Kabar Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Polri Sebut Kekerasan Seksual Tidak Bisa Diselesaikan dengan “Restorative Justice”

By On Desember 16, 2024

Direktur Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) Polri, Brigjen Pol Desy Andriani saat konferensi pers di Auditorium Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Kasus kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice (keadilan restoratif).

Restorative justice adalah pendekatan penyelesaian tindak pidana yang lebih mengutamakan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

Demikian disampaikan Direktur Tindak Pidana terhadap Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) Polri, Brigjen Pol Desy Andriani kepada wartawan saat konferensi pers di Auditorium Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024.

Menurut Desy, hal itu bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Kami menyadari pasca Undang-Undang TPKS itu, kita merespons cepat dengan mengirimkan (petunjuk dan arah) Jukrah kepada Bapak Kapolri yang ditandatangani bapak Kabareskrim Polri, salah satu Pasal mengatakan tidak bisa diselesaikan di luar proses peradilan,” ujarnya.

Desy menegaskan, Pasal tersebut tetap berlaku dan pihaknya berkomitmen untuk mengeksekusi Pasal-pasal dalam Undang-Undang TPKS hingga berkas perkara masuk ke tingkat pengadilan.

“Jadi kalau tadi ada yang mengatakan bolak balik dan dicabut, itu kita sudah menggunakan Pasal-pasal di Undang-Undang TPKS itu langsung berproses sampai tingkat (pengadilan),” jelasnya.

Desy juga menekankan pentingnya penerapan prinsip “no excuse” dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Desy juga menyebutkan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah melakukan kajian terkait implementasi Undang-Undang TPKS.

“Ini juga menjadi concern kita bersama. Kemarin kita dua hari yang lalu di LPSK memang sudah melakukan kajian juga,” ucapnya.

Desy menambahkan, LPSK telah menginisiasi prosedur operasi standar untuk memastikan bahwa TPKS dapat diimplementasikan dengan baik dalam lingkup lembaga tersebut.

“Kalau ada terkait relasi kuasa karena kedudukannya, ini akan menjadi concern kita bersama,” pungkasnya. (*/red)

Terlilit Utang Pinjol, Motif Bunuh Diri Sekeluarga di Kediri

By On Desember 16, 2024

Kasat Reskrim Polres Kediri, AKP Fauzy Pratama. 

KEDIRI, Kabar7.ID – Satu keluarga di Ngancar, Kediri, Jawa Timur (Jatim), yang ditemukan lemas tak sadarkan diri ternyata mencoba melakukan bunuh diri. Namun bunuh diri itu tak sepenuhnya berhasil.

Karena tiga dari empat anggota keluarga masih hidup, yakni ayah, ibu, dan anak sulung. Sementara anak bungsu yang masih balita meninggal.

Kasat Reskrim Polres Kediri, AKP Fauzy Pratama mengatakan, keluarga pasangan suami istri D (31) dan M (29) terlilit utang pinjaman online (pinjol).

Utang pinjol lah yang menjadi penyebab satu keluarga ini melakukan aksi percobaan bunuh diri dengan meminum susu yang telah dicampur racun tikus.

“Untuk percobaan bunuh diri sekeluarga ini karena si M (perempuan-red), merasa tertekan. Karena si perempuan ini memiliki utang pinjol. Tertekannya M ini karena sering mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Atas telepon tersebut membuat si perempuan tersebut kebingungan dan bercerita ke suaminya berinisial D,” kata Fauzy kepada wartawan, Sabtu, 14 Desember 2024.

Menurut Fauzi, aplikasi pinjol tersebut sudah dihapus oleh M. Namun Ia tetap diteror untuk mengembalikan utang.

“Untuk akun pinjaman online ini sudah dihapus dan lupa (nama aplikasinya). Tetapi selalu dihubungi oleh nomor telepon yang dikenal menagih hutang. Sedangkan suami dan sang istri meminta pertolongan ke kerabatnya tidak ada yang bisa membantu dan akhirnya melakukan percobaan bunuh diri dengan minum racun bersama,” jelas Fauzy.

Diduga akibat tidak mendapatkan bantuan pertolongan dari pihak kerabat dan merasa semakin tertekan, akhirnya M memutuskan membeli racun. M membeli obat tikus jenis timex.

“Racun tikus jenis timex ini sering biasa digunakan untuk di sawah meracuni tikus. Racun tikus ini dicampur dengan susu dan diminum bersama-sama,” kata Fauzy.

Fauzy menambahkan, untuk kondisi si istri dan suaminya saat ini keadaannya semakin membaik dan mendapatkan perawatan intensif di RS SLG Kediri.

Sedangkan kondisi anak pertama yang berinisial MDNP (8) juga sudah semakin membaik dan saat ini diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit dan dirawat oleh kerabatnya. (*/red)

Bongkar Sindikat Judi Online Internasional, Pimpinan Komisi III DPR Apresiasi Polda Jatim

By On Desember 16, 2024

Wakil Ketua Komisi III DPR, Rano Alfath. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Mohammad Rano Alfath mengapresiasi keberhasilan Polda Jawa Timur (Jatim) dalam mengungkap sindikat judi online jaringan internasional yang memanfaatkan media sosial dan perusahaan fiktif untuk pencucian uang.

Keberhasilan tersebut dinilai sebagai langkah nyata Polri dalam menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks dan berdampak luas.

“Saya ingin menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada Polda Jatim, khususnya kawan-kawan Ditreskrimsus Polda Jatim Subdit Cyber, yang telah bekerja keras membongkar sindikat yang sangat terorganisir ini. Langkah ini tidak hanya berhasil menghentikan perputaran uang haram dalam jumlah yang sangat besar, tetapi juga mengirimkan pesan kuat bahwa Polri hadir untuk melindungi masyarakat dan melawan ancaman global seperti ini,” ujarnya, Sabtu, 14 Desember 2024.

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu juga menyoroti efektivitas kebijakan Polri dengan menambahkan Direktorat Siber di delapan Polda, termasuk Polda Jawa Timur, dalam menangani kejahatan siber. 

“Langkah Kapolri menambah Direktorat Siber di delapan Polda telah terbukti efektif dan sesuai harapan. Kasus ini adalah bukti nyata bahwa keberadaan unit siber yang kuat dan terlatih mampu menghadapi kejahatan teknologi tinggi secara cepat dan akurat,” katanya. 

Menurut Rano, kejahatan judi online dan pencucian uang tidak berbeda jauh dari ancaman narkoba, sebab, sama-sama merusak sendi-sendi sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat.

“Tipologi kejahatan seperti ini berkembang dengan cepat. Pelaku semakin cerdas dan inovatif dalam memanfaatkan celah teknologi untuk menyembunyikan kejahatan mereka,” tuturnya. 

Karena itu, kata dia, Polisi harus terus mengembangkan strategi agar selalu berada satu langkah, bahkan dua langkah di depan para pelaku judi online.  

Dia menambahkan, pengungkapan yang dilakukan Polda Jatim harus menjadi agenda nasional, mengingat skala kerugian yang sangat besar, baik dari sisi ekonomi maupun keamanan negara. 

“Kami di DPR RI, khususnya Komisi III, akan terus mendukung penuh setiap upaya Polri, baik dari sisi regulasi, dukungan anggaran, hingga penguatan kapasitas teknologi dan personel, agar Polri semakin kuat dalam memberantas kejahatan siber yang terus berevolusi,” ujarnya.

Diketahui, Polda Jatim mengungkap sindikat tersebut memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan 15 situs judi online. Dana hasil transaksi perjudian disamarkan melalui perusahaan fiktif yang terdaftar di Jakarta, sebelum dikonversi menjadi mata uang asing dan dialirkan ke negara-negara seperti Singapura, Malaysia, Kamboja, Filipina, dan China.  

“Kreativitas pelaku dalam menyembunyikan aktivitas mereka sangat mengkhawatirkan. Mereka menggunakan 375 kartu ATM, 185 key token bank, dan bahkan melibatkan perusahaan fiktif untuk menyamarkan aliran dana yang mencapai Rp 1,4 triliun hanya dalam empat bulan,” kata Kasubdit II Ditreskrimsiber Polda Jatim, AKBP Charles P. Tampubolon.  

Sindikat itu juga memanfaatkan seorang penyanyi dangdut untuk mempromosikan situs judi online melalui media sosial. Meski demikian, penyanyi tersebut hanya dijadikan saksi dalam kasus itu.

Para tersangka dijerat dengan UU ITE, UU Transfer Dana, dan UU Pencucian Uang, dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara.

Rano Alfath menegaskan, keberhasilan ini harus menjadi momentum untuk memperluas pengungkapan kasus serupa di daerah lain.  

“Keberhasilan Polda Jatim ini bukan sekadar kemenangan di satu daerah, tetapi menjadi contoh bagaimana Polri harus bergerak melawan kejahatan lintas negara. Saya berharap jajaran Polri di daerah lain juga mengambil inspirasi dari langkah ini dan terus memperkuat upaya penegakan hukum di bidang kejahatan siber,” tuturnya.

Rano juga menekankan, perang melawan kejahatan global memerlukan sinergi di tingkat internasional.

“Jaringan ini melibatkan banyak negara. Ini menunjukkan pentingnya kerja sama internasional yang lebih erat, baik dalam berbagi informasi, teknologi, maupun strategi, agar kita dapat menghadapi kejahatan modern ini secara menyeluruh,” pungkasnya. (*/red)

Pastikan Dilayani Baik, Mensos Kunjungi Warga Terdampak Banjir Jombang - Mojokerto

By On Desember 16, 2024


SURABAYA, Kabar7.ID – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf meninjau lokasi penanganan banjir yang melanda wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur (Jatim).

Gus Ipul, sapaan akrabnya, turun langsung di lokasi bencana untuk memastikan kebutuhan para pengungsi tercukupi.

“Kita selalu kolaborasi di setiap penanganan darurat seperti ini. Bantuan pasti berlimpah, sekarang tinggal kita layani pengungsi ini dengan baik,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 14 Desember 2024.

Saat meninjau lokasi banjir Jombang dan Mojokerto bersama Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhi Karyono serta Pj Bupati Jombang, Teguh Narutomo, Gus Ipul memastikan seluruh kebutuhan para pengungsi dan warga terdampak telah tercukupi dengan baik.

“Saya bersama Pj Gubernur Jatim, dan Pj Bupati Jombang memberikan dukungan kepada para pengungsi dan warga terdampak atas banjir yang sudah beberapa hari terjadi,” kata Gus Ipul.

Terkait penanganan bencana, Gus Ipul menyebut, Pemerintah telah memiliki skema penanganan bencana dengan pembagian tugas di masing-masing kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah.

“Saat bencana, ada beberapa fase penting. Fase evakuasi dilakukan oleh orang-orang terlatih dan dikoordinasikan BNPB. Setelah evakuasi, Kemensos masuk di bagian logistik dan shelter,” ujarnya.

Menurut Gus Ipul, Kemensos berperan sebagai koordinator dalam penyediaan kebutuhan logistik dan pendirian tenda pengungsian.

Kemensos juga kerap kali bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dalam pendistribusian bantuan dan pendirian posko pengungsian.

“Di situ kita siapkan kasur, bantal, family kit, terutama untuk keperluan anak-anak dan ibu-ibu, makanan juga susu,” kata Gus Ipul.

Di Jombang, Gus Ipul mengunjungi dua posko pengungsian yang telah didirikan. Pada dua posko tersebut, tercatat saat ini masih terdapat 166 orang terpaksa harus mengungsi akibat banjir setinggi 30-100 sentimeter yang masih merendam rumah-rumah warga.

“Mbah semangat ya nggih, matur nuwun. Nanti kita siapkan bantuannya,” ucap Gus Ipul.

Selain di Desa Jombok, posko pengungsian juga didirikan di Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Jombang. Posko tersebut turut disambangi Gus Ipul guna memastikan seluruh kebutuhan pengungsi telah tercukupi.

Di Posko Desa Blimbing, Gus Ipul mengikuti kegiatan Layanan Dukungan Psikosial yang diberikan kepada puluhan anak-anak di sana.

“Terima kasih buat teman-teman yang melatih, tim LDP. Tetap sehat berkah,” kata Gus Ipul.

Sementara itu, terkait penanganan banjir Jombang, Kemensos telah mendistribusikan berbagai bantuan kepada para pengungsi. Adapun bantuan yang disalurkan untuk banjir Jombang berupa 500 paket makanan siap saji; 40 paket makanan anak; 200 lembar selimut; 80 paket pakaian dewasa; dan 130 paket pakaian anak.

Ada juga bantuan berupa 130 paket family kit; 39 paket kids wear; 150 lembar kasur; 120 lembar tenda gulung; dan paket bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi). Total nilai bantuan yang diberikan untuk banjir Jombang sebesar Rp 303 juta.

Selain meninjau dua posko pengungsian di Kabupaten Jombang, Gus Ipul juga mengunjungi posko pengungsian di Desa Ngingasrembyong, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

Kemensos turut mendorong bantuan logistik dari gudang Kemensos untuk didistribusikan di posko tersebut.

“Syukur alhamdulillah di sini sudah berangsur surut. Sebelumnya sampai 4.000 pengungsinya, sekarang tinggal 1.600. Alhamdulillah berkurang terus, setelah itu baru masuk ke tahap rehabilitasi-rekonstruksi,” ucap Gus Ipul.

Sebelumnya, banjir melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Jombang dan Mojokerto sejak hari Minggu (8/12). Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut menyebabkan luapan debit air bendungan Sipon Watudakon, hingga mengakibatkan banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto.

Wilayah terdampak banjir cukup parah terjadi di Desa Blimbing dan Desa Jombok Kecamatan Kesamben, Jombang. Sedangkan pada Kabupaten Mojokerto, wilayah terdampak banjir berada di Desa Tempuran dan Desa Ngingasrembyong, Kecamatan Sooko.

Pj Gubernur Jatim, Adhi Karyono mengatakan, pihaknya telah mengupayakan penyedotan menggunakan pompa untuk mengurangi genangan banjir.

“Tadi kami sudah pastikan tiga pompa sedang bekerja untuk mengeluarkan ke kali sifonnya. Kemudian kita akan tambah lagi karena kelihatannya hujan masih turun terus-menerus,” kata Adhi.

Hingga saat ini, genangan banjir setinggi 30 hingga 100 sentimeter masih menggenangi beberapa wilayah di Jombang dan Mojokerto, mengakibatkan sebagian warga terpaksa bertahan di pengungsian.

Salah seorang pengungsi, Anifa (36), warga Dusun Kedondong, Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Jombang mengaku telah seminggu tinggal di posko pengungsian Desa Blimbing.

Banjir yang merendam rumahnya hingga setinggi perut membuat Anifa dan keluarganya terpaksa mengungsi.

Anifa mengaku senang atas kehadiran Gus Ipul di lokasi pengungsian yang Ia tempati.

“Dapat bantuan family kit. Terima kasih banyak (Gus Ipul) sudah disempati hadir dan lihat lokasinya juga,” ucapnya.

Kemensos telah mengerahkan tim Taruna Siaga Bencana untuk pengerahan logistik dan pengaktifan dapur umum untuk memastikan kebutuhan dasar korban terdampak dapat terpenuhi dan terlayani dengan baik. (*/red)

Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, PDI-P: Perlu Kajian Mendalam

By On Desember 16, 2024

Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Soal wacana Calon Kepala Daerah dipilih DPRD, Ketua DPP PDI-P, Djarot Saiful Hidayat menilai perlu kajian mendalam mengenai usulan tersebut.

“Untuk Pilkada itu memang perlu kajian secara mendalam karena yang dikatakan dengan demokrasi itu memang benar bisa demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Maka usul dari Pak Prabowo tentunya harus dikaji secara mendalam supaya demokrasi kita itu lebih bermutu,” kata Djarot kepada wartawan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu, 14 Desember 2024.

Menurut Djarot, sistem Pemilu di Indonesia memang perlu dikaji ulang secara mendalam. Terlebih, kata dia, demokrasi saat ini dilakukan secara simetris.

“Apa dari hasil kajian itu? Mungkin akan memunculkan varian Pilkada bisa ada yang langsung, ada juga yang dilakukan melalui perwakilan,” ujarnya.

Djarot mengatakan, Pilkada dilakukan melalui perwakilan dapat diterapkan di daerah-daerah yang indeks demokrasinya rendah. Sebab, kata dia, ada pula beberapa wilayah yang dinilai belum siap menggelar demokrasi secara langsung.

“Contoh yang secara langsung indeks demokrasi di DKI Jakarta itu memungkinkan demokrasi atau Pilkada itu dilakukan secara langsung,” ujarnya.

“Tapi ada beberapa wilayah yang mungkin masih belum siap untuk bisa dilakukan secara langsung itu bisa dijadikan variasi bahwa dia bisa dipilih oleh DPRD bagi wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang misalnya indeks demokrasinya itu masih rendah,” sambungnya.

Diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai perbaikan sistem Pilkada. Prabowo mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih Gubernur lewat DPRD.

Hal itu dikatakan Prabowo dalam sambutannya saat menghadiri HUT ke-60 Golkar yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul, Bogor, Kamis, 12 Desember 2024.

Prabowo mengaku tertarik dengan pemikiran Ketua Umum (Ketum) Golkar, Bahlil Lahadalia yang menyatakan perlu adanya perbaikan sistem demokrasi. (*/red)

Tiga Juta Kendaraan Diprediksi Tinggalkan Jakarta Via Tol saat Libur Nataru

By On Desember 15, 2024


JAKARTA, Kabar7.ID – Lebih dari tiga juta kendaraan diprediksi meninggalkan Jakarta via tol saat libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Demikian disampaikan Kasubdit Angkutan Badan Orang BPTJ, Bayu, dalam diskusi Institut Studi Transportasi di Bogor, Jumat, 13 Desember 2024.

“Untuk yang ke luar melalui tol utama dari H-7 sampai H+3 tahun baru tahun ini, ada potensi 3.057.246 kendaraan itu yang ke luar Jakarta. Ada kenaikan 17,9 persen dalam kondisi normal. Dibandingkan dengan tahun 2023 itu ada kenaikan 2,4 persen,” ujar Bayu.

Dari total jumlah kendaraan tersebut, kata Bayu, yang ke arah Tol Cikupa sebanyak 898.822. Angka tersebut naik 4 persen dibanding kondisi normal, dan naik dibanding pada 2023 ini naik 2,8 persen.

“Kemudian yang ke arah Cikampek itu 1.443.750 kendaraan. Ini juga ada kenaikan 33,2 persen dari kondisi normal. Kalau dibandingkan tahun 2023, ini naik 1,8 persen yang ke arah Cikampek,” jelasnya.

Terakhir melalui Tol Ciawi, terdapat 714.675 kendaraan. Angka tersebut naik 11 persen dari kondisi normal, dan naik 3,1 persen dibanding pada 2023.

“Untuk yang masuk ke Jakarta melalui jalan tol, ini hampir sama total kendaraan yang masuk 3.002.175 kendaraan. Itu ada kenaikan 21,7 persen dibanding kondisi normal, dan naik 2,19 persen dibandingkan tahun 2023,” pungkasnya. (*/red)

Bea Cukai Sidoarjo Musnahkan 5,9 Juta Batang Rokok Ilegal di Mojokerto

By On Desember 15, 2024


SIDOARJO, Kabar7.ID – Bea Cukai Sidoarjo melakukan pemusnahan rokok ilegal yang kasusnya ditindak selama Juni hingga September 2024.

Pemusnahan tersebut dilakukan di PT Hijau Alam Nusantara (HAN), Mojokerto, dengan menggunakan metode pembakaran untuk memastikan barang ilegal tersebut tidak kembali beredar di masyarakat.

Sebanyak 5.973.164 batang rokok ilegal dimusnahkan. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai Rp 8,25 miliar dengan estimasi kerugian negara sekitar Rp 4,43 miliar.

Pembakaran dilakukan dengan protokol ketat dan ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap kualitas udara.

Kepala Kantor Bea Cukai Sidoarjo, Rudy Hery Kurniawan mengatakan, pemusnahan tersebut merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang sangat merugikan keuangan negara dan menciptakan persaingan yang tidak sehat bagi industri.

“Kami akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal, serta mengoptimalkan penerimaan negara di bidang cukai,” kata Rudy dalam keterangannya, Jumat, 13 Desember 2025.

Menurut Rudy, tokok ilegal yang dimusnahkan itu umumnya ditemukan dengan berbagai modus pelanggaran, seperti menggunakan pita cukai bekas, pita cukai palsu, atau pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya.

“Selain itu, beberapa barang ditemukan tanpa pita cukai sama sekali,” ujarnya.

Rudy menambahkan, pemusnahan itu juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk barang ilegal, serta mendukung pembangunan negara melalui penerimaan cukai yang sah.

Ia mengimbau masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan peredaran barang ilegal guna menciptakan perdagangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

“Ke depan, kami akan terus berkomitmen untuk memastikan bahwa barang ilegal tidak lagi mengganggu pasar dan merugikan negara,” pungkasnya. (*/red)

Kasus Gratifikasi Ronald Tannur, Kejagung Periksa Dua Saksi

By On Desember 15, 2024


JAKARTA, Kabar7.ID – Guna memperkuat pembuktian kasus dugaan gratifikasi penanganan perkara Ronald Tannur, pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI) telah memeriksa dua orang saksi.

“Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa dua orang saksi terkait dengan perkara pemufakatan jahat tindak pidana korupsi suap atau gratifikasi dalam penanganan perkara Terpidana Ronald Tannur tahun 2023-2024,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar melalui keterangannya, Jumat, 13 Desember 2024.

Menurutnya, kedua orang saksi yang diperiksa oleh tim penyidik Jampidsus tersebut berinisial SA selaku Ipar tersangka LR. Lalu, inisial DR selaku adik kandung tersangka LR.

Harli mengatakan, kedua orang tersebut diperiksa sebagai saksi di Jakarta berkaitan penyidikan perkara pemufakatan jahat tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi dalam penanganan perkara Terpidana Ronald Tannur tahun 2023-2024.

Ia menjelaskan, kasus itu terdapat dua orang tersangka atas nama ZR dan LR.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ujarnya. (*/red)

Pemilik Toko di Sidoarjo Diamankan Polisi Gegara Jual Bensin Campur Air Radiator

By On Desember 15, 2024


SIDOARJO, Kabar7.ID – Salah seorang pemilik toko di Desa Terung Wetan, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), diamankan pihak Kepolisian lantaran diduga menjual bensin yang dicampur dengan air radiator.

Polisi juga menyita galon berisi bensin yang diduga telah dicampur dengan air radiator dan mengamankan alat pompa pengisian bensin.

“Saat ini, yang bersangkutan (pemilik toko-red) masih kita mintai keterangannya,” kata Kanit Reskrim Polsek Krian, AKP Aman Prasetyo kepada wartawan, Jumat, 13 Desember 2024.

Sementara itu, pemilik toko, Andi mengaku tidak mengetahui bensin yang dijualnya tercampur dengan air radiator.

Dia mengaku membeli dari seseorang tidak dikenal yang menawarinya di toko.

“Saya membelinya dari orang yang mengendarai Honda Scoopy, terus menawarkan ke warung saya. Dia membawa jeriken yang ditaruh di depan motor,” ujar Andi.

Ketika itu, Andi membeli bensin tersebut sejumlah 30 liter dengan harga Rp 300 ribu. Selanjutnya, dia memindahkan bensin itu ke dalam dispenser yang terpasang di alat pompa.

“Saya tidak kenal orangnya, terus baru membeli bensinnya itu, Kamis pagi kemarin, 12 Desember 2024, baru pertama kali. Terus langsung ada yang beli itu dua sepeda motor,” ujarnya. 

Diketahui sebelumnya, viral di media sosial video yang meperlihatkan seorang pria memindahkan bensin dari dalam sepeda motornya ke dalam botol menggunakan selang.

Selain itu, terdengar suara perempuan yang marah karena merasa tertipu membeli bensin di toko tersebut. Sebab, menurutnya, bensin yang dibelinya adalah air yang diwarnai. (*/red)

Kasus Korupsi Mantan Pj Walikota Pekanbaru, KPK Sita Rp 1,5 Miliar dan 1.021 Dolar AS

By On Desember 15, 2024


JAKARTA, Kabar7.ID – Terkait kasus pemotongan anggaran yang menjerat mantan Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sebesar Rp1,5 miliar dan 1.021 Dolar Amerika Serikat (AS). 

Penyitaan tersebut dilakukan dalam rangkaian penggeledahan di 12 rumah pribadi di Kota Pekanbaru, dan tiga rumah berlokasi di Jakarta Selatan dan Depok, dan enam kantor di lingkungan Pemkot Pekanbaru.

Penggeledahan itu dilakukan sejak 5 Desember sampai dengan 12 Desember 2024.

“Hasil penggeledahan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan uang senilai Rp1,5 miliar dan USD 1.021 yang diduga punya keterkaitan dengan perkara tersebut di atas,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada awak media, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2024.

Tessa mengatakan, KPK juga menyita dokumen-dokumen, surat-surat, barang bukti elektronik (BBE), 60 unit barang (perhiasan, sepatu dan tas).

Menurutnya, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian lanjutan kegiatan penyidikan atas penangkapan yang dilakukan pada 3 Desember 2024.

“Penggeledahan bertujuan untuk mencari alat bukti lain yang dapat memperkuat alat bukti yang telah dimiliki oleh penyidik serta memastikan ada tidaknya tindak pidana korupsi lain yang dilakukan oleh para tersangka,” ujarnya.

Tessa mengatakan, KPK juga mengimbau kepada para pihak yang dipanggil sebagai saksi untuk bersikap kooperatif serta menyampaikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Bagi pihak-pihak yang tidak bersikap kooperatif, kata Tessa, KPK akan mengambil segala tindakan yang patut dan terukur sesuai dengan Undang-Undang.

“Penyidikan saat ini masih memungkinkan untuk meminta pihak-pihak lainnya yang patut untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya,” ucapnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan anggaran Pemkot Pekanbaru Tahun Anggaran 2024-2025, pada Selasa, 03 Desember 2024.

“KPK menetapkan tiga orang tersangka, yaitu pertama RM selaku Pj Walikota Pekanbaru,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu, 04 Desember 2024.

KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka yaitu IPN selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, dan NK selaku Plt Kabag Umum, Setda Kota Pekanbaru.

Ghufron mengatakan, para tersangka akan ditahan untuk 20 hari pertama sejak 3 Desember 2024 sampai dengan 22 Desember 2024, di Rutan Cabang KPK.

Mereka disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 12 f dan pasal 12 B pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (*/red)

Soroti Pilkada 2024, Ketum Bahlil Sebut Cost Tinggi hingga Serasa Pilkades

By On Desember 14, 2024


JAKARTA, Kabar7.ID – Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyoroti sejumlah hal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Dari soal keluhan biaya tinggi hingga Pilkada rasa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Hal itu disampaikan Bahlil dalam pidatonya di Puncak HUT Golkar, di Sentul, Bogor, Kamis, 12 Desember 2024.

Bahlil awalnya bercerita bahwa banyak pihak yang menyalahkan ketika dalam Pilkada.

“Pemilukada baru selesai, banyak kenangan cerita dan tulisan dari lubuk hati maupun dari lubuk lubuk yang lain. Yang hampir suaranya semuanya sama 'Kok Pilkada cost-nya tinggi ya?',” ujar Bahlil.

“Setelah Pilkada sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, ada yang merasa bersih dan yang lain kotor, ada merasa membawa institusi A institusi ikut intervensi,” imbuhnya.

Bahlil menyayangkan soal tidak legowonya pihak yang kalah dalam Pilkada 2024. Dia lalu berbicara pemimpin tentunya terus berganti, dan setiap partai pasti memiliki masa kejayaan.

“Saya ingin mengatakan kepada kita semua di sini sebagai sesama anak bangsa, Golkar berpandangan tidak untuk kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lain,” ujarnya.

“Kalau itu salah, salah kita semua. Dan kalau itu benar adalah benar kita semua. Hampir sebagian partai politik yang besar pernah mengalami kekuasaan, terutama Golkar. Partai yang lain juga pernah mengalami kekuasaan dan ilmunya ini sebenarnya sama-sama tahu, ini sama-sama tahu, cuman ada yang pergi ada yang baru,” sambungnya.

Bahlil juga merasa bahwa demokrasi di Indonesia perlu perubahan. Dia menyebut, Golkar ke depan akan memformulasikan sistem demokrasi atau politik yang lebih baik.

“Bapak Ibu semua yang perlu saya sampaikan, dalam pandangan saya sebagai mantan aktivis yang ikut mempelopori reformasi, pertanyaan yang muncul yang menggelitik di hati saya 'Apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan?'. Saya mau tanya apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan saudara-saudara sekalian? Kalau ini yang kita pertahankan, mau jadi apa demokrasi ini?,” ujarnya.

“Dalam kajian banyak Partai Golkar, Bapak Presiden, ada suara-suara yang muncul dari kajian kami, ini Pilkada rasa Pilkades. Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada satu formulasi yang tepat. Harus ada formulasi yang tepat untuk kita merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara, untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita,” pungkasnya. (*/red)

Pj Gubernur Al Muktabar Optimis Bank Banten Semakin Kuat, KUB dengan Bank Jatim Masuki SHA

By On Desember 14, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengaku optimis Bank Banten semakin kuat, menjadi lembaga keuangan utama penggerak ekosistem keuangan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Banten.

Pasalnya, mekanisme Kelompok Usaha Bank (KUB) Bank Banten dengan Bank Jatim sudah memasuki tahapan shareholder agreement (perjanjian pemegang saham-red).

Hal itu dikatakan Al Muktabar usai mengikuti Shareholder Agreement (SHA) yang dilaksanakan di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis, 12 Desember 2024.

Hadir dalam acara tersebut, Pj Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman bersama Jajaran, Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami bersama jajaran serta perwakilan OJK dari masing-masing daerah.

Menurut Al Muktabar, berbagai tahapan yang sudah ditempuh selama ini berjalan dengan baik dalam upaya menjalankan arahan Presiden memperkuat Bank Pembangunan Daerah (BPD) melalui mekanisme Kelompok Usaha Bank (KUB).

“Saya secara pribadi terharu, bagaimana kondisi Bank Banten yang kala itu sempat mengalami kesulitan likuiditas, sekarang sudah untung,” ujarnya.

“Ini tidak terlepas dari komitmen bersama yang kuat, ditambah dengan perintah Presiden Jokowi kala itu yang mengingatkan agar jangan sampai ada BPD yang gagal, karena itu dampaknya akan besar. Itu yang selama ini menjadi pijakan saya untuk terus memperkuat Bank Banten,” imbuhnya.

Sampai pada fase saat ini, Al Muktabar yakin atas segala tahapan yang telah dilalui secara konsisten akan lebih memperkuat Bank Banten. Apalagi proses KUB dengan Bank Jatim sudah memasuki tahap akhir. 

“Ini semua sesuai dengan arahan dan peta jalan dari OJK, sehingga semuanya sesuai aturan perundang-undangan,” katanya. 

Sementara itu, Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono mengatakan, proses KUB ini akan sampai pada penetapan SK oleh OJK sebelum limit waktu yang telah ditentukan. Apalagi tinggal proses administrasi saja menuju pada penetapan SK itu, ditambah dengan pengalaman saat melakukan KUB antar Bank Jatim dengan Bank NTB Syariah sudah selesai, dan sudah keluar SK dari OJK. 

“Dengan pengalaman itu, artinya kredibilitas Bank Jatim sudah memenuhi,” ujarnya. 

Menurut Adhy, Bank Banten dengan potensinya yang sangat besar akan mampu menjadi BPD yang maju, apalagi ekosistem keuangannya sudah berjalan dengan baik bersama seluruh Pemda yang menempatkan RKUD-nya di Bank Banten sebagaimana arahan dari Kemendagri. 

“Selain dari RKUD, pengelolaan pajak dan potensi lainnya juga bisa dioptimalkan. Potensi Banten ini tidak jauh berbeda dengan Jakarta,” pungkasnya. (*/red)

Berantas Korupsi, Dewas Sebut Nyali Pimpinan KPK Masih Kecil

By On Desember 14, 2024

Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode 2024-2029 dinilai kurang memiliki nyali dalam pemberantasan korupsi.

Demikian disampaikan Anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Syamsuddin Haris saat konferensi pers penyampaian laporan kinerja periode 2024-2029 di Gedung ACLC, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Desember 2024.

Syamsuddin pun menyinggung riwayat kasus etik yang menyeret sejumlah nama pimpinan KPK periode 2024-2029.

“Bahwa dalam penilaian Dewas, Pimpinan KPK belum dapat memberikan teladan, khususnya mengenai integritas. Ini terbukti dari tiga Pimpinan KPK yang kena etik dan anda semua sudah tahu siapa saja,” kata Syamsuddin.

Tak hanya integritas, Syamsuddin menyebutkan, Pimpinan KPK juga belum menunjukan konsistensi dari sisi sinergitas.

“Hal ini bisa kita lihat, misalnya muncul secara publik misalnya statement pimpinan A kok bisa berbeda dengan Pimpinan B tentang kasus yang sama. Kami di Dewas sangat menyesalinya,” ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, Pimpinan KPK belum berhasil membangun kerja sama yang baik secara internal maupun eksternal.

Saat ini, kata dia, Pimpinan KPK tidak memiliki nyali dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, Ia berharap pimpinan berikutnya mempunyai nyali besar dalam pemberantasan korupsi.

“Apakah pimpinan itu ada atau memiliki nyali, mungkin ada, tapi masih kecil. Ke depan dibutuhkan pimpinan yang memiliki nyali besar dalam pemberantasan korupsi,” pungkasnya. (*/red)

Pemprov Banten Ajak OJK Tingkatkan Sinergitas untuk Pembangunan Ekonomi Masyarakat

By On Desember 14, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengajak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan sinergitas dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat. Termasuk juga peningkatan wawasan masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan dan berbagai produk jasa keuangan yang dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Banten, Usman Asshiddiqi Qohara saat memberikan sambutan pada acara pembukaan kantor OJK dan pengukuhan Kepala OJK Provinsi Banten di Kota Serang, pada Jumat, 06 Desember 2024.

Seperti yang diketahui bersama, kata Usman, literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku keuangan seseorang untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. 

Menurutnya, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan memotivasi segenap ASN untuk membudayakan menabung atau berinvestasi dalam berbagai produk jasa keuangan serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan,” ujarnya.

Untuk itu, Pemprov Banten berharap ke depan banyak kegiatan-kegiatan dari OJK yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mendapatkan insight dan pemahaman mengimplementasikan berbagai layanan produk jasa keuangan.

“Kami berharap dalam rangka mendekatkan layanan edukasi jasa keuangan kepada masyarakat, Kantor OJK Provinsi Banten dapat beroperasi dalam rangka peningkatan layanan edukasi jasa keuangan kepada masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar mengatakan, pengukuhan dan peresmian Kantor OJK Provinsi Banten ini merupakan yang pertama kali dilakukan setelah 13 tahun lalu pada saat OJK didirikan. 

Saat pertama kali berdiri, OJK diwariskan 35 Kantor Cabang, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota dengan perannya yang sangat penting, yakni menjalankan amanat Undang-Undang dalam penguatan dan pengembangan sektor keuangan di daerah.

“Selain mengawasi, mengatur dan melindungi sektor jasa keuangan, fungsi OJK juga melakukan pengembangan dan penguatan sistem lembaga keuangan. Oleh karenanya kami membuka kantor cabang di berbagai daerah,” ujarnya. (*/red)

KUHP Baru, Menko Yusril Sebut Pengguna Narkoba Tak Lagi Dipidana, tetapi Direhabilitasi

By On Desember 14, 2024


JAKARTA, Kabar7.ID – Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pengguna narkotika harus direhabilitasi, bukan lagi dijatuhi hukuman pidana penjara.

Demikian dikatakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra saat orasi ilmiah pada Wisuda Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) sebagaimana diikuti secara daring dari Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.

“Ada perubahan dalam Undang-Undang Narkotika, di mana para korban pemakai tidak lagi dipidana, tapi harus direhabilitasi,” kata Yusril.

Menurutnya, pengguna narkotika sejatinya dikategorikan sebagai korban sehingga perlu direhabilitasi dengan tetap dibina oleh negara.

Cara ini, kata Yusril, diharapkan dapat mengurai permasalahan jumlah warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang membeludak.

“Barangkali warga binaan akan berkurang secara drastis, tapi bukan berarti mereka ini bebas karena mereka tidak dipidana masuk LP, tapi mereka harus direhabilitasi,” ujarnya.

Yusril juga mengatakan, KUHP baru yang mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2026 lebih mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Hal ini berarti pemidanaan di Indonesia tidak lagi berorientasi kepada aspek penghukuman semata.

“Tetapi lebih kepada keadilan restoratif, rehabilitatif, dan lain-lain sebagainya, yang dalam anggapan saya lebih dekat kepada the living law; kepada hukum yang hidup dalam masyarakat kita, yaitu hukum adat dan hukum Islam,” ucapnya.

Ia menjelaskan, penyusunan KUHP baru membutuhkan diskusi panjang yang tidak terlepas dari perdebatan dan kontroversi. Namun begitu, Yusril meyakini bahwa KUHP baru mengakomodasi filosofi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

“Jenis penghukuman atau filsafat penghukuman kita itu sudah jauh berbeda dengan yang kita warisi dari zaman kolonial Belanda dahulu,” katanya.

Menko Yusril juga mengimbau jajaran di Poltekip, sebagai lembaga pendidikan yang fokus pada ilmu pemasyarakatan, untuk berinovasi mengikuti perubahan dalam KUHP baru.

“Barangkali juga perlu ada jurusan baru di Poltekip, itu tentang bagaimana merehabilitasi korban narkotika ini. Jadi hal-hal ini mohon dipikirkan untuk kemajuan kita bersama di masa-masa yang akan datang,” ujarnya. (*/red)

Puan Minta Tingkatkan Keamanan di Lokasi Wisata saat Libur Nataru

By On Desember 13, 2024

Ketua DPR RI, Puan Maharani. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Puan Maharani meminta Pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk melakukan antisipasi di titik-titik lokasi wisata jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), demi kenyamanan masyarakat. Mengingat cuaca ekstrem diprediksi masih akan terjadi hingga akhir tahun nanti.

“Peringatan dari BMKG harus menjadi panggilan bagi Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk meningkatkan langkah antisipasi. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama soal bencana di lokasi wisata,” kata Puan Maharani, Rabu, 11 Desember 2024.

Seperti diketahui, insiden pohon jatuh di Monkey Forest, Ubud, Bali, pada Selasa lalu, 10 Desember 2024, membuat dua wisatawan asing meninggal dunia. Pohon tumbang di tempat wisata itu juga menyebabkan satu wisatawan lainnya mengalami luka-luka.

Video pohon tumbang tersebut viral di media sosial. Dalam video tampak sejumlah wisatawan panik berlarian menghindari pohon tumbang.

Tragedi itu diawali dengan munculnya angin menyerupai puting beliung berskala kecil. Puan menyampaikan keprihatinannya atas bencana tersebut.

“Semoga insiden ini dapat ditangani dengan baik. Setiap Pemda agar dapat melakukan mitigasi untuk mengantisipasi pohon tumbang dalam cuaca ekstrem seperti sekarang ini,” ujarnya.

Berdasarkan keterangan BPBD Bali, terjadi juga bencana di 52 titik di wilayah tersebut pada Senin, 09 Desember 20204, mulai dari bencana pohon tumbang, senderan jebol, hingga angin puting beliung. Beberapa rumah warga rusak akibat bencana-bencana tersebut.

Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Indonesia dipicu beberapa fenomena atmosfer yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Bencana banjir, tanah longsor hingga pergerakan tanah terjadi di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Sukabumi pekan lalu.

“Kami meminta Pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam memitigasi bencana. Sebentar lagi akan memasuki libur akhir tahun, biasanya mobilitas masyarakat akan tinggi,” ujar Puan.

Dia juga menekankan pentingnya faktor keamanan di setiap tempat wisata. Instansi terkait perlu turun ke lapangan melakukan peninjauan berkala.

“Peringatan dari BMKG harus disikapi dengan kesiapan dari Pemerintah dan stakeholder terkait. Pastikan titik-titik keramaian yang sering dituju masyarakat dalam keadaan aman dan kondusif,” pungkasnya.

“Apalagi bagi lokasi wisata yang memiliki wahana berisiko. Pemerintah perlu bekerja sama dengan manajemen untuk proses pemeliharan terpadu,” sambungnya.

Puan juga mengingatkan infrastruktur transportasi dan akses jalan yang harus dicek setiap saat demi keamanan masyarakat saat berpergian.

“Belakangan kita lihat banyak terjadi banjir di jalan tol maupun jalur-jalur transportasi darat. Padahal akses jalan seperti ini akan banyak dilalui masyarakat ketika libur akhir tahun nanti,” ucapnya.

Menurut Puan, perlu ada koordinasi lintas lembaga seperti BMKG, BPBD, Basarnas, TNI/Polri dan pemerintah daerah untuk memastikan keamanan masyarakat selama momen liburan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan mitigasi berjalan efektif. 

“Kita harus belajar dari masa lalu. Pemerintah perlu mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak banjir, termasuk kesiapan infrastruktur dan penanganan darurat. Terkait izin tempat wisata juga perlu diperhatikan, lakukan secara detail,” terang Puan.

Di sisi lain, Puan meminta BMKG untuk melakukan upaya preventif dalam penanganan cuaca ektrem, baik itu peringatan maupun modifikasi cuaca yang telah dilakukan untuk mengurangi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir yang sering melanda wilayah Indonesia akibat intensitas hujan yang tinggi.

“BMKG perlu melakukan peringatan lebih optimal dan modifikasi cuaca yang telah dilakukan bisa lebih dimaksimalkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Puan mengingatkan Pemerintah untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana. Ia menyebut, investasi di bidang ini bukan hanya soal biaya, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat Indonesia.

“Libatkan juga masyarakat itu sendiri dalam pencegahan bencana, baik melalui edukasi, simulasi, maupun pembentukan jaringan relawan lokal yang siaga di lapangan,” imbaunya.

Puan kembali menegaskan komitmen para anggota dewan untuk mengawal implementasi kebijakan mitigasi bencana.

Ia meminta kepada para anggota DPR yang sedang kembali ke daerah pemilihannya dalam masa reses ini untuk turun ke lapangan mengecek langsung kondisi di wilayahnya masing-masing.

“Bencana alam adalah ujian bagi kita semua, namun bisa dimitigasi untuk mencegah jatuhnya korban maupun kerugian,” kata Puan.

“Sebagai wakil rakyat, DPR akan terus mengawasi dan mendorong langkah-langkah nyata dari Pemerintah untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” pungkasnya. (*/red)

Pj Sekda Usman: Kolaborasi Semua Pihak Diperlukan dalam Penanganan Pengangguran Terbuka

By On Desember 13, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Dalam penanganan pengangguran terbuka, diperlukan kolaborasi semua pihak. Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Solusi Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten di Aula Sekretariat Daerah Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis, 12 Desember 2024.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Usman Asshiddiqi Qohara dalam sambutan yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Banten, Agus Setiawan mengatakan, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten, dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.

“Alhamdulillah, pada tahun ini kita berada di urutan kedua setelah Jawa Barat. Namun, jika kita telusuri, penurunan pengangguran di Banten sebenarnya cukup signifikan,” ujarnya.

Jika diperhatikan, kata dia, setelah tahun 2021 hingga 2024, tren pengangguran di Provinsi Banten terus menurun. Dari 8,9 persen turun menjadi 8,09 persen. Kemudian turun lagi menjadi 7,5 persen, dan yang terakhir menjadi 6,8 persen.

Tren penurunan cukup signifikan, terutama antara tahun 2023 dan 2024, di mana penurunan mencapai hampir satu persen. Sementara secara nasional, penurunan hanya 0,41 persen. Penurunan di Provinsi Banten duakali lebih tinggi daripada penurunan nasional.

“Ke depan, kita akan mencari solusi untuk menurunkan tingkat pengangguran ini dengan menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan kompetensi. Ada beberapa sektor yang berpotensi menyerap tenaga kerja, seperti pariwisata, pertanian, dan UMKM,” ujar Agus.

Agus menyampaikan, Provinsi Banten akan merumuskan kompetensi yang dibutuhkan di sektor-sektor itu dan mengintegrasikannya dengan pendidikan di SMK. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) akan mengomandoi dan menyatukan semua pihak untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, serta merumuskan arah pelatihan-pelatihan BLK yang sesuai.

Selain itu, kata dia, Provinsi Banten juga melibatkan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Akademisi, dan BPS.

“Intinya pentahelix. Kita harus bekerja sama agar upaya menurunkan tingkat pengangguran yang selama ini dikenal tinggi bisa berhasil,” kata Agus.

Agus juga mengajak semua pihak untuk berpikiran positip terkait kondisi yang ada. 

“Misalnya terkait dengan bonus demografi, kita sikapi bersama bahwa ini merupakan peluang dan tantangan untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan,” ujarnya.

Semua pihak memiliki peran penting dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar berkompeten dalam memasuki lapangan pekerjaan maupun peluang usaha.

“Untuk itu, kita akan berkumpul di Disnaker untuk merumuskan langkah-langkah yang dapat mengkolaborasikan semua pihak, sehingga masyarakat kita bisa terserap di lapangan pekerjaan maupun peluang usaha,” pungkasnya.

Untuk diketahui, FGD dipandu oleh Staf Ahli Gubernur Banten Agus Setiawan dengan narasumber Staf Ahli Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Darmawansyah, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untirta Tubagus Ismail, Ahli Statistik BPS Provinsi Banten Nurina Paramitasari, serta Kepala Bidang Disnakertrans Provinsi Banten Yuni Stiasari. (*/red)

Airin dan RK Kalah di Pilkada 2024, Golkar: Lihat Sampai Prosesnya Selesai

By On Desember 13, 2024

Waketum Partai Golkar, Wihaji. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Wihaji meminta publik menunggu proses yang berlangsung usai jagoannya di Jakarta, Ridwan Kamil - Suswono dan Airin Rachmi Diany - Ade Sumardi untuk di Pilkada Banten kalah.

Menurutnya, publik harus melihat sampai akhir nanti.

“Gini kira-kira ya, tentu kita akan melihat sampai akhir ya, sampai akhir nanti seperti apa. Kita serahkan kepada penyelenggara Pemilu apapun hasilnya. Kita lihat sampai akhir. Kita lihat sampai nanti selesai,” kata Wihaji usai menghadiri Bimtek Partai Golkar di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Rabu, 11 Desember 2024.

Wihaji juga merespons perolehan suara Airin Rachmi Diany - Ade Sumardi di Banten yang kalah dari pasangan Andra Soni - Dimyati Natakusumah. Ia menyebut pada prosesnya Golkar menghormati.

“Ini kan masih proses terus ya, proses-proses. Kemudian barangkali kita juga menghormati yang lain. Tapi prinsipnya kita akan menghormati sampai proses dan tahapan ini selesai sampai titik. Sebelum titik ya kita hormati. Kita hormati,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI telah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta 2024. Hasilnya, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung - Rano Karno (Si Doel) meraih suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi, yakni 2.183.239 atau 50,07 persen.

Sementara, hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Banten menetapkan Andra Soni - Dimyati unggul atas Airin - Ade. Pasangan Airin - Ade mendapatkan jumlah total suara 2.449.183. Sedangkan pasangan nomor urut 02, Andra Soni - Dimyati mendapatkan 3.102.501 suara.

Kendati demikian, kedua pasangan ini memilih untuk tak menggugat hasil Pilgub ke MK. Mereka ingin Pemilu ke depannya bisa dievaluasi. (*/red)

Pj Gubernur Al Muktabar Tetapkan UMP Banten 2025 Naik Jadi Rp2.905.199.90

By On Desember 13, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten Tahun 2025 naik menjadi Rp2.905.199,90. Kenaikan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 456 Tahun 2024 tentang penetapan UMP Banten Tahun 2025.

Keputusan Gubernur Banten tertanggal 11 Desember 2024 itu mengatur bahwa UMP Banten Tahun 2025 di atas berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan bersangkutan

Pada tanggal yang sama, Al Muktabar juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi Banten Tahun 2025 naik menjadi Rp2.916.644,90. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Banten Tahun 2025.

Dalam Keputusan Gubernur Banten tertanggal 11 Desember 2024 itu disebutkan, UMSP Banten naik 6,5 persen dari nilai kenaikan UMSP 2025. Dengan penghitungan 6,5 persen x Rp177.307,79 = Rp11.525,01. Sehingga UMSP Banten tahun 2025 menjadi Rp2.916.644,90.

Keputusan itu juga mengatur bahwa UMSP Banten tahun 2025 di atas berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan bersangkutan.

Keputusan penetapan UMP dan UMSP di atas,  juga memperhatikan masukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten yang telah melakukan rapat pleno pada tanggal 10 Desember 2024.

Seperti yang dijelaskan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten, Septo Kalnadi, ⁠kondisi keamanan dan ketertiban pada penetapan UMP dan UMSP Provinsi Banten Tahun 2025 dalam kondisi aman terkendali.

“Saat ini, sedang dilakukan langkah koordinasi dan komunikasi agar Apindo dan Serikat Pekerja dalam rangka penetapan upah minimum Kabupaten/Kota dan upah minimum sektoral Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Banten, Bupati atau Walikota, dan Dewan Pengupahan Kabupaten dan Kota,” ungkapnya.

“Agar penetapan UMK dan UMSK dapat berjalan baik dan terkendali dalam suasana yang kondusif,” pungkasnya. (*/red)

BMKG Imbau Masyarakat Hindari Liburan ke Pegunungan

By On Desember 13, 2024


JAKARTA, Kabar7.ID – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk tidak berlibur ke wilayah pegunungan atau lereng gunung selama periode puncak musim hujan.

Imbauan ini disampaikan oleh Prakirawan BMKG, Idhan Abu Bakar, setelah memberikan penjelasan mengenai potensi hujan deras yang diperkirakan terjadi sepanjang libur Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

Idhan meminta masyarakat untuk mewaspadai risiko bencana hidrometeorologi, terutama jika terjadi hujan lebat dengan durasi panjang beberapa hari sebelum keberangkatan ke daerah tujuan.

“Jika memang dilihat bahwa di beberapa hari sebelumnya sudah terjadi hujan dengan intensitas tinggi di wilayah itu, maka perlu waspada untuk potensi longsor ataupun banjir bandang, luapan sungai seperti itu,” kata Idhan, Rabu, 11 Desember 2024. 

“Aktivitas di luar rumah, di daerah yang seperti pegunungan atau mungkin di lereng, daerah seperti itu juga sebaiknya dihindari pada saat sudah terjadi hujan dengan intensitas tinggi, apalagi dalam durasi yang cukup lama,” sambungnya.

Idhan juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat beraktivitas di wilayah pesisir Pulau Jawa, karena angin kencang masih berpotensi terjadi dan dapat menyebabkan gelombang air laut meningkat.

Dia menjelaskan, angin kencang ini disebabkan oleh keberadaan bibit siklon tropis di kawasan Samudera Hindia serta fenomena gelombang atmosfer yang meningkatkan massa uap air di atmosfer, mengakibatkan hujan.

“Karena memang di wilayah selatan ini, pesisir selatan Jawa itu masih cukup kencang anginnya. Jadi mungkin lebih waspada bagi wisatawan yang sedang beraktivitas di wilayah pantai,” kata Idhan.

Idhan juga mengingatkan masyarakat yang berencana berwisata untuk selalu memantau informasi prakiraan cuaca dari BMKG.

Dia mendorong masyarakat untuk mencari informasi mengenai lokasi yang aman atau tempat evakuasi jika terjadi bencana di tempat wisata.

“Jadi sudah harus mengenali pada saat terjadi bencana hidrometeorologi, masyarakat sudah harus tahu ke mana untuk evakuasi,” imbuhnya.

Sebelumnya, BMKG memperkirakan bahwa hujan akan rutin terjadi sepanjang periode libur Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Puncak musim hujan diperkirakan berlangsung dari Desember 2024 hingga Februari 2025.

“Untuk di periode Nataru ini sendiri, menurut laporan dari klimatologi BMKG, potensi hujan memang cukup tinggi di sebagian besar wilayah Indonesia,” ujar Idhan.

“Jadi memang untuk di periode-periode tersebut, di sebagian besar wilayah Indonesia, untuk potensi hujannya itu akan cukup tinggi dan durasi hujannya juga cukup lama seperti itu,” sambungnya.

BMKG juga telah mengeluarkan peringatan dini mengenai cuaca ekstrem yang berlaku hingga 15 Desember 2024. (*/red)

Mendagri Tito Sebut Ada Sekda yang Tawarkan Diri Dukung Cakada di Pilkada

By On Desember 12, 2024


JAKARTA, Kabar7.ID – Masih terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk di tingkat Sekretaris Daerah (Sekda), yang menawarkan diri untuk mendukung Calon Kepala Daerah (Cakada) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Demikian dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat rapat dengan Komite I DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.

Menurut Tito, situasi ini merupakan hal yang umum terjadi. Banyak ASN yang berusaha untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan jabatan mereka, meskipun terdapat Bupati atau Walikota baru yang terpilih hasil Pilkada.

“Soal pemimpin ini memang dilematis. Ini kita perlu cari jalan sama-sama. Karena ASN, Sekda ke bawah, cenderung akan diajak dan diminta untuk mendukung pasangan calon, baik yang incumbent maupun yang lawannya,” ujar Tito.

“Tapi saya mau menanggapinya begini Pak, tidak hanya diminta Pak, kadang-kadang ada yang menyodorkan diri Pak, kepada yang kira-kira menurut dia yang disurvei, ’Ah mungkin menang,’ Ada yang mulai cari jalur ke sana Pak, untuk supaya ada jasanya. Setelah itu, bisa tetap atau naik pangkat gitu kan,” tuturnya.

Tito juga menegaskan, fenomena ini tidak hanya terjadi di Pemerintahan Indonesia, melainkan merupakan bagian dari dinamika politik di mana pun.

Ia menyebutkan, dengan adanya pejabat daerah baru, biasanya struktur organisasi juga akan mengalami perubahan.

“Nah ini mungkin salah satu yang natural terjadi, tapi kalau ada tekanan, setelah itu yang lawan politiknya kalah, yang dia dukung, risikonya out. Saya kira dalam pemerintahan mana pun terjadi,” ujarnya.

Menghadapi situasi ini, Tito mengajak semua pihak untuk memberikan masukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai cara agar ASN tidak terlibat dalam politik praktis.

Ia menekankan pentingnya menjaga profesionalisme ASN, meskipun Kepala Daerah yang terpilih bukanlah pihak yang didukung oleh mereka.

Tito menyarankan agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) atau Badan Kepegawaian Nasional (BKN) berfungsi sebagai lembaga yang memberikan sanksi bagi ASN yang tidak profesional akibat terlibat dalam politik praktis.

“Nah ini, bagaimana kita caranya membuat aturan itu. Apakah dengan cara membuat aturan setelah itu mengedepankan satu lembaga yang bisa menjadi juri untuk memproteksi mereka,” kata Tito.

“Entah Kemenpan RB, Badan Kepagawaian mungkin, supaya mereka tetap profesional melaksanakan tugasnya terlepas siapa pun pemimpin politiknya,” ujarnya. (*/red)

Hari Kesehatan 2024, Pj Gubernur Al Muktabar: Tubuh Sehat Kunci Menjalankan Aktivitas

By On Desember 12, 2024



SERANG, Kabar7.ID – Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-60 Tingkat Provinsi Banten Tahun 2024, dirancang menjadi ekosistem baru.

Peringatan HKN dirangkai antara sektor Kesehatan, Bangga Buatan Indonesia (BBI), dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI), serta menggabungkan kreativitas seni dan budaya. Tubuh yang sehat merupakan kunci menjalankan aktivitas.

Demikian dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar usai membuka Harvesting Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia serta Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 tingkat Provinsi Banten, di Lapangan Kantor Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu, 11 Desember 2024.

“Momen Peringatan Hari Kesehatan Nasional tingkat Provinsi Banten ini, satu hal yang sangat mendasar, karena masyarakat yang sehat bisa bekerja secara produktif, bisa berwisata dan dengan segala aktivitasnya harus memiliki tubuh yang sehat, Itu merupakan satu kesatuan, sehingga kita sebut sebagai ekosistem baru,” ujar Al Muktabar.

Al Muktabar mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah menjalankan tiga titik utama fokus terhadap kesehatan masyarakat yang sejalan dengan program Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 

“Tadi kita Launching Banten Bebas Tuberculosis (TBC) menyatakan bahwa Pemprov Banten serius menangani TBC. Kemudian kita konsen juga terhadap penanganan dan pencegahan gizi buruk, gizi kurang dan stunting,” ujarnya.

“Selain itu, kita mendorong masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan penyakit tidak menular melalui screening dengan memberdayakan kader Posyandu,” sambungnya.

Menurut Al Muktabar, pihaknya melakukan ketiga prioritas utama di sektor kesehatan masyarakat agar masyarakat Banten dapat produktif menjalankan seluruh aktivitas, sehingga Provinsi Banten dapat berkontribusi menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

“Terutama bagi prevalensi stunting, kita betul-betul menggiatkan penanganan dan pencegahannya, ada dapur PKK, pemberdayaan kader Posyandu juga terus kita giatkan. Begitu juga bagi masyarakat yang sekitarnya mengalami stunting dan gizi buruk itu kita pantau dan kita suport pemenuhan kebutuhan gizinya,” ucapnya.

“Kita lakukan pendekatan-pendekatan yang komprehensif dan integral. Mudah-mudahan dengan pendekatan ini kita bisa mencapai kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.

Al Muktabar juga berpesan kepada seluruh elemen masyarakat bahwa penting untuk menjaga pola hidup sehat agar aktivitas menjadi produktif. 

Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Ekonomi Kesehatan, Bayu Teja Muliawan mengatakan, Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 ini merupakan momentum refleksi atas upaya bersama baik pemerintah pusat, daerah, seluruh stakeholder dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“Mari kita bergandengan tangan bagi masyarakat yang sehat dan berdaya guna,” ujarnya.

Dikatakan Bayu, Kementerian Kesehatan RI mengapresiasi upaya dan langkah-langkah yang telah dilakukan Pemprov Banten dalam penemuan kasus penyakit TBC yang melebihi target, yaitu sebesar 102 persen dan Banten telah melebihi dari target nasional serta merupakan daerah terbaik dalam penanggulangan TBC se-Indonesia.

“Kemenkes RI memberikan apresiasi khusus kepada Pemprov Banten yang telah memenuhi target 102 persen angka keberhasilan penemuan penyakit TBC,” ucapnya. (*/red)

Pimpinan KPK Sebut Pemberantasan Korupsi ke Depan Makin Kompleks

By On Desember 12, 2024

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak mengatakan, tantangan pemberantasan korupsi ke depan akan semakin kompleks.

“Kita semua menyadari, hambatan dan tantangan pemberantasan korupsi ke depan semakin kompleks, meskipun kompleks kita harus mampu mengatasinya,” kata Tanak dalam sambutannya saat acara penutupan Hakordia 2024 di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024.

Menurut Tanak, dengan terlibatnya seluruh stakeholder dalam perayaan Hakordia 2024, menumbuhkan rasa optimis. Terutama, kata dia, harapan Indonesia yang bebas dari korupsi.

“Dengan perlibatan dan kolaborasi seluruh stakeholder yang bercermin dari rangkaian Hakordia ini, tentunya kita menjadi lebih optimis. Indonesia yang bebas korupsi bukan sekadar mimpi, tapi harapan dan cita-cita yang niscaya nyata dan bisa diwujudkan dengan komitmen dan kerjasama semua unsur masyarakat,” ujarnya.

Tanak menyebut, pemberantasan korupsi adalah kerja semua pihak. Pemberantasannya pun salah satunya melalu pendekatan pendidikan hingga penindakan.

“Pencegahan untuk memperbaiki sistem dan tata kelola maupun penindakan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan optimalisasi aset recovery,” pungkasnya.

“Maka dalam kesempatan ini, kami sekali lagi ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pihak yang telah gigih dan teguh dalam pemberantasan korupsi,” tutupnya. (*/red)

Pengendalian Inflasi, Pj Sekda Usman Sebut Pasokan Komoditas Pangan di Banten Terjaga

By On Desember 12, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Usman Asshiddiqi Qohara menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk pengendalian inflasi. 

Saat ini, kata dia, pasokan komoditas pangan di Provinsi Banten dalam kondisi terjaga.

“Pengendalian inflasi tidak hanya tugas pemerintah, tapi dibutuhkan keterlibatan banyak pihak. Untuk itu, setiap Rakor ini dilaksanakan seluruh stakeholder hadir. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” ujar Usman usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) M Tito Karnavian. Turut hadir, Presiden RI Prabowo Subianto. 

Saat ini, kata Usman, daya beli masyarakat di Provinsi Banten cukup baik. Dengan stok kebutuhan pokok tersedia seperti beras, minyak goreng, cabai, bawang merah, bawang putih, dan lainnya.

“Intinya kebutuhan masyarakat harus bisa terpenuhi dengan baik. Pemerintah juga mempunyai kewenangan untuk itu,” ujarnya. 

Menurutnya, sinergi 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif menjadi strategi dan upaya pengendalian inflasi yang harus tetap dijalankan. 

“Adapun capaian inflasi kita di bulan Desember ini YoY sebesar 1,38 poin,” pungkasnya. (*/red)

Jelang Libur Nataru, Menkomdigi Pastikan Sinyal Telekomunikasi Aman

By On Desember 12, 2024


JAKARTA, Kabar7.ID – Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia (RI), Meutya Hafid menerima kunjungan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta, Senin, 09 Desember 2024.

Dalam pertemuan ini, kedua Menteri membahas persiapan pelaksanaan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), dengan fokus utama pada optimalisasi sektor telekomunikasi dan pengelolaan informasi guna mendukung kelancaran transportasi dan komunikasi selama periode liburan.

Meutya Hafid menegaskan, Kemkomdigi siap memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran komunikasi dan informasi, yang sangat penting dalam mendukung mobilitas masyarakat selama libur Nataru.

Salah satu prioritas yang dibahas adalah memastikan kestabilan dan kualitas jaringan telekomunikasi, khususnya di jalur-jalur transportasi utama yang diprediksi akan mengalami lonjakan trafik pengguna.

“Kemkomdigi juga berkoordinasi dengan operator telekomunikasi untuk memastikan bahwa seluruh jaringan seluler, internet, dan komunikasi data aman. Komdigi juga memantau penggunaan spektrum frekuensi radio, terutama di area-area yang diprediksi akan menjadi pusat keramaian, agar tidak terjadi gangguan yang dapat menghambat perjalanan ataupun komunikasi masyarakat,” ujar Meutya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi menyampaikan pentingnya kolaborasi antar Kementerian untuk memastikan kelancaran transportasi selama libur Nataru.

Menurutnya, sektor transportasi akan mengutamakan aspek keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi para pemudik dan wisatawan, baik yang menggunakan moda transportasi darat, laut, maupun udara.

Kementerian Komunikasi dan Digital juga menyiapkan kanal digital https://s.id/mudikpedia bagi masyarakat agar tidak kesulitan dalam mencari berbagai informasi yang dibutuhkan dalam melakukan perjalanan selama periode libur Natal dan Tahun Baru.

Tersedia dalam kanal tersebut aplikasi peta dan transportasi online hingga informasi kontak darurat yang dibutuhkan.

Diharapkan, hal ini bisa memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat.

“Kami juga mengajak masyarakat untuk  mewaspadai terhadap berita-berita hoax yang mungkin muncul jelang Natal dan Tahun Baru yang dapat memicu permasalahan,” tambah Menkomdigi Meutya Hafid.

Dengan adanya sinergi yang kuat antara Kementerian Komunikasi dan Digital serta Kementerian Perhubungan, diharapkan pelaksanaan libur Nataru dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang merayakan Natal dan Tahun Baru 2025. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *