Kabar Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Jelang Idul Fitri 2025, Ponpes Al - Faltami Baros Pererat Silaturahmi dan Jaga Kamtibmas Banten

By On Maret 26, 2025


SERANG, Kabar7.ID –  Pondok Pesantren (Ponpes) Al - Faltami Baros, Kabupaten Serang, Banten, menggelar acara buka puasa bersama sekaligus memberikan santunan kepada 100 fakir miskin yang berada di sekitar lingkungan pesantren, Rabu, 26 Maret 2025.

Acara itu menjadi bagian dari silaturahmi serta doa bersama menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 H/2025 M, dengan mengusung tema “Sucikan Hati, Sucikan Diri Bersama Menjaga Aman Kamtibmas di Provinsi Banten”.

Kegiatan itu turut dihadiri oleh berbagai Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta jajaran Polsek Baros, termasuk pimpinan dan pengasuh ponpes di wilayah sekitarnya.

Sejumlah tokoh yang turut hadir, di antaranya KH Turmudi, KH Ujang Jarkasih, Ustadz Wardi, H. Bebed, Fahruroji, serta sejumlah ulama lainnya seperti Ustadz Mansur, Ustadz Nasir, Ustadz Yana, Ustadz Rohim, dan Ustadz Anis.

Dalam kesempatan tersebut, pimpinan Ponpes Al - Falamani Nyomplon Baros, H. Mustofa menyampaikan pesan penting kepada seluruh masyarakat, terutama dalam menjaga keamananan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Provinsi Banten.

Ia menekankan pentingnya peran Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam menciptakan suasana yang kondusif menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Banten untuk bersama-sama menjaga ketertiban, menjaga kerukunan, dan menciptakan keamanan, terutama di momentum menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Mari kita pererat silaturahmi dan bekerja sama demi menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis,” ujar H. Mustofa.

Ia juga berharap agar masyarakat Banten yang berada di bawah pengayoman Polda Banten tetap dalam keadaan aman dan kondusif.

Menurutnya, kesejahteraan dan kedamaian dapat terwujud jika seluruh elemen masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan mereka masing-masing.

Acara buka puasa bersama itu berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan. Selain menikmati hidangan berbuka, para peserta juga melaksanakan doa bersama demi keselamatan dan keberkahan bagi masyarakat Banten.

Pemberian santunan kepada fakir miskin pun menjadi momen haru, di mana bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban mereka menjelang Hari Raya Idul Fitri. (*/red)

Kasus Teror Kepala Babi di Kantor Tempo, AJI dan LBH Pers Desak Polri Usut Tuntas

By On Maret 26, 2025


JAKARTA, Kabar7.ID – Berbagai pihak mengecam aksi teror terhadap media massa Tempo dengan pengiriman paket berisi potongan kepala babi dan bangkai tikus.

Kecaman itu salah satunya dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers.

Atas kejadian itu, AJI dan LBH Pers mendesak Polri mengusut tuntas rentetan teror tersebut.

Dalam siaran persnya, AJI dan LBH Pers menyampaikan empat poin penting atas kejadian teror tersebut, di antaranya: 

Mendesak Kepolisian untuk mengusut, membongkar, dan mengadili dalang dari perilaku intimidasi kepada FCR selalu jurnalis dan host siniar Bocor Alus Politik Tempo. Kemudian mengecam aksi intimidasi oleh siapapun yang menjadi dalang di belakangnya yang melakukan penghalang-halangan kinerja jurnalistik.

Mendesak Kepolisian untuk menangkap pelaku intimidasi dan dijerat dengan delik pidana, Pasal 18 ayat (1) UU Pers No 40 Tahun 1999 karena telah melakukan penghalang-halangan terhadap proses kerja jurnalistik.

Mendesak Dewan Pers untuk menerjunkan Satgas anti-Kekerasan guna memastikan Kepolisian mengusut kasus ini dengan tuntas. Dewan Pers juga perlu memantau dan menuntaskan kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis yang selama ini luput dalam pendataan.

Jurnalis melakukan kerja-kerja pers sebagai bentuk check and balances serta pengejawantahan tugasnya sebagai pilar keempat demokrasi. Segala bentuk intimidasi dan ancaman yang dilakukan merupakan bentuk penghalang-halangan kerja pers yang dapat berakibat pada terlanggarnya hak atas jaminan rasa aman bagi jurnalis serta terlanggarnya hak publik atas informasi.

Diketahui, kurang dari sehari setelah Tempo melaporkan teror paket berupa kepala Babi ke Mabes Polri, Tempo kembali dikirimi kotak berisi enam bangkai tikus dengan kondisi kepala terpenggal, pada Sabtu, 22 Maret 2025, sekitar pukul 08.00 WIB.

Adapun peristiwa bermula ketika petugas kebersihan Tempo yang melihat kotak tergeletak dengan kondisi sedikit penyok. Ketika dibuka kotak kardus ternyata berisi bangkai tikus. 

Pihak Tempo pun langsung melakukan pemeriksaan rekaman CCTV dan diketahui bungkusan berisi bangkai tikus itu dilempar orang tak dikenal pada pukul 02.11 WIB dari luar pagar kompleks kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat Jakarta Selatan.

Petugas keamanan menduga kotak bangkai tikus itu mengenai mobil yang sedang diparkir sebelum membentur aspal. Ada jejak baret pada mobil yang terkenal lemparan kotak tikus itu.

Sebelumnya, seorang kurir mengirimkan kardus dilapisi styrofoam berisi kepala babi yang ditujukan kepada wartawan Tempo, FCR. Paket tersebut diterima oleh satuan pengamanan Tempo pada pukul 16.15 WIB.

Sementara, FCR baru menerima dan membuka kardus tersebut pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 15.00 WIB saat hendak melakukan siniar Bocor Alus Politik Tempo. 

Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra menyebut, sebelum bangkai tikus, redaksi Tempo menerima pesan ancaman melalui media sosial melalui akun Instagram @derrynoah pada 21 Maret 2025.

Pengendali akun itu menyatakan akan terus mengirimkan teror “sampai mampus kantor kalian”. 

Rentetan teror terhadap Tempo dan para Jurnalisnya jelas bentuk serangan sistematis ditujukan pada pers.

Serangan yang berlangsung masif dan kembali terjadi hanya sehari setelah laporan diterima Mabes Polri menambah alasan bagi Kepolisian harus mengambil langkah tegas dan serius untuk menangkap pelaku serta mengungkap motif serangan.

Tindakan itu semakin memperjelas teror untuk redaksi Tempo maupun kebebasan pers itu sendiri.

Segala bentuk intimidasi dan ancaman pembunuhan simbolik terhadap jurnalis maupun kantor redaksi semakin memperjelas ancaman terhadap kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan oleh Tempo sebagai salah satu media yang kritis dan vokal dalam merespon isu-isu publik. 

Selain itu, pengiriman enam ekor bangkai tikus yang ditujukkan kepada kantor redaksi Tempo ini juga diduga kuat sebagai bentuk penghalang-halangan kerja jurnalistik dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

Bukan sekadar kepada Tempo, teror ini juga harus dimaknai sebagai serangan dan ancaman bagi kepentingan publik khususnya hak masyarakat atas berita berkualitas di Indonesia.

Fenomena ini juga bagian dari upaya memberangus fungsi pers: kontrol sosial dan mengawasi kekuasaan yang sewenang-wenang. (*/red)

Siaga Lebaran 2025, PMI Banten Kerahkan 399 Personil dan 13 Mobil Ambulans

By On Maret 26, 2025


SERANG, Kabar7.ID – Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten mengerahkan sebanyak 399 personil dan 13 mobil ambulans menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah atau 2025 Masehi.

Ratusan personil itu akan ditempatkan di 41 posko yang didirikan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten.

Hal itu disampaikan Ketua PMI Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah, usai Apel Siaga Lebaran Pos Pertolongan Pertama dan Pelayanan Ambulans Tahun 2025 di Markas PMI Banten, Kelurahan Kelodran, Kota Serang, Selasa, 25 Maret 2025.

“Alhamdulillah, tadi saya beserta jajaran pengurus PMI Provinsi Banten, kepala markas, dan jajarannya sudah apel untuk siaga lebaran 2025,” ujarnya kepada wartawan.

Dikatakan Bupati Serang ini, pada tahun 2025 PMI Banten menurunkan sebanyak 399 personil yang terdiri dari jajaran pengurus PMI kabupaten/kota dan provinsi, dari KSR (Korp Sukarela), TSR (Tenaga Sukarela), para relawan, para dokter, dan para tenaga kesehatan lainnya. Adapun untuk pelaksanaannya dimulai sejak 23 Maret sampai 7 April 2025.

“Untuk lokasinya di 41 titik posko. Kami PMI bergabung dengan posko-posko yang didirikan oleh pemerintah daerah bersama TNI dan Polri. Jadi ada 41 posko yang kami kirim tenaga dari PMI,” ujarnya.

Selain 399 personil, kata Tatu, PMI Banten juga menurunkan sebanyak 13 mobil ambulans, lima unit mobil ambulans jenazah, dan empat unit kendaraan operasional.

Ia berharap, apa yang disiagakan PMI Banten bisa membantu pemerintah daerah bersama-sama dengan TNI dan Polri untuk membantu jalur pemudik yang akan lebaran di kampung halamannya masing-masing.

“Kegiatan ini memang kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan setiap tahun di acara hari besar, baik itu Natal, Tahun Baru, dan Hari Raya Idul Fitri,” pungkasnya. (*/red)

Bongkar Kasus Penipuan SMS BTS Palsu, Bareskrim Polri Tangkap Dua WN China

By On Maret 26, 2025


JAKARTA, Kabar7.ID – Pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berhasil membongkar kasus akses ilegal dengan menyebarkan SMS palsu ke para nasabah bank menggunakan fake base transceiver station (BTS).

Dalam kasusu itu, Polisi menangkap dua pelaku yang merupakan dua Warga Negara (WN) China saat membawa fake BTS tersebut.

Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada mengatakan, pihaknya mulai melakukan pemantauan pada 13 Maret 2025.

Menurutnya, pihaknya bekerja sama dengan Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital Kemenkomdigi.

“Hasil kegiatan tersebut ditemukan adanya fakta bahwa ada penyebaran SMS palsu yang mengatasnamakan bank melalui penggunaan perangkat telekomunikasi yang ilegal,” ujar Wahyu kepada wartawan, Senin, 24 Maret 2025.

Lalu, kata dia, WN China berinisial XY ditangkap di sekitar SCBD, Jaksel, pada 18 Maret, saat mengemudikan Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan nomor polisi B-2146-UYT.

Dia menyebut, mobil XY dilengkapi dengan perangkat elektronik fake BTS.

“Kemudian tim terus bekerja dan melakukan penyelidikan di lapangan, selanjutnya 20 Maret 2025 tim kembali melakukan penangkapan terhadap tersangka warga negara China inisial YXC saat sedang mengemudikan Toyota Avanza putih,” tuturnya.

“Yang dilengkapi dengan perangkat elektronik fake BTS di Jalan Tulodong Atas,” imbuhnya.

Diketahui sebelumnya, pengungkapan kasus ini berawal dari pengaduan nasabah salah satu bank swasta. Kerugiannya mencapai Rp 289 juta.

“Pengungkapan yang kita lakukan ini berasal dari pengaduan nasabah salah satu bank swasta. Yang menerima SMS bermuatan phishing,” ujar Wahyu.

SMS tersebut disebar dan diterima oleh sekitar 259 nasabah. Dari jumlah itu, 8 orang terpancing hingga melakukan transaksi.

“SMS tersebut diterima oleh 259 orang nasabah, dan delapan di antaranya melakukan transaksi melalui link yang disiapkan oleh para pelaku ini,” ujarnya. (*/red)

Tahun 2025, Gubernur Andra Soni Target Selesaikan Pembangunan Sekolah Filial

By On Maret 26, 2025


PANDEGLANG, Kabar7.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menargetkan penyelesaian pembangunan sekolah untuk empat sekolah filial atau yang masih meminjam tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pembangunan sekolah itu ditargetkan rampung pada tahun 2025.

Hal itu dikatakan Gubernur Banten, Andra Soni usia meninjau SMKN 17 Pandeglang, Senin, 24 Maret 2025.

“Ternyata ada empat sekolah (filial-red) yang menjadi kewenangan Provinsi Banten, yaitu SMKN pada dua daerah, yakni Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Itu belum ada bangunannya,” ujarnya.

Diketahui, saat ini proses belajar mengajar SMKN 17 Pandeglang masih meminjam gedung SMPN 3 Cigeulis. Lantaran belum memiliki gedung.

“(Kunjungan-red) ini hasil respon saya terhadap masukan dan saran dari mahasiswa dan masyarakat. Mereka sampaikan bahwa masih ada sekolah di Banten yang masih jadi kewenangan Provinsi Banten, sekolah ada tapi gedungnya tidak ada,” kata Andra Soni.

Tahun 2021 lalu, kata Andra Soni, Pemprov Banten telah dianggarkan pembangunan gedung SMKN 17 Pandeglang. Namun hal tersebut terhambat dan tidak dapat dilanjutkan, lantaran permasalahan administrasi calon lokasi tanah yang akan digunakan.

“Itu tidak bisa dieksekusi, karena lahannya, administrasinya belum siap. Sekarang kita anggarkan lagi, kemungkinan FS selesai April dan mudah-mudahan bisa langsung ditindaklanjuti serta dibangun tahun ini,” tuturnya.

Andra Soni berharap nantinya lokasi yang akan digunakan dalam pembangunan gedung SMKN 17 Pandeglang tersebut dan Unit Sekolah Baru (USB) lainnya dapat memperhatikan beberapa hal, antara lain memudahkan masyarakat untuk mengakses  sekolah tersebut.

“Bagaimana kita bisa merespon, salah satunya bagaimana anak-anak bisa sekolah. Kita juga akan mendorong penambahan jurusan vokasi, seperti disini (SMKN 17 Pandeglang-red) tadi disarankan bisa ditambah jurusan pariwisata sebagai bagian penunjang KEK,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Lukman menyampaikan, tahun ini pihaknya akan membangun tujuh USB, empat USB tersebut di antaranya untuk sekolah filial.

“Masih ada empat sekolah filial di Provinsi Banten, yakni SMKN 15 dan 17 Pandeglang serta SMKN 1 dan 2 Cihara yang berada di Kabupaten Lebak,” ujarnya.

Saat ini, kata Lukman, SMKN 17 Pandeglang memiliki 56 siswa dengan satu jurusan, dan diharapkan ke depan dapat terus dikembangkan dengan menyesuaikan potensi yang ada.

“Berdasarkan arahan Gubernur, kita harus menyelesaikan sekolah filial dan tahun ini kita selesaikan. Semoga tidak ada halangan baik administrasi dan lainnya,” pungkasnya. (*/red)

Puan Maharani Ingatkan Perusahaan Segera Bayar THR Seminggu Sebelum Lebaran

By On Maret 26, 2025

Ketua DPR RI, Puan Maharani. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Perusahaan diingatkan untuk segera membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerjanya. Perusahaan juga diminta memperhatikan imbauan Pemerintah agar pembayaran THR dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran.

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya, Senin, 24 Maret 2025.

“Sesuai dengan peraturan, THR untuk pekerja harus dibayarkan secara penuh dan tepat waktu, paling lambat satu minggu sebelum Lebaran. Pekerja harus mendapatkan haknya!,” ujarnya.

Aturan yang dimaksud tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR bagi pekerja.

Disebutkan, pencairan THR wajib dilakukan secara penuh atau tidak dicicil dengan tenggat waktu H-7 Hari Raya Idul Fitri 2025.

Puan juga menyoroti kebijakan sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan pembayaran THR sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Dalam aturan tersebut, kata dia, perusahaan yang terlambat membayar THR hanya dikenakan denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayarkan. 

Sementara bagi yang tidak membayar THR sama sekali, sanksi administratif seperti teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha diberlakukan.

Menurutnya, kebijakan ini masih belum cukup kuat untuk melindungi hak pekerja. 

“Denda sebesar lima persen bukanlah nominal yang berarti bagi perusahaan-perusahaan besar yang memiliki modal besar dan keuntungan tinggi,” tuturnya.

Ia menilai, sanksi yang ringan dapat menjadi celah bagi pengusaha untuk lebih memilih membayar denda dibandingkan menunaikan kewajibannya memberikan THR kepada pekerja secara tepat waktu. 

“Ini berpotensi merugikan jutaan pekerja yang sangat bergantung pada THR sebagai tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hari raya dan keluarganya,” ujarnya.

“Denda lima persen bagi perusahaan yang terlambat membayar THR hanyalah solusi parsial yang tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia,” sambungnya.

Namun demikian, Puan meminta pemerintah untuk lebih berani dalam menegakkan aturan yang tegas. Hal ini guna memastikan keadilan dalam sistem ketenagakerjaan.

Selain pembayaran THR tepat waktu, Puan juga memberi perhatian terkait keadilan dalam besaran upah pekerja.

Menurutnya, keadilan upah ini juga mendesak untuk segera ditangani Pemerintah. 

“Kita tidak bisa menutup mata, masih banyak pekerja di Indonesia yang menerima upah rendah dan tidak sebanding dengan biaya hidup yang terus meningkat. Belum lagi adanya kesenjangan yang besar antara upah pekerja dengan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan,” pungkasnya. (*/red)

InterSystems dan EMC Healthcare Memperluas Kemitraan Strategis untuk Merevolusi Perawatan Pasien dengan InterSystems IntelliCare™, Rekam Medis Elektronik Berbasis AI

By On Maret 26, 2025

Hospital Tour. 

JAKARTA, Kabar7.ID – InterSystems, penyedia teknologi data kreatif yang mengelola lebih dari satu miliar catatan kesehatan di seluruh dunia, dan EMC Healthcare, penyedia layanan kesehatan terkemuka di Indonesia, mengumumkan kemitraan strategis mereka yang bertujuan untuk merevolusi perawatan pasien melalui adopsi sistem rekam medis elektronik (EHR) generasi berikutnya, InterSystems IntelliCare™.

Kolaborasi ini merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan penyampaian layanan kesehatan dan efisiensi operasional di seluruh wilayah.

EMC Healthcare telah menjalani perjalanan kesehatan digital bersama InterSystems selama beberapa tahun.

Pada 2024, grup rumah sakit ini berhasil meluncurkan EHR TrakCare dari InterSystems di semua delapan rumah sakit, dengan tujuh di antaranya menerapkan sistem tersebut dalam waktu hanya 18 bulan setelah peluncuran awal.

Adopsi InterSystems IntelliCare, sistem berbasis AI, merupakan fase berikutnya dalam perjalanan EHR mereka.

EMC bangga menjadi pelanggan pertama di kawasan Asia Pasifik yang dapat melihat dan menguji InterSystems IntelliCare, dan mereka berkomitmen untuk mengadopsinya karena manfaat signifikan yang mereka harapkan berdasarkan pengujian terbaru mereka.

InterSystems IntelliCare dibangun di atas TrakCare dan dirancang khusus untuk sistem kesehatan yang mengalami transformasi digital yang cepat dan mencari solusi modern yang terhubung secara mulus.

Ini adalah EHR yang dibayangkan kembali yang memprioritaskan interaksi antara pasien dan penyedia layanan, meminimalkan gangguan dari teknologi selama pertemuan.

Fitur kunci termasuk dokumentasi otomatis melalui perekaman audio ambient, tindakan tindak lanjut yang sudah diisi sebelumnya untuk ditinjau oleh tenaga media, dan pengkodean yang dibantu AI, semuanya secara signifikan mengurangi beban kerja dan meningkatkan produktivitas organisasi.

“InterSystems sangat senang membawa InterSystems IntelliCare ke Indonesia. Dengan AI sebagai inti, sistem ini memungkinkan penyedia layanan untuk memiliki lebih banyak waktu tatap muka dengan pasien dan lebih sedikit waktu di depan layar,” kata Luciano Brustia, Regional Managing Director, Asia Pacific, InterSystems.

“Kami berterima kasih kepada EMC karena telah mempercayakan InterSystems dalam langkah penting berikutnya dalam perjalanan transformasi digital mereka. Dan saya senang secara resmi menyambut mereka ke dalam Program Referensi Global InterSystems, di mana mereka bergabung dengan kelompok pelanggan terpilih yang berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam menggunakan produk InterSystems.”

Komitmen EMC Healthcare terhadap Transformasi Digital

Presiden Direktur EMC Group, Jusup Halimi menekankan peran penting investasi dalam Rekam Medis Elektronik (EHR) yang canggih dalam meningkatkan pengalaman dan keselamatan pasien.

Ia menyoroti bahwa adopsi InterSystems IntelliCare bukan hanya peningkatan teknologi, tetapi memungkinkan perubahan mendasar dalam cara EMC akan memberikan layanan kesehatan.

“Kemitraan kami dengan InterSystems adalah bukti komitmen kami terhadap transformasi digital. Dengan mengadopsi InterSystems IntelliCare, kami bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan perawatan pasien di seluruh fasilitas kami,” ujarnya.

“Kami juga melihat ini sebagai game changer, baik bagi pasien maupun penyedia layanan,” imbuhnya.

Sistem EHR Memainkan Peran Vital dalam Memungkinkan Agilitas di Sektor Kesehatan

EMC telah melakukan transisi yang luar biasa dari catatan berbasis kertas ke peluncuran terencana solusi berbasis AI dalam waktu hanya lima tahun, membawa manfaat substansial bagi tenaga medis dan pasien.

Implementasi cepat TrakCare oleh EMC Group di seluruh jaringannya telah mendukung agilitas bisnis, menyederhanakan operasi rumah sakit, dan meningkatkan koordinasi di antara para profesional medis.

Kemampuan sistem untuk mengintegrasikan data pasien di berbagai fasilitas dan sistem – seperti perangkat medis dan portal pasien – memastikan pendekatan yang mulus terhadap perawatan, yang pada akhirnya meningkatkan hasil kesehatan secara keseluruhan.

Dengan penerapan InterSystems IntelliCare, EMC bertujuan untuk mengurangi beban administratif, mengotomatiskan tugas rutin, dan mengoptimalkan alur kerja, memungkinkan para profesional kesehatan untuk lebih fokus pada perawatan pasien.

Analitik berbasis AI juga akan meningkatkan pengambilan keputusan klinis dengan memberikan wawasan prediktif, mendeteksi anomali, dan mempersonalisasi rencana perawatan.

“AI adalah perubahan besar dalam teknologi kesehatan. Dengan fungsionalitas AI yang canggih dan puluhan tahun keandalan yang terbukti, InterSystems IntelliCare adalah pilihan yang jelas untuk memberikan solusi paling canggih bagi rumah sakit kami,” kata Jusup Halimi.

“InterSystems IntelliCare AI meningkatkan pengalaman pasien dengan memungkinkan dokter tetap terlibat sepenuhnya dengan pasien, berkomunikasi lebih baik, dan meningkatkan kepercayaan,” kata dr. Bella Desra Andae, Kepala Informatika Medis EMC Healthcare.

Ini juga telah meningkatkan cara dokter berinteraksi dengan EHR. Alih-alih menavigasi melalui banyak layar, dokter dapat dengan mudah meminta informasi yang mereka butuhkan, dan informasi tersebut muncul secara instan, terstruktur, dan mudah ditinjau.

Fitur AI ambient juga membantu mentranskripsikan percakapan pasien. AI dapat mengubah dokumentasi dari beban menjadi sistem dukungan yang mulus, memungkinkan dokter untuk fokus pada hal yang paling penting perawatan pasien.

Komitmen InterSystems di Asia Tenggara

InterSystems telah membangun kehadiran yang kuat di Asia Tenggara, bermitra dengan banyak organisasi kesehatan terkemuka, termasuk EMC Healthcare.

Perusahaan telah menyesuaikan solusinya untuk memenuhi regulasi lokal dan berkomitmen untuk mendukung inisiatif strategis nasional.

AI Demo. 

Sales Director for Southeast Asia, InterSystems, Stella Ramette mengungkapkan, pihaknya membebaskan EHR dari batasan masa lalu.

“Dengan mengintegrasikan kecerdasan berbasis AI di seluruh alur kerja klinis, administratif, dan keuangan, kami memberikan pelanggan peningkatan efisiensi dan keselamatan. Tidak ada lagi pemotongan dan penempelan atau beralih antara aplikasi,” ujarnya.

Apa yang Membuat InterSystems IntelliCare Menonjol?

Dengan GenAI di inti, InterSystems IntelliCare memberikan kepada pelanggan kami:

Efisiensi Berbasis AI

InterSystems IntelliCare memanfaatkan AI generatif untuk menghilangkan ketidakefisienan administratif, memungkinkan tenaga medis menghabiskan lebih banyak waktu berinteraksi dengan pasien daripada menavigasi layar entri data yang kompleks. Asisten AI-nya memungkinkan perintah bahasa alami dan ringkasan riwayat pasien secara otomatis.

Keterlibatan Pasien yang Ditingkatkan

InterSystems IntelliCare mendorong interaksi yang lebih alami antara pasien dan penyedia dengan menghilangkan kebutuhan untuk entri data selama kunjungan kantor.

Dengan penangkapan dan pembuatan catatan pertemuan secara real-time yang didukung oleh pendengaran ambient dan alat dokumentasi berbasis AI, tenaga medis dapat fokus pada percakapan yang bermakna dengan pasien mereka alih-alih terjebak dalam mencatat selama kunjungan.

Operasi Kesehatan yang Dioptimalkan

Dirancang untuk mendukung administrator kesehatan dan tim TI, InterSystems IntelliCare menyederhanakan alur kerja, mengurangi ketidakefisienan operasional, dan memfasilitasi interoperabilitas antara sistem.

Menggunakan AI untuk mengisi kode yang diperlukan untuk penagihan dalam solusi manajemen siklus pendapatan end-to-end membantu mengoptimalkan operasi keuangan dan mengurangi kesalahan sambil mempercepat siklus penggantian biaya.

EHR Siap Masa Depan

Berbeda dengan sistem warisan, InterSystems IntelliCare dibangun dengan interoperabilitas di inti, terintegrasi secara mulus dengan infrastruktur TI kesehatan yang ada.

Solusi ini tersedia untuk penerapan di tempat, cloud, atau SaaS, memastikan fleksibilitas bagi organisasi dari semua ukuran.

Solusi EHR InterSystems diterapkan di 27 negara, melayani lebih dari 100 juta pasien di seluruh dunia.

Sistem kami dirancang untuk modern, dapat diskalakan, dan berfokus pada pasien, memastikan interoperabilitas di berbagai standar kesehatan.

Kemitraan antara InterSystems dan EMC Healthcare merupakan kemajuan signifikan dalam lanskap kesehatan Asia Tenggara. Bersama-sama, mereka berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi inovatif untuk meningkatkan perawatan pasien dan menyederhanakan operasi kesehatan.

Tentang InterSystems

InterSystems, penyedia teknologi data kreatif, memberikan fondasi terpadu untuk aplikasi generasi berikutnya untuk pelanggan di bidang kesehatan, keuangan, manufaktur, dan rantai pasokan di lebih dari 80 negara.

Platform data kami menyelesaikan masalah interoperabilitas, kecepatan, dan skalabilitas untuk organisasi besar di seluruh dunia untuk membuka kekuatan data dan memungkinkan orang untuk memahami data dengan cara yang imajinatif.

Didirikan pada tahun 1978, InterSystems berkomitmen untuk keunggulan melalui dukungan 24×7 untuk pelanggan dan mitra di seluruh dunia.

Perusahaan ini dimiliki secara pribadi dan berkantor pusat di Boston, Massachusetts, dengan 38 kantor di 28 negara di seluruh dunia.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi InterSystems.com.

Tentang EMC Healthcare

Beroperasi di bawah PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME), EMC Healthcare adalah anak perusahaan dari PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK).

Saat ini, EMC Healthcare mengoperasikan delapan rumah sakit yang menyediakan layanan kesehatan yang unggul dan dapat diandalkan di beberapa area, termasuk Tangerang (RS EMC Alam Sutera & RS EMC Tangerang), Bekasi (RS EMC Cibitung, RS EMC Cikarang, RS EMC Pekayon), Bogor (RS EMC Sentul), dan Jakarta (RS EMC Pulomas & RS EMC Grha Kedoya).

Selain menawarkan layanan medis dasar, EMC Healthcare telah mengembangkan berbagai pusat spesialis, dengan setiap unit rumah sakit memiliki bidang keahlian masing-masing.

Layanan spesialis EMC Healthcare mencakup: Pusat Tulang Belakang, Pusat Jantung, Vaskular & Toraks, Pusat Pencernaan, Pusat Trauma, Pusat Bedah Plastik & Estetika, Pusat Kesuburan & Laparoskopi, Pusat Ortopedi, Klinik Olahraga, Pusat Onkologi, Pusat Stroke, dan Rehabilitasi Medis Lanjutan.


(*/red)

Teror Kepala Babi di Kantor Tempo, GP Ansor Kecam Intimidasi terhadap Kebebasan Pers

By On Maret 25, 2025


JAKARTA, Kabar7.ID – Berbagai pihak mengecam aksi teror terhadap media massa Tempo dengan pengiriman paket berisi potongan kepala babi dan bangkai tikus.

Kecaman itu salah satunya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda (GP) Ansor.

Ketua LBH PP GP Ansor, Dendy Zuhairil Finsa mengatakan, peristiwa itu tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak demokrasi di Indonesia.

“Jika dibiarkan, hal ini dapat menciptakan iklim ketakutan bagi jurnalis dan merusak prinsip demokrasi yang dijunjung tinggi di Indonesia,” ujar Dendy dalam keterangan persnya, Minggu, 23 Maret 2025.

Dia menilai, aksi teror itu adalah bentuk intimidasi terhadap jurnalis dan kebebasan pers yang merupakan pilar keempat demokrasi.

“Teror semacam ini bukan hanya ancaman bagi individu jurnalis, tetapi juga merupakan serangan terhadap fungsi pers sebagai kontrol sosial dalam negara demokrasi,” ujarnya.

Dendy menekankan, segala bentuk teror dan intimidasi, baik kepada pribadi jurnalis saat menjalankan tugas maupun kantor media massa, adalah pelanggaran serius terhadap kebebasan pers dan hak publik atas informasi.

Untuk itu, kata dia, segala bentuk penghalang kerja jurnalistik, tak terkecuali teror dan intimidasi, harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

“Tindakan teror ini juga mengancam hak atas rasa aman bagi jurnalis serta menghambat tugas media dalam menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat,” kata dia.

Dia juga mendesak Kepolisian segera mengusut kasus teror terhadap Tempo dan jurnalisnya, serta menangkap pelakunya.

Ia menegaskan, negara tidak boleh diam apalagi mengabaikan persoalan tersebut.

“Pemerintah harus bersikap tegas terhadap setiap tindakan yang mengancam kehidupan demokrasi. Negara tidak boleh lemah dalam menghadapi aksi-aksi yang dapat merusak kebebasan berekspresi dan prinsip transparansi dalam berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Kantor Redaksi Tempo diteror dengan pengiriman paket berisi kepala babi yang kupingnya sudah dipotong pada Rabu, 19 Maret 2025.

Paket tersebut ditujukan kepada Francisca Christy Rosana (Cica), wartawan Desk Politik Tempo.

Tiga hari berselang, pada Sabtu, 22 Maret 2025, Tempo kembali mendapat kiriman paket mencurigakan. Kali ini, isinya adalah enam bangkai tikus yang kepalanya sudah dipenggal.

Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yarsa mengatakan, rentetan paket misterius yang diterima Tempo memperjelas bahwa media massa tersebut tengah diteror.

Setri mengaku tidak gentar menghadapi teror tersebut.

Dia menegaskan, aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman terhadap kebebasan pers.

“Pengirimnya dengan sengaja meneror kerja jurnalis. Jika tujuannya untuk menakuti, kami tidak gentar. Tapi, setop tindakan pengecut ini,” pungkasnya. (*/red)

Wagub Dimyati Minta Aparat Desa Proaktif Perhatikan Warga yang Tidak Mampu

By On Maret 25, 2025


PANDEGLANG, Kabar7.ID – Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Ahmad Dimyati Natakusumah meminta aparatur desa proaktif memperhatikan warganya yang tidak mampu, dhuafa dan disabilitas. 

Hal itu disampaikan Wagub Dimyati saat memberikan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Muhammad Soleman (55), seorang disabilitas yang tinggal seorang diri, di Kp. Rocek, RT 10 RW 04, Desa Rocek, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Senin, 24 Maret 2025.

Menurut Dimyati, aparat desa penting proaktif agar tidak ada lagi masyarakat tidak mampu yang tinggal di rumah tidak layak.

Hal itu, kata dia, merupakan tugas  seorang pemimpin untuk memastikan warganya dalam kondisi baik-baik saja.

“Kalau ada warga yang susah tolong diperhatikan. Dibantu. Kalau tidak mampu, silahkan laporkan ke saya,” kata Dimyati. 

Dimyati menegaskan, jika membantu masyarakat yang tidak mampu itu merupakan kewajiban seorang pemimpin. Pertanggungjawaban seorang pemimpin tidak ringan, baik di dunia maupun akhirat. Jika semuanya hanya berdiam, maka pemimpinlah yang akan menanggung dosanya.

“Oleh karena itu, saya terus melakukan keliling untuk mencari warga yang sekiranya butuh bantuan,” pungkasnya.

Sementara itu, Muhammad Soleman mengaku sangat terharu.

“Terima kasih tak terhingga kepada Bapak Wagub Banten yang telah memberikan perhatian sangat besar kepada dirinya. Ini sangat membantu dan memberikan banyak manfaat,” ujarnya. 

Diakui Soleman, sejak kecelakaan yang membuatnya lumpuh 30 tahun silam, dirinya yang semula aktif berdagang, saat ini hanya mampu berdiam diri di rumahnya yang sangat sederhana. Apalagi selang beberapa tahun kemudian, Soleman dicerai sang istri. Kemudian menyusul anaknya  meninggal dunia.

“Sejak saat ini saya tinggal sendiri. Mau ngapa-ngapain sendiri dengan penuh keterbatasan,” ucapnya.

Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Soleman hanya mengandalkan dari hasil penjualan golok yang ia rakit seadanya. Itu pun tidak setiap hari.

“Jangankan untuk merenovasi rumah, pendapatan yang ada juga hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari,” pungkasnya. (*/red)

Warga Yahukimo Diserang OPM, Satu Orang Tewas dan Enam Luka-luka

By On Maret 25, 2025


JAKARTA, Kabar7.ID – Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan penyerangan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Jumat, 21 Maret 2025.

Akibat peristiwa tersebut satu orang meninggal dunia, dan enam orang mengalami luka-luka, bahkan fasilitas penyidikan pun terbakar.

Kapuspen TNI, BrigjenTNI Kristomei Sianturi mengatakan, saat ini pihaknya telah mengevakuasi tenaga pengajar dan kesehatan di distrik tersebut.

Dia menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk selalu melindungi masyarakat, terutama tenaga pendidik dan kesehatan yang bertugas di daerah terpencil.

“Kami telah mengerahkan personel untuk mengevakuasi korban, mengamankan wilayah, dan mendukung pemulihan situasi pasca tindakan biadab dan pengecut dari OPM,” kata Kristomei kepada wartawan, Minggu, 23 Maret 2025.

Menurut Kristomei, serangan itu diduga dilakukan oleh kelompok OPM pimpinan Elkius Kobak, yang sebelumnya meminta sejumlah uang kepada para tenaga pengajar. 

Namun karena permintaan tersebut tidak dipenuhi, kelompok ini melakukan aksi kekerasan pembunuhan, dan menganiaya enam orang guru, membakar gedung sekolah dan rumah guru, serta menimbulkan ketakutan di masyarakat.

“Sebagai respons cepat, TNI bersama aparat terkait telah berhasil mengevakuasi 42 tenaga pengajar dan tenaga kesehatan dari Yahukimo ke Jayapura,” ujarnya.

“Selain itu, kami juga meningkatkan pengamanan di wilayah rawan dan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menindak tegas pelaku serangan ini,” imbuhnya.

Kristomei menjelaskan, keberadaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di Papua sangat penting bagi kemajuan dan masa depan masyarakat setempat.

Untuk itu, kata dia, pihaknya akan terus mendukung perlindungan mereka, serta memastikan keamanan di wilayah yang berpotensi mengalami gangguan keamanan. 

“Kami tidak akan tinggal diam terhadap aksi-aksi biadab dan pengecut yang mengancam keselamatan warga sipil dan stabilitas keamanan di Papua,” pungkasnya. (*/red)

Terima Audiensi Jamkrida, Gubernur Andra Soni: Salah Satu Penggerak Ekonomi

By On Maret 25, 2025


SERANG, Kabar7.ID – Kehadiran PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Banten sangat penting. Karena salah satu penggerak perekonomian daerah sesuai tugas dan fungsinya sebagai penjaminan kredit rakyat.

Hal itu disampaikan Gubernur Banten, Andra Soni Andra Soni usai menerima jajaran Direksi dan Komisaris PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Banten, di Ruang Rapat Gedung Negara Provinsi Banten, Jl Brigjen KH Syam’un No. 5 Kota Serang, Senin, 24 Maret 2025.

Menurutnya, PT Jamkrida Banten merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

“Hari ini saya bersama PT Jamkrida Banten. Salah satu BUMD Provinsi Banten. Dalam rangka berdiskusi terkait dengan perjalanan mereka, baik sebelumnya dan ke depan,” ujarnya.

Andra Soni mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti diskusi yang telah dilakukan melalui OPD-OPD yang punya tugas membina dan mengendalikan BUMD Pemprov Banten.

“Alhamdulillah dalam laporan yang disampaikan, tadi banyak hal-hal positif yang sudah dicapai. Tapi juga ada tantangan-tantangan yang harus kita lakukan bersama untuk melampauinya,” tuturnya.

Dia menambahkan, Jamkrida bisa menjadi salah satu penggerak perekonomian daerah.

Karena, kata dia, salah satu tugas dan fungsinya adalah memberikan penjaminan kredit. Akses mendapatkan penjaminan kredit rakyat dalam rangka perputaran ekonomi di daerah diperlukan. 

“Maka kehadiran Jamkrida sangat penting. Di Indonesia ada 18 Provinsi yang memiliki Jamkrida. Dari sisi aset, Jamkrida Banten termasuk yang lumayan besar,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT Jamkrida Banten, Indriyanto Agus Wibowo menyampaikan, pihaknya bertemu Gubernur Banten Andra Soni untuk menyampaikan kinerja PT Jamkrida Banten serta mendiskusikan tantangan-tantangan.

“Salah satunya penguatan modal,” ucapnya.

Dia mengatakan, pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebelumnya telah ditetapkan ada modal yang harus disetor pemegang saham sebesar Rp163,5 miliar. Pemenuhan modal menjadi tantangan terbesar karena volume penjaminan terus semakin meningkat.

Serta, lanjutnya, untuk mengiring ekspansi bisnis mitra yang terus melakukan ekspansi bisnisnya dalam pemberian jaminan kredit atau pembiayaan.

“Karena volume penjaminan itu semakin tahun semakin tinggi,” pungkasnya. (*/red)

Usut Kasus Teror Kepala Babi, Bareskrim Polri Gelar Olah TKP di Kantor Tempo

By On Maret 25, 2025


JAKARTA, Kabar7.ID – Pihak Kepolisian mulai menyelidiki kasus teror kepala babi yang dikirimkan ke kantor media Tempo. 

Polisi juga telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengecek rekaman CCTV.

“Kami telah melakukan langkah awal penyelidikan di TKP untuk mengumpulkan informasi dan keterangan yang diperlukan, serta mengecek Closed Circuit Television (CCTV) di Pos Satuan Pengamanan Gedung Tempo,” kata Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Minggu, 23 Maret 2025.

Menurut Trunoyudo, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dan pendataan terhadap saksi di lokasi yang mengetahui kejadian tersebut. Pihaknya pun masih melakukan pendalaman.

“Rencana tindak lanjut meliputi klarifikasi terhadap saksi serta pelaksanaan kelengkapan administrasi syarat formil penyelidikan,” kata dia.

Diketahui, pada 19 Maret 2025 lalu, Kantor Redaksi Tempo menerima paket berisi kepala babi tanpa telinga.

Paket tersebut dikirim oleh kurir yang memakai atribut aplikasi pengiriman barang.

Paket itu ditujukan untuk Francisca Christy Rosana, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik.

Beberapa hari setelahnya, tepatnya pada Sabtu, 22 Maret 2025, Tempo kembali mendapatkan kiriman kedua hewan.

Kali ini, berupa kardus berisikan bangkai tikus yang dipenggal. Pihak Tempo pun sudah melaporkan aksi teror tersebut ke Bareskrim Polri.

Mabes Polri sudah membentuk tim mengusut peneror dan motifnya. Sekitar 20 Polisi mendatangi Kantor Tempo dan mendokumentasikan bangkai tikus yang dikirim Sabtu dini hari.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Bareskrim Polri mengusut teror tersebut.

“Kemudian yang kedua kaitannya dengan peristiwa di media Tempo, saya sudah perintahkan kepada Kabareskrim untuk melaksanakan penyelidikan lebih lanjut,” kata Sigit kepada wartawan usai menghadiri Safari Ramadan di Masjid Raya Al-Mashun, Medan, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu, 22 Maret 2025.

Sigit juga memastikan, pihaknya memberikan pelayanan terbaik menindaklanjuti laporan masyarakat.

“Kita semua tentunya akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk bisa menindaklanjuti hal tersebut,” ujarnya. (*/red)

Polri Tetapkan Satu Tersangka Kasus TPPO “Online Scam” Myanmar, Diduga Perekrut

By On Maret 23, 2025

Direktur PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Nurul Azizah saat Konferensi Pers di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Bareskrim Polri resmi menetapkan satu orang tersangka berinisial HR dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai operator scam di Myawaddy, Myanmar.

Kasus itu merupakan pengembangan dari proses pemulangan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Myanmar beberapa hari yang lalu.

“Sampai saat ini, Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Polri telah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial HR, 27 tahun, pekerjaan karyawan swasta dan berdomisili di Bangka Belitung,” kata Direktur PPA PPO, Brigjen Pol Nurul Azizah kepada wartawan, saat Konferensi Pers di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025.

Hingga hari ini, kata Nurul, total ada 699 WNI yang dipulangkan dari perkampungan online scamming di Myawaddy, Myanmar.

HR merupakan salah satu orang yang ikut pulang ke Indonesia meski dirinya berperan sebagai perekrut para korban.

Nurul menjelaskan, HR dan sejumlah terduga pelaku lainnya menjanjikan para korban pekerjaan sebagai customer service di Thailand. Tapi, para korban justru dikirim ke Myanmar.

“Tersangka menjanjikan atau menawarkan pekerjaan sebagai customer service di luar negeri dengan negara tujuan Thailand namun korban diberangkatkan ke Myanmar dan bekerja sebagai pelaku online scam dan korban tidak mendapatkan upah yang dijanjikan,” ujar Nurul.

Nurul juga mengatakan, dalam menggaet korban, HR disebut menawarkan gaji hingga 25 ribu - 30 ribu Baht atau setara Rp 10 juta – Rp 15 juta per orang.

Para korban juga disebut tidak perlu khawatir dengan tiket pesawat menuju Thailand karena semua akan difasilitasi oleh pemberi kerja di sana.

Tetapi, bukannya sampai di Thailand, para korban justru dibawa ke Myawaddy, Myanmar yang disebutkan berada di bawah kekuasaan kelompok bersenjata di luar kekuasaan pemerintah Myanmar.

“Selama melakukan aktivitas pekerjaan di Myawaddy, para korban diwajibkan agar dapat mencapai target korban tertentu berupa mendapatkan nomor telepon untuk calon korban online scam,” kata Nurul.

Saat bekerja, lanjut Nurul, para korban juga diancam dengan sejumlah hukuman dan kekerasan.

“Apabila tidak mencapai target korban maka akan mendapat hukuman berupa tindakan kekerasan berupa secara verbal non verbal dan pemotongan gaji yang telah dijanjikan,” ujarnya.

Saat ini, Polri baru menetapkan HR sebagai tersangka. Tetapi, berdasarkan pemeriksaan kepada 699 orang WNI yang dipulangkan, ada empat orang lagi yang diduga terlibat dalam TPPO. Keempat orang itu, di antaranya berinisial DR, EL alias AW, RI, dan HRR.

Adapun Pasal yang disangkakan terhadap HR adalah Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan/atau Pasal 81 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 600 juta. (*/red)

Pemprov Banten Komitmen Akan Selesaikan Guru Honorer P1 dan R3 Database BKN

By On Maret 23, 2025


SERANG, Kabar7.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten komitmen menyelesaikan honorer P1 dan R3 database Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Pasalnya, program prioritas Pendidikan Gratis membutuhkan guru-guru yang handal.

Hal itu dikatakan Gubernur Banten, Andra Soni usai menerima Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHN LPGSI) P3K Guru 2021 di Ruang Rapat Gedung Negara Provinsi Banten, Jl Brigjen KH Syam’un No. 5, Kota Serang, Sabtu, 22 Maret 2025.

“Alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahmi dengan teman-teman guru dari kategori R3 dan P1 database BKN,” ucapnya.

Dia mengatakan, kategori P1 baru saja mendapatkan hadiah dari Presiden Prabowo Subianto. Diumumkan bahwa kategori P1 akan diangkat selambat-lambatnya pada bulan Oktober 2025.

“Harapan mereka kalau bisa lebih cepat. Ya namanya harapan, tentu kalau bisa  yang terbaik,” ujar Andra Soni.

“Insya Allah kami terus merapikan administrasi. Dindik dan BKD terus merapikan administrasi,” tambahnya.

Menurut Andra Soni, dirinya juga menerima honorer kategori R3 database BKN yang telah lulus dan ingin merasa tenang.

“Tadi kita sudah diskusi. Ada tahapan yang harus kita tempuh dan Insya Allah itu akan kita tempuh. Karena lagi-lagi tugas gubernur itu melayani bukan dilayani,” ungkapnya.

Terkait dengan Program Pendidikan Gratis, Andra Soni menjelaskan, tentu Pemprov Banten membutuhkan kualitas guru yang baik. 

“Secara regulasi sedang dipersiapkan. Harapan kita bagaimana sekolah gratis ini meningkatkan partisipasi sekolah,” pungkasnya. 

Dia juga mengungkapkan, pihaknya juga sedang mendata ada begitu banyak anak-anak yang lulus di sekolah swasta tapi belum mendapatkan ijazahnya. Persoalannya karena belum bisa menebus ijazah.

“Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Pak Kadis Dindik sedang memformulasikannya,” ujarnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Nana Supiana mengatakan, para guru kategori R2 dan R3 database BKN sudah lolos verifikasi. 

“Kami komitmen, sebanyak 11.373 honorer pendataan BKD Provinsi Banten menjadi PPPK penuh waktu,” pungkasnya. (*/red)

Bertemu Puan di Bukber NasDem, Jokowi Sebut Hubungannya dengan PDI-P Hangat

By On Maret 23, 2025

Konferensi Pers usai buka pusa bersama NasDem. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, hubungannya dengan PDI-P sejauh ini terjalin hangat. Begitu juga dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

Hal itu dikatakan Jokowi kepada wartawan usai kegiatan buka puasa bersama (Bukber) di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Maret 2025.

“Hubungannya memang hangat betul, emang hangat, dengan Mba Puan hangat,” ujar Jokowi.

Saat ditanya apakah ada peluang bertemu Ketum PDI-P Megawati, Jokowi mengatakan belum ada. Namun dia yakin ke depannya hubungannya akan baik-baik saja.

“Ya belum, tapi akan apa ya, ke depan saya kira akan baik-baik saja,” ucap Jokowi.

Diketahui, Jokowi duduk semeja dengan Puan di acara Bukber NasDem ini. Di antara Jokowi dan Puan, yakni Ketum NasDem Surya Paloh.

Diketahui juga, sebelumnya Puan merespons soal hubungan PDI-P dengan Jokowi. Secara tersirat Puan meminta agar hal-hal yang memecah belah bangsa disudahi, terlebih di bulan ramadan ini.

“Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah, sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif,” kata Puan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Maret 2025.

Puan menegaskan, masih banyak persoalan bangsa yang perlu diatasi bersama-sama. Menurutnya, tidak ada pihak yang bisa membangun bangsa tanpa kerja sama dengan pihak lain.

“Kita masih banyak masalah bangsa dan negara harus kita sama-sama cermati bersama bagaimana kita membangun bangsa dan negara bersama-sama,” ujarnya.

“Bangsa ini perlu kita bangun, nggak bisa sendirian, bangsa ini harus kita bangun bersama-sama. Jadi semua yang mempunyai kontribusi, yang mempunyai pemikiran baik untuk bangsa ini, ya marilah ayo kita sama-sama bangun bangsa ini dengan pemikiran positif ke depan,” pungkasnya. (*/red)

Bupati Tatu Serahkan NPHD untuk PSU Pilkada Kabupaten Serang

By On Maret 23, 2025


SERANG, Kabar7.ID – Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah menandatangani dan menyerahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang Tahun 2024 yang akan digelar pada 19 April 2025 mendatang, di Pendopo Bupati Serang, Jumat, 21 Maret 2025.

Penandatanganan NPHD juga dilakukan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Rudy Suhartanto, Ketua KPU Nasehudin, Ketua Bawaslu Furqon, dan perwakilan Polres Serang Kabupaten, Polresta Serang Kota, Polres Cilegon, Kodim 0602 Serang dan Kodim 0623 Cilegon di Pendopo Bupati.

Turut hadir, Ketua KPU Provinsi Banten Mohamad Ihsan, Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum dan para pejabat Eselon II di lingkungan Pemkab Serang. Mengingat, penyerahan NPHD dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Serang yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

“Alhamdulillah kami melaksanakan NPHD kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Serang yang berkaitan dengan PSU Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024,” ujar Tatu kepada wartawan.

Mengenai angka NPHD, Tatu mengatakan, pada intinya apa yang sudah dihitung oleh KPU dan Bawaslu berkaitan dengan kebutuhan PSU sudah terpenuhi. Mengingat sebelumnya dihitung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bersama KPU dan Bawaslu secara rinci.

“Jadi Insya Allah memenuhi apa yang dibutuhkan KPU dan Bawaslu,” ujarnya.

Selain KPU dan Bawaslu, Tatu menyebutkan, NPHD juga diserahkan kepada tiga institusi Kepolisian, yakni Polresta Serang Kota, Polres Serang Kabupaten, Polres Cilegon, Kodim 0602 Serang dan Kodim 0623 Cilegon.

Sebab, kata dia, ada beberapa wilayah Kabupaten Serang, yakni lima Kecamatan masuk Polres Cilegon, tujuh Kecamatan masuk wilayah hukum Polresta Serang Kota.

“PSU harus dilakukan secara jujur, adil, dan bebas rahasia, serta menjamin kenyamanan kepada masyarakat selaku pemilih supaya menghasilkan pemilihan yang baik dan benar,” ucapnya.

Untuk diketahui, dari hasil koordinasi bersama KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan, telah disepakati total kebutuhan anggaran untuk PSU Pilkada Kabupaten sekitar Rp50,67 miliar.

Anggaran itu untuk memenuhi kebutuhan KPU Kabupaten Serang sebesar Rp38 miliar, Bawaslu Rp9,9 miliar, dan unsur pengamanan Polri dan TNI Rp1,83 miliar.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Serang, Muhammad Nasehudin mengatakan, setelah dilakukannya penandatanganan NPHD, pihaknya akan melaksanakan tahapan yang sudah ditetapkan untuk pelaksanaan PSU. Baik pembentukan badan adhoc meliputi PPK, PPS, KPPS dan lainnya yang masih proses dan dipastikan 1 April sudah dilaksanakan pelantikannya.

“Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan logistik antara surat suara, bilik suara dan lainnya sudah dilakukan minggu ini selesai baik untuk sortir, lipat dan setting. Setelah lebaran melakukan setting segala jenis PSU serta pendistribusiannya dan 19 April siap dilaksanakan PSU,” ujarnya.

“Sedangkan untuk tahapan sosialisasi bertahap baik untuk tingkat kabupaten, kecamatan dan desa sampai hari H bisa tersampaikan. Kita akan masifkan sosialisasinya, dan meminta bantuan rekan-rekan media agar pelaksanaan PSU berjalan lancar dan tersosialisasi kepada masyarakat,” harap Nasehudin.

Di tempat yang sama, Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Furqon memastikan kinerja dan pengawasan yang dilakukan lembaganya akan dilakukan secara profesional.

“Kita siap melaksanakan pengawasan,” ujarnya. (*/red)

Tol Tangerang - Merak Bakal Berlakukan Sistem Ganjil Genap saat Arus Mudik Lebaran 2025, Ini Jadwalnya

By On Maret 23, 2025

Pintu Tol Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Selama masa arus mudik Lebaran 2025, sistem ganjil genap akan diberlakukan di Jalan Tol Tangerang – Merak untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan menuju Pelabuhan Merak yang diprediksi meningkat menjelang akhir Maret.

Polisi mengimbau masyarakat mengikuti skema rekayasa lalu lintas selama mudik 2025.

“Kita mohon kerja samanya dari masyarakat, pemudik khususnya, dan juga media untuk dapat mensosialisasikan hal tersebut,” kata Dirlantas Polda Banten, Kombes Leganek Mawardi kepada wartawan, Juma, 21 Maret 2025.

Penerapan sistem ganjil genap ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama tentang Pengaturan Lalu Lintas serta Penyeberangan selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2025.

Berdasarkan SKB itu, pemberlakuan ganjil genap di Tol Tangerang - Merak berlaku pada Kamis 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB dan berakhir pada 30 Maret pukul 24.00 WIB.

Jika ada kendaraan menuju Merak tapi tidak sesuai dengan aturan ini, maka kendaraan akan dialihkan ke arteri. Oleh sebab itu, warga yang membeli tiket melalui Ferizy perlu memperhatikan nomor kendaraan dan jadwal pemberangkatannya.

“Yang berangkat itu harus sesuai dengan harinya. Jadi tanggal 27 berarti yang ganjil yang dipersilahkan lewat,” kata Leganek.

Arus kendaraan juga akan dibagi dua yaitu antara tol dan arteri. Bagi warga lokal yang terlanjur masuk ke tol tapi bukan tujuan ke Merak akan diarahkan ke jalur arteri jika tidak mengikuti aturan ganjil genap.

“Jadi kita anggap yang arteri ini mungkin kendaraan-kendaraan yang lokalan, kan belum tentu semuanya ke Merak, belum tentu semuanya ke Ciwandan. Makanya kita belah, mereka yang penduduk sekitar, baik itu Serang sendiri maupun orang yang mau ke Pandeglang, kita keluarkan (ke arteri),” pungkasnya. (*/red)

KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi LPEI, Rugikan Negara Rp 11,7 Triliun

By On Maret 22, 2025


JAKARTA, Kabar7.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Dua tersangka itu, yakni Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT Petro Energy Jimmy Marsin (JM) dan Direktur PT Petro Energy Susy Mira Dewi Sugiarta (SMD).

“Kami melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka dalam perkara LPEI pada hari ini, yaitu saudara JM dan saudari SMD,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kamis, 20 Maret 2025.

Menurut Asep, ada dugaan konflik kepentingan antara Direktur LPEI dengan para Debitur PT Petro Energy (PT PE).

Dia menyebut, konflik kepentingan itu terkait dugaan kesepakatan awal untuk mempermudah pemberian kredit.

“Bahwa diduga telah terjadi benturan kepentingan (CoI) antara Direktur LPEI dengan Debitur (PT PE) dengan melakukan kesepakatan awal untuk mempermudah proses pemberian kredit,” ujarnya.

Asep mengatakan, Direktur LPEI tidak melakukan kontrol kebenaran penggunaan kredit tersebut.

Direktur LPEI, kata dia, memerintahkan bawahannya untuk tetap memberikan kredit walaupun tidak layak diberikan.

“PT PE diduga memalsukan dokumen purchase order dan invoice yang menjadi underlaying pencairan fasilitas tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, PT PE melakukan window dressing terhadap laporan keuangan (LK). PT PE mempergunakan fasilitas kredit tidak sesuai dengan tujuan dan peruntukan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit dengan LPEI,” jelasnya.

Asep juga mengatakan, pihaknya telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka. Keduanya ditahan untuk 20 hari pertama.

“Untuk tersangka JM dan SMD di tahan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur selama 20 hari, mulai tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah mengumumkan penetapan lima orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI.

Satu orang di antaranya, Direktur Utama PT Petro Energy Newin Nugroho, telah ditahan KPK.

Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sukmo Wibowo mengatakan, LPEI memberikan kredit kepada 11 debitur.

Menurutnya, potensi kerugian negara dari pemberian kredit kepada 11 debitur itu berjumlah Rp 11,7 triliun.

“Di mana pemberian fasilitas kredit oleh LPEI kepada 11 debitur ini berpotensi mengakibatkan kerugian negara, dengan total mencapai Rp 11,7 triliun,” kata Budi Sukmo saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, 03 Maret 2025.

Namun KPK baru mengumumkan tersangka untuk kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Petro Energy (PE).

Kelima tersangka itu, di antaranya Dwi Wahyudi selaku Direktur pelaksana I LPEI, Arif Setiawan selaku Direktur Pelaksana 4 LPEI, Jimmy Masrin selaku Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT Petro Energy, Newin Nugroho selaku Direktur Utama PT Petro Energy, Susy Mira Dewi Sugiarta selaku Direktur PT Petro Energy. (*/red)

Rakor Persiapan Siaga Wisata Bersama Wamenpar Ni Luh, Gubernur Andra Soni: Banten Punya Semua Potensi

By On Maret 22, 2025


SERANG, Kabar7.ID – Provinsi Banten memiliki semua potensi wisata. Tempat wisata harus menjadi berkah bagi masyarakat sekitar.

Hal itu dikatakan  Gubernur Banten, Andra Soni saat Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Siaga Wisata bersama Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar), Ni Luh Puspa, di Aula Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Banten, Kamis, 20 Maret 2025.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan mengoptimalkan potensi-potensi wisata yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Banten kata dia, memiliki potensi yang sangat besar terhadap destinasi wisata, di antaranya destinasi wisata pantai, karena Provinsi Banten memiliki garis pantai yang sangat panjang.

Dalam mengoptimalkan potensi wisata di Provinsi Banten, lanjut dia, dibutuhkannya sinergi dan kolaborasi semua pihak. Sehingga dampak terhadap masyarakat yang berada di sekitar destinasi wisata.

“Target Pemprov Banten disektor pariwisata bukan untuk meningkatkan PAD, tetapi bagaimana ini dapat memberikan efek positif bagi masyarakat. Dengan kolaborasi kita, wisata bisa mengurangi kemiskinan,” ujarnya.

Andra Soni berharap ekosistem destinasi wisata di Provinsi Banten dapat dimaksimalkan, sehingga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan.

“Kita juga mendorong untuk membuat festival dalam mengenalkan destinasi wisata, namun ekosistem destinasi wisata harus diperbaiki dahulu. Saya ingin itu bermanfaat bagi masyarakat dan pertumbuhan serta perputaran ekonomi di masyarakat berjalan,” pungkasnya. 

Andra Soni juga mengungkapkan soal efesiensi anggaran yang dilakukan saat ini oleh Pemprov Banten bertujuan untuk menghilangkan dan membongkar kebiasaan lama yang tidak produktif.

“Sejak menjabat Gubernur, saya melakukan efesiensi. Pertama efesiensi perjalan dinas dan pejalanan ke luar negeri, dari efesien itu kita bisa bikin sekolah gratis tahun 2025 serta efesiensi tersebut kita bisa membangun jalan desa dan mungkin itu menjadi salah satu akses wisata,” jelasnya.

Sementara, Wamenpar Ni Luh Puspa berharap Provinsi Banten dapat mengoptimalkan potensi destinasi wisatanya pada momentum libur lebaran tahun ini. Terlebih setiap tahunnya banyak wisatawan yang mengunjungi sejumlah pantai yang berada di Provinsi Banten.

“Kalau bicara Banten, itu ada pantainya panjang dan setiap tahun kita selalu deg-degan setiap masuk musim libur, jangan ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kata Ni Luh, pemerintah harus menggiatkan proses edukasi kepada wisatawan. Sehingga mereka merasa aman dan nyaman saat berwisata.

“Kita mengedukasi masyarakat itu yang penting sekali, apa yang boleh dan tidak dilakukan wisatawan. Itu harus terus kita ingatkan,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, pihaknya memprediksikan setidaknya terdapat dua juta orang yang bergerak ke Provinsi Banten pada libur lebaran. Sehingga hal itu harus dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah.

“Berdasarkan data Kemenhub, tahun ini diperkirakan ada 145 juta masyarakat atau 52 persen melakukan pergerakan, baik mudik dan wisata, dari 52 persen itu ada 1,7 persen yang melakukan perjalanan sekitar Banten,” jelasnya.

“Kita harus menangkap potensi dari libur lebaran yang panjang ini, berikan pengalaman wisatwan yang baik. Maka itu akan membuat wistawan kembali lagi karena ada value untuk menarik wisawatan,” pungkasnya. (*/red)

Usut Kasus Korupsi Pertamina, Kejagung Sudah Periksa 147 Orang

By On Maret 22, 2025

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Usut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023, pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa 147 orang saksi.

Hal itu dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, kepada wartawan, Kamis, 20 Maret 2025.

“Saat ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap setidaknya 147 orang saksi dari berbagai pihak,” ujar Harli.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga telah memeriksa dua orang ahli, dan sembilan tersangka juga sudah diperiksa semenjak ditetapkan sebagai pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini.

Ia menegaskan, penyidik masih akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada sejumlah pihak yang sekiranya diperlukan keterangannya.

Penyidik juga membuka peluang untuk memeriksa mantan Direktur Utama Pertamina Persero, Nicke Widyawati, jika memang diperlukan keterangannya.

“Jadi, sesuai dengan pertanyaan dari media, apakah kemungkinan direksi terkait dengan Pertamina Persero juga akan dilakukan pemeriksaan dan juga pemeriksaan sebagai saksi, khususnya yang dalam kurun waktu 2018-2023,” kata Harli.

“Tentu, saat ini penyidik sedang mendalami bagaimana urgensinya, dan kalau penyidik merasa bahwa itu menjadi kebutuhan penyidikan, tentu penyidik akan melakukan pemeriksaan,” sambungnya.

Diketahui sebelumnya, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka atas kasus tersebut, di mana enam di antaranya merupakan petinggi dari anak usaha atau subholding Pertamina.

Keenamnya yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin.

Kemudian, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono, dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne.

Sementara itu, ada tiga broker yang menjadi tersangka, yakni Muhammad Kerry Adrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Kejagung memperkirakan dugaan kerugian negara pada kasus ini mencapai Rp 193,7 triliun.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*/red)

Sukseskan PSU Pilkada Kabupaten Serang, Pemprov Banten Bakal Gelontorkan Rp27,259 Miliar

By On Maret 22, 2025


SERANG, Kabar7.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berkomitmen akan mensukseskan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 19 April 2025.

Pemprov Banten pun siapkan memberikan anggaran hibah sebesar Rp27,259 miliar untuk PSU Kabupaten Serang.

Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Nana Supiana usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian terkait PSU yang dilakukan secara virtual, di Ruang Rapat III Gedung Negara Provinsi Banten, Jl Brigjen KH Syam’un No. 5, Kota Serang, Jumat, 21 Maret 2025.

Menurut Nana, berbagai persiapan sedang dilakukan baik yang menyangkut hal teknis maupun non teknis. Untuk hal teknis, kata Nana, semuanya sedang dipersiapkan oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu.

“Sedangkan dalam hal non teknis, kami terus berkoordinasi dengan Pemkab Serang berkenaan dengan persiapan pelaksanaan PSU,” katanya.

Nana menjelaskan, salah satu yang dimohonkan dari Pemkab Serang adalah berkaitan dengan pembiayaan PSU, dimana berdasarkan kebutuhan mencapai sekitar Rp50.677 miliar.

“Namun yang akan kita bantu sekitar 53,79 persen atau Rp27.259 miliar,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti. Secara aturan, kata Rina, apabila kabupaten atau kota secara fiskal tidak mampu mendanai pelaksanaan PSU, maka dapat dimohonkan kepada Provinsi untuk diberikan bantuan.

Saat ini, kata dia, surat permohonan dari Bupati Serang kepada Gubernur Banten sudah diterima dan akan kita alokasikan anggaran sebesar itu bersumber dari pergeseran Biaya Tak Terduga (BTT).

Dari BTT digeser kepada Bantuan Keuangan (Bankeu) kepada Kabupaten Serang. Saat ini, prosesnya sedang menunggu penetapan Pergub terkait dengan pergeseran itu.

“Nanti awal April kita akan melakukan verifikasi terhadap kebutuhan tersebut dan ditandatangani NPHD-nya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Banten, Mohamad Ihsan mengapresiasi Pemprov Banten yang sudah mengalokasikan anggaran untuk PSU di Kabupaten Serang.

Ihsan mengaku pihaknya terus melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Serang dan saat ini juga sudah dilakukan beberapa hal.

“Seperti persiapan rekrutmen badan adhoc, persiapan dokumen daftar pemilihnya. Juga sedang kita lakukan konsolidasi secara menyeluruh agar proses penyelenggaraan PSU ini bisa berjalan dengan baik tentunya berkualitas,” jelasnya. (*/red)

DPR Ingatkan Perusahaan Segera Bayar THR Pekerja Paling Lambat H-7 Lebaran

By On Maret 22, 2025

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mengingatkan setiap perusahaan segera menuntaskan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2025 untuk para karyawannya. 

Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 20 Maret 2025.

Berdasarkan Permenaker, kata dia, THR harus dibayarkan paling lambat seminggu jelang Idul Fitri.

“Sesuai dengan peraturan, THR untuk pekerja dibayarkan secara penuh paling lambat satu minggu sebelum Lebaran,” ujarnya.

Cucun mengapresiasi insentif yang diberikan pemerintah jelang perayaan hari raya. Ia menyinggung diskon tarif tol sebesar 20 persen yang diberikan ke pegendara.

“Banyaknya insentif dari pemerintah yang dikeluarkan melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto tentunya sangat membantu masyarakat yang kebutuhannya pasti meningkat saat hari raya,” ujar Cucun.

“Kebijakan diskon tiket pesawat, potongan tarif tol, dan program mudik gratis arahan Pak Presiden Prabowo ini sangat tepat di tengah kondisi ekonomi yang saat ini penuh tantangan,” sambungnya.

Cucun mengingatkan agar seluruh perusahaan dan para pengusaha segera menuntaskan pembayaran THR kepada para pekerja. Menurutnya, hal ini sesuai dengan imbauan pemerintah.

Cucun juga meminta semua perusahaan menjalankan ketentuan tersebut. Sebab, kata dia, THR merupakan hak karyawan yang harus diberikan perusahaan sebagai pemberi kerja.

“Jadi sekali lagi, THR wajib dibayarkan tujuh hari sebelum hari raya, dan dibayarkan secara penuh,” ujarnya.

“Kita bersyukur pemerintah saat ini memberikan perhatian kepada para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek online dan kurir untuk juga mendapatkan THR. Para pekerja di sektor informal telah banyak memberikan kontribusi,” imbuhnya.

Cucun mendorong masyarakat yang tidak memperoleh THR sesuai hak untuk melaporkan ke posko pengaduan yang disediakan oleh Kemenaker.

Cucun juga mewanti-wanti kolaborasi antar-institusi untuk menciptakan perjalanan mudik yang aman dan nyaman.

“Kemenaker sudah membuat posko pengaduan bagi masyarakat pekerja yang mengalami persoalan terkait pemberian THR. DPR juga akan ikut memberikan pengawalan,” pungkasnya.

“Kolaborasi antar instansi sangat dibutuhkan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang akan mudik nanti. Termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) juga harus menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut para pemudik,” tutupnya. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *