Kabar Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Presiden Prabowo Tandatangani PP Tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM

By On November 06, 2024

Presiden Prabowo Subianto. 

Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dll.

JAKARTA, Kabar7.ID – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dll.

Presiden Prabowo menjelaskan, kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dari berbagai pihak, khususnya kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia.

Menurutnya, selama ini pada pelaku UMKM menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

“Setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, pada hari ini, Selasa, 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024, tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah,” ujar Prabowo dalam sambutannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 5 November 2024.

Prabowo menekankan, produsen di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan merupakan penopang pangan bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan bagi sektor-sektor yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

“Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” ungkapnya.

Terkait detail teknis dan persyaratan penghapusan piutang tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh kementerian serta lembaga terkait.

Prabowo menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan agar implementasi kebijakan ini berjalan efektif dan tepat sasaran.

Prabowo juga menyampaikan harapan agar kebijakan ini memberikan rasa tenang dan keyakinan bagi para pelaku UMKM, terutama petani dan nelayan. Hal tersebut penting agar mereka dapat bekerja dengan semangat dan kepercayaan bahwa negara mendukung dan menghargai peran mereka.

“Kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” ucapnya.

Penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 ini menandai langkah nyata pemerintah dalam mendukung keberlanjutan UMKM dan membuka peluang bagi sektor-sektor tersebut untuk semakin berdaya dan mandiri.


Sumber: BPMI Setpres

Tak Periksa Mendag Setelah Tom Lembong, Kejagung Dinilai Tebang Pilih

By On November 06, 2024

Kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, Ari Yusuf Amir (tengah). 

JAKARTA, Kabar7.ID – Tim kuasa hukum mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) menilai bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) bersikap tebang pilih dalam menyidik dugaan korupsi izin impor gula.

Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Ami mengatakan, dalam Surat Penetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Kejagung, Tom ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi importasi gula di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk periode 2015 hingga 2023. Padahal, Tom menjabat sebagai Mendag hanya sampai 2016.

“Betul (Kejagung dinilai tebang pilih), karena dalam surat resminya penyidikan itu disebutkan, 2015 sampai 2023. Pak Tom hanya sampai 2016,” kata Ari kepada wartawan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa, 05 November 2024.

Menurut Ari, seharusnya penyidik Kejagung juga memeriksa Menteri Perdagangan yang menjabat setelah Tom Lembong.

“Ada korupsi enggak di sana? Setelah itu baru tetapkan sebagai tersangka. Ini (Mendag setelah Tom Lembong) belum diperiksa semua, sudah tetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Tim kuasa hukum juga mempertanyakan langkah Kejagung yang tidak memeriksa Menteri-menteri pada periode selanjutnya setelah Tom Lembong dicopot dari jabatannya oleh Presiden Joko Widodo pada 2016.

“Kalau mereka tidak memeriksa Menteri-menteri di periode selanjutnya, itu pertanyaan. Kalau tadi disampaikan rekan saya, tebang pilih, ya itu tebang pilihnya di sana,” ujarnya.

Sebelumnya, Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Penetapan ini berkaitan dengan kebijakan yang diambil Tom Lembong saat menjabat sebagai Mendag pada periode 2015-2016, di mana ia memberikan izin impor gula meskipun negara dalam kondisi surplus gula.

Atas perbuatannya, Tom Lembong terancam jeratan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Saat ini, Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Sebagai respons terhadap penetapan tersangka tersebut, Tom Lembong melalui tim kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel. (*/red)

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten Menurun di Agustus 2024

By On November 06, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Berdasarkan berita resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, Nomor 55/11/36Th.XVIII, 5 November 2024, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten periode Agustus 2024 sebesar 6,68 persen atau turun 0,84 persen dibanding periode Agustus 2023.

Tren penurunan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Banten terus berlanjut usia pandemi Covid-19.

Dalam rilis yang disampaikan Kepala BPS Provinsi Banten, Faizal Anwar dijelaskan, penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir.

Untuk melihat struktur penduduk bekerja, maka perlu diperhatikan karakteristiknya. Karakteristik penduduk bekerja akan disajikan berdasarkan lapangan usaha, status pekerjaan, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah jam kerja selama seminggu terakhir.

Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 9,39 juta orang, naik sebanyak 131,91 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 6,21 juta orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 3,18 juta orang. 

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 5,80 juta orang penduduk bekerja dan 414,75 ribu orang pengangguran.

Apabila dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 247,59 ribu orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 281,27 ribu orang, sementara pengangguran berkurang sebanyak 33,68 ribu orang. 

Tren Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat sejak Agustus 2019 sampai dengan Agustus 2024. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 66,17 persen, naik 1,73 persen poin dibanding Agustus 2023.

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 82,95 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 48,90 persen.

Dibandingkan Agustus 2023, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 0,78 persen poin dan 2,73 persen poin.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Industri Pengolahan sebesar 21,53 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,86 persen; serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,32 persen. 

Dibandingkan Agustus 2023, hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja.

Tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (109,59 ribu orang); Industri Pengolahan (89,71 ribu orang); dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (23,00 ribu orang).

Pada Agustus 2024, sebanyak 3,12 juta orang (53,79 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebesar 0,10 persen poin dibanding Agustus 2023. Persentase setengah pengangguran pada Agustus 2024 naik sebesar 1,67 persen poin, sementara pekerja paruh waktu turun sebesar 1,20 persen poin dibanding Agustus 2023.

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Agustus 2024, sebagian besar penduduk bekerja didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu sebesar 49,94 persen.

Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 12,89 persen.

Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2022 dan Agustus 2023.

Dibandingkan dengan Agustus 2023, penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) mengalami peningkatan persentase, masing-masing sebesar 1,24 persen poin dan 0,72 persen poin.

Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan lainnya mengalami penurunan persentase dengan penurunan terbesar pada jenjang pendidikan Diploma IV, S1, S2, S3, yaitu sebesar 1,00 persen poin. 

Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) dengan persentase sebesar 77,83 persen pada Agustus 2024.

Sementara itu, 22,17 persen sisanya merupakan pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu).

Dibandingkan Agustus 2023, pekerja tidak penuh mengalami peningkatan sebesar 0,47 persen poin.

Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu.

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 6,68 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6–7 orang penganggur.

Selama enam tahun terakhir, terjadi kenaikan TPT saat awal pandemi Covid-19 (Agustus 2020), kemudian TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2024.

Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Selama tiga tahun terakhir, distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan SMA.

Pada Agustus 2024, persentase pengangguran tamatan SMA sebesar 35,12 persen. Sementara itu, pengangguran tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 masing-masing sebesar 8,47 persen dan 0,93 persen. (*/red)

Polisi Sebut Tersangka Pembuka Blokir Judi Online Terima Setoran Tiap Dua Minggu

By On November 06, 2024

Kantor Satelit pegawai Komdigi. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Terkait kasus judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Polisi menyebut para pemilik website wajib menyetorkan uang setiap dua minggu sekali kepada mafia akses judol

Demikian dikatakan Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra kepada wartawan, Selasa, 05 November 2024.

“Uang tersebut sudah disetor setiap dua minggu sekali akan dikeluarkan dari list tersebut,” kata Wira.

Namun Wira tidak memerinci berapa jumlah uang yang harus dibayarkan tersebut. Namun dia menegaskan, uang tersebut disetorkan agar website judol milik mereka tidak diblokir. Website yang tidak menyetorkan uang akan langsung diblokir oleh Komdigi.

“Setelah list website yang sudah dibersihkan, maka AK (salah satu tersangka utama) akan mengirim daftar web ataupun list web judi online tersebut kepada tersangka R untuk dilakukan pemblokiran,” ujarnya.

Saat ini, kata Wira, sudah ada 15 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk 11 pegawai Komdigi. Jumlah tersebut meralat pernyataan sebelumnya yang menyebut jumlah tersangka sebanyak 16 orang.

Dari daftar tersangka tersebut termasuk tiga tersangka utama AK, AJ, dan A, yang mengendalikan 'Kantor Satelit' di Kawasan Galaxy, Kota Bekasi.

Tersangka 'Bina' 1.000 Situs Judol

Tersangka mengaku mendapat Rp 8,5 juta dari setiap situs judi online yang 'dibina'. Mereka sudah 'membina' seribu situs judi online.

“Setiap web itu kurang lebih Rp 8,5 juta,” kata tersangka kepada Polisi saat penggeledahan di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 01 November 2024.

Pegawai Komdigi yang menjadi tersangka ini seharusnya bertugas melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi online. Namun si pegawai justru menyalahgunakan kewenangannya.

Oknum pegawai Komdigi tersebut tak memblokir situs-situs judi online yang ditemukan. Dia justru melakukan 'pembinaan' terhadap situs tersebut sehingga tak terblokir.

“Mereka melakukan penyalahgunaan, juga melakukan, kalau dia sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat, 01 November 2024.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menegaskan, pihaknya akan bersih-bersih internal setelah salah satu pegawai di Kementeriannya diamankan terkait kasus judi online (judol).

Meutya juga sudah membuat pakta integritas agar semua jajaran di Kementerian Komdigi melawan judi online.

“Kita intinya ini juga bagus buat bersih-bersih dan kita sudah tegaskan kepada jajaran internal untuk mendukung dan kita keluarkan. Sekali lagi bersih-bersih untuk mematuhi pakta integritas yang sebelumnya sudah kita buat sebelumnya dengan jajaran Kementerian Komdigi untuk sama-sama melawan judol,” kata Meutya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 01 November 2024.

“Jadi mohon doanya, teman-teman, mudah-mudahan ini juga jadi upaya baik untuk bersih-bersih. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk kita memberantas judi online itu ya,” lanjut Meutya.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo menambahkan, pihaknya mendukung penuh proses hukum pemberantasan judol.

Angga menyebut, Presiden Prabowo telah memerintahkan pemberantasan judi online demi melindungi rakyat.

“Sesuai perintah Presiden Prabowo, kami mendukung semua proses hukum pemberantasan judi online demi melindungi rakyat,” ujar Angga.

Angga juga memperkuat pernyataan Menkomdigi Meutya Hafid yang meminta jajarannya kooperatif dalam upaya pemberantasan judol.

Dia menegaskan, tak ada toleransi untuk abdi negara nakal yang bermain-main dengan judol.

“Sesuai arahan Menteri, kami meminta semua jajaran di kementerian kami kooperatif kepada penegak hukum terkait pengembangan kasus yang ada sekarang,” ujarnya. (*/red)

Puluhan Emak-emak di Kabupaten Serang dapat Pelatihan Tata Boga

By On November 06, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Sebanyak 90 Emak-emak di Kabupaten Serang mendapatkan pelatihan Tata Boga yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kabupaten Serang. Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada DPKD Kabupaten Serang, Andi Suriati mengatakan, pelatihan merupakan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS). 

“Jadi maksudnya gimana caranya memanfaatkan perpustakaan dari hasil membaca itu, bagaimana kita bisa mempraktikkan dan dari hasil praktik itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 05 November 2024.

Dijelaskan Andi, Program TPBIS merupakan salah satu program yang saat ini diprioritaskan di Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Jadi saat ini pun DPKD dituntut bukan lagi perpustakaan itu hanya sebagai tempat membaca dan sebagai tempat gudang buku. 

“Tapi, bagaimana caranya perpustakaan itu bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya kita mengadakan pelatihan-pelatihan seperti tata boga,” katanya. 

Sehingga diharapkan, sambung Andi, masyarakat nanti dari hal-hal kecil tapi bisa bermanfaat buat mereka meskipun yang dilakukan DPKD hanya praktik bagaimana cara pembuatan yogurt. Akan tetapi, dari pembuatan yogurt mereka nanti bisa mengembangkan dengan membuat salad, es jelly, dan lainnya.

“Itu kan bisa menjadi salah satu penghasilan kalau ditekuni sama mereka, walaupun hal kecil, tapi kalau lama-lama itu dan benar-benar diniatkan, itu bisa bermanfaat buat mereka,” terangnya.

Adapun untuk pelaksanaannya, kata Andi, di Desa Singarajan, Kecamatan Pontang dilaksanakan pada 22 Oktober, dilanjutkan Desa Panenjoan, Kecamatan Carenang, dan di Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas pada 29 Oktober 2024.

“Untuk pesertanya setiap desa 30 orang atau ibu-ibu, mereka dilatih membuat tata boga. Kalau tahun kemarin di Kecamatan Cikande itu pelatihannya pembuatan abon,” ucapnya.

Andi memastikan program TPBIS akan dilakukan setiap tahunnya. Sekaligus melakukan monitoring apakah yang sebelumnya mengikuti pelatihan dilanjutkan membuka usaha.

“Jadi tujuan intinya untuk memberikan keahlian Ibu-ibu dengan diberikan ilmu oleh narasumber yang kita undang,” ujar Andi. (*/red)

Menkomdigi Meutya Nonaktifkan 11 Pegawai yang Terlibat Kasus Judi Online

By On November 06, 2024

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengumumkan kebijakan tegas terhadap 11 pegawai yang telah ditahan oleh pihak Kepolisian terkait dugaan pelanggaran hukum, pada Senin, 04 November 2024.

“Keputusan penonaktifan ini merupakan langkah awal dari komitmen Kemkomdigi dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi di tengah tantangan peningkatan kejahatan digital,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid.

Sebanyak 11 pegawai Kemkomdigi dinonaktifkan setelah pihak kepolisian melakukan penahanan atas dugaan pelanggaran kasus judi online.

Nama-nama lainnya yang mungkin terlibat saat ini masih dalam proses verifikasi dan menunggu koordinasi lanjutan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kemkomdigi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Verifikasi ini akan memastikan kejelasan identitas bagi pegawai yang diamankan.

Dalam kurun waktu maksimal tujuh hari sejak Polri menerbitkan surat penahanan, Kemkomdigi akan memberlakukan pemberhentian sementara terhadap pegawai yang terlibat.

Menurutnya, langkah ini diambil agar fungsi pengawasan Kemkomdigi tetap berjalan efektif tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah. Jika proses hukum mencapai status inkracht (putusan tetap), maka pegawai yang terbukti bersalah akan diberhentikan secara tidak hormat.

Menkomdigi mengingatkan kembali pentingnya komitmen seluruh pegawai terhadap pakta integritas yang telah disepakati, khususnya dalam memberantas praktik-praktik ilegal, termasuk aktivitas perjudian online yang makin meresahkan.

Kemkomdigi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mengambil langkah-langkah lebih lanjut jika ditemukan keterlibatan pegawai lain dalam aktivitas ilegal.

“Perkembangan penanganan kasus ini akan disampaikan kepada pers dan masyarakat sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kami,” tutupnya. (*/red)

Relawan Jokowi Solmet, Relawan Pandu dan Ormas Baraseba Sepakat Dukung Andika - Nanang

By On November 06, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Pasangan Calon (Paslon) Bupati Serang, Andika Hazrumy - Nanang Supriatna terus mendapat dukungan menjelang hari pencoblosan 27 November 2024 mendatang.

Paslon nomor urut 1 ini mendapatkan dukungan dari tiga kelompok masyarakat di tempat berbeda.

Ketiganya adalah Relawan Jokowi Solidaritas Merah Putih (Solmet) yang mendeklarasikan dukungannya di Gedung Golkar Kabupaten Serang di Kota Serang.

Sebelumnya relawan Pandu mendeklarasikan dukungannya dalam acara senam bersama warga Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang.

Terakhir, organisasi masyarakat Barisan Rakyat Serang Banten (Baraseba) yang mendeklarasikan dukungannya di gedung pertemuan Masjid Baitussolihin, Kota Serang.

Ketua DPW Solmet Banten, Edi Wibowo dalam pembacaan deklarasi dukungannya mengatakan, pihaknya berikrar untuk memenangkan pasangan Andika - Nanang di Pilkada Kabupaten Serang 2024.

“Menjaga kejujuran, disiplin dan bertanggung jawab, serta menjaga keutuhan bangsa dan Negara,” kata Edi diikuti ratusan Anggota Solmet Kabupaten Serang yang hadir, Selasa, 05 November 2024.

Turut hadir Sekretaris Jenderal DPP Solmet Kamaludin dan Ketua DPD Solmet Kabupaten Serang Nurhasan dalam acara tersebut.

Dalam sambutannya Edi mengatakan, dirinya meminta seluruh jajaran Solmet di Kabupaten Serang khususnya, untuk tegak lurus dengan keputusan organisasi yang telah memutuskan untuk mendukung dan memenangkan Andika - Nanang. 

“Saya selaku Ketua DPW Solmet Banten mengapresiasi seluruh anggota Solmet yang hari ini telah menunjukkan loyalitasnya dan soliditasnya dengan hadir dan berikrar siap memenangkan Andika - Nanang,” tuturnya.

Sementara itu, Sekjen DPP Solmet, Kamaludin mengatakan, organisasinya telah membuktikan soliditasnya selama tiga periode kepemimpinan Nasional, di mana Solmet telah sukses mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode dan terakhir mensukseskan Presiden Prabowo.

Kamaludin meminta Solmet di Kabupaten Serang untuk memenangkan Andika - Nanang dengan cara-cara yang bermartabat dan terhormat.

“Lawan black campaign yang menyebut kita dinasti atau apalah, dengan fokus menonjolkan prestasi dan jejak rekam calon kita,” pungkasnya.


Sementara itu, Ketua Umum Baraseba, M Aceng dalam sambutannya mengatakan, setelah sebelumnya sukses mendukung Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, kini Ormas yang dipimpinnya itu sepakat untuk mendukung Andika - Nanang.

“Kami puas dengan kepemimpinan Bu Tatu, dan ini harus dilanjutkan. Alhamdulillah Andika - Nanang sesuai dengan harapan kita,” kata Aceng di hadapan seribuan Anggota Baraseba dari 29 Kecamatan se-Kabupaten Serang yang hadir di gedung pertemuan Mesjid Baitussolihin, Kota Serang itu.

Dalam pernyataan deklarasi dukungannya sendiri yang dipimpin oleh Ketua Baraseba Kabupaten Serang Haris Salim, disebutkan bahwa Baraseba siap memenangkan Andika - Nanang di Pilkada Kabupaten Serang.

“Kesiapan yang sama juga kami nyatakan untuk memenangkan pasangan Airin Rachmy Diani - Ade Sumardi pada Pilkada Banten 2024,” ucapnya memimpin pembacaan deklarasi.

Dukungan yang sama juga dideklarasikan pagi harinya kepada Andika - Nanang oleh Relawan Perempuan Pendukung Nomor Satu (Pandu). Dalam acara yang diisi dengan kegiatan senam bersama warga itu, relawan Pandu juga mendeklarasikan dukungan untuk Airin - Ade di Pilkada Banten 2024.

“Kami perempuan pendukung nomor satu atau relawan Pandu berikrar untuk memenangkan Andika - Nanang di Pilkada Kabupaten Serang dan Airin - Ade di Pilkada Banten 2024,” kata Koordinator Relawan Pandu, Eulis Sulastri usai acara.

Untuk diketahui, Andika adalah Politisi Partai Golkar yang sekarang maju menjadi Calon Bupati Serang bersama pendampingnya yang mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang Nanang Supriatna.

Pasangan yang diusung Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, PKB, PPP dan PKN ini telah resmi mendapat nomor urut 1.

Sementara  itu, Airin juga adalah Politisi Partai Golkar yang menggandeng Ketua PDI Perjuangan Banten Ade Sumardi pada Pilgub Banten kali ini. 

Pasangan yang diusung Golkar, PDI Perjuangan, Buruh, Gelora, PKN, PBB, Ummat, PKP dan Masyumi ini telah resmi mendapatkan nomor urut 1. (*/red)

Soal UU Ciptaker, DPR RI Sebut Pemerintah Harus Segera Tindaklanjuti Putusan MK

By On November 05, 2024

Gedung DPR RI. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Soal Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja (Ciptaker), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mendorong pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengabulkan sebagian besar permohonan uji materiil.

Demikian dikatakan Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher dalam keterangannya, Senin, 04 November 2024.

“Kami menghormati putusan MK yang telah mengakomodasi berbagai aspirasi publik terkait UU Ciptaker,” ujar Netty.

Menurutnya, putusan itu telah menjadi bukti bila MK memutus suatu perkara setelah mendengar dan memberi perhatian khusus terhadap aspirasi warga. Hal ini menunjukkan bahwa MK mendengarkan dan memberikan perhatian serius terhadap isu-isu yang menyangkut para pekerja di Tanah Air.

Politisi PKS ini juga mengapresiasi langkah MK yang memberikan ruang koreksi terhadap permasalahan ketenagakerjaan. Putusan tersebut, kata dia, untuk memastikan perlindungan terhadap pekerja.

“Keputusan ini adalah jawaban bagi jutaan pekerja yang selama ini menantikan perlindungan lebih baik atas hak-hak mereka. MK telah mendengarkan keluhan masyarakat dan menunjukkan komitmennya dalam melindungi hak-hak tenaga kerja,” pungkasnya.

Netty mendorong pemerintah segera menindaklanjuti putusan MK tersebut dengan langkah-langkah konkret yang akan memperkuat regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Ia menegaskan, DPR RI siap membantu pemerintah dalam mengimplementasi regulasi itu.

“Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah tindak lanjut untuk memastikan putusan MK ini diterapkan secara efektif. Ini termasuk mengeluarkan peraturan turunan dan memperkuat pengawasan di lapangan agar seluruh perusahaan mematuhi aturan baru ini,” tuturnya.

“Kami di DPR RI siap mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasikan putusan ini dan akan terus mengawal prosesnya agar benar-benar membawa manfaat,” tutupnya.

Diketahui sebelumnya, MK telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan dua orang perseorangan, yaitu Mamun dan Ade Triwanto yang berprofesi sebagai buruh.

Tak hanya itu, dalam putusan berjumlah 687 halaman tersebut, Mahkamah meminta pembentuk undang-undang segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023. Pertimbangan hukum tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. (*/red)

Rakor Pengendalian Inflasi, Pj Gubernur Al Muktabar: Inflasi Provinsi Banten Terkendali

By On November 05, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan, inflasi Provinsi Banten terkendali. Menurutnya, harga komoditas pangan khususnya beras masih menjadi fokus perhatian pemerintah.

Hal itu dikatakan Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) M Tito Karnavian secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin, 04 November 2024.

Al Muktabar mengatakan, secara umum berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Provinsi Banten terkendali. Dalam perkembangannya, ada beberapa komoditas yang perlu disikapi.

“Seperti beras yang mendekati batas harga standar, ini penting kita jaga bersama. Tadi informasi juga beberapa kawasan memasuki masa panen. Kita tidak ingin ada hal-hal lain dalam pangan ini. Karena begitu bergeser sedikit, pengaruhnya besar sekali,” kata Al Muktabar. 

“Bulog juga menyampaikan laporan, di Provinsi Banten cadangan pangan kita, SPHP kita siap semua. Kita jaga terus pasokannya untuk kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Al Muktabar juga mengatakan, untuk bawang merah ada wilayah tertentu dimana harga bawang bagi petani terlalu turun sehingga keuntungan petani kecil.

“Kita negara produsen dan konsumen, sehingga negara mengurus produsen dan konsumen. Pemerintah harus hadir dalam rangka keseimbangan itu. Itu selalu kita jaga. Bila terjadi sangat ekstrem, kita siapkan dana cadangan,” ucapnya.

Terkait kesiapan hari besar di akhir tahun, kata Al Muktabar, kebutuhan pokok di Provinsi Banten terjaga. Dia juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap perubahan kondisi cuaca.

“Karena ini berpengaruh juga terhadap pola distribusi. Semoga terjaga terus sampai akhir tahun. Pemprov Banten juga punya kebijakan cadangan pangan,” pungkasnya. 

Untuk diketahui, berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, pada Jumat, 01 November 2024, pada Oktober 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,94 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,61. Inflasi (m-to-m) sebesar 0,14 persen, dan inflasi tahun kalender (year to date/y-to-d) sebesar 0,93 persen. (*/red)

Ibunda Ronald Tannur Jadi Tersangka Suap Hakim, Ditahan di Rutan Surabaya

By On November 05, 2024


JAKARTA, Kabar7.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Meirizka Widjaja, Ibunda Ronald Tannur sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap atas vonis bebas dalam kasus pembunuhan Dini Sera.

Atas putusan tersebut, Meirizka langsung ditahan ke Rutan Kelas I Surabaya.

“Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Surabaya Cabang Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim),” kata Dirdik Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar kepada wartawan saat jumpa pers di Kejagung RI, Jakarta Selatan, Senin, 04 November 2024.

Meirizka ditahan selama 20 hari ke depan. Dalam perkara tersebut, Meirizka diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 6 ayat 1 huruf a jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Diketahui, Kejagung kini tengah mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi atas vonis bebas dan kasasi Ronald Tannur atas kasus pembunuhan Dini Sera. Adapun Ronald Tannur saat ini telah kembali ditahan di Rutan Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, sejak Minggu, 27 Oktober 2023, pukul 19.30 WIB.

Lima orang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yakni tiga Hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Kemudian, Lisa Rahmat selaku pengacara Ronald Tannur dan eks Kepala Balitbang Diklat Kumdil MA Zarof Ricar, yang merupakan makelar kasus Ronald Tannur. (*/red)

DPKD Kabupaten Serang Ajak OPD Jaga dan Amankan Keaslian Arsip

By On November 05, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Kabupaten Serang mengajak untuk menjaga dan mengamankan keaslian arsip yang ada di Kabupaten Serang, khususnya di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mengingat, keberadaan arsip sangat penting dan akan menentukan masa depan aset.

Hal itu disampaikan Kepala DPKD Kabupaten Serang, Aber Nurhadi, di sela Sosialisasi Digitalisasi, Autentikasi Arsip Statis, dan Arsip Hasil Alih Media Tahun 2024 yang mengusung tema “Arsip Hilang Aset Melayang” di Aula Tb Suwandi, Senin, 04 November 2024.  

“Ini (Sosialisasi) sengaja kita lakukan untuk bagaimana mengamankan arsip-arsip yang ada di Kabupaten Serang, khususnya di OPD-nya masing-masing, agar keaslian arsip ini tidak pudar apalagi hilang,” ujarnya.

Karena perlu disadari, kata Aber, umumnya orang Indonesia, khususnya orang Serang, kadang-kadang menganggap arsip sepele.

“Padahal arsip ini sangat penting dan akan menentukan masa depan aset kita,” ucapnya. 

Aber mencontohkan, jika arsip keaslian misalnya hilang, jika terjadi perkara, maka tidak mempunyai dasar data yang otomatis berdampak tidak mempunyai data kepemilikan secara sah atau yuridis formal sehingga tidak bisa mempertahankan aset yang diklaim.

“Oleh karena itu, diharapkan ke depan arsip-arsip ini tidak hilang dan terjaga keutuhannya,” katanya.

Adapun tujuan Sosialisasi Digitalisasi, Autentikasi Arsip Statis, dan Arsip Hasil Alih Media Tahun 2024, kata Aber, yaitu menjamin ketersediaan arsip. Sebab, jika diminta evident dalam penilaian dari MenPAN RB, misalnya dalam rangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), banyak kekurangan dari segi evident.

“Oleh karena itu, pastikan setiap OPD itu punya ketersediaan arsip yang sesuai dengan kegiatannya masing-masing,” ujarnya. 

Selanjutnya, kata Aber, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi, kualitas pelayanan publik kepada masyarakat karena ke depan orientasi arsip itu bukan hanya mengurusi masalah-masalah berkas, tetapi harus bagaimana arsip ini bisa dirasakan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat.

“Maka, kita harus menyentuh sampai kepada arsip keluarga, arsip pribadi ini untuk melayani, termasuk kita ke depan harus bisa melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentang informasi masa lalu, ini yang sedang kita rintis sekarang,” paparnya.

Aber kembali mencontohkan, di masa mendatang anak cucu mungkin tidak tahu jika Kota Cilegon berasal dari pemekaran Kabupaten Serang atau Kota Serang pemisahan dari Kabupaten Serang.

“Dengan demikian, jika tidak ada arsip itu, nanti anak cucu kita tahunya dari mana, maka arsip pemisahan daerah ini penting sekali dipertahankan dan perlu ada,” ungkapnya.

Kemudian, sambung Aber, selain autentik dan terpercaya, dalam penyediaan kearsipan harus utuh serta menjaga kelengkapannya.

“Artinya, dari mulai A sampai dengan Z-nya itu harus ada, dari mulai perjanjian pemekaran Kota Cilegon dari Kabupaten Serang itu harusnya tersedia,” katanya. 

Contoh lainnya, tambah Aber, Satu Dasawarsa Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, apakah adanya dokumen-dokumen, baik saat pidato Bupati Serang pada forum-forum resmi seperti rapat Paripurna DPRD atau misalnya sambutan di daerah-daerah yang sedang berkunjung ke masyarakat.

Maka, arsip tersebut seharusnya tersedia sehingga nanti dibukukan agar generasi mendatang bisa membaca sejarah Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah, seperti ini arahnya atau Bupati sebelumnya seperti ini. 

“Ini yang sedang kita rintis bagaimana ke depan kita punya hal ini atau risalah persidangan DPRD selama lima tahun kemarin, selama 10 tahun kemarin, atau lima tahun ke depan, itu harusnya ada, sehingga ada dokumen yang bisa dipelajari oleh anak cucu kita,” tuturnya.

Untuk diketahui, peserta yang mengikuti Sosialisasi Digitalisasi, Autentikasi Arsip Statis, dan Arsip Hasil Alih Media Tahun 2024 berasal dari perwakilan 29 OPD, Kecamatan masing-masing dua orang.

Sedangkan sebagai narsumber DPKD menghadirkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.

“Mudah-mudahan para narasumber bisa memberikan arahan-arahan kepada peserta untuk bagaimana meningkatkan tata kelola kearsipan dengan baik,” kata Aber. (*/red)

Wamendag Dyah Roro Dukung Desainer Lokal Go Internasional

By On November 05, 2024

Wamendag, Dyah Roro Esti (tengah) tampil anggun mengenakan busana rancangan Riris Ghofir, desainer asal Gresik, Jawa Timur (Jatim), saat ajang Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) 2024 di Jakarta, Jumat, 01 November 2024. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Dyah Roro Esti mendukung desainer lokal untuk go internasional melalui karya-karya yang berkualitas.

Menurutnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara konsisten melakukan promosi ke luar negeri untuk mendorong perluasan akses pasar modest fesyen Indonesia melalui perwakilan perdagangan di seluruh dunia.

“Diharapkan ke depannya ada sinergisitas lintas kementerian untuk mendongkrak karya desainer lokal hingga mampu menembus pasar internasional,” kata Roro Esti saat menghadiri ajang Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) 2024, di Jakarta, Jumat, 01 November 2024.

Agar terus mendorong industri kreatif tersebut, kata Wamendag Roro Esti, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas menjadi faktor kunci dalam mendukung peningkatan kompetensi di sektor tersebut.

Roro Esti juga menyampaikan, ajang IN2MF 2024 tidak hanya menjadi panggung bagi para desainer untuk menampilkan karyanya, tetapi juga menjadi momentum penting untuk bersama-sama memajukan industri modest fesyen Indonesia.

“Pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan juga terus berupaya dan berkolaborasi dalam pengembangan modest fashion, salah satunya melalui platform Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) yang telah dilaksanakan bulan Oktober lalu, bersamaan dengan Trade Expo Indonesia (TEI),” ujarnya.

Pada ajang IN2MF, yang diselenggarakan Bank Indonesia dan Kementerian UMKM tersebut, Wamendag Roro Esti tampil anggun mengenakan busana rancangan Riris Ghofir, desainer asal Gresik, Jawa Timur (Jatim).

Busana yang dikenakan Roro Esti dibuat dengan motif tenun bordir, yang menggabungkan antara unsur tradisional Indonesia dan Timur Tengah. Kegiatan tersebut diikuti ratusan desainer tanah air maupun mancanegara. (*/red)

Perkuat Industri Kreatif, Airin - Ade Hadirkan Program Kreasi dan Community Center

By On November 05, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Airin Rachmi Diany - Ade Sumardi memastikan akan mendorong dan memperkuat kemajuan industri kreatif dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Pasangan Nomor Urut 1 ini telah menyiapkan berbagai program, salah satunya Kreativitas Berkolaborasi (Kreasi) dan Community Center. 

Program ini akan mendorong hilirisasi industri besar dan kecil berbasis lokal. Hal tersebut disampaikan Airin saat bersilaturahmi dengan masyarakat di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Senin, 04 November 2024.

“Kita harus mendorong program inkubasi bisnis dan mengintegrasikan industri besar dan sedang dengan industry mikro dan kecil. Kita kembangkan produk lokal, skema pembiayaan, bantuan modal, hingga pemasaran,” kata Airin. 

Melalui program Kreasi, kata Airin, pemerintah daerah akan memberikan ruang bagi ekonomi kreatif untuk melakukan eksistensi bisnis.

“Industri kreatif adalah industri yang mengandalkan keterampilan, talenta dan kreativitas yang berpontensi dalam meningkatkan kesejahteraan. Jika kita perkuat, ekonomi akan bergeliat dari bawah,” ujar Airin. 

Pusat inkubasi industri kreatif, kata Airin, harus hadir di semua kabupaten/kota. Termasuk menghadirkan Communty Center, ruang untuk masyarakat dalam rangka mengaktualisasi diri, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. 

“Program Kreasi sejalan dengan program Muda Berdaya, memberikan supporting system bagi generasi muda dalam menginisiasi dan mengembangkan usaha. Kita juga bisa mendorong startup dan UMKM di Banten,” ujar Airin. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten 2020, kontribusi industri kreatif terhadap PDRB mencapai 5,8 persen pada 2014 dan meningkat 10 persen pada 2019. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap ketersediaan lapangan kerja, bahkan berpengaruh pada kontribusi ekspor industri kreatif secara nasional.

Sedangkan berdasarkan Data Opus Creative Economy Outlook 2020, Banten menjadi salah satu pengekspor ekonomi kreatif ke Amerika Serikat, Eropa, dan Asia dengan nilai ekspor ekonomi kreatif mencapai US$ 3,04 miliar atau 15,66 persen dari total nilai ekspor secara nasional sebesar US$ 19,4 miliar.

“Potensi ekonomi kreatif, yang di dalamnya juga terdapat produk-produk UMKM, akan menjadi ruang yang semakin maju dengan kolaborasi pemerintah daerah, dan stakeholder,” ujarnya.

Menurut Airin, Presiden Prabowo Subianto pada Kabinet Merah Putih telah mengubah nomenklatur dan membertian Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.

“Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten juga harus mendorong lembaga khusus yang menaungi dan mendukung keberadaan ekonomi kreatif,” pungkasnya. (*/red)

Silaturahmi ke Kediaman Habib Yahya Alhabsy Cikande, Cabup Andika Disuguhi Nasi Kebuli

By On November 05, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Calon Bupati (Cabup) Serang, Andika Hazrumy bersilaturahmi ke kediaman Habib Yahya Alhabsy di Komplek Cikande Permai, Kabupaten Serang, Minggu siang, 03 November 2024.

Andika bersama rombongan dijamu makan siang oleh Habib Yahya dengan menu khas Timur Tengah, Nasi Kebuli.

Didampingi tokoh masyarakat setempat yang juga Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Serang, Joko Santoso, Andika tampak menikmati jamuan makan siang tersebut. Sesekali tampak Andika dan Joko terlibat obrolan santai dengan sang habib dalam acara makan bersama itu.

“Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan Habib Yahya Alhabsy, ulama yang kebetulan bermukim di Cikande ini,” kata Andika kepada wartawan usai pertemuan.

Menurut Andika, tidak ada agenda pembicaraan khusus dengan habib pada acara pertemuan tersebut. Andika menyebut dirinya hanya sengaja datang memenuhi undanhan Sang Habib untuk makan siang.

“Kebetulan di kediaman Habib sedang ada acara Maulid Nabi (Maulid Nabi Muhammad SAW),” ujarnya.

Meski begitu, kata Andika, dalam konteks bertemu ulama, dirinya yang sedang dalam posisi sedang memiliki hajat (niatan) maju sebagai Calon Bupati Serang di Pilkada 2024, tak urung juga sempat meminta doa dan restu dari sang habib.

“Alhamdulillah Habib Yahya Alhabsy mendoakan hajat kita bersama ini,” kata Andika.

Pantauan di lapangan, Andika pada hari yang sama memang tengah memiliki agenda kampanye terbatas di sejumlah titik pertemuan dengan warga di Kecamatan Cikande.

Diketahui, Andika pada hari itu mengunjungi enam titik pertemuan kampanye pencalonan dirinya bersama Calon Wakil Bupati Serang, Nanang Supriatna. Keenam titik itu sebagian besar terletak di Desa Cikande Permai.

Dalam kampanyenya di titik-titik pertemuan itu Andika mensosialisasikan nomor urut dia dan pasangannya di Pilkada Kabupaten Serang 2024, yaitu nomor urut 1.

Selain itu, Andika juga mensosialisasikan visi-misi pencalonannya bersama Nanang, yaitu keberlanjutan pembangunan dari yang telah dilakukan Bupati Serang saat ini, Ratu Tatu Chasanah.

Andika menyebut dia dan pasangannya akan menuntaskan keberhasilan sejumlah program pembangunan di Kabupaten Serang di bawah kepemimpinan Bupati Tatu, kelak jika terpilih memimpin Kabupaten Serang.

Di antaranya Andika menyebut, akan menuntaskan pembangunan jalan poros desa yang tersisa, melanjutkan program pendidikan dasar gratis, yaitu di SD dan SMP Negeri serta meningkatkan pelayanan kesehatan dengan meningkatkan status sejumlah Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap.

“Persoalan yang juga saya dan Pak Nanang akan benahi ke depan adalah persoalan ketenagakerjaan di mana 50 persen kuota lowongan kerja di industri akan diprioritaskan bagi warga ber-KTP Kabupaten Serang,” tuturnya di hadapan warga dalam kampanyenya itu.

Untuk diketahui, pasangan Andika - Nanang telah secara resmi terdaftar sebagai pasangan calon pada Pilkada Kabupaten Serang 2024 dengan nomor urut 1.

Keduanya diusung oleh enam Partai Politik (Parpol), yaitu Golkar, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, PPP dan PKN.

Keduanya juga mendapat tambahan dukungan dari empat parpol, yaitu Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Hanura dan Partai Ummat.

Andika adalah politisi Golkar yang merupakan mantan Wakil Gubernur (Wagub) Banten. Sementara Nanang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang yang mengundurkan diri untuk dapat mendampingi Andika di Pilkada Kabupaten Serang 2024 ini. 

Pasangan ini mengusung visi keberlanjutan pembangunan dari yang sudah dilakukan Bupati Tatu saat ini yang adalah Ketua DPD Golkar Banten. (*/red)

PKP Resmi Berikan Dukungan ke Andika – Nanang di Pilkada Kabupaten Serang 2024

By On November 05, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) secara resmi memberikan dukungan kepada pasangan Andika Hazrumy - Nanang Supriatna di Pilkada Kabupaten Serang 2024. 

Hal itu ditandai dengan penyerahan surat rekomendasi dan dukungan PKP yang ditandatangani Ketua Umum DPN PKP, Mayjen TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien kepada Andika di kediaman Andika di Kota Serang, Sabtu, 2 November 2024. 

“Alhamdulillah tadi kami telah menyampaikan surat rekomendasi dan dukungan dari DPN PKP di Pilkada Kabupaten Serang kepada pasangan Andika - Nanang,” kata Ketua DPP PKP Banten, Sarbini Alkabin usai pertemuan.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Ketua DPK PKP Kabupaten Serang Maryam, Sekretaris DPP PKP Banten Agus Efensi dan Sekretaris DPK Kabupaten Serang Suarsa.

Sarbini mengatakan, secara informal PKP Kabupaten Serang khususnya sudah bergerak mensosialisasikan pencalonan Andika - Nanang sejak jauh waktu sebelum akhirnya dukungan resmi ini diserahkan. 

“Pak Andika dan jajaran partai koalisi juga sudah tahu kami berada di dalam barisan sejak lama, tapi karena persoalan waktu saja kami baru bisa sampaikan surat dukungan sekarang,” ujarnya saat ditanya mengenai baru diserahkannya surat dukungan PKP itu.

Dengan telah diserahkan secara resmi surat dukungan PKP saat ini, kata dia, secara resmi PKP berada di jajaran partai koalisi pasangan Andika - Nanang.

“Kalau secara resmi sebagai partai pengusung yang tercatat di KPU (KPU Kabupaten Serang) kan memang tidak bisa karena PKP di Pemilu 2024 tidak tercatat (lolos) sebagai peserta pemilu,” katanya.

Lebib jauh Sarbini menjelaskan, dalam suratnya DPN PKP mengamanatkan agar DPP PKP Banten, DPK PKP Kabupaten Serang hingga DPC se-Kabupaten Serang melakukan upaya-upaya pemenangan Andika - Nanang di Pilkada Kabupaten Serang 2024.

“Seperti tadi diungkapkan sebetulnya kami jauh sebelum ini juga sudah turun bergerak mensosialisasikan pasangan Andika - Nanang,” katanya.

Terpisah, Andika mengaku sangat bahagia dengan diterimanya dukungan secara resmi dari PKP tersebut.

Menurut Andika, dukungan dari PKP dapat memberikan semangat dan kekuatan bagi upaya pemenangan yang saat ini dilakukan seluruh tim pemenangan dan juga partai koalisi.

“Terima kasih tentunya atas kepercayaan teman-teman PKP dengan penyerahan dukungan secara resmi hari ini,” kata Andika.

Lebih jauh Andika mengaku komunikasi dengan PKP memang sudah dilakukan pihaknya jauh sebelum ini melalui pengurus Partai Golkar Provinsi Banten dan Golkar Kabupaten Serang.

“Tapi ya karena persoalan waktu saja teman-teman PKP baru bisa menyerahkan dukungan secara resmi sekarang,” katanya membenarkan pernyataan Sarbini soal baru diserahkannya dukungan secara resmi PKP itu.

Untuk diketahui, pasangan Andika - Nanang telah secara resmi terdaftar sebagai Pasangan Calon (Paslon) pada Pilkada Kabupaten Serang 2024 dengan Nomor Urut 1.

Keduanya diusung oleh enam Partai Politik (Parpol), yaitu Golkar, PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, PPP dan PKN.

Keduanya juga mendapat tambahan dukungan dari empat parpol, yaitu Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Hanura dan Partai Ummat.

Andika adalah Politisi Golkar yang merupakan mantan Wakil Gubernur (Wagub) Banten. Sementara Nanang, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang yang mengundurkan diri untuk dapat mendampingi Andika di Pilkada Kabupaten Serang 2024 ini. 

Pasangan ini mengusung visi keberlanjutan pembangunan dari yang sudah dilakukan Bupati Tatu saat ini yang juga Ketua DPD Golkar Banten. (*/red)

SOLMET Banten Dukung Pilkada 2024 Aman, Tertib dan Damai

By On November 03, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Perkumpulan Persaudaraan Solidaritas Merah Putih (SOLMET) Provinsi Banten mengelar deklarasi mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 dan mendukung Program Pemerintah serta menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Polda Banten, Sabtu, 02 November 2024.

Kegiatan deklarasi tersebut berlangsung di Kantor Sekertariat DPW SOLMET Provinsi Banten, Perum Banjar Asri, Kelurahan Banjar, Asri Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

Hadir dalam kegiatan itu, pengurus DPW dan DPD Solidaritas Merah Putih (SOLMET) sebanyak 40 orang. Turut hadir selaku penanggung jawab Kamaludin, Ketua DPW SOLMET Banten sekaligus Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP SOLMET.

Kamaludin mengatakan, seluruh DPW dan DPD SOLMET siap mendukung Pilkada Serentak tahun 2024, dan menolak berita hoax, menolak politik indentitas dan menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Polda Banten.

“Kami seluruh anggota SOLMET, baik di Kabupaten Kota dan Provinsi Banten, siap untuk mendukung jalanya Pilkada 2024 dengan damai, menolak berita hoax, politik identitas dan menjaga keamanan di wilayah hukum Polda Banten,” ujar Kamaludin kepada awak media.

Setelah dilaksanakan deklarasi, DPW SOLMET Provinsi Banten membagikan Sembako sebanyak kurang lebih 500 paket, dan setiap DPD sebanyak 50 sampai 100 paket masing-masing eilayah Kota dan Kabupaten, dan secara simbolis diterima oleh pengurus DPD, kemudian didistribusikan ke masyarakat yang kurang mampu.

Kamaludin menjelaskan, kegiatan ini dilaksankan dalam rangka menghimbau agar para konstentan Calon Gubenur dan Wakil Gubenur dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, kiranya bersama-sama membangun cipta kondisi di wilayah hukum Polda Banten yang aman, tertib dan damai. 

“Pernyataan sikap ini kami suarakan agar Banten yang sama-sama kita cintai tetap dalam situasi dan kondisi yang terkendali, dalam alam demokrasi. Perbedaan itu adalah hal yang wajar, jangan sampai perbedaan ini menjadi perpecahan dia ntara kita,” harapnya. 

Kegiatan deklarasi tersebut sebagai rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat, yakni kegiatan Rembuk Nasional Solidaritas Merah Putih (SOLMET) se-Indonesia oleh Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (SOLMET) dan Ketua DPW SOLMET Banten, berharap kader SOLMET se-Provinsi Banten dalam satu garis komando untuk mensukseskan Pilkada Serentak 2024 yang aman, tertib, dan damai.

“Tadi dibacakan pernyataan sikap oleh Ketua DPW SOLMET Banten dan didampingi oleh Ketua DPD SOLMET Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang,” tutupnya. (*/red)

Tersangka Kasus Judi Online Komdigi Bertambah Jadi 14 Orang

By On November 02, 2024

Polda Metro Jaya saat menggeledah kantor Kementerian Komdigi usai menetapkan pegawai Komdigi terlibat dalam kasus judi online. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai hingga Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus tersebut. 

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengatakan, jumlah sebelumnya ada 11 orang, kini setelah ada penambahan totalnya menjadi, 14 orang.

“Update hari ini kita sudah melakukan penangkapan 14 orang tersangka,” kata Wira kepada wartawan, Sabtu, 02 November 2024.

Meski begitu, Wira tidak merinci detail identitas para tersangka tersebut. Namun dia mengatakan, kalau 14 tersangka tersebut terdiri dari 11 pegawai Komdigi dan tiga warga sipil.

“Jadi total 11 petugas Komdigi dan tiga sipil,” katanya.

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya mengungkap hasil penggeledahan Kantor Kementerian Komdigi. Selama berlangsung kurang lebih satu jam lamanya, Polisi menyita beberapa komputer jinjing milik tersangka yang diketahui merupakan pegawai dan Staf Ahli Komdigi.

“Penyitaan beberapa laptop pribadi dari para tersangka, termasuk pendalaman proses bagaimana tersangka memfilter seluruh web pada hari tersebut. Kemudian diverifikasi, kemudian diblokir,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat, 01 November 2024. (*/red)

KPAI Apresiasi Polri Ungkap Keterlibatan Oknum Pegawai Kemkomdigi dalam Kasus Judi Online

By On November 02, 2024

Anggota KPAI Subklaster Anak Korban Pornografi dan Cybercrime, Kawiyan. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Keberhasilan Polri dalam mengungkap keterlibatan sejumlah oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam kasus judi online di Bekasi, Jawa Barat (Jabar), mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

“KPAI mengapresiasi keberhasilan Polri tersebut dan berharap agar oknum-oknum lain yang melakukan hal serupa dapat dibongkar juga,” ujar Anggota KPAI Subklaster Anak Korban Pornografi dan Cybercrime, Kawiyan kepada wartawan, di Jakarta, Jumat, 01 November 2024.

Menurut Kawiyan, tindakan oknum pegawai Komdigi ini telah menghambat upaya pemerintah dalam memberantas praktik judi online. 

KPAI meminta agar Polri terus mengejar para pelaku lainnya guna melindungi masyarakat, terutama anak-anak, dari dampak buruk perjudian online.

“Saya yakin masih banyak oknum lain yang memiliki keahlian di bidang teknologi digital dan terlibat atau membekingi kegiatan judi online, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Saya berharap, Kepolisian tidak berhenti di sini, dan terus mencari, serta menangkap pelaku-pelaku lainnya, untuk melindungi masyarakat dan anak-anak,” tuturnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menangkap 11 tersangka kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdigi di Kota Bekasi, Jawa Barat. 

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, pegawai tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan dan pemblokiran situs web judi online. 

Namun, mereka justru menyalahgunakan wewenang ini demi keuntungan pribadi. (*/red)

Kasus Korupsi APD Covid-19, KPK Tahan Dirut PT Permana Putra Mandiri Ahmad Taufik

By On November 02, 2024

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat, 01 November 2024. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri, Ahmad Taufik (AT), pada Jumat, 01 November 2024.

Ahmad Taufik jasi salah satu tersangka kasus korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan sumber dana dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2020.

“KPK akan melakukan penahanan terhadap tersangka AT untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 1-20 November 2024. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang Kelas 1 Jakarta Timur, Cabang Rumah Tahanan KPK Gd. ACLC atau C1,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron kepada wartawan, di Gedung Merah Putih, Jakarta.

Ghufron mengatakan, Ahmad Taufik menyusul dua tersangka lainnya, yaitu mantan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Budi Sylvana (BS), dan Satrio Wibowo (SW) selaku Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia.

Ketiganya ditetapkan tersangka oleh KPK karena membuat kerugian negara sebesar Rp 319 miliar.

“Atas pengadaan tersebut, Audit BPKP menyatakan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 319 miliar (Rp 319.691.374.183,06),” ujarnya.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga terjadi pelanggaran prosedur pembelian APD Covid-19, di antaranya pendistribusian APD oleh TNI atas perintah Kepala BNPB pada saat itu, dengan mengambil APD dari PT PPM di Kawasan Berikat, dan langsung mengirimkan ke 10 Provinsi dengan tidak dilengkapi dokumentasi, bukti pendukung, dan surat pemesanan.

Kemudian negosiasi ulang harga APD oleh KPA BNPB Harmensyah dengan Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia, Satrio Wibowo (SW), agar diturunkan dari harga USD 60 menjadi USD 50.

Penawaran tersebut tidak mengacu pada harga APD (merk yang sama) yang dibeli oleh Kemenkes sebelumnya, yaitu sebesar Rp 370 ribu. Lalu, terjadi backdate untuk menunjuk Budi Sylvana sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengadaan APD di Kemkes RI pada 28 Maret 2020. Sedangkan Surat Keputusan Penunjukan tersebut dibuat satu hari sebelumnya.

Kemudian terdapat Surat Pesanan APD dari Kemkes kepada PT Permana Putra Mandiri (PPM) sejumlah lima juta set dengan harga satuan USD 48,4, yang ditandatangani oleh BS (Budi Sylvana) selaku PPK, AT (Ahmad Taufik) selaku Dirut PT PPM, dan SW (Satrio Wibowo) selaku Dirut PT Energi Kita Indonesia.

Namun, surat tersebut tidak terdapat spesifikasi pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak secara terperinci.

Selain itu, Surat Pemesanan tersebut ditujukan kepada PT PPM, tetapi PT Energi Kita Indonesia (EKI) turut menandatangani surat tersebut.

Ahmad Taufik disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (*/red)

Pj Gubernur Al Muktabar Hadiri Groundbreaking Rumah Gratis Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

By On November 02, 2024


TANGERANG, Kabar7.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar menghadiri Groundbreaking Pembangunan Rumah Gratis Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Sumbangan Swasta/Filantropi.

Kegiatan ini dalam rangka Pencanangan Gerakan Nasional Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Jumat, 01 November 2024.

Groundbreaking dilakukan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Tampak hadir, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma, Pj Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono serta para tamu undangan yang lainnya.

“Baru saja tadi kita menyaksikan groundbreaking oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ini sebuah komitmen dari beliau dan akan memulai pembangunan itu dari Provinsi Banten,” kata Al Muktabar.

Di kawasan itu, lanjutnya, akan dibangun 250 rumah pada program dan bantuan untuk masyarakat.

“Tadi juga kita komunikasikan ada beberapa cluster dalam pembentukan ekosistem baru di sini. Namun yang menarik ini kawasan dekat dengan bandara, nanti bisa menjadi role model,” kata Al Muktabar.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri yang memulainya dari Provinsi Banten,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menyampaikan, lahan untuk pembangunan rumah gratis tersebut merupakan hibah atau sumbangan dari PT Bumi Samboro Sukses dengan luas 2,5 hekta.

Pembangunan rumah tersebut akan dibantu oleh PT Agung Sedayu Group dan PIK 2 Development melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Ia menjelaskan, akan dibangun sebanyak 250 unit rumah dengan tipe 36 dan luas 60 meter persegi serta akan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas umum lainnya.

“Hari ini kita groundbreaking program rumah gratis untuk rakyat,” ujarnya.

Ara menuturkan, pembangunan rumah gratis itu merupakan upaya dalam mewujudkan gotong royong untuk penyediaan rumah bagi rakyat.

“Dari kita, untuk kita. Kita rakyat Indonesia. Ini waktunya kata dan tindakan sama, dengan gotong royong,” pungkasnya. (*/red)

Kasus Sindikat Judi Online WN China, Bareskrim Tangkap Tiga Tersangka Baru

By On November 02, 2024


JAKARTA, Kabar7.ID – Bareskrim Polri berhasil menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus sindikat judi online SLOT82-78 yang dikendalikan WN China.

“Kami telah melakukan penetapan tersangka, dan penangkapan terhadap pihak-pihak yang terlibat, yaitu tersangka berinisial HAJ, CAS dan E,” kata Wakabareskrim Polri yang juga Wakasatgas Pemberantasan Judi Online Polri, Irjen Asep Edi Suheri kepada wartawan saat jumpa pers di Mabes Polri, Sabtu, 02 November 2024.

Irjen Asep Edi Suheri menekankan komitmen Polri membongkar judi online sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Tepatnya, kata Irjen Asep, Asta Cita ke-7 yang dicanangkan Prabowo, yaitu memperkuat reformasi politik dan hukum hingga pemberantasan korupsi, perjudian, serta narkoba.

“Upaya ini kami lakukan sebagai bentuk komitmen kita, Polri, tentunya dalam rangka melaksanakan program kerja Asta Cita ke-7 yang dicanangkan Bapak Presiden RI Jenderal (Purn) H Prabowo Subianto, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi perjudian narkoba dan penyelundupan,” ujarnya.

Untuk itu, kata dia, Kapolri Jenderal Sigit menginstruksikan kepada Kabareskrim Polri untuk membentuk Satgas Penanggulangan Perjudian Online.

Menurutnya, instruksi itu sudah dilakukan ke jajaran Mabes hingga Polda guna menindaklanjuti segala hal yang berkaitan dengan praktik judi online.

“Untuk itu, Bapak Kapolri menginstruksikan, kepada Bapak Kabareskrim Polri untuk membentuk Satgas Penanggulangan Perjudian Online dari mulai tingkat mabes hingga tingkat Polda jajaran guna menindaklanjuti segala hal yang berkaitan dengan praktik perjudian online,” ujarnya.

Irjen Asep menjelaskan, masing-masing tersangka memiliki peran yang berbeda. HAJ memiliki peran sebagai pembuat perusahaan untuk deposit dan withdraw para pemain judi online.

“HAJ bertindak sebagai pembuat perusahaan yang digunakan untuk deposit dan withdraw pemain, yaitu PT AJT dan PT MLT. Tersangka HAJ ini juga menjadi koordinator dalam mencari dan menunjuk orang sebagai Direktur dan Komisaris dari perusahaan penyedia jasa keuangan lainnya, dalam hal ini untuk operasional situs SLOT82-78 ini,” jelasnya.

Sementara itu, tersangka CAS sebagai direktur PT OT dan E menjalani perannya sebagai Komisaris PT OT.

Menurut Asep, PT OT merupakan perusahaan jasa keuangan dibuat khusus untuk situs SLOT82-78 tersebut.

“Tersangka CAS, yaitu bertindak sebagai Direktur PT OT, dan tersangka E sebagai Komisaris PT OT yang mana PT OT merupakan perusahaan jasa keuangan yang dibuat khusus untuk situs SLOT8278,” sebutnya.

Selain itu, kata Asep, dalam proses pendalaman tersebut pihaknya menetapkan dua tersangka lainnya yang masih berstatus sebagai Daftar Dencarian Orang (DPO), yaitu IJ dan DX alias MA.

“Tersangka IJ sebagai Manajer PT QDT yang juga menjadi gerbang pembayaran dari transaksi judi online pada situs SLOT82-78, dan juga tersangka DX alias MA seorang warga negara China yang berperan sebagai koordinator dan pemberi perintah kepada tersangka HAJ untuk membuat perusahaan penyedia jasa keuangan untuk slot situs 8278 di Indonesia,” terangnya.

“Keduanya masih dalam proses pencarian. Saat ini kami masih berupaya untuk melakukan penangkapan terhadap kedua DPO tersebut. Keduanya masih dalam proses pencarian. Saat ini kami masih berupaya untuk melakukan penangkapan terhadap kedua DPO tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tujuh tersangka sindikat situs judi online SLOT82-78. Mereka memiliki peran masing-masing.

Berikut identitas tersangka dan perannya:

QF, WN China selaku Direktur penyedia jasa pembayaran. Berperan dalam mengatur dan memastikan kelancaran aliran dana dari hasil perjudian tersebut ke para pelaku maupun pengguna.

Dia juga bertanggung jawab membuat kesepakatan kerja sama dengan PJP lainnya.

RA, selaku Direktur Utama penyedia jasa pembayaran. Berperan memegang tanggung jawab penuh atas pengelolaan dan operasi serta segala aktivitas perusahaan.

IMM, selaku Komisaris serta legal penyedia jasa pembayaran. Berperan pengawasan dan penegakan kepatuhan hukum dalam semua transaksi dan kerja sama.

AF, selaku Chief Operating Officer serta manajemen bisnis penyedia jasa pembayaran. Berperan mengendalikan dashboard perusahaan yang berkaitan dengan PJP lainnya dan mengelola deposit.

FH, selaku finance atau manajemen keuangan penyedia jasa pembayaran. Berperan memegang kendali atas dashboard yang menghubungkan PJP dengan PJP lainnya, serta memfasilitasi transaksi keuangan di antara kedua perusahaan.

RAP, selaku operator aplikasi penyedia jasa pembayaran. Berperan memfasilitasi dan mengontrol transaksi keuangan ke PJP lainnya, memastikan semua proses berjalan dengan baik.

HG, selaku operator aplikasi penyedia jasa pembayaran, termasuk memfasilitasi dan mengontrol transaksi keuangan ke PJP lainnya, memastikan semua proses berjalan dengan baik.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 45 Ayat 3 juncto Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 82 dan/atau Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Transfer dana dan/atau Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 303 KUHP juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP tentang Tindak Pidana Perjudian dengan ancaman hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara. (*/red)

Bongkar Mafia Impor Gula, Tom Lembong Didorong Jadi “Justice Collaborator”

By On November 01, 2024

Tersangka Korupsi Impor Gula, Tom Lembong. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Thomas Trikasih Lembong (TTL) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015, diharapkan dapat membongkar dugaan mafia di balik importasi gula.

Hal itu dikatakan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 31 Oktober 2024.

Diketahui, Tom Lembong adalah Menteri Perdagangan (Mendag) pada periode 2015-2016. Saat itu, dia disebut memberikan izin impor gula kepada Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI berinisial CS yang juga merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula ini.

“Tom Lembong harus jadi justice collaborator (saksi pelaku),” kata Yudi.

Menurut Yudi, kasus importasi gula itu sudah terjadi cukup lama yakni sekitar sembilan tahun. Oleh karenanya, bisa saja ada mafia di balik kebijakan impor gula tersebut.

Di sisi lain, Yudi menyebut, Tom Lembong sebagai orang yang mengeluarkan izin impor gula pasti mengetahui orang-orang yang terlibat di balik keluarnya kebijakan tersebut.

“Sehingga, ketika berani mengeluarkan kebijakan tersebut, tentu Tom Lembong tahu siapa saja yang terlibat dalam proses keluarnya ijin impor gula olehnya selaku Mendag,” ujarnya.

Oleh karena itu, Yudi mendorong agar Tom Lembong berani membongkar kemungkinan ada mafia di balik kebijakan importasi gula tersebut. Sehingga, kasus tersebut tidak terulang.

Apalagi, dari dibukanya keran impor gula terhadap sekitar delapan perusahaan itu membuat negara dirugikan sekitar Rp 400 miliar.

“Tom Lembong mau buka bukaan bukan sekedar hanya membuktikan dia tidak bersalah, tetapi juga mau membongkar siapa saja mafia impor terutama gula yang bermain selama ini sehingga menyeretnya menjadi tersangka,” kata Yudi.

Aktivis Anti Korupsi ini juga mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak hanya berpuas dengan penetapan Tom Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI berinisial CS sebagai tersangka.

Yudi menegaskan, kasus dugaan korupsi importasi gula ini harus tuntas sampai ke akarnya.

“Kejaksaan harus mengembangkan perkara impor gula ini, bukan sekedar puas dengan penetapan dua tersangka tetapi harus tuntas dengan diberantasnya mafia impor. Termasuk juga apakah kebijakan impor gula oleh menteri berikutnya sesuai prosedur atau tidak yang berpotensi pidana juga,” ujarnya.

Seperi diketahui, Kejagung menetapkan eks Mendag Tom Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) berinisial CS sebagai tersangka.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka terkait importasi gula pada 2015. Tom Lembong sebagai Mendag disebut memberikan izin impor gula kepada CS.

Padahal, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) antar Kementerian pada 12 Mei 2015, menyimpulkan bahwa Indonesia dalam kondisi surplus gula dan tidak membutuhkan impor.

Pemberian izin impor gula tersebut berawal dari penerbitan surat izin impor Gula Kristal Mentah (GKM) sebanyak 105 ribu ton pada 2015.

“Pada 2015, Tom Lembong sebagai Mendag memberikan izin Persetujuan Impor (PI) gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP untuk mengolah GKM menjadi Gula Kristal Putih (GKP),” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Abdul Qohar dalam konferensi pers, pada Selasa malam, 29 Oktober 2024.

Menurut Qohar, berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004, hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berhak melakukan impor GKP.

“Berdasarkan Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Tersangka TTL, dilakukan oleh PT AP dan impor GKM tersebut tidak melalui rakor dengan instansi terkait,” ujar Qohar. 

“Padahal, dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga seharusnya diimpor adalah gula impor putih secara langsung dan yang boleh melakukan impor tersebut hanya BUMN,” imbunya.

Qohar juga menyebut, izin impor tersebut tidak melibatkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk memastikan kebutuhan gula dalam negeri.

Dari dugaan korupsi ini, Qohar menyebut, negara mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 400 miliar.

Atas perbuatannya, Tom Lembong dan CS disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal mencapai seumur hidup.

Kemudian, keduanya juga sudah ditahan selama 20 hari ke depan oleh Kejagung. Tom Lembong ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sedangkan CS ditempatkan di Rutan Salemba cabang Kejagung. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *