahnya. 

“Tentunya ini kami titip kepada para Kepala Desa dan Kepala Kelurahan, mudah-mudahan bisa menjadi contoh praktik baik yang nantinya bisa ditiru oleh seluruh Desa dan Kelurahan di Provinsi Banten,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Banten, Dodot Adikoeswanto mengatakan, kegiatan ini digelar bekerjasama dengan Untirta diikuti oleh 1.000 peserta dari akademisi, mahasiswa, aparatur pemerintahan, para Kepala Desa dan Kelurahan se-Provinsi Banten secara online, dengan rangkaian dialog Satu Jam Bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Bedah Buku dengan judul Anak Kolong Menjemput Mimpi,  Pengukuhan Desa dan Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Banten. 

“Mudah-mudahan dengan diselenggarakannya acara ini dapat mendorong seluruh lapisan masyarakat, Desa dan Kelurahan di Provinsi Banten menjadi sadar hukum,” ucapnya. (*/red)

Pj Gubernur Al Muktabar: Pemerintah Memberikan Layanan Perumahan Terjangkau dan Merata

By On Oktober 27, 2023


SERANG, Kabar7.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama para pemangku kepentingan dalam kerja pentahelix berusaha menghadirkan layanan perumahan terjangkau dan merata, utamanya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Demikian dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar saat menghadiri Welcome Dinner Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Banten, di Aston Hotel, Kota Serang, Rabu malam, 25 Oktober 2023. 

Welcome Dinner itu merupakan rangkaian acara menjelang Musyawarah Daerah (Musda) ke-VIII DPD REI Provinsi Banten yang akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis, 26 Oktober 2023.

Al Muktabar mengapresiasi atas segala bentuk kinerja REI Banten. Salah satu tugas itu menghadirkan tempat tinggal kepada masyarakat, terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah.

“Dengan kerja pentahelix ini, layanan perumahan kepada masyarakat semakin terjangkau dan merata di Provinsi Banten,” kata Al Muktabar.

Al Muktabar juga memastikan, Pemerintah akan terus bergandengan tangan memberikan pelayanan kepada masyarakat bersama REI untuk mempersembahkan perumahan bagi masyarakat Banten. 

“Pasca pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu, perekonomian Provinsi Banten saat ini sudah mulai meningkat ke arah positif. Hal itu tentu seiring dengan perkembangan bisnis properti yang semakin menggeliat,” jelasnya.

Tentu, lanjut Al Muktabar, Pemda akan menyambut baik dan memberikan berbagai kemudahan bagi aktivitas usaha investasi di Provinsi Banten, baik itu Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

“REI menjadi salah satu basis investasi dalam negeri yang harus kita giatkan di Provinsi Banten,” pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua DPD REI Provinsi Banten, Roni Hadiriyanto berharap, Musda ke-VIII ini berjalan lancar, damai dan tentram serta menyejukkan. 

Ia berharap, hasil dari Musda ini bisa terpilih pemimpin yang amanah, berintegritas dan membantu membawa REI menjadi lebih baik lagi. 

“Untuk itu kita mengambil tema semua menjadi semakin akrab, semakin menjalin kekeluargaan dan menciptakan satu persatuan menjadi kuat dan solid dalam menghadapi tantangan ke depan,” ujarnya. (*/red)

Ratusan Siswa SMP di Serang Terima KIA dari Disdukcapil

By On Oktober 27, 2023


SERANG, Kabar7.ID – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Serang membagikan sebanyak 591 Kartu Identitas Anak (KIA) kepada siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kramatwatu, Kamis, 26 Oktober 2023.

Pembagian KIA itu sebagai puncak pelayanan jemput bola rekam dan cetak KIA di Aula SMPN 1 Kramatwatu.

“Dari 764 berkas siswa SMPN 1 Kramatwatu, namun yang lengkap diterbitkan KIA sebanyak 591 KIA, dan sisanya masih proses validasi,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pendaftaran Penduduk (PPP) Disdukcapil Kabupaten Serang, Dimas Panduasa usai pembagian KIA.

Dimas mengatakan, di Kabupaten Serang terdata sasaran KIA, yaitu anak usia 17 tahun ke bawah sebanyak 504.111 jiwa. Ditargetkan, tahun ini tercapai 50 persen atau sebanyak 252.056 anak memiliki KIA.

“Menurut laporan Kemendagri, terhitung 15 Oktober 2023 di Kabupaten Serang sebanyak 225.139 anak sudah memilik KIA atau capaian sudah 45 persen,” katanya.

Guna peningkatan pencapaian target nasional 50 persen, kata Dimas, pihaknya berupaya melakukan sosialisasi pentingnya KIA bagi masyarakat. Melakukan sinergitas program bersama stakeholder, salah satunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan seluruh jajarannya, yaitu sekolah di Kabupaten Serang.

“Upaya itu menghasilkan yang baik dengan meningkat capaiannya 40 persen di awal tahun, dan 45 persen pada bulan Oktober,” ucapnya.

Dimas menyebutkan, keberadaan sekolah di Kabupaten Serang tercatat untuk Taman Kanak-kanak (TK) 173, Kelompok Bermain (KB) 744, TPA 1, Satuan PAUD Sejenis (SPS) 176, SD 738, dan SMP 204 sekolah.

“Apabila semua sekolah dapat melakukan sinergitas bisa mencapai target nasional 50 persen pada akhir tahun 2023,” paparnya.

Lebih lanjut Dimas memaparkan, KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Sehingga, KIA sangat penting dan bermanfaat untuk anak-anak sebagai bentuk pemenuhan hak anak, bukti identitas diri.

“KIA juga bisa digunakan untuk transaksi keuangan di dunia perbankan dan PT Pos indonesia, mendaftar BPJS, identifikasi jenazah dengan korban anak-anak, pelayanan kesehatan, persyaratan dokumen keimigrasian, mencegah terjadinya perdagangan anak, dan berbagai keperluan lainnya,” urainya. 

Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Serang, Tubagus Maftuhi mengatakan, program jemput bola sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu untuk memudahkan masyarakat membuat administrasi kependudukan atau adminduk. Jemput bola yang dilakukan bukan hanya pelayanan pembuatan KIA melainkan perekaman dan pencetakan e-KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta kematian dan lainnya terkait Adminduk.

“Kabupaten Serang ada 29 kecamatan 326 desa ini harus dipenuhi. Kalau kita tidak ada tambahan kegiatan jemput bola sangat repot banyak masyarakat belum memahami pentingnya Adminiduk, makanya pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan,” ujarnya. 

Kabid SMP pada Disdukbud Kabupaten Serang, Eeng Kosasih menyambut baik karena usia anak-anak di usia PAUD, SD, dan SMP. Beberapa bulan yang lalu pihaknya sudah koordinasi dengan Disdukcapil terkait dengan bagaimana tingkat partisipasi siswa yang ada di Kabupaten Serang memiliki KIA itu lebih baik.

“Hari ini puncaknya dari berkas dikumpulkan melalui kepala sekolah disampaikan kapada ke Disdukbud dan hari ini seremonial pembagiannya,” ujarnya. 

Ketua DPD KNPI Kabupaten Serang ini mengatakan, KIA sangat penting karena basis data peserta didik bisa digunakan untuk identittas pribadi, bisa digunakan misalkan datang ke rumah sakit dan lain sebagainya.

“Saya ingin peserta didik yang ada di Disdikbud Kabupaten Serang 100 persen memiliki KIA. Saya mengimbau Kepala PAUD, SD dan SMP untuk memfasilitasi Disdukcapil,” ajak Eeng. 

Untuk diketahui, sebelum pembagian KIA diawali dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang dilakukan Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Serang, Tubagus Maftuhi dan Kepala SMPN 1 Kramatwatu, Dede Al Amron EM.

Turut hadir Kabid SMP Disdikbud Kabupaten Serang, Eeng Kosasih, Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (PDIP), Hani Finola dan perwakilan dari Diskominfosatik, Sugarda Bayu Aji. (*/red)

Jenderal Dudung Purna Bakti, Dinilai Berhasil Jalankan Setiap Perintah Presiden Jokowi dan Panglima

By On Oktober 27, 2023


JAKARTA, Kabar7.ID – Jenderal TNI Dudung Abdurachman adalah sosok yang tidak asing di dunia militer Indonesia. Ia adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) yang menjabat sejak 17 November 2021 hingga 17 November 2023.

Ia juga merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1988-B dari kecabangan Infanteri. Sebagai KSAD, Jenderal Dudung Abdurachman memiliki visi dan misi untuk memajukan TNI-AD sesuai dengan tantangan zaman.

Ia berkomitmen untuk meningkatkan profesionalisme, kesejahteraan, dan soliditas prajurit TNI-AD.

Ia juga berupaya untuk mewujudkan TNI-AD yang modern, tangguh, dan berwibawa di kancah nasional maupun internasional.

Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah, Dedi Siregar dalam siaran persnya memberikan apresiasi kepada KSAD Jenderal Dudung yang sudah memasuki masa purna tugas.

“Beliau merupakan jendral TNI yang sangat bersahaja, dan beliau  tidak  pernah lelah menunjukkan kepeduliannya akan kesejahteraan prajurit dan rakyat. Langkah Pak Dudung selama menjabat orang nomor satu di lingkungan TNI AD banyak menuai  pujian lantaran beliau merupakan tentara yang sangat sederhana dan religius. Beliau juga merupakan sosok tentara yang humanis, cerdas, dan inovatif, serta peduli terhadap kesejahtraa para prajuritnya,” kata Dedi Siregar.

Menurut Dedi Siregar, Jenderal Dudung tulus dan ikhlas membantu prajurit dan masyarakat. 

“Ini harus terus dilanjutkan oleh semua kalangan TNI, karena TNI lahir dari rahim rakyat,” ucap Dedi. 

Karena itu, kata Dedi, selain membangun sinergisitas TNI dengan rakyat, hal yang dilakukan Jenderal Dudung tersebut adalah bagian dari merawat persatuan dan kebhinekaan.

Dedi Siregar juga mengatakan, Jenderal Dudung merupakan sosok inspiratif yang patut diteladani oleh generasi muda Indonesia. Ia membuktikan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan dedikasi, seseorang bisa meraih cita-cita tertinggi.

Ia juga menunjukkan bahwa dengan sikap rendah hati, humoris, dan religius, seseorang bisa menjalin hubungan baik dengan siapa pun. Ia adalah jenderal yang tidak hanya hebat di medan perang, tetapi juga di medan cinta.

“Di bawah kepemimpinan Jenderal dudung, TNI AD makin profesional. beliau mampu memimpin TNI AD ke ranah internasional dengan pola komunikasi yang elegan dan bermartabat. Ini prestasi dan harus kita beri dukungan dan penghargaan yang sepadan,” ujar Dedi.  

Dudung dinilai mengharumkan nama TNI di kancah internasional. Sebab, kata Dedi Siregar, beliau banyak mendapatkan penghargaan dari negara sahabat. 

“Penghargaan yang selama ini diberikan itu karena reputasi KSAD dan penghargaan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa diminta. Ini harga diri bagi sebuah negara,” kata Dedi. 

Dedi menilai, Jenderal Dudung pantas menjadi teladan di TNI, dan diharapkan para petinggi dan anggota TNI lain termotivasi mengharumkan nama bangsa dengan mencetak banyak penghargaan ke depannya. 

“Selamat memasuki masa Purna Bakti Jenderal TNI dudung Abdurahman. Terima kasih atas Pengabdian terbaik, tulus dan ikhlas untuk NKRI. Kami berharap ke depan Jenderal Dudung mendapatkan penugasan baru di tempat yang baru untuk mengabdikan diri terhadap bangsa dan negara,” tutupnya. (*/red)

Lakukan Diskusi Tentang Pencemaran Udara, AMPBB Dilecehkan Oleh Pejabat DLH Kota Cilegon

By On Oktober 25, 2023


Cilegon - Gabungan Yayasan Pemerhati Lingkungan Hidup (BALHI Foundation), Organisasi Masyarakat (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komunitas Lingkungan Hidup dan media online yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Bumi Banten (AMPBB) lakukan audiensi dengan beberapa industri yang ada di Kota Cilegon. 

Audiensi tersebut terkait dengan berkembangnya isu Lingkungan Hidup terkait Tercemarnya Udara dengan tingkat Polusi Udara terparah di Indonesia adalah Wilayah di Provinsi Banten dan dihadiri oleh Kabid Gakkum penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon Thorfatul Uyun, PPLH DLH Kota Cilegon Ibnu dan Hermawan, perwakilan-perwakilan PT. Krakatau Sarana Industri, PT. Dong Jin Indonesia, PT. Growth Java Industries, PT. Standar Polymer, PT. CABOT Indonesia, PT. Krakatau Osaka dan PT. Sentra Usaha Jasatama.

Bukannya penjelasan yang didapat, namun para anggota Aliansi justru dilecehkan oleh Pejabat DLH Kota Cilegon. 

Pasalnya dalam Audiensi tersebut, Kabid Gakkum penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon Thorfatul Uyun menutup jalannya Audiensi sepihak tanpa memberikan kesempatan kepada anggota Aliansi untuk melayangkan pertanyaan. 

"Pak Kadis tadi berpesan kalau memang dari industri sudah memaparkan itu sudah cukup. Bahwa di dalam undang-undang, kami tidak ada kewenangan untuk mengadakan Audiensi. Audiensi dilakukan dengan adanya pengaduan. Tadi juga disuruh isi form pengaduan, karena atas dasar pengaduan tersebut kami bisa melakukan audiens. Makanya di pihak provinsi juga tidak bisa melaksanakan audiensi, karena itu tidak ada dasarnya. Dasar melaksanakan audiensi itu adalah dengan adanya pengaduan," katanya. 

Hery A Sukri selaku Ketua Presidium AMPBB mengaku kecewa dengan sikap dan perilaku Pejabat yang ada di Dinas LH Kota Cilegon. 

"Sebelumnya kami pernah melakukan komunikasi dengan DLHK Provinsi, katanya ada beberapa industri yang kewenangannya ada di Kota/Kabupaten masing-masing. Jadi kami mencoba untuk melakukan komunikasi di DLH Kota Cilegon. Kami fikir dalam audiensi ini kami bisa berkomunikasi, berdialog, namun nyatanya kami diperlakukan seperti ini. Bukan hanya saya ywng kecewa, namun rekan-rekan dari Aliansi pun jelas merasa kecewa," katanya saat ditemui usai audiensi, Rabu (25/10).

Sementara itu ditemui di tempat yang sama, Ketua Markas Daerah LMPI Provinsi Banten Johnner Sihite juga sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Pejabat DLH Kota Cilegon. 

"Kami sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh Pejabat DLH Kota Cilegon. Kami menilai tindakan tersebut tidak pantas dilakukan oleh pelayan publik. Kami jadi berpikir ada apa dengan Pejabat DLH Kota Cilegon?, Bagaimana bisa bisa menduduki jabatan seorang Kabid?, Apa tidak ada lagi SDM yang mumpuni, yang sesuai dengan tupoksinya?," tutupnya.

Gelar Dialog Publik, Bidhumas Polda Banten Ajak Masyarakat Bijak Bermedia Sosial

By On Oktober 24, 2023


Serang - Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Banten menggelar kegiatan Dialog Publik dengan tema Bijak Bermedia Sosial Agar Tidak Menjadi Korban Digital, Wujudkan Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa Menuju Indonesia Maju, bertempat di Aula Serbaguna Polda Banten pada Selasa (24/10) sekitar pukul 08.30 WIB.

Kegiatan dibuka dan diresmikan oleh Irwasda Polda Banten Kombes Pol Eko Kristianto didampingi Karoops Polda Banten Kombes Pol Dedy Suhartono, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto beserta sejumlah Pejabat Utama Polda Banten.

Turut hadir dalam kegiatan ini Tenaga Ahli Badan Pengkajian MPR RI DR. Firdaus, SH., M.H, Ahli Bahasa Untirta Dodi Firmansyah, Anggota Bawaslu Provinsi Banten Ajat Munajat, S.Fil,I, Wadiresskrimsus Polda Banten AKBP Sigit Haryono, Ketua ICN Novianusselva, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, serta diikuti puluhan peserta dari kalangan pelajar.

Dalam sambutannya Irwasda Polda Banten Kombes Pol Eko Kristianto membacakan amanat Kapolda Banten Irjen Pol Prof. Dr. Rudy Heriyanto. "Di Era Revolusi Industry 4.0 dan Society 5.0 Media Sosial menjadi Platform penting dalam interaksi Politik Publik dalam mencari dan berbagi konten informasi, media sosial telah menjadi media premier dan menjadi infrastruktur Politik yang penting antara jurnalis, pimpinan organisasi, sosial kemasyarakatan dan elit Politik. Hal ini juga dijadikan wadah bagi masyarakat untuk menacari informasi dan referensi tentang kandidat peserta Pemilu," kata Eko.

Eko menambahkan bahwa para kandidat partai Politik akan memanfaatkan media sosial guna mendapatkan simpatisan serta dukungan suara. "Sebaliknya para kandidat Partai Politik juga akan memanfaatkan media sosial dengan cara mengkampanyekan dirinya guna mendapatkan simpatisan serta dukungan suara. Namun terkadang bukan hal-hal yang positif saja yang diposting ke media sosial oleh para simpatisan dan pendukung suatu partai atau golongan yang tidak bertanggung jawab terkadang mereka melontarkan black campaign berupa provokatif dan propaganda untuk memperoleh dukungan suara seperti ujaran kebencian atau hate speech, hoax, fake news, sara, fitnah, adu domba, bahkan menghasut," tambah Eko.

Terakhir Eko menjelaskan Data Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu 2024 Provinsi Banten. "Berdasarkan data daftar pemilih tetap pada Pemilu 2024 Provinsi Banten telah tercatat sebanyak 8.842.646 pemilih yang akan menggunakan hak suaranya pada saat tahapan pencoblosan, perlu diketahui 16.795 merupakan pemilih pemula dan untuk itu saya meminta agar bijak dalam bermedia sosial serta cerdas dalam memilah informasi sehingga tidak menjadi korban Politik digital di Era serba digital," jelas Eko.

Kegiatan dilanjutkan dengan berdioalog bersama yang diisi oleh para narasumber dari berbagai pakar pada bidangnya diantaranya Tenaga Ahli Badan Pengkajian MPR RI DR. Firdaus, SH., M.H, Ahli Bahasa Untirta Dodi Firmansyah, Anggota Bawaslu Provinsi Banten Ajat Munajat, S.Fil,I, Wadiresskrimsus Polda Banten AKBP Sigit Haryono.

Sementara itu, Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto menjelaskan terkait kegiatan tersebut. "Hari ini kita melaksanakan kegiatan Dialog Publik terkait dengan persiapan Pemilu 2024 dengan tema Bijak Bermedia Sosial Agar Tidak Menjadi Korban Digital, mari kita Wujudkan Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa Menuju Indonesia Maju, kita belajar dari tahun 2019 bahwasanya media sosial merupakan sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi dan dapat berbahaya manakala nanti berita hoax, hate speech dan lainnya, besar harapan kami semoga Pemilu 2024 berjalan aman dan damai," ungkap Didik. (Bidhumas).

Aktivis Lingkungan Kota Cilegon Tolak Bantuan Bank DuniaUntuk  Pabrik BBJP Bagendung

By On Oktober 24, 2023


Cilegon - Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN meresmikan pabrik pengelolaan sampah bahan bakar jumputan padat (BBJP) di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung, Cilegon, Banten, Selasa (29/11/2022). Tahun lalu. Setelah peresmian rencana Pemkot kota Cilegon tidak berjalan dengan semestinya. Terlihat dari belum adanya legalitas hukum berjalannya pabrik BBJP tersebut.

Menurut Aktivis Lingkungan kota Cilegon. Martin Mardini menjelaskan bahwa rencana pemerintah untuk menjalankan pabrik BBJP sampai saat ini belum ada legalitas atau kejelasan baik Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Legalitas pengelolaan Pabrik BBJP apa? BUMD atau BLUD, sedangkan pabrik sudah diresmikan dan proses produksi terus berjalan," ungkap Martin Mardini.

Lanjutnya. Kita ketahui bahwa Direktur Utama PT.Indonesia Power mengatakan bahwa potensi 30 ton sampah per hari yang di hasilkan oleh Pabrik BBJP omzetnya bisa sampai Rp. 6.661.450 per hari, lalu kemana uang omzet tersebut.

"Omzetnya bisa sampai jutaan tapi kita tidak tahu uangnya lari kemana, apalagi legalitasnya pabrik tersebut tidak jelas"tegasnya.

Martin menegaskan bahwa Pabrik BBJP di TPSA Bagendung merupakan alat pencitraan walikota Cilegon, dan dirinya menolak keras rencana bantuan uang dari bank dunia untuk pabrik BBJP Bagendung tersebut.

"Kalau bukan pencitraan walikota apa namanya, orang pabriknya ja ga jelas statusnya apa, terus rencana bantuan bank dunia jelas harus di tolak karena legalitas pabrik tersebut ga jelas dan kita juga ga tau bank dunia membantu apa meminjamkan uang untuk pabrik BBJP tersebut, kalau sifatnya pinjaman lebih baik ga usah sudah banyak untuk indonesia ke luar negeri jangan di tambah lagi" tegasnya.

Kembali Hadir Dengan Pelayanan Prima, KMP Tribuana 1 Tiba di Pelabuhan Bakauheni Merak

By On Oktober 20, 2023


Cilegon - KMP Tribuana 1 kembali Hadir di selat Sunda siap melayani pengguna jasa di pelabuhan Merak - Bakauheni dengan tampilan yang berbeda dan pelayanan yang prima, Jumat (20/10/2023).

Pertama kali nya kapal sandar KMP Tribuana 1 di Dermaga 4 Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan disaksikan BPBD/ ASDP/ KSOP/ dan sejumlah ABK.

KMP Tribuana 1 tersebut sempat vakum 6 tahun dan kembali melakukan pelayanan kepada para pengguna jasa penyebrangan di selat sunda.

Pihak perusahaan juga melakukan pelayaran dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni dan berhasil berlayaran dengan kecepatan 13 KNOT per jam.

Kapal buatan 1984 ini sempat vakum selama 6 tahun kemudian diakuisisi perusahaan pelayaran Tri Sakti Lautan Emas.

Pihak BPTD menyatakan KMP tribuana 1 layak beroperasi di Pelabuhan Bakauheni. Petugas juga sudah melakukan uji coba bongkar muat 2 unit kendaraan.

Kacab PT Sakti Lautan Emas Anto Mei Suryono mengaku, perbaikan KMP Tribuana 1 menelan anggaran sekitar Rp 60 miliar.

"Hampir seluruh fasilitas dan mesin kapal diperbaiki agar dapat memberikan kenyamanan penumpang," kata Anto, Jumat (20/10/2023).

Anto mengatakan KMP Tribuana 1 memiliki panjang 115 meter dan lebar 20 meter. Selain itu, Anto menyebut daya tampung KMP Tribuana 1 sekitar 150 unit kendaraan dan 510 penumpang pejalan kaki.

"Kapal ini dilengkapi fasilitas tempat duduk yang nyaman di kelas ekonomi maupun VIP," katanya.

"Tersedia juga mini bar, tempat istirahat sopir dan rumah carger box gratis," ucapnya, Pihaknya berharap KMP Tribuana 1 ini dapat memberikan pelayanan prima kepada penumpang. (Budi)

Desak Copot Al Muktabar, Koalisi Abal-Abal Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kemendagri

By On Oktober 12, 2023


Serang - Gabungan Organisasi Masyarakat (Ormas), Aktivis, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Jurnalis yang tergabung dalam Koalisi Abal-Abal (Asal Bukan Al Muktabar) hari ini kembali lakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta Pusat, Kamis (12/10).


Aksi unjuk rasa tersebut merupakan aksi lanjutan tentang kepemimpinan Al Muktabar selama menjadi PJ Gubernur Banten

yang dilakukan sebelumnya dan tidak mendapatkan respon dari Ketua DPRD Banten Andra Soni.


"Ini bagian dari strategi kami, karena sebelumnya ada gerakan dari Banten namun tidak ada perubahan. Maksudnya tetap di situ, masih tetap Al Muktabar yang dipilih menjadi Gubernur di Banten," kata Danlap aksi unras Tb Delly Suhendar.


Kedatangan massa Koalisi Abal-Abal diterima oleh perwakilan Kemendagri Rega Tadeak Hakim selaku Pranata Humas Ahli Madya bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal 


Delly juga mengungkapkan bahwa aksi yang dilakukan untuk menyampaikan kegaduhan-kegaduhan yang terjadi selama kepemimpinan Al Muktabar menjadi PJ Gubernur Banten. 


"Hampir 2 tahun Provinsi Banten dipimpin oleh Al Muktabar. Kepala Daerah yang tidak dipilih rakyat. Selama itu juga Al Muktabar membuat kegaduhan, keluhan dan pembangunan yang tidak terasa, diskresi-diskresi. Padahal Al Muktabar itu Penjabat (PJ), bukan Pejabat. Penjabat sesuai UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak mempunyai kewenangan melakukan Diskresi," ungkapnya.


Lebih lanjut Delly mengatakan, "Diskresi menggunakan eKatalog untuk konstruksi, diduga menyebabkan pembangunan menjadi terkatung-katung dan memungkinkan terjadinya korupsi serta kerugian negara. Belum lagi serapan Belanja Modal (Pembangunan) yang hanya 16,4% per 18 Agustus 2023. Bahkan serapan Belanja Modal di PRKP Banten baru mencapai kisaran 2%, belum lagi serapan APBD 2023 yang rendah".


Delly juga menyampaikan terkait perubahan Perda tata ruang oleh Al Muktabar yang menurutnya hanya untuk kepentingannya saja.


"Al muktabar ini sebagai PJ Gubernur Banten untuk apa menetapkan Perda tata ruang, kepentingannya apa. Ini Ajaib terkesan menjadi raja diatas raja. Kami berharap mendapatkan jawaban secepatnya dari Mendagri terkait tuntutan kami yakni copot/ganti Al Muktabar," ucapnya.


Menurut Perka LKPP No 9 Tahun 2021 dan SK Ka. LKPP No 122 Tahun 2022, eKatalog Konstruksi menggunakan fitur Competitive Catalogue. Dan fitur ini belum terpasang di aplikasi SPSE. Jadi belum wajib!!! Namun ada 7 OPD yang telah melakukan pemilihan pelaksana pekerjaan kontruksi menggunakan metode E - Katalog / E -Purchasing.


Menurutnya, tidak semua proyek PSU berkaitan dengan angka prevalensi Stunting. PSU Rumah Layak, Drainase, Air Minum, 

Sanitasi, Persampahan memang berhubungan erat dengan prevalensi stunting. Tapi PSU berupa jalan lingkungan, penerangan jalan, jaringan gas, jaringan telepon, dan lainnya tidak berkaitan dengan prevalensi stunting.


Soal serapan Belanja Modal, Pemprov Banten diduga berusaha menyesatkan dengan cara serapan APBD. Pemprov Banten diduga berusaha menyesatkan dengan cara proyek PSU bukan spesifik proyek jalan lingkungan alias jalan batako. Serta 7 OPD telah tersesat dengan melakukan pemilihan pelaksana pekerjaan kontruksi dengan metode E - Katalog / E - Purchasing.


Ia juga mengungkapkan jika sejak dipimpin Al Muktabar, diduga Pemprov Banten sering melakukan penyesatan opini dengan cara memanipulasi data. Bahkan pernah terjadi diduga pembohongan publik alias Hoax. Yaitu saat mempublis Banten termasuk 5 inflasi terendah se Indonesia dengan angka inflasi 4,56. Sementara data BPS sendiri menyebutkan angka inflasi Banten 5,08 dan hanya menduduki 8 inflasi terendah.


Bukan hanya itu, hampir 2 tahun kepimpinan Al Muktabar, tercatat minimal ada 17 kegaduhan yang bersumber dari PJ Gubernur Banten. Mulai dari eKatalog Konstruksi hingga mutasi/promosi PNS. Ini belum termasuk kegaduhan gara-gara Kriminalisasi Pengkritik PJ, Kriminalisasi Guru, Hotel IKN, Rest Area, Terminal Terpadu, Kawasan Industri dan lainnya. Bisa dibilang lebih dari 30 kegaduhan.


"30 lebih kegaduhan dalam 15 bulan kepimpinan. Berarti lebih dari 2 kegaduhan setiap bulannya. Gaduh melulu, kapan kerjanya? Pantas masyarakat tidak merasakan adanya pembangunan di Banten," ungkapnya.


Sementara itu, dalam kesempatan audiensi Rega menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Koalisi Abal-Abal akan disampaikan ke pimpinan. 


"Terima kasih sudah melakukan aksi unjuk rasa dengan damai dan

menjelaskan secara lebih konkret lagi seperti apa kinerja, kebijakan serta prilaku PJ Gubernur Banten. Setiap PJ akan dievaluasi per triwulan sekali. Kegaduhan-kegaduhan yang tadi dijelaskan akan kita laporkan ke pimpinan supaya ada tindak lanjut dari pimpinan seperti apa. Apakah mungkin dengan penjelasan tadi bisa juga menjadi bahan evaluasi yang mungkin selama ini tim evaluasi juga sebenarnya banyak belum tahu informasi-informasi ini. Ini tentu saja kita akan menilai secara objektif sesuai dengan aturan yang ada," pungkasnya.

Warga Kelurahan Banten Resah Akibat Adanya Pengurugan Lahan

By On Oktober 07, 2023


Kota Serang – Pembangunan Sungai Cibanten yang berlokasi di kecamatan Kasemen Kota Serang menuai Keresahan warga lingkungan tanggul jaya Rt.06/Rw.14 kelurahan Banten kecamatan Kasemen.

Diketahui, Adanya pengurugan Lahan dari limbah sungai Cibanten tersebut membuat resah warga karna pengurugan yang tidak merata, dikhawatirkan warga sekitar saat musim penghujan kelak. belum lagi, dari limbah kendaraan yang lalu lalang membuat debu berserakan ke rumah warga.

TB Marzuki Selaku ketua Satgas Tjimande tari kolot Kebon Djeruk Hilir (TTKKDH) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Serang, membuka suara terkait adanya pengurugan dilingkungannya tersebut.

“Seharusnya ada sosialisasi kepada warga sekitar agar terciptanya kondusifitas antara pengusaha dan warga. Bukan hanya itu, seharusnya warga sekitarpun dilibatkan untuk kegiatan ini, setidaknya untuk ikut bekerja. Karna warga sekitar juga masih banyak yang menganggur,” ucapnya.

Jumat 06/10/2023 Saat awak media memonitoring disekitaran pengurugan dan penggalian yang ada dilokasi kegiatan. Benar adanya apa yang disampaikan warga terkait pengurugan.

“Harusnya sebelum pengurugan berjalan dibuatkan dulu untuk gorong-gorong atau saluran pembuangan air nya, agar saat musim penghujan datang kita tidak merasa cemas dengan adanya air yang turun dari pengurugan yang jaraknya diatas pondasi rumah kita. Bukan hanya rumah warga saja yang terkena dampaknya, ada Tempat ibadah juga (mushola ) juga sambil menunjukkan tempat warga beribadah. Seharusnya, ada sedikit perhatian dari mereka untuk kami warga terdekat dengan lahan pengurugan,” tutur ibu berinisial DN n bapa AG.

Saat awak media memonitor dilokasi pemerataan lahan ditepian sungai Cibanten, seperti nya disana hanya membuang limbah saja, akan tetapi warga dimintai sejumlah uang saat pendataan, entah untuk apa uang yang diminta tersebut. (*)

Digandeng BNN Perangi Narkoba, Andika Hazrumy: Struktur Karang Taruna Sampai ke Akar Rumput

By On Oktober 07, 2023


SERANG, Kabar7.ID – Ketua Karang Taruna Provinsi Banten, Andika Hazrumy mengaku siap membantu Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi Banten dalam upaya memerangi bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang atau narkoba. 

Kesiapan itu disampaikan Andika dalam sambutannya pada acara penandatanganan memorandum of standing (MoU) alias nota kesepahaman bersama BNN Banten dengan sejumlah organisasi pemuda dan penggiat pemberantasan narkoba di Provinsi Banten.

Penandatanganan MoU itu dilakukan Andika mewakili Karang Taruna Banten dan Kepala BNN Banten Rohmad Nursahid di Hotel Le Semar, Kota Serang, Kamis, 05 Oktober 2023.

“Karang Taruna menyambut baik ajakan ini mengingat memerangi narkotika adalah juga concern kami sebagai organisasi sosial kepemudaan,” kata Andika.

Mantan Wakil Gubernur Banten itu juga mengatakan, digandengnya Karang Taruna salah satunya oleh BNN adalah langkah yang tepat, mengingat secara struktural keberadaan Karang Taruna eksis hingga tingkat yang paling bawah di masyarakat.

“Secara struktur, Karang Taruna itu sampai ke akar rumput. Jadi langkah BNN sangat tepat,” kata dia.

Calon Bupati Serang dari Partai Golkar ini juga mengatakan, kesepakatan bersama Karang Taruna dalam memerangi narkoba yang diinisiasi oleh BNN Banten itu merupakan langkah progresif.

“Intinya sekali lagi kami mengapresiasi ajakan ini,” katanya.

Andika juga mengulas, saat dirinya menjabat Wagub Banten, Pemprov Banten sendiri sudah selangkah lebih maju dengan telah mengeluarkan kebijakan dalam menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait pemberantasan narkoba.

“Pemprov Banten saat saya menjabat Wagub, bersama DPRD sudah mengesahkan Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Narkoba,” katanya.

Meski begitu, kata Andika, upaya memerangi narkoba jangan sampai hanya tergantung kepada pemerintah. Mengingat bahaya yang diakibatkannya serta masifnya peredaran narkoba, menurut Andika semua stake holder harus bahu membahu secara bersama-sama dalam melakukan upaya pemberantasannya.

“Jadi kalau tadi ada keluhan bahwa banyak pengggiat pemberantasan narkoba terkendala anggaran dalam melakukan kegiatannya, saya kira harus dicari segera solusinya dengan tidak semata mengandalkan anggaran dari pemerintah misalnya,” paparnya.

Andika mencontohkan, ke depan upaya pemberantasan narkoba dalam tahap pencegahan misalnya di mana BNN Banten menggandeng Karang Taruna Banten tersebut, untuk kaitan kebutuhan anggarannya dapat diupayakan melalui dana coorporate social responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan.

“Kita bisa gandeng Forum CSR untuk kebutuhan pendanaannya,” ujarnya.

Andika menjelaskan, dana CSR perusahaan di Banten selama ini sudah banyak disalurkan untuk membantu masyarakat di sektor-sektor seperti sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup hingga infrastruktur.

“Pemberantasan narkoba termasuk sektor sosial yang layal mendapatkan bantuan dari dana CSR,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BNN Banten, Rohmad Nursahid mengatakan, pihaknya melakukan penandatangan MoU dengan Karang Taruna Banten dan sejumlah organisasi penggiat pemberantasan narkoba di Banten untuk dapat lebih masif dan efektif lagi dalam melakukan upaya pencegahan hingga penanganan penyalahgunaan narkoba di Banten.

“Pada tahap pencegahan MoU kita melingkupi penyuluhan-penyuluhan ke sekolah atau kampus misalnya,” kata dia.

Untuk diketahui, pada kegiatan yang diikuti oleh belasan organisasi sosial dan penggiat pemberantasan narkoba itu juga diisi dengan bimbingan teknis penggiat Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). (*/red)

Kakorlantas Polri Bersama Kapolda Bali Gelar TFG di KTT Archipelagic and Island State Forum

By On Oktober 07, 2023


BALI, Kabar7.ID – Kapolda Bali, Irjen Pol Ida Bagus Kd Putra Narendra menghadiri kegiatan Tactical Floor Game (TFG) yang dilaksanakan di Gedung Perkasa Raga Garwita, Polda Bali, Jumat, 06 Oktober 2023.

TFG tersebut bertujuan untuk menyusun taktik dan strategi yang akan diterapkan dalam pelaksanaan pengamanan KTT-AIS FORUM 2023.

TFG juga dapat digunakan sebagai wahana koordinasi dalam perencanaan operasi agar masing-masing Satgas mengetahui peran dan fungsinya untuk menyukseskan dan mendukung berjalannya kegiatan KTT-AIS.

Kegiatan yang dipimpin oleh Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Santyabudi, didampingi Kapolda Bali serta Pejabat Utama Mabes Polri dan Pejabat Operasi pada Polda Bali yang ikut mendampingi dalam rangka kesiapan Polri dalam KTT AIS FORUM 2033

Kakorlantas Polri, Irjen Pol Firman Santyabudi mengatakan, kegiatan TFG ini sangat penting dilakukan guna memantapkan kesiapan para unsur yang terlibat dalam rangka mengamankan event KTT AIS FORUM 2023 yang akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 10-11 Oktober mendatang.

“Ini merupakan tahapan dengan prosedur dan mekanisme yang harus dilakukan dalam menjalankan latihan secara bertingkat dan berlanjut dari tahapan sebelumnya. Untuk itu saya berharap pada kegiatan ini kita bisa menemukan hal-hal yang selama ini belum diprediksi, sehingga kita dapat mengantisipasinya dan lebih matang dalam menghadapi kegiatan TFG tingkat selanjutnya,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Bali, Irjen Pol Ida Bagus Kd Putra Narendra mengatakan, TFG kali ini merupakan bagian dari rangkaian kesiapan Pengamanan VIP dan VVIP terkait dengan tambahan situasi dinamis saat pergerakan anggota yang sedang bertugas maupun pergerakan delegasi pada saat KTT AIS FORUM 2023

“TFG bertujuan untuk mengetahui detail tentang pelaksanaan pengamanan, baik Ring 1, 2 dan 3, yang mungkin pada pelaksanaannya akan bergerak dinamis. Namun sekiranya dengan perencanaan awal ini, maka pelaksanaannya pun tidak akan jauh berubah walaupun pada saat event KTT AIS FORUM 2023 situasinya akan dinamis,” pungkasnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan menyampaikan, mengingat begitu pentingnya kegiatan TFG ini, maka diperlukan keseriusan dan semangat yang tinggi dari seluruh personel Satgas Pamwil, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai harapan.

“Polda Bali yang tergabung dalam Satgas Pamwil Bali bersama anggota yang BKO dari Mabes Polri dan beberapa Polda terdekat akan berupaya menyukseskan acara tersebut dengan terus berkoordinasi dan berkaloborisasi bersama stakeholder yang ada di Provinsi Bali dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” tandas Kabid Humas.

Terkonfirmasi 32 negara akan hadir, dengan 5 Kepala Negara hadir langsung di Bali yaitu Presiden Micronesia, Perdana Menteri Niue, Perdana Menteri São Tomé and Príncipe, Perdana Menteri Timor-Leste serta Perdana Menteri Tuvalu.

KTT AIS Forum mengusung tema utama "Membina Kolaborasi, Memajukan Inovasi untuk Laut dan Masa Depan Bersama" (Fostering Collaboration, Enabling Innovation for Our Ocean and Our Future). Sementara tiga subtema dari forum tersebut yakni Blue Economy; Our Ocean, Our Future; dan Solidarity.

Fiji dan Tonga akan mengirimkan Deputi Perdana Menteri. Sementara Maldives, Madagascar, Marshall Islands, Palau, Seychelles, Singapore, Solomon Islands, Papua Nugini mengirimkan Menterinya.

Selanjutnya Carbo Verde, New Zealand akan menghadirkan Wakil Menteri. Ireland, Japan, Cyprus, Samoa, Malta, United Kingdom, Saint Lucia, Cook Island, Filipina dan Suriname menghadirkan Duta Besarnya.

Sementara 4 Organisasi Internasional yang akan hadir adalah Melanesian Spearhead Group, Pacific Island Forum, Association of Southeast Asian Nations, United Nations Development Programme. (*/red)

Sukseskan Pemilu 2024, Polda Banten Gelar Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan KPU dan Bawaslu

By On Oktober 07, 2023


SERANG, Kabar7.ID – Polda Banten menggelar penandatanganan perjanjian kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Banten di ruang perjamuan Mapolda Banten, Jumat, 06 Oktober 2023.

Kegiatan itu dihadiri Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto, Ketua KPU Provinsi Banten Mohamad Ihsan, Ketua Bawaslu Provinsi Banten Ali Faisal serta PJU Polda Banten.

Kapolda Banten, Irjen Pol Rudy Heriyanto dalam sambutannya mengatakan, Pemilu 2024 ini membutuhkan kerja sama dari semua elemen agar dapat berjalan aman dan lancar.

“Hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka pemandangan kerja sama antara KPU, Bawaslu dan Polda Banten untuk menghadapi Pemilu 2024 yang menjadi tanggung jawab kita semua guna sukseskan Pemilu 2024,” ucap Kapolda.

Rudy berharap, penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut bisa menjadi sinergi dalam kegiatan pengamanan sehingga dalam proses tahapan pemilihan aman, nyaman, dan kondusif.

“Diharapkan kerja sama ini bisa semakin mempererat koordinasi di semua tingkatan dengan KPU dan Bawaslu dalam menghadapi tahapan-tahapan Pemilu 2024 ke depan yang semakin berat,” harap Rudy.

Sementara itu, Ketua KPU Banten, Mohamad Ihsan mengucapkan apresiasi kepada Polda Banten yang sudah menginisiasi kegiatan tersebut.

“Kami mengucapkan apresiasi kepada Polda Banten yang sudah menginisiasi dan memprakarsai penandatanganan kerja sama ini, tentunya dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan tugas dan fungsi dalam sukseskan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024,” katanya.

Menurut Ihsan, kegiatan ini berfungsi untuk ruang lingkup kerja sama di antaranya mengenai keamanan dan ketertiban saat pelaksanaan Pemilu 2024.

“Ruang lingkup dalam kerja sama ini di antaranya pertukaran data dan informasi, penegakan hukum serta bantuan hukum, dan peningkatan kapasitas di bidang keamanan dan ketertiban,” jelas Ihsan.

“Kami berharap, bantuan dari Polda Banten dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2024. Kami tidak bisa sendiri dan memerlukan peran serta semuanya dalam sukseskan Pemilu 2024,” harap Ihsan.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Banten, Ali Faisal mengatakan, pihaknya masih terus melaksanakan pengawasan dalam seluruh tahapan yang sedang dilakukan.

“Saat ini kami melaksanakan tugas fungsi pengawasan, pencegahan dalam seluruh tahapan yang saat ini sedang dilakukan dan KPU RI melaunching IKP menempatkan Provinsi Banten rawan rendah tertinggi dari 21 Provinsi yang dinilai,” ujarnya.

Ia mengajak Polda Banten untuk bersama menjaga pelaksanaan Pemilu 2024.

“Kami mengajak bersama Polda Banten untuk memitigasi early warning system, dan kita meneropong Pemilu 2024 dengan cara pandang dan tindak lanjut dari indeks yang sudah dilansir oleh Bawaslu RI,” ajaknya.

Ali berharap, dengan adanya kegiatan ini dapat bersama mencegah dan mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024 agar aman.

“Semoga dengan adanya kegiatan kerja sama ini dapat memformulasikan beberapa hal terkait pencegahan, dan pengawasan. Semoga kerja sama ini dapat lebih efektif dikemudian hari untuk menangkal dan meminimalisir, bahkan menghilangkan terkait dengan politik uang,” tutupnya. (*/red)

Pj Sekda Virgojanti Dampingi Ketua Pengadilan Tinggi Banten Salurkan Bantuan Air Bersih

By On Oktober 07, 2023


SERANG, Kabar7.ID – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Virgojanti mendampingi Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Andriani Nurdin pada kegiatan bakti sosial (Baksos) Pengadilan Tinggi Banten dalam rangka peduli bencana kekeringan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menyalurkan air bersih ke beberapa titik di Kota Serang.

Andriani menyampaikan, sesuai dengan keluhan masyarakat yang beredar dalam menghadapi dampak el nino, Pengadilan Tinggi hadir dalam menyalurkan bantuan air bersih. 

Menurutnya, kegiatan itu merupakan pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara.

“Kami sudah lama menyelenggarakan Baksos, salah satunya terhadap kekeringan yang sesuai hasil survei banyak sekali daerah yang mengalami kekeringan,” kata Andriani kepada wartawan usai kegiatan penyaluran air bersih.

Ia mengatakan, penyaluran air bersih ini disalurkan di beberapa lokasi di Kota Serang dengan kapasitas 8.000 liter per tangki. Lokasi tersebut di antaranya Kecamatan Tirtayasa sebanyak lima tangki dan Kecamatan Kasemen enam tangki, dengan tiga tangki disalurkan di Desa Sawah Luhur.

Penyaluran air bersih ini juga merupakan hasil kolaborasi internal yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan Tinggi Banten. Tidak hanya dibahas dalam rapat bulanan, Pengadilan Tinggi pun terus berupaya mengoptimalkan implementasinya di Provinsi Banten, khususnya Kota Serang.

“Kita selalu menginformasikan keadaan dampak el nino ini dalam beberapa pertemuan bulanan. Alhamdulillah temen-temen antusias, sepertinya akan kami usahakan mengadakan penyaluran air bersih untuk kedua kalinya,” jelasnya.

Sementara itu, Pj Sekda Banten, Virgojanti mengapresiasi atas inisiatif Pengadilan Tinggi dalam mengatasi dampak el nino ini. Melalui penyaluran ini, Virgo berharap mampu dijadikan sebuah kolaborasi dalam menanamkan sikap kepedulian terhadap dampak kekeringan.

“Saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya untuk keluarga besar Pengadilan Tinggi dan jajaran telah tanggap mengatasi dampak el nino. Semoga kita bersama-sama memiliki komitmen dalam mengatasi krisis air bersih ini,” kata Virgo.

Virgojanti juga mengatakan, pihaknya juga terus melakukan upaya mengatasi kekeringan dengan melakukan strategi yang sama. Dimana, kata dia, Pemprov Banten juga telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 600 ribu liter di beberapa daerah.

“Tentu ikhtiar juga terus kita lakukan. Alhamdulillah Pemprov Banten juga telah mengerahkan kurang lebih 75 tangki air bersih atau setara dengan 600 ribu liter air yang telah disalurkan kepada masyarakat,” ucap Virgojanti.

Virgojanti menghimbau, upaya dalam menghadapi kekeringan ini bukan hanya dilakukan melalui penyaluran air bersih saja. Namun harus tetap diiringi dengan do’a agar segala upaya mampu bermanfaat bagi semua.

“Dengan semua upaya yang kita lakukan, saya harap tidak lupa disertai dengan ibadah yang diiringi do’a. Agar kekeringan ini tidak meluas dan mampu mendorong agar cepat memasuki musim penghujan,” pungkasnya. (*/red)

Pemprov Banten dapat Insentif Fiskal Rp18,3 Miliar

By On Oktober 07, 2023


SERANG, Kabar7.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapatkan insentif fiskal kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Tahun Anggaran (TA) 2023 dari Pemerintah Pusat pada tiga kategori, di antaranya kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, kategori kinerja penurunan stunting, dan kategori kinerja percepatan belanja daerah.

Hal itu merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Provinsi Banten mendapatkan insentif fiskal kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat pada TA 2023 sebesar Rp 18.337.287.000.

Insentif fiskal yang diraih Pemprov Banten tersebut terdiri dari kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem Rp 6.899.577.000, kategori kinerja penurunan stunting sebesar Rp 5.723.149.000 dan kategori kinerja percepatan belanja daerah Rp 5.724.561.000.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 tersebut juga menimbang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti menyampaikan, perhargaan insentif fiskal kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat dari Kemenku RI tersebut merupakan sebuah hasil kinerja semua pihak.

“Tentunya ini merupakan kerja bersama semua pihak yang mendukung kinerja Pemprov Banten,” kata Rina Dewiyanti melalui pesan singkatnya, Jumat, 06 Oktober 2023.

Rina juga mengatakan, dana insentif tersebut akan masuk dalam APBD Perubahan Provinsi Banten TA 2023.

“Insentif ini mandatory yang harus kita sesuaikan dari sisi pendapatan dan belanjanya serta diakomodir pada perubahan APBD 2023. Penyesuaian akan dilakukan pasca evaluasi Kemendagri ditetapkan,” katanya.

Menurutnya, dana insentif yang didapatkan oleh Pemprov Banten tersebut akan digunakan untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.

“Sesuai dengan KMK Nomor 350 Tahun 2023 untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja.

Capaian itu dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. (*/red)

Sambut HUT Brimob ke-78, Brimob Banten Gelar Bakti Sosial

By On Oktober 06, 2023


Lebak - Satbrimob Polda Banten melaksanakan baksos dalam rangka HUT Korps Brimob Polri ke 78 di kp. Guradog desa Citorek timur kec. Cibeber kab. Lebak, Jumat (6/10). 

Kegiatan dipimipin oleh Kapolda Banten Irjen. Pol. Prof. Dr. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, SH., M.H didampingi Dansat Brimob Polda Banten Kombes Pol Dede Rojudin, S.I.K.,M.H. dan Para Pejabat Utama Polda Banten serta Pejabat Utama Satbrimob Polda Banten. 

Dansatbrimob Polda Banten, Kombes Pol Dede Rojudin, S.I.K., M.H., Mengatakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Korps Brimob Polri ke-78 yang jatuh pada tanggal 14 November 2023, Brimob Banten melaksanakan kegiatan bakti sosial membagikan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu.

"Kita merasa bahagia bisa berbuat dan berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Mudah-mudahan dengan kegiatan bakti sosial yang kita laksanakan ini dapat mempererat silaturahmi antara Brimob dengan masyarakat dan dalam menyambut HUT ke-78 Korps Brimob Polri ini, kami mohon doanya agar Brimob dapat selalu melaksanakan tugas-tugas Negara dan selalu dapat hadir di tengah-tengah masyarakat, sesuai dengan Motto Pengabdian Brimob "Jiwa Ragaku Demi Kemanusiaan, Brimob Untuk Indonesia," tutup Kombes Pol Dede Rojudin.

Berikan Pemahaman Peran dan Fungsi Pers, PWI Banten Gelar Literasi Media Bagi Kepsek dan Guru

By On Oktober 05, 2023


SERANG - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten bersama dengan Pemerintah Kota Serang menggelar kegiatan literasi media untuk kepala sekolah (Kepsek) dan guru, Sekolah Dasar (SD). dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang berada di wilayah Kota Serang.

Kegiatan yang digelar di Wisma Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kabupaten Serang ini, selain dihadiri ratusan Kepsek dan Guru SD/SMP se-Kota Serang, juga di hadiri Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Banten, Lesman Bangun, Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional (PRSSNI) Banten, Cahyono Adi, serta sejumlah Ketua PWI Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

Kegiatan yang berlokasi di Kawasan Pasar Rau, Kota Serang ini juga menghadirkan tiga orang narasumber, yakni H. Agus Sandadirja, Tokoh Pers Banten, sekaligus Penasehat PWI Provinsi Banten, Nasrudin, Sekretaris PWI Banten, dan Cahyono Adi R Sukoco, Ketua Bidang Organisasi SMSI Pusat.

Ketua PWI Kota Serang, Teguh Akbar Idham, selaku Ketua Panitia Kegiatan Literasi Media menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan yang mengambil tema "Pemanfaatan Media di Era Digital" ini. Dirinya tidak menyangka tingginya antuasiasme para pendidik terhadap kegiatan literasi ini.

"Kami tidak menyangka peserta membludak melebihi perkiraan kami. Artinya para guru di Kota Serang ini sangat peduli akan pentingnya literasi khususnya pers," kata Akbar.

Untuk itu, dirinya meminta maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kata dia, dari kapasitas gedung, yang hanya mampu menampung 250 peserta, jumlah yang hadir lebih dari 300 orang. "Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan ini. Kami jadikan ini sebagai evaluasi kedepan agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih baik lagi," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua PWI Banten, Rian Nopandra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar agar para kepala sekolah dan guru memahami pengetahuan dasar jurnalistik, sehingga menjadi mitra yang baik bagi kalangan pers, terutama menjadi narasumber yang mumpuni. Karena itu, tambahnya, peserta mendapatkan materi tugas dan peran wartawan, organisasi profesi wartawan, regulasi pers, kode etik jurnalistik, sengketa pemberitaan, dan tips menjadi narasumber yang baik. 

“Kami tidak bermaksud menggurui para peserta, kami hanya ingin berbagi pengetahuan dan mengedukasi para tenaga pendidik agar memahami dasar-dasar jurnalistik," ucapnya.

Harapannya setelah mengikuti Literasi Media ini, mampu menjadi mitra strategis bagi kami sebagai insan pers,” katanya.

Rian juga mengapresiasi para kepsek dan guru yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama dalam kegiatan itu. Kata dia, ditengah kesibukan mengajar dan mendidik para siswa, mereka masih menyempatkan diri untuk menghadiri kegiatan literasi ini.

 "Ditengah padatnya kegiatan belajar dan mengajar di sekolah, bapak/ibu masih mau menyempatkan diri hadir disini. Tentunya ini jadi kebanggaan kami," pungkasnya.

Dirinya berharap, setelah mengikuti kegiatan ini, para peserta dapat memahami peran dan tugas pers sebagai mitra pemerintahan. Selain itu, lanjutnya, dengan mengikuti literasi ini, kedepannya dapat terjalin kemitraan yang baik antara pers dan elemen pendidikan. "Dengan kegiatan ini peserta dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai narasumber. Dengan begitu akan terjalin hubungan saling menguntungkan," pungkasnya.

Dikesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang, Tb. Suherman, menyampaikan, apresiasinya kepada seluruh jajaran PWI Provinsi Banten yang telah menginisiasi kegiatan tersebut. Kata dia, literasi ini adalah bentuk sinergitas Pemerintah Kota Serang dengan PWI Banten dalam memberi edukasi terkait peran dan fungsi pers dalam pembangunan di Kota Serang. "Kegiatan ini murni inisiatif PWI dan direstui oleh Walikota Serang. Kami (Dinas Pendidikan-red) hanya menyediakan pesertanya saja," ucapnya.

Lebih lanjut, Suherman mengatakan, kegiatan ini sangat penting bagi Kepala Sekolah dan Guru, dalam mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan oleh sekolahnya. Dengan adanya kegiatan ini, lanjut Suherman, sekolah tidak perlu lagi bingung dalam menghadapi wartawan yang datang.

 "Kegiatan ini sangat penting bagi sekolah. Karena itu kami akan selalu mendukung semua kegiatan-kegiatan PWI yang positif seperti ini," ucap Suherman, sekaligus membuka acara Literasi Media 2023 PWI Banten.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *