Kabar Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Pj Gubernur Damenta Lantik Ratusan Pejabat Fungsional Guru Ahli Pertama

By On Desember 26, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A Damenta melantik 134 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pejabat Fungsional Guru Ahli Pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. 

Pelantikan dan pengambilan sumpah itu dilaksanakan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa, 24 Desember 2024, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Nomor 266 Tahun 2024.

Pj Gubernur Damenta berharap para guru yang dilantik pada hari ini senantiasa terus dapat mengimplementasikan berbagai terobosan-terobosan program pengajaran guna mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

“Karena pendidikan merupakan satu bidang yang penting dan strategis dalam pembangunan daerah,” katanya.

Menurut Damenta, pendidikan yang berkualitas akan mengantarkan daerah menjadi maju, makmur dan sejahtera. Pendidikan juga merupakan sarana efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

“Karena peran pentingnya itu, peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan menjadi salah satu program prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Banten yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026,” ujarnya. 

Damenta menjelaskan, Pemprov Banten terus berupaya memberi layanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf pendidikan warga masyarakat.

Guru merupakan unsur paling penting dalam sistem pendidikan. Makanya meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan guru adalah cara terbaik untuk meningkatkan hasil pendidikan.

“Tata kelola guru yang lebih baik dapat meningkatkan kualitas dan keseimbangan pelaksanaan layanan pendidikan,” pungkasnya.

Terlebih, di era teknologi digital saat ini, sosok guru tak akan tergantikan sekalipun saat ini adidaya kemajuan teknologi informasi telah menjelma menjadi era dunia tanpa batas.

“Di sinilah pentingnya peranan guru dalam menghadapi perubahan masyarakat global agar membuat peserta didik mampu berpikir secara global namun tetap memegang nilai-nilai kearifan lokal budaya bangsa,” ujarnya. 

Untuk itu, seluruh guru memerlukan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Semua guru perlu belajar cara yang lebih baik untuk pembelajaran. Pemprov Banten mendukung program pengembangan keprofesian guru yang berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi motivasi dan semangat para guru yang memiliki tugas besar sebagai pemimpin pengajaran dalam perspektif human capital, sebagai tenaga pendidik yang dinamis dan responsif khususnya terhadap perkembangan teknologi digital saat ini,” tuturnya. (*/red)

Soal Hasto Jadi Tersangka KPK, Jokowi: Hormati Proses Hukum yang Ada

By On Desember 26, 2024

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

JAKARTA, Kabar7.ID – Soal Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Harun Masiku, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghormati proses hukum yang berjalan.

“Ya, hormati seluruh proses hukum yang ada, udah,” kata Jokowi kepada wartawan di Gedung Graha Saba Buana, Kelurahan Sumber, Solo, Rabu, 25 Desember 2024.

Terkait namanya yang masih disangkutkan dengan kasus tersebut, Jokowi menjawab santai. Ia menegaskan dirinya sudah purnatugas.

“(Nggak apa-apa nama dibawa di kasus tersebut) He-he-he..., sudah purnatugas, pensiunan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi masih disebut-sebut pihak PDI-P terlibat dalam penetapan tersangka Hasto.

Ketua DPP PDI-P, Ronny Talapessy menyebut alasan sesungguhnya Hasto ditetapkan tersangka adalah karena politisasi. Dia juga menyinggung soal Jokowi.

“Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen PDI-P sebagai tersangka adalah motif politik. Terutama karena Sekjen DPP PDI-P tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di pengujung kekuasaan mantan presiden Joko Widodo,” ujarnya di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Selasa, 24 Desember 2024. (*/red)

Ekonom Sebut Pemerintah Harusnya Kejar Pajak Kekayaan, Bukan PPN 12 Persen

By On Desember 24, 2024


JAKARTA, Kabar7.ID – Pemerintah seharusnya mengenakan pajak kepada orang kaya atau meningkatkan pajak kekayaan, dibandingkan meningkatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun depan.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira dalam Seminar Refleksi Akhir Tahun 2024 yang digelar oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, serta Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah di Kota Yogyakarta, Senin, 23 Desember 2024.

“Nah ini menurut saya jadi salah satu hal yang bisa menjadi strategi bersama kita. Kalau 50 saja orang terkaya itu dipajaki asetnya, bukan penghasilan, tapi aset, karena orang kaya ini paling pinter mainin penghasilan. Asetnya, dua persen saja dipajakin, itu negara bisa dapat Rp 81,6 triliun,” kata Bhima dalam paparannya secara virtual.

Ekonom itu juga menilai, akan lebih baik jika pemerintah mencari tambahan dana lewat pajak kekayaan dibandingkan PPN 12 persen. Sebab, PPN 12 persen dinilai akan berdampak pada ekonomi masyarakat, seperti meningkatkan PHK.

“Ngapain nyari PPN 12 persen? Daya belinya turun, industrinya makin banyak PHK, UMKM-nya juga terdampak karena PPN 12 persen. Kenapa enggak ngejar pajak kekayaan yang dapatnya Rp 80 triliun lebih?,” katanya. 

Ia juga meminta Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah bersikap dan berani. Jika memang pemerintah membutuhkan dana tambahan, PP Muhammadiyah diminta untuk menyuarakan agar tidak mengambil dari PPN yang berdampak pada masyarakat. 

“Maka kira-kira Muhammadiyah harus berani untuk bilang bukan pajak kelas menengah dalam negeri, bukan PPN, tapi jawabannya adalah pajak kekayaan,” kata Bhima.

“Kenapa pajak kekayaan? Karena mereka yang masuk dalam 50 orang terkaya, itu setidaknya punya 5.243 miliar nilai aset. Itu aset yang masih kelihatan di atas kertas, 5.000 triliun. Kira-kira 50 persen dari produk domestik bruto,” imbuhnya.

Bhima menilai, perlu ada usulan konkret agar pemerintah menarik pajak dari orang kaya di Indonesia.

“Kita harus mulai merancang gagasan bersama bahwa gimana yang 5.000 triliun ini, ini tidak pernah secara serius ditarik pajaknya, tidak pernah serius masuk ke dalam kantong negara. Termasuk penghindaran-penghindaran pajak yang begitu saja dibiarkan oleh pemerintah,” tuturnya.

Diketahui, kenaikan PPN menjadi 12 persen akan mulai berlaku pada tahun depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, kenaikan ini hanya berlaku untuk barang mewah, di antaranya layanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan kategori premium, termasuk layanan VIP, institusi pendidikan bertaraf internasional, atau layanan pendidikan premium dengan biaya tinggi, serta konsumsi listrik rumah tangga dengan daya 3.600–6.600 VA hingga beras premium.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenai tarif 11 persen.

Sri Mulyani juga mengatakan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara guna mendukung stabilitas ekonomi nasional.

“Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Langkah ini bertujuan menjaga keseimbangan fiskal di tengah tantangan ekonomi global,” ujar Sri Mulyani kepada wartawan saat Konferensi Pers di Jakarta, pada Senin, 16 Desember 2024.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyampaikan, kenaikan PPN 12 persen itu dikenakan kepada seluruh barang dan jasa yang terkena PPN 11 persen.

Kenaikan PPN 12 persen itu hanya dikecualikan terhadap beberapa jenis barang yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak, seperti minyak goreng curah “Kita”, tepung terigu, dan gula industri, hingga pendidikan dan kesehatan yang nonpremium.

“Kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenai tarif 11 persen, kecuali beberapa jenis barang yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak,” demikian dilansir dari keterangan resmi DJP, pada Minggu, 22 Desember 2024.

DJP Kemenkeu juga masih menyusun kriteria barang dan jasa mewah yang akan dikenakan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025. Termasuk di dalamnya kriteria barang kebutuhan pokok premium serta jasa kesehatan dan jasa pendidikan premium yang akan dikenakan PPN 12 persen. (*/red)

Ini Penjelasan Pj Gubernur Damenta Soal Seleksi PPPK Pemprov Banten

By On Desember 24, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A Damenta mengimbau kepada 11.737 orang tenaga honorer yang saat ini mengikuti seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak khawatir terhadap hasil pengumuman seleksi gelombang pertama, dan tidak mengkhawatirkan terhadap pemenuhan dan skema penganggaran, baik gaji maupun tunjangan calon PPPK.  

Hal itu dikatakan A Damenta usai menerima Audiensi Forum Honorer Provinsi Banten di Ruang Rapat Kantor Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin, 23 Desember 2024

“Teman-teman honorer, jangan khawatir terkait anggaran penggajiannya. Sudah kita persiapkan melalui DAU APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025,” terangnya.

Ia mengatakan, jika ada kekurangan anggaran penggajian, akan dilakukan pemenuhan kebutuhan anggaran melalui anggaran perubahan di tahun berjalan.

“Jika ada kekurangan anggaran, namanya hak pegawai harus kita penuhi,” pungkas Damenta.

Pegawai honorer yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), kata dia, Pemprov Banten akan mengupayakan ke Pemerintah Pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI untuk dapat mengikuti seleksi pada gelombang selanjutnya.

“Mereka akan tetap jadi honorer dan kita upayakan diberi kesempatan lagi mengikuti test di gelombang selanjutnya,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Banten, Nana Supiana mengatakan, sebanyak 11.737 orang tenaga honorer di Pemprov Banten yang mengikuti seleksi calon PPPK pada gelombang pertama saat ini sedang diperjuangkan untuk diangkat semua menjadi PPPK.

“Yang sudah ada di database BKN itu kita perjuangkan untuk diangkat semua. Termasuk di dalamnya persiapan dan kesiapan anggarannya,” ujar Nana.

Menurutnya, hal mendasar yang terpenting terhadap PPPK yang telah lolos seleksi hingga pengangkatan menjadi PPPK ke depan akan dipenuhi haknya berupa gaji pegawai.

“Terpenting kita penuhi gajinya, untuk mendapatkan Tunjangan Kinerja (Tukin) diperhitungkan kemampuan kapasitas keuangan daerah. Saat ini kita fokuskan gaji pegawai, untuk tukinnya sedang kita hitung ulang,” terangnya. (*/red)

WN Ukraina yang Ditangkap di Thailand Juga Berperan sebagai Trainer Pembuatan Narkoba

By On Desember 24, 2024


JAKARTA, Kabar7.ID – Warga Negara Asing (WNA) asal Ukraina, Roman Nazarenco yang ditangkap di Thailand karena kasus narkoba, diketahui berperan sebagai trainer dalam pembuatan narkoba.

Sebelumnya, Roman juga disebut sebagai pemodal dan pengendali laboratorium narkoba di Canggu, Kabupaten Badung, Bali.

Kasubdit III Dittipid Narkoba Bareskrim Polri, Suhermanto mengatakan, Roman terlibat dalam pelatihan para tersangka yang ditangkap pada Mei 2024. Para tersangka tersebut adalah WN Ukraina, di antaranya Ivan Volovod (31), Mikhayla Volovod (31), WN Rusia, Konstantin Krutz, dan WNI berinisial LM.

“Ya, dia yang merekrut Mikhayla sama Ivan. Jadi mereka itu sudah ditraining sebelum datang ke Indonesia sama Roman,” kata Suhermanto kepada wartawan, Senin, 23 Desember 2024.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Roman memiliki peran penting dalam merekrut, menanam, meracik, hingga mengirim pemesanan narkoba. Sedangkan Konstantin Krutz memiliki peran sebagai bawahan Roman.

Pihak Kepolisian masih mengembangkan penyidikan terkait peran Roman. Sejauh ini, polisi juga mendapatkan informasi bahwa Roman adalah pemodal dari bisnis narkoba.

“Bisa arahnya ke situ, pemodal atau perekrut. Tapi masih kita kembangkan lagi di atasnya. Kita cek semua yang berkaitan, masih kita dalami,” ujarnya.

Saat ini, para tersangka yang ditangkap sebelumnya sudah disidang, kecuali Roman. Para tersngka itu adalah Ivan Volovod, Mikhayla Volovod, Konstantin Krutz, dan WNI berinisial LM. Mereka juga sudah menjalani proses hukum.

“Roman kan baru sampai tadi malam, belum kita periksa. Tapi dari interogasi awal, dia ngaku dia yang nyuruh,” jelasnya.

Berkas Roman akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Denpasar setelah pemeriksaan selesai. Namun, penyidikan akan dilakukan di Jakarta.

“Roman akan diperiksa di sini (Jakarta), nanti baru kalau lengkap dilimpahkan ke Kejari di sana,” ujarnya.

Diketahui, sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengungkap tiga orang WNA yang terlibat dalam pengendalian laboratorium narkoba rahasia (clandestine lab) di Bali. Dua tersangka adalah saudara kembar, Ivan dan Mikhayla Volovod.

Satu tersangka lainnya adalah Konstantin Krutz. Sedangkan satu WNI berinisial LM juga terlibat.

Dari pengembangan ini, Polisi mengejar dua pelaku lainnya, Roman Nazarenco (yang akhirnya tertangkap) dan seorang pelaku berinisial OK.

Roman Nazarenco masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Bareskrim Polri sejak Mei lalu setelah penggerebekan laboratorium narkoba. Sementara itu, pelaku berinisial OK masih dalam status DPO. (*/red)

Terima KKN Mahasiswa UGM, Bupati Serang Yakini Dampak Positif terhadap Masyarakat

By On Desember 24, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah secara resmi menerima Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Periode IV Tahun 2024.

Tatu meyakini, program KKN Mahasiswa UGM bisa berdampak positif terhadap masyarakat Kabupaten Serang.

“Alhamdulillah UGM kembali mempercayakan KKN-PPM mahasiswa-mahasiswinya di Kabupaten Serang. Ini yang ke-6 kali kita mulai kerja sama di tahun 2022,” ujar Tatu kepada wartawan usai menerima KKN-PPM Mahasiswa UGM di Pendopo Bupati Serang, Senin, 23 Desember 2024.

Oleh karenanya, kata Tatu, apa yang sudah dilakukan, sedang, dan akan dilakukan antara UGM dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terus dipandu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang).

“Jadi apa yang menjadi program-program KKN-PPM dari mahasiswa-mahasiswi ini juga sinergi dengan program Pemkab Serang,” ujarnya.

Seperti yang sudah disampaikan, kata Tatu, berkaitan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), kepedulian terhadap kesehatan, peningkatan kesehatan masyarakat, kemudian peningkatan ekonomi kreatif. Terlebih, di wilayah Kecamatan Tirtayasa merupakan daerah desa wisata.

“Kembalinya kehadiran mahasiswa UGM saya sangat meyakini, akan ada manfaat atau dampak baik terhadap masyarakat di Kabupaten Serang, khususnya lokasi KKN mahasiswa UGM,” ungkapnya.

Tatu juga menyebutkan, sejak awal pihaknya menargetkan menjadikan destinasi Wisata Religi Syech Nawawi Al-Bantani di Kecamatan Tanara.

“Mudah-mudahan ini juga terus bisa kita upayakan dan bisa terwujud menjadikan destinasi wisata,” ucapnya.

Selain itu, kata Tatu, persoalan sampah juga masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemkab Serang. Sehingga nanti mahasiswa UGM bisa kembali meninjau yang mana sebelumnya sudah memberikan pembelajaran kepada masyarakat, dengan mengolah sampah menjadi kompos.

“Ini cek lagi, di masyarakat sudah jalan atau belum yang waktu itu diberikan ilmunya. Kemudian peningkatan ekonomi, di sana khususnya di Tirtayasa ada UMKM telur asin yang pernah diberi penyuluhan oleh UGM bagaimana membuat telur asin dalam waktu cepat,” tuturnya.

Di sisi lain, kata Tatu, bagi KKN Mahasiswa UGM yang baru atau saat ini bisa mengedukasi untuk penanganan abrasi melalui materinya karena di Tirtayasa juga termasuk daerah abrasi.

Ia memastikan akan disinergikan dengan perusahaan yang sudah kerja sama dengan Pemkab Serang, yakni PT Chandra Asri.

“Nanti mahasiswa-mahasiswi juga terlibat di sana dengan penanaman mangrove dan banyak hal lainnya, pointer-pointernya sudah didiskusikan antara Bappedalitbang dengan pihak UGM,” kata Tatu.

Sementara itu, Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa UGM, Sudaryatno mengatakan, KKN-PPM Mahasiswa UGM Yogyakarta Periode IV Tahun 2024 diikuti sebanyak 23 mahasiswa dari berbagai Program Studi (Prodi) meliputi Fakultas Hukum, Teknologi Pertanian, Geografi, Ekonomi, Sastra, dan Fakultas Teknik.

Adapun untuk titik di dua desa, yakni Desa Tengkurak dan Tirtayasa, Kecamatan Tirtayasa dimulai pada 20 Desember 2024 sampai 7 Februari 2025.

“Kita ada inovasi baru terkait dengan KKN di Desa Tengkurak, kita mengawal untuk pelestarian mangrove yang merupakan kerja sama dengan PT Chandra Asri dan Pemkab Serang. Harapannya rekan mahasiswa dapat membantu mensosialisasikan kegiatan itu yang pertama,” ujarnya.

Kemudian yang kedua, kata Sudaryatno, pihaknya akan lebih fokus bagaimana menyusun solusi terkait dengan berbagai macam persoalan baik persampahan, UMKM, dan pengolahan mangrove itu sendiri. Pihaknya juga mendorong mahasiswa untuk membantu desa membuatkan proposal-proposal terkait dengan usulan ke pemerintah untuk pendataan di tahun mendatang.

“Kita juga akan mendorong mahasiswa untuk nantinya membuatkan perdes (peraturan desa), kemarin sudah diminta itu adalah tentang Perdes pengolahan sampah,” tuturnya.

Turut hadir pada penerimaan KKN-PPM Mahasiswa UGM Periode IV Tahun 2024, Staf Ahli Bupati Rahmat Setiadi, Asda II Febrianto, Kepala Bappedalitbang Rachmat Maulana, Kepala Disporapar Anas Dwisatya Prasadya, Kepala DKPP Suhardjo, dan Staf Khusus Bupati Bidang Pariwisata Bimo. (*/red)

Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto Dikabarkan Jadi Tersangka Kasus Harun Masiku

By On Desember 24, 2024

Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

Dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan KPK, Hasto disebut sebagai tersangka pada kasus dugaan suap yang sama dengan buron Harun Masiku.

Diketahui, surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka Hasto itu bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspose perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Hasto dijerat sebagai tersangka bersama mantan Caleg PDI-P Harun Masiku yang sudah menjadi tersangka lebih dulu sejak 2020.

KPK menduga Hasto bersama Harun Masiku memberi suap ke Wahyu Setiawan, yang saat itu menjabat Komisioner KPU RI.

Suap itu diduga diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI lewat proses Pergantian Antar Waktu (PAW).

Selain Harun dan Wahyu, KPK menetapkan orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio, dan seorang swasta bernama Saeful sebagai tersangka.

Saat Harun masih menjadi buron, Wahyu bersama dua tersangka lain telah menjalani persidangan. Wahyu dihukum tujuh tahun penjara, Agustiani dihukum empat tahun penjara, dan Saeful dihukum satu tahun delapan bulan penjara.

Wahyu bersama Agustiani terbukti menerima uang sebesar SGD 19 ribu dan SGD 38.350 atau setara dengan Rp 600 juta lewat Saeful Bahri.

Suap tersebut diberikan agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan PAW anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I kepada Harun Masiku.

Pada 2024, KPK kembali berupaya mencari Harun Masiku. KPK juga pernah memeriksa Hasto sebagai saksi terkait Harun Masiku pada Juni lalu.

Kembali ke surat penetapan tersangka Hasto, surat itu menyebut dengan jelas jabatan Hasto sebagai Sekjen PDI-P. Surat tersebut diteken oleh Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu.

“Akan disampaikan,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika kepada wartawan saat ditanya mengenai penetapan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

Sementara itu, Juru Bicara PDI-P, Chico Hakim menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDI-P. Dia menuding ada politisasi hukum.

“Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak dua orang bisa diralat. Kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI-P dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih,” kata Chico kepada wartawan, Selasa, 24 Desember 2024.

Chico mengungkit ancaman sprindik yang disebutnya ditujukan kepada beberapa Ketua Umum Partai lain. Dia menyebutkan memang kerap ada upaya politisasi hukum.

“Ketika ada ancaman sprindik pada beberapa Ketua Umum Partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata politisasi hukum,” ucapnya.

Dia juga menegaskan, hanya PDI-P yang tidak menyerah ketika muncul ancaman demikian. Dia menekankan ancaman penjara justru jadi energi untuk PDI-P.

“Sampai detik ini, belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya Pak Sekjen,” ujarnya. (*/red)

WN Ukraina Pengendali Lab Narkoba di Bali Bakal Dijerat dengan Pasal TPPU

By On Desember 23, 2024


JAKARTA, Kabar7.ID – Pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan mendalami dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Warga Negara (WN) Ukraina bernama Roman Nazarenco alias RN, otak laboratorium narkoba di Bali.

Demikian dikatakan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa kepada wartawan saat Konferensi Pers di Bandara Soekarno Hatta, Minggu, 22 Desember 2024.

Menurut Mukti, langkah itu diambil sebagai wujud komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Sebab, kata dia, memiskinkan para bandar, merupakan salah satu cara untuk memutus rantai peredaran barang haram tersebut.

“Ya kan saya bilang namanya bandar, kita akan TPPU-kan,” kata Mukti.

Diketahui, Roman Nazarenko merupakan WN Ukraina yang terlibat dalam jaringan narkotika Clandestine Lab Hydra, dan telah menjadi buronan sejak Mei 2024. 

Dia ditangkap di Bandara U-Tapao Rayong, Thailand, ketika hendak menuju Dubai. Setelah informasi ini diterima, Atase Polri di KBRI Bangkok segera berkoordinasi untuk memulangkan Nazarenko ke Indonesia.

“Pasal yang dilanggar adalah Pasal 114 subsider 112, subsider 127, ancaman hukuman mati, minimal lima tahun, dengan denda Rp 10 miliar,” kata Mukti. (*/red)

Cek Operasional Libur Nataru, Pj Gubernur Damenta: Berjalan Normal, Baik dan Lancar

By On Desember 23, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Jalur penyeberangan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) berjalan normal. Masyarakat yang hendak memanfaatkan Libur Nataru diharapkan memperhatikan cuaca dan keselamatan berkendara.

Demikian dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A Damenta usai meninjau Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, Bojonegara, Kabupaten Serang dan Pelabuhan Pelindo 2 Ciwandan, Kota Cilegon, bersama Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten, Irjen Pol Suyudi Ario Seto beserta rombongan, Minggu, 22 Desember 2024.

“Kita melakukan tinjauan lapangan memastikan semua beroperasional dengan baik dan lancar,” ujarnya.

“Alhamdulillah berjalan normal. Cuaca sore hari ini juga bagus. Mudah-mudahan cuaca mendukung,” tambah A Damenta.

Dalam kesempatan itu dirinya juga mengecek kesiapan Pos Pengamanan yang disediakan di dalam pelabuhan. Menurutnya, Pos Pengamanan yang disediakan cukup lengkap, terlebih ada petugas medisnya juga.

“Rekayasa lalu lintas berjalan baik. Di jalan kita lihat bagus, tidak ada kemacetan. Alhamdulillah pengaturan baik, bagus,” ucapnya. 

Damenta juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama berdoa dan mendukung agar libur Nataru berjalan sukses dan lancar.

“Sesuai harapan Bapak Presiden Prabowo Subianto, bisa bersuka cita dan bahagia bersama dalam libur Nataru,” ujarnya. 

Ia berpesan kepada warga masyarakat yang akan bepergian memanfaatkan libur Nataru untuk memperhatikan cuaca. Lebih baik menunda bepergian kalau cuaca tidak baik. Mengecek kondisi kendaraan, memperhatikan rambu lalu lintas dan arahan petugas. 

“Tidak hanya mengandalkan petugas saja. Keselamatan, terutama dimulai dari diri sendiri agar semua suka cita, bahagia,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Banten  beserta Kapolda dan Wakapolda juga memberikan bingkisan kepada petugas jaga Pos Pengamanan di Pelabuhan. (*/red)

Soal Maafkan Koruptor, Mantan Ketua KPK Sebut Pengembalian Hasil Korupsi Tak Hapus Pidana

By On Desember 23, 2024

Mantan Ketua KPK, Nawawi Pomolango. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango menyebut, pengembalian aset atau harta hasil korupsi kepada negara tidak menghapus pidana. 

Hal itu disampaikan Nawawi merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan akan memaafkan para koruptor dengan catatan mereka mengembalikan harta hasil korupsi.

Menurut Nawawi, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur pidana yang tidak akan terhapuskan meski aset hasil korupsi dikembalikan.

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana,” kata Nawawi kepada wartawan, Minggu, 22 Desember 2024.

Nawawi menjelaskan, keberadaan Pasal 4 tersebut membuat keinginan Presiden untuk memaafkan koruptor asal mengembalikan aset hasil korupsi belum bisa diterapkan, meskipun sekilas sejalan dengan gagasan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang menggunakan pendekatan asset recovery.

“Sehingga bisa disimpulkan bahwa tindakan pengampunan itu akan tidak bersesuaian dengan makna ketentuan Pasal 4 tersebut,” kata Nawawi.

“Jika itu tetap ingin dilaksanakan (pengampunan), tentu saja harus dibarengi dengan langkah 'menghapus' prinsip ketentuan Pasal 4 tersebut,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo meminta para koruptor mengembalikan apa yang telah mereka curi dari negara.

Ia menyatakan, pemerintah membuka peluang memaafkan para koruptor jika mereka mengembalikan apa yang telah dicuri dari negara.

Hal itu disampaikan Prabowo saat bertemu mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, pada Rabu, 18 Desember 2024.

“Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat. Hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong,” ujar Prabowo dalam YouTube Setpres, Kamis, 19 Desember 2024.

Menurut Prabowo, pemerintah akan memberi kesempatan kepada koruptor mengembalikan hasil curiannya.

Dia menyebutkan, pengembalian hasil curian bisa dilakukan secara diam-diam supaya tidak ketahuan.

“Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya tidak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan,” ujarnya. (*/red)

Kadispora Banten Sebut PON XXI Bukti Kerja Keras dan Dedikasi Atlet Banten

By On Desember 23, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Kadispora) Provinsi Banten, H. Ahmad Syaukani memberikan apresiasi yang mendalam atas pencapaian luar biasa kontingen Banten pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 dalam acara Gathering dan Pembubaran Kontingen PON XXI yang berlangsung di Hotel Le Dian, Kota Serang, Minggu, 22 Desember 2024.

Dalam sambutannya, Ahmad menegaskan bahwa keberhasilan ini bukanlah hasil instan, melainkan buah dari kerja keras, latihan intensif, dan pembinaan yang terstruktur.

Ia menyebut, suksesnya penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten juga berkontribusi besar dalam mempersiapkan atlet-atlet unggulan yang bersaing di tingkat nasional.

“Prestasi ini patut kita syukuri dan banggakan. Ini adalah bukti bahwa dedikasi, komitmen, dan kerja sama dari seluruh insan olahraga Banten telah membuahkan hasil yang gemilang,” ujarnya.

Ahmad juga mengingatkan pentingnya refleksi dan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan.

Ia mengutip pepatah “Tak Ada Gading yang Tak Retak” sebagai pengingat bahwa setiap pencapaian selalu memiliki ruang untuk perbaikan.

“Kita harus memperbaiki kekurangan, bukan membesar-besarkan kelemahan. Dengan semangat ini, saya yakin kita bisa mencapai hasil yang lebih baik lagi di PON mendatang,” tambahnya.

Apresiasi kepada Seluruh Insan Olahraga

Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Ahmad memberikan penghormatan kepada seluruh atlet, pelatih, dan ofisial yang telah berjuang keras dalam membawa Banten meraih 22 medali emas dan 23 medali perak.

Pencapaian ini, menurutnya, menjadi lonjakan prestasi yang layak dicatat dalam sejarah olahraga Banten.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Semangat bahu-membahu ini adalah kunci keberhasilan kita,” tutup Ahmad. (*/red)

Jelang Akhir Tahun, Polri Gencarkan Razia di Kampung Narkoba dan Tempat Hiburan Malam

By On Desember 23, 2024

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Guna mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika jelang pergantian tahun, pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggencarkan razia di tempat-tempat rawan peredaran narkoba.

Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipid Narkoba) Bareskrim Polri, Brigjen Mukti Juharsa mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan surat perintah kepada Polda jajaran perihal operasi tersebut.

Menurutnya, razia akan digencarkan di tempat hiburan malam hingga kampung yang kerap menjadi transaksi narkoba.

“Akan melakukan operasi, yang rawan adalah kampung-kampung narkoba dan tempat jualan malam yang diduga banyak terjadi kegiatan narkotika. Kita akan masukan Surat Telegram Rahasia (STR) dalam waktu dekat,” kata Mukti kepada wartawan, Minggu, 22 Desember 2024.

Mukti mengatakan, transaksi narkoba kerap meningkat pada periode akhir tahun. Dalam pengungkapan sindikat narkotika sebelumnya, penyidik menemukan bahwa narkoba rencananya akan diedarkan pada momen pergantian tahun.

“Karena kita lihat kemarin di Bandung (narkoba) jenis vape itu adalah untuk tahun baru,” kata Mukti.

Ia menjelaskan, pihaknya akan melakukan razia di tempat rawan peredaran narkoba seperti kampung narkoba dan tempat hiburan malam.

Dia memastikan akan menindak tegas pengelola tempat hiburan yang terlibat peredaran barang haram itu.

“Tempat hiburan malam yang coba-coba melakukan pesta atau ada tempat narkobanya kita akan membuat surat rekomendasi langsung untuk cabut izinnya supaya tidak bisa beroperasi lagi,” pungkasnya. (*/red)

Ini Sejumlah Ruas Jalan yang Diprediksi Padat saat Arus Mudik Nataru

By On Desember 22, 2024


JAKARTA, Kabar7.ID – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan selama arus mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso mengatakan, sejumlah ruas jalan yang diprediksi akan padat, termasuk Ruas Tol Jakarta - Merak dan Tol Jakarta - Cikampek.

“Arus mudik itu kan jalur Jakarta - Merak, kemudian jalur Jakarta - Cikampek,” kata Slamet kepada wartawan, Sabtu, 21 Desember 2024.

Menurutnya, potensi kepadatan pemudik juga kemungkinan terjadi di ruas jalan arah Cipularang serta Jalan Tol Semarang A, B, dan C.

“Dari Cikampek itu nanti pecah ke arah yang ke Cipularang. Itu juga kita antisipasi, karena jalurnya tanjakan dan turunan,” ujarnya.

Korlantas juga akan mengantisipasi kepadatan di berbagai tempat wisata, khususnya di Pulau Jawa.

Banyak pemudik yang diprediksi menuju daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Nanti termasuk untuk wisata itu paling padat diantisipasi kalau di Jawa Barat, daerah Puncak dan Lembang. Kemudian kalau di daerah Yogyakarta, itu yang perlu kita antisipasi,” kata Slamet.

Slamet juga mengatakan, pada pagi hari tadi, skema rekayasa lalu lintas sempat diberlakukan di ruas Tol Jakarta - Cikampek, namun sudah dihentikan siang harinya.

Sementara itu, lalu lintas di ruas Tol Jakarta - Merak dilaporkan berjalan normal selama cuaca di area penyeberangan mendukung.

“Saat ini masih normal. Selama cuaca itu masih bagus, cuaca bagus penyeberangan, sehingga ketibaan bongkar dan berangkat dari kapal itu sudah bagus, otomatis di sepanjang jalan juga bagus,” ucapnya.

Pada sore hari, kata Slamet, berdasarkan pantauan, dari Km 188 Tol Palimanan, jumlah kendaraan yang melintas mulai meningkat tetapi masih dalam batas norma.

Korlantas membatasi jumlah maksimal kendaraan yang melintas di jalan tol sebanyak 5.000 kendaraan per jam.

Jika melebihi angka tersebut, rekayasa lalu lintas berupa contraflow atau one way akan diterapkan.

“Nah ini yang ke arah timur nih, yang masih sekitar 3.000 kendaraan per jam,” kata Slamet. (*/red)

Hadiri Diskusi Hakordia 2024, Pj Gubernur Damenta: Nilai Anti Korupsi sebagai Early Warning

By On Desember 22, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A Damenta mengatakan kunci dalam pemberantasan korupsi merupakan diri sendiri. Menurutnya, nilai anti korupsi pada diri dapat menjadi early warning agar tidak terlibat dan melakukan tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan Damenta saat Diskusi Publik Memperingati Hari Anti Korupsi Dunia (Harkodia) 2024 yang mengisung tema “Semangat Baru, Birokrasi Tanpa Korupsi” di Sekretariat Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, Plaza Aspirasi, KP3B Curug, Kota Serang, Jumat, 20 Desember 2024.

“Kegiatan diskusi seperti ini bisa menjadi early warning yang luar biasa agar tidak korupsi,” ujarnya.

Damenta mengatakan, tindakan korupsi dapat terjadi dimulai dari ego sektoral dan zona nyaman.

“Kuncinya untuk mengantisipasi itu terdapat dalam diri masing-masing dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi,” katanya.

Damenta berkomitmen untuk menjaga pemerintahan selama masa transisi kepemimpinan.

Menurutnya, visi Presiden Prabowo Subianto telah jauh memandang ke depan, agar semua potensi akan dimaksimalkan dalam pembangunan.

“Saat ini, paradigma harus cepat berubah, Pak Prabowo dalam visinya jauh ke depan. Semua potensi kembali membangun rakyat dan negara,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi 1 Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, M. Isra Ramli mengatakan, pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu komitmen pemerintahan saat ini, terlihat dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden pada point ke-7.

“Dalam Asta Cita point ke-7 itu, di antaranya pemberantasan korupsi, dan itu disampaikan juga ketika Pak Prabowo setelah dilantik,” ujarnya.

Menurutnya, dalam memberantas korupsi harus ditanamkan dan membangun integritas yang baik dan kuat.

“Diawali dengan menanamkan dan membangun integritas personal dan kemudian integritas profesional,” katanya.

Di tempat yang sama, Aktivis Anti Korupsi yang juga Direktur Eksekutif ALLIP, Uday Suhada menilai, permasalahan korupsi sangat susah dihilangkan. Akan tetapi, kata dia, bagaimana bersama-sama untuk menekan dan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

“Korupsi adalah musuh bersama. Kita minimalisir seminim-minimnya,” pungkasnya. (*/red)

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, Bawaslu Ingatkan Jajaran Tak Rekayasa Pelanggaran

By On Desember 22, 2024

Anggota Bawaslu RI, Puadi. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Jelang dimulainya sidang sengketa perkara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) mengingatkan kepada seluruh jajaran Bawaslu dilarang melakukan rekayasa pelanggaran.

“Saya ingatkan harus sangat hati-hati. Sebelum menyatakan terjadinya pelanggaran atau tidak, jajaran Bawaslu harus tahu persis informasi awal yang didapat supaya tidak salah langkah,” kata anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi dalam keterangannya, Sabtu, 21 Desember 2024.

Puadi juga menegaskan agar jajaran Bawaslu bekerja sama dengan pasangan calon yang sedang menempuh upaya hukum di MK.

Untuk mencegah terjadinya rekayasa, kata Puadi, pihaknya telah meminta kepada koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk saling berkoordinasi.

Puadi menyebut, divisi ini akan memikul tanggung jawab kerja pengawasan di depan MK.

“Divisi sengketa dan hukum harus koordinasi dengan divisi lain. Tidak boleh jalan masing-masing, agar penyusunan laporan dan keterangan tertulis berjalan dengan baik,” ujarnya.

Puadi juga mengapresiasi koordinasi divisi hukum dan sengketa yang selama ini dinilai sudah bekerja cukup baik.

Namun, dia kembali mengingatkan agar kinerja baik tersebut dipertahankan jelang sidang sengketa perkara Pilkada.

“Koordinasi sangat penting. Tidak boleh ada divisi yang kesulitan mendapatkan data dari divisi lain. Semuanya harus saling mendukung. Kita ini kerja kolektif kolegial. Tidak ada divisi yang bisa berjalan sendiri tanpa kerja sama dengan divisi yang lain,” ujarnya.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) akan memulai sidang perdana perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota atau sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada 8 Januari 2025.

Kemudian, pemeriksaan pendahuluan dilakukan paling cepat empat hari kerja sejak permohonan diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) yang bakal dilakukan pada tanggal 3 Januari 2025.

“Tahapan: Pemeriksaan pendahuluan. Kegiatan: Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon. Jadwal: 8–16 Januari 2025,” demikian dikutip dari Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024.

Sementara itu, sidang dengan agenda pemeriksaan akan digelar pada tanggal 17 Januari–4 Februari 2025.

Pada tahapan ini, MK mendengarkan jawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta mengesahkan alat bukti.

Selanjutnya, hakim konstitusi dijadwalkan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk mengambil putusan lanjut dan tidaknya perkara pada tanggal 5–10 Februari 2025.

Kemudian, putusan atau ketetapan terkait gugur tidaknya perkara dijadwalkan pada 11–13 Februari 2025. Bagi perkara yang tidak gugur, berlanjut ke tahap pemeriksaan persidangan lanjutan yang rencananya dilakukan pada 14–28 Februari 2025.

“Tahapan: Pemeriksaan persidangan lanjutan. Kegiatan: Pembuktian lanjutan dengan agenda mendengar keterangan saksi/ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan,” demikian penjelasan mengenai sidang pemeriksaan lanjutan.

Setelah itu, Mahkamah kembali menggelar RPH untuk membahas perkara dari hasil sidang pemeriksaan lanjutan guna mengambil putusan akhir. RPH tersebut dijadwalkan pada 3–6 Maret 2025. Lalu, sidang pengucapan putusan/ketetapan akhir akan digelar pada 7–11 Maret 2025. (*/red)

Pj Gubernur Damenta Dorong Seluruh Pemda Berlomba Wujudkan Performa Anggaran yang Bagus

By On Desember 22, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, A Damenta mendorong seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) dan stakeholder di Provinsi Banten saling berlomba mewujudkan performa anggaran yang bagus.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kepada Kabupaten dan Kota.

Hal itu diungkapkan Damenta usai menghadiri Gebyar Apresiasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten di Aston Hotel, Kota Serang, Jumat, 20 Desembse 2024.

Damenta mengapresiasi dilaksanakannya kegiatan seperti ini, apalagi, kegiatan yang diprakarsai oleh BPKAD Provinsi Banten ini, digelar dalam suasana yang santai tapi substansinya tetap berbobot. Apalagi, melalui kegiatan ini juga seluruh Pemda dan stakeholder akan termotivasi.

“Banyak Pemda, OPD dan stakeholder yang mendapatkan penghargaan. Ini menunjukkan performa anggaran yang direncanakan sudah cukup baik. Artinya, pembinaan keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota di Banten itu berjalan bagus,” ujarnya.

Damenta mengatakan, sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah, Pemprov Banten mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kepada Kabupaten dan Kota.

“Sudah sewajarnya kami memberikan apresiasi kepada mereka,” pungkasnya.

Pada tahun 2024 ini, Pemprov Banten mendapat dua penghargaan apresiasi dalam pengelolaan keuangan dari Kemendagri pada kategori realisasi pendapatan daerah tertinggi dan peningkatan pendapatan tertinggi. Sedangkan untuk tingkat Pemda, Pemkab Tangerang, Pemkot Tangerang dan Pemkot Tangerang Selatan mendapatkan penghargaan yang sama dari Kemendagri.

Sementara itu, Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, penghargaan ini diberikan kepada stakeholders Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten/Kota serta Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Banten yang diberikan pada lima kategori, perangkat daerah, dari pengguna anggaran, pengurus barang, bendahara pengeluaran, perencanaan dan pejabat penatausahaan.

“Ada beberapa indikator yang menjadi penilaian, salah satunya raihan MCP di 8 area, bagaimana pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), pengelolaan ASN serta pengelolaan Barang dan Jasa (Barjas). Selain itu penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang didalamnya da empat unsur yang harus mereka penuhi,” ujarnya.

Rina menjelaskan, kegiatan apresiasi seperti ini sangat berdampak positif bagi peningkatan perbaikan pengelolaan keuangan Pemda. Pemprov Banten sendiri terus melakukan pembinaan kepada seluruh Pemda melalui pendekatan yang lebih santai dan penuh keakraban.

“Alhamdulillah hasilnya cukup bagus dengan dibuktikan seluruh Pemda di Banten sudah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK setiap tahunnya,” pungkasnya.

Dalam penghargaan itu, Dinas PUPR Provinsi Banten berhasil mendapatkan penghargaan terbaik kategori pengurus barang, kemudian kategoti pejabat perencana terbaik diberikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD), kategori bendahara pengeluaran terbaik diberikan kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), kategori pejabat penatauashaan keuangan terbaik diberikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) dan kategori pengguna anggaran terbaik diberikan kepada Bapenda. Sedangkan untuk juara umum diberikan kepada Pemkot Tangerang Selatan. (*/red)

Soal Pernyataan Prabowo Maafkan Koruptor, Mahfud MD: Menurut Hukum Tidak Boleh!

By On Desember 22, 2024

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD menanggapi soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut koruptor dimaafkan saja asal koruptor tersebut mengembalikan uang hasil korupsi ke negara.

“Menurut hukum, menurut hukum yang berlaku sekarang, itu tidak boleh. Siapa yang membolehkan itu bisa terkena Pasal 55, berarti ikut menyuburkan korupsi, ikut serta, ya. Pasal 55 KUHP itu,” kata Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 21 Desember 2024.

Menurutnya, korupsi itu dilarang, apabila ada yang ikut serta atau membiarkan korupsi, hal itu berdampak pada kerusakan terhadap jagat hukum.

Mahfud berpesan kepada semua pihak agar berhati-hati berkaitan dengan hal tersebut.

“Korupsi itu kan dilarang. Dilarang siapa? Menghalangi penegakan hukum, ikut serta, atau membiarkan korupsi, padahal dia bisa ini (melaporkan), lalu kerja sama. Padahal itu kompleks sekali, komplikasinya akan membuat semakin rusaklah bagi dunia hukum. Sebab itu, hati-hatilah,” pungkasnya.

Mahfud mengatakan, sebagai presiden, Prabowo bisa mengatakan apa saja. Namun Mahfud mengingatkan agar tidak kelewat keliru mengenai hal itu.

“Tapi Pak Prabowo bisa mengatakan apa saja karena dia Presiden yang terpilih, cuma kita juga harus mengingatkan agar tidak telanjur salah, itu tugas kita,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan akan membuka peluang memaafkan koruptor apabila uang kerugian negara akibat korupsi bisa dikembalikan. Hal tersebut Ia katakan saat berbicara di depan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir.

“Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi kesempatan, memberi kesempatan untuk tobat, hei para koruptor, atau yang pernah merasa mencuri dari rakyat,” kata Prabowo di depan para mahasiswa Indonesia, Rabu, 18 Desember 2024.

“Kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong,” kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo juga memberi kesempatan agar pengembalian uang itu bisa dilakukan secara diam-diam. Namun Ia harus mendapatkan jaminan bahwa uang tersebut benar-benar dikembalikan.

“Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam, tidak ketahuan, mengembalikan loh ya, tapi kembalikan,” ucapnya. (*/red)

OYO Travelopedia 2024: Jakarta dan Jawa Barat Puncaki Daftar Pemesanan, Tahun Baru Jadi Momen Puncak

By On Desember 19, 2024


OYO semakin diminati di Penajam Paser Utara yang mencatat pertumbuhan pemesanan tertinggi dalam kategori kota bisnis.

JAKARTA, Kabar7.ID – Perusahaan teknologi perhotelan global OYO telah merilis laporan tren perjalanan tahunan, OYO Travelopedia Indonesia 2024, yang mengungkap pola dan preferensi perjalanan teratas dari wisatawan Indonesia selama setahun terakhir.

Laporan ini mengumpulkan informasi, statistik, dan analisis yang diambil dari jutaan pemesanan perjalanan yang dilakukan antara 1 Januari dan 1 Desember 2024.

Fakta menarik dari OYO Travelopedia Indonesia 2024 meliputi:

Kota Paling Banyak Dipesan

Jakarta menjadi destinasi unggulan pada 2024, sebagai kota paling banyak dipesan di Indonesia. Diikuti oleh Bandung yang terkenal dengan iklimnya yang sejuk dan memiliki berbagai lokasi wisata alam maupun kuliner, Medan sebagai ibu kota Sumatera Utara, Bali yang merupakan destinasi utama bagi turis mancanegara maupun domestik, serta Yogyakarta yang terkenal dengan situs warisan budaya dan tradisi seni yang mendunia.

Untuk perjalanan wisata, lima destinasi teratas menunjukkan preferensi untuk kota-kota yang menawarkan pengalaman relaksasi, budaya, dan alam.

Bandung memimpin dengan pemandangan yang indah dan pesona urbannya yang khas. Bali tetap menarik sebagai pusat pariwisata global. Malang, dengan iklim sejuk dan kedekatannya dengan objek wisata seperti Gunung Bromo, juga populer.

Solo menarik pengunjung dengan warisan budaya khas Jawa. Sedangkan Bandar Lampung mengundang perhatian dengan keindahan pantainya dan kegiatan ekowisata yang berkembang.

Dalam hal perjalanan bisnis, Jakarta kembali memimpin, menegaskan statusnya sebagai pusat komersial dan ekonomi negara.

Kota-kota bisnis lainnya termasuk Medan, pusat perdagangan strategis di Sumatera; Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia yang dikenal dengan peran pentingnya dalam industri; Tangerang, kota satelit yang ramai dan dekat Jakarta; serta Bekasi, yang berkembang sebagai pusat manufaktur dan logistik.

Di antara destinasi bisnis, Penajam Paser Utara mencatat pertumbuhan pemesanan tertinggi, menunjukkan potensi yang ada di wilayah ini, terutama terkait dengan pengembangan ibu kota baru Indonesia, Ibu Kota Nusantara.


Provinsi Paling Banyak Dipesan

Jawa Barat tercatat sebagai Provinsi paling banyak dipesan di Indonesia karena kedekatannya dengan Jakarta, serta didukung oleh beragam opsi perjalanan dan infrastruktur yang baik.

Provinsi ini memiliki destinasi populer seperti Bandung, yang dikenal dengan iklim sejuk, pusat perbelanjaan, dan atraksi alam seperti Tangkuban Parahu dan Kawah Putih, serta Bogor dan Garut yang disukai karena pemandangan indah dan  wisata alamnya.

Provinsi dengan catatan pemesanan terbanyak diikuti oleh DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah yang dikenal dengan warisan budaya yang kaya dan situs sejarah ikonik.

Provinsi-provinsi teratas ini mencerminkan keragaman lanskap perjalanan Indonesia, dengan kombinasi yang kuat antara pusat bisnis, pusat budaya, dan destinasi yang berfokus pada alam yang terus menarik jutaan wisatawan setiap tahun.

Bulan Paling Banyak Dipesan

April menjadi bulan paling banyak dipesan untuk OYO di Indonesia pada 2024. Bulan ini memiliki kombinasi hari libur publik dan long weekend yang mendorong perjalanan domestik.

Misalnya, Jumat Agung pada 29 Maret berlanjut ke awal April, memberikan kesempatan untuk liburan yang lebih panjang. Selain itu, hari libur lainnya mungkin juga berkontribusi pada lonjakan permintaan perjalanan lokal.

Long Weekend Paling Banyak Dipesan

Long weekend paling banyak dipesan tahun 2024 terjadi pada Hari Kenaikan Yesus Kristus, yang jatuh antara 9 Mei dan 12 Mei. Hari libur ini memberikan kesempatan bagi banyak masyarakat Indonesia untuk menikmati waktu libur yang lebih panjang.

Pada 2024, Hari Kenaikan Yesus Kristus jatuh pada hari Kamis, sehingga masyarakat bisa merencanakan liburan empat hari dengan mengambil cuti sejak Jumat, 10 Mei.

Hari Paling Banyak Dipesan

Hari yang mencatat pemesanan tertinggi  tahun 2024 adalah 1 Januari, Hari Tahun Baru. Tren ini masih sama dengan tren Travelopedia tahun sebelumnya. Beberapa faktor berkontribusi pada lonjakan pemesanan untuk 1 Januari 2024.

Periode Tahun Baru menandai puncak musim liburan panjang yang mencakup Natal (25 Desember) dan liburan sekolah.

Banyak wisatawan merencanakan perjalanan yang berlangsung antara Natal dan Hari Tahun Baru, dengan 1 Januari sebagai hari terakhir untuk menikmati liburan sebelum kembali ke rutinitas kerja dan sekolah.

Country Business Operations Head, Hendro Tan mengatakan, informasi ini menggambarkan beragam preferensi perjalanan Indonesia, menyoroti destinasi yang sudah mapan ataupun yang sedang berkembang untuk perjalanan bisnis dan wisata pada 2024.

“Selain itu, ada peningkatan minat terhadap destinasi yang kurang dikenal, mencerminkan perubahan pola perjalanan dan potensi pengembangan infrastruktur pariwisata di daerah tersebut,” ujarnya.

Beberapa fakta penting lainnya dalam OYO Travelopedia Indonesia 2024:  

Pemesanan dengan masa inap terlama dan terbesar: selama 31 hari di OYO Apartemen Sentraland Karawang di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Hotel dengan pemesanan kamar terbanyak: Super OYO Townhouse 2 Hotel Gunung Sahari; SUPER OYO Collection O Hotel Pasar Baru Heritage, Bandung; Super OYO Townhouse OAK Hotel Fiducia Pondok Gede, Jakarta; Super OYO Townhouse 1 Hotel Salemba, Jakarta; dan Super OYO Collection O Hotel Fiducia Otista 153 - 157, Jakarta.

Tentang OYO

OYO adalah platform global yang memberdayakan pengusaha serta pemilik properti dan akomodasi kecil dengan menyediakan teknologi lengkap untuk meningkatkan pendapatan dan memudahkan operasi; menghadirkan akomodasi yang mudah dipesan, terjangkau, dan terpercaya bagi pelanggan di seluruh dunia.

OYO menawarkan 40 lebih produk dan solusi terintegrasi kepada patron yang mengoperasikan lebih dari 170 ribu properti dan rumah di seluruh India, Eropa, Asia Tenggara, dan 35 negara lainnya, per 30 September 2022.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.oyorooms.com.


(*/red)

Andra Soni Sambut Mesra Menteri Yandri di Desa Telaga, Simbol Sinergi untuk Kemajuan Banten

By On Desember 17, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Kehangatan dan optimisme menyelimuti Kampung Saung Ilir, Desa Telaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, saat Gubernur Banten terpilih 2024, Andra Soni, menyambut kedatangan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Yandri Susanto, pada kunjungan kerja istimewa, Senin, 16 Desember 2024.

Momen tersebut menjadi sorotan ketika Andra Soni memeluk erat Menteri Yandri, sebuah gestur penuh makna yang menyimbolkan kerja sama erat demi mendorong pembangunan Banten ke arah yang lebih maju.

Kehadiran Menteri Yandri pun tidak sendiri. Ia didampingi oleh sang istri, Ratu Zakiyah, yang baru saja terpilih sebagai Bupati Serang.

Setibanya di lokasi, Menteri Yandri langsung memberikan ucapan selamat kepada Andra Soni atas kemenangan gemilangnya di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024.

“Banten memiliki masa depan yang cerah dengan kepemimpinan Andra Soni. Saya yakin, sinergi ini akan membawa dampak besar bagi kemajuan masyarakat,” ujar Menteri Yandri.

Andra Soni, dengan senyum lebar, menyambut hangat ucapan tersebut.

“Kehadiran Menteri Yandri dan Ibu Ratu Zakiyah di sini menjadi bukti nyata bahwa Banten berada dalam semangat kebersamaan untuk membangun. Bersama, kita akan mewujudkan Banten yang lebih baik, inklusif, dan berdaya saing,” ungkapnya di depan masyarakat yang turut menyambut kunjungan itu.

Kunjungan tersebut juga menjadi ajang untuk memperkuat program pemberdayaan desa, salah satu fokus utama Menteri Yandri.

Desa Telaga yang menjadi lokasi pertemuan, diharapkan menjadi percontohan dalam pengembangan desa produktif di Banten.

Gestur mesra antara Gubernur terpilih dan Menteri Desa ini tidak hanya menjadi simbol persahabatan pribadi, tetapi juga harapan baru bagi masyarakat Banten.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, cita-cita menjadikan Banten sebagai pusat kemajuan dan kesejahteraan regional semakin terlihat nyata.

Desa Telaga menjadi saksi awal perjalanan kolaborasi ini, yang tidak hanya hangat secara emosional, tetapi juga menjanjikan masa depan penuh prestasi bagi Banten. (*/red)

Gubernur Terpilih Andra Soni Disambut Antusias Warga saat Kunjungan ke Taman Firdaus Mancak

By On Desember 17, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Gubernur Banten terpilih, Andra Soni mendapat sambutan hangat dari warga saat menghadiri acara Kick Off Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024 yang digelar di Taman Firdaus, Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten, Senin, 16 Desember 2024.

Kehadirannya menjadi momen spesial bagi warga yang selama ini hanya mengenalnya melalui media sosial.

Kerumunan warga tampak antusias menyambut Andra Soni. Bahkan beberapa di antaranya mendekat untuk berjabat tangan dan mengabadikan momen bersama pemimpin baru Banten tersebut.

Salah seorang warga, Yuli Setiani mengungkapkan rasa bahagianya.

“Saya bersyukur sekali, biasanya hanya melihat beliau di media sosial. Sekarang bisa bertemu langsung, rasanya luar biasa,” ujar Yuli.

Ia juga mengapresiasi komitmen Andra Soni yang sebelumnya telah berjanji untuk turun langsung ke masyarakat. 

“Ini bukti janji beliau, mau datang langsung ke kampung kami. Kami sangat senang dan merasa dihargai,” ucapnya. (*/red)

Ucok Abdul Rauf Damenta Resmi Dilantik Jadi Pj Gubernur Banten

By On Desember 17, 2024


JAKARTA, Kabar7.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian atas nama Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto melantik Inspektur Jenderal Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Ucok Abdul Rauf Damenta sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Banten.

Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 159/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Banten dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, tanggal 12 Desember 2024.

Pelantikan dilaksanakan di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jl Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta, Senin, 16 Desember 2024.

“Amanah ini saya terima. Hari ini saya diangkat sumpah untuk menjalankan masa transisi di Provinsi Banten,” ujar Damenta usai dilantik.

Damenta mengatakan, dalam waktu yang sangat pendek, dirinya bersama tim Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan bergerak cepat konsolidasi ke dalam, dan mempersiapkan transisi agar Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih segera ada transfer knowledge.

“Nantinya juga ada penyesuaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih,” ucap Damenta.

Menurutnya, semuanya dipersiapkan secepat mungkin karena sudah akhir tahun, dan mengajak semua pihak, masyarakat dan stakeholder terkait bersatu padu.

“Ayo kita bangun Provinsi Banten menjadi lebih baik dan lebih maju lagi,” ajak Damenta.

Dia juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi Al Muktabar dan Tine Al Muktabar, dan mengucapkan selamat melaksanakan tugas di tempat baru.

Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan Pelantikan Irmawanti Hadi sebagai Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Pembina Posyandu Provinsi Banten oleh Ketua TP PKK Pusat dan Ketua Umum Pembina Posyandu, Tri Tito Karnavian.

Tri berpesan, meski waktu menjabat singkat, paling cepat Februari, untuk tetap semangat dalam mengawal kegiatan PKK.

“Saya yakin Ibu bisa mengawal kegiatan di daerah dengan dukungan pengurus daerah. Kepengurusan yang ada sekarang bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan waktu yang ada,” ucapnya.

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan, pihaknya siap mendukung dalam menjalankan tugas.

Untuk diketahui, Ucok Abdul Rauf Damenta menggantikan Al Muktabar yang kini menjabat sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan serta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia. (*/red)

Kesbangpol Kabupaten Serang Beri Pembinaan Organisasi Pers

By On Desember 17, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Serang melakukan Pembinaan Organisasi Pers sebagai Mitra Informasi, di Aula Tb. Suwandi, Senin, 16 Desember 2024.

Pembinaan tersebut bertujuan untuk membangun sinergitas, dan kerja sama antara Pemkab Serang dengan organisasi wartawan.

“Sehingga, organisasi wartawan dapat bersinergi dengan pemerintah dalam memberikan layanan informasi yang akurat dan faktual, terhadap seluruh elemen masyarakat serta meningkatkan kapasitas SDM sesuai dengan kode etik jurnalis,” kata Kepala Bakesbangpol Kabupaten Serang, Epi Priatna dalam sambutannya.

“Ini salah satu upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dalam membangun kebersamaan, bentuk dukungan dan kerja sama bagaimana mengedukasi masyarakat dan seluruh pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung untuk mendapat sebuah informasi di media publik secara fakta dan konkrit,” sambung Epi.

Epi berharap, organisasi wartawan dapat memberikan kontribusi dalam menyiapkan orang yang pekerjaannya mencari, mengumpulkan, memilih, mengolah berita dan menyajikan berita kepada masyarakat luas dengan waktu yang cepat melalui media massa cetak ataupun elektronik.

“Kami mengimbau agar sinergitas yang telah terjalin dengan baik selama ini tetap terjaga. Kiranya insan pers dapat menjalankan tugasnya sesuai UU Pers serta kode etik yang berlaku dalam menyuguhkan sebuah berita untuk konsumsi publik,” ujarnya.

Epi memastikan, secara bertahap ke depannya akan lebih banyak lagi mengundang atau mendatangkan perwakilan dari berbagai organisasi wartawan, khususnya di Kabupaten Serang.

“Ke depannya juga sebagai mitra Pemkab Serang, para insan pers agar terus bersinergi dalam penyebarluaskan informasi pembangunan yang dilakukan Pemkab Serang,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Politik Dalam Negeri dan Ormas Bakesbangpol Kabupaten Serang, Dik Dik Abdul Hamid mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan organisasi yang salah satunya ada di Kesbangpol yang selama ini lebih kepada organisasi kemasyarakatan, namun untuk saat ini adalah organisasi wartawan.

“Mungkin ke depannya organisasi-organisasi lain, karena wartawan banyak organisasinya, ada PWI, PWRI, AJI, IJTI, SMSI, dan lainnya, kita ingin bersinergi dengan semua tentunya, hanya untuk saat ini beberapa nama organisasi yang bisa baru kami kumpulkan,” ujarnya.

Ke depannya, Dik Dik berharap, semua bisa memberikan dukungan terkait kegiatan pembinaan tersebut yang ia nilai sangat bagus untuk bagaimana Pemkab Serang menjalin sinergi dengan insan pers yang ada di Kabupaten Serang.

Dik Dik menilai, peran wartawan selama ini sebetulnya sudah baik, hanya mungkin ketika kebaikan itu yang sudah baik, ditingkatkan menjadi lebih baik, tentunya itu lebih bagus untuk merangkul seluruh organisasi kewartawanan.

“Jadi bukan lebih kepada individu, media atau wartawannya, tapi lebih kepada organisasinya. Karena kalau berbicara lebih ke individu atau medianya ada di ranah Kominfo untuk melakukan pembinaan, kami lebih di organisasinya,” terangnya.

Turut hadir, Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Serang Wawan Ikhwanudin. Adapun sebagai narasumber menghadirkan dari perwakilan Polres Serang Kabupaten, Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang dan Badan Intelijen Negara (BIN) Banten. (*/red)

Korban Penganiayaan Sebut Anak Bos Toko Roti Sesumbar Kebal Hukum

By On Desember 17, 2024


JAKARTA, Kabar7.ID – Seorang pegawai toko roti di Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, berinisial D mengatakan, anak bosnya berinisial GSH sempat sesumbar, korban tidak bisa menyeretnya ke penjara atas ulahnya tersebut.

Menurut D, penganiayaan sudah terjadi berulang kali hingga dirinya memutuskan melapor ke Polisi. Alih-alih takut, pelaku justru berkata korban tidak bisa memenjarakan dirinya.

“Sebelum kejadian ini saya pernah dilempar meja, tapi tidak mengenai saya dan saya dikatain babu dan orang miskin, dia merendahkan saya dan keluarga saya. Dia juga sempat ngomong 'orang miskin kaya lu nggak bakal bisa masukin gua ke penjara gua kebal hukum',” kata D kepada wartawan, Minggu, 15 Desember 2024.

Puncaknya pada Kamis (17/10), aksi arogan pelaku terulang. Saat itu pelaku meminta korban mengantarkan pesanan makanannya. Namun korban menolak lantaran tengah bekerja dan juga hal tersebut bukan bagian dari tugasnya.

Saat itu pelaku mengamuk hingga melakukan penganiayaan. Korban dilempar menggunakan beberapa barang termasuk kursi hingga membuat kepala korban bocor.

“Akhirnya setelah saya tolak berkali-kali dia marah dan melempar saya pakai patung batu, kursi, meja, mesin bank dilakukan berkali-kali dan semua barang yang dilempar oleh si pelaku semua kena tubuh saya,” kata dia.

“Setelah saya dilempari barang di situ bapaknya pelaku narik saya dan suruh saya pulang tapi tas dan HP saya masih tertinggal. Di dalam pas saya mau ambil tas dan HP saya di situ saya dilempari lagi pakai kursi berkali-kali akhirnya saya kabur dan terpojok tidak bisa ke mana-mana,” imbuhnya.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Metro Jakarta Timur, AKP Lina Yuliana mengatakan, pihaknya memastikan pelaku tidak kebal hukum. Kasus tersebut saat ini sudah naik ke tahap penyidikan.

“Dalam perkara ini pelaku tidak kebal hukum. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujarnya.

Saat ini, kata Lina, empat orang saksi sudah diperiksa, termasuk korban dan terlapor. Pihaknya pun masih melakukan serangkaian pendalaman.

“Memang dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penyelidik atau penyidik membutuhkan waktu dalam rangka mengumpulkan alat bukti guna membuat terang perkara pidananya,” pungkasnya. (*/red)

Mensos Saifullah Yusuf: Ketua Umum SMSI Firdaus yang Membuat Kami Terperangkap di Sini

By On Desember 16, 2024


SERANG, – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, mengakhiri rapat daring (Zoom Meeting) bersama para kepala dinas sosial (Kadinsos) se-Indonesia dengan candaan yang mengundang tawa. Dalam sesi penutup, Gus Ipul, sapaan akrabnya melontarkan kalimat yang memecah suasana formal, “Itu Ketua Umum SMSI Pak Firdaus yang membuat kami terperangkap di sini.” 

Candaan tersebut merujuk pada peran Firdaus, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), yang menjadi penggerak acara di Taman Firdaus, Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Senin 16 Desember 2024. Kehadiran Gus Ipul di lokasi tersebut memang bertepatan dengan rangkaian kegiatan Kick Off Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2024, yang diinisiasi oleh Firdaus bersama Pokja Konstituen Dewan Pers diantaranya PWI, SMSI, SPS dan PRSSNI.

Meski terkesan santai, pernyataan Gus Ipul juga mencerminkan apresiasinya terhadap Firdaus yang telah memobilisasi berbagai pihak untuk memprioritaskan isu sosial dan lingkungan. Zoom meeting yang dilakukan Gus Ipul dari Desa Talaga berlangsung di sela-sela kunjungan kerjanya. 

"Pak Firdaus ini memang luar biasa. Tidak hanya menggagas acara besar, tapi juga membuat kita semua lebih dekat dengan masyarakat," tambah Gus Ipul dengan senyum.

Sesi virtual bersama Kadinsos se-Indonesia itu menjadi salah satu agenda penting Gus Ipul untuk memastikan koordinasi program sosial berjalan lancar di tengah kesibukannya menghadiri acara langsung di daerah. Candaan santai yang ia lontarkan di akhir pertemuan semakin menegaskan bahwa komunikasi antarpejabat tak selalu harus kaku, melainkan dapat dibumbui kehangatan dan humor.  

Firdaus sendiri, yang mendampingi Gus Ipul selama kegiatan, mengaku senang bisa menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. “Ini menunjukkan bahwa sinergi di berbagai tingkat, dari pusat hingga desa, bisa diwujudkan melalui komitmen dan komunikasi yang baik,” ujar Firdaus.

Candaan Gus Ipul tersebut kemudian menjadi perbincangan hangat di kalangan peserta Zoom meeting, menambah kesan mendalam dari acara yang digelar di Desa Talaga itu.

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, Gubernur Banten terpilih, Andra Soni dan Bupati Serang terpilih Ratu Rachmatu Zakiyah, beserta Forkopimda Se-Banten.

Sambut Kedatangan Mensos RI di Kampung Saung Ilir, Warga Berharap Perhatian Pembangunan

By On Desember 16, 2024

 


SERANG - Warga Kampung Saung Ilir, Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Banten tengah bersiap menyambut kunjungan Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) Saifullah Yusuf, Senin (16/12).

Kehadiran Mensos ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi kemajuan desa, khususnya dalam bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketua DKM Khoirul Taqwa Haji Arwani, menyampaikan rasa syukur atas kunjungan yang direncanakan ini. Menurutnya, kehadiran Mensos dan dukungan dari berbagai pihak termasuk Menteri Desa telah memberikan dampak positif bagi pembangunan di Desa Talaga.

"Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kunjungan Pak Menteri Sosial dan Menteri Desa. Berkat perhatian beliau, pembangunan di Desa Talaga, seperti masjid ini, mudah-mudahan dapat terus berkembang. Harapannya, Desa Ilir khususnya dapat semakin maju ke depannya," ujar Haji Arwani saat diwawancarai di lokasi.

Warga Kp Saung Ilir Desa Talaga pun berharap kunjungan ini tidak hanya menjadi momentum seremonial semata, tetapi juga menjadi ajang bagi pemerintah pusat untuk melihat langsung kebutuhan yang mendesak di desa mereka. Salah satunya adalah prioritas terhadap percepatan pembangunan infrastruktur yang masih terbatas.

"Mudah-mudahan dengan telah melihat langsung kekurangan di Kp Saung Ilir Desa Talaga proses pembangunan dapat diperhatikan dan menjadi prioritas ke depannya," tambah Haji Arwani.

Kampung Saung Ilir sendiri merupakan salah satu wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih, baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, maupun pelayanan sosial. Dengan kunjungan Mensos RI, warga berharap desa ini bisa menjadi lebih maju dan sejahtera.

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *