Kabar Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Pemkab Serang Diseminasi Audit Kasus Stunting 2024

By On Agustus 22, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) melakukan Diseminasi Audit Kasus Stunting Tahun 2024, sebagai upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Serang.

Kepala DKBP3A Kabupaten Serang, Encup Suplikah mengatakan, diseminasi merupakan kegiatan audit stunting yang sebelumnya juga sudah dilaksanakan Pemkab Serang.

Diseminasi ini, kata dia, dilakukan untuk pembahasan hasil dari audit stunting, yang kemudian akan ada rekomendasi dari para pakar-pakar hebat dari Kabupaten Serang.

“Kita turunkan para pakar, yaitu dokter spesialis anak dan dokter spesialis kandungan,” kata Encup di sela kegiatanDiseminasi Audit Kasus Stunting Tahun 2024 di Aula Tb Suwandi Setda Kabupaten Serang, Rabu, 21 Agustus 2024. 

Menurut Encup, banyaknya kasus stunting di Kabupaten Serang ini ternyata dari risiko. Sebab jika mengungkit dari stuntingnya itu sedikit.

“Tetapi kalau dari risiko ibu hamil, menyusui itu terlihat sudah, ternyata perokok juga masuk dalam indikator untuk menurunkan stunting,” katanya.

Sebagai contoh, sambungnya, kasus stunting yang tinggi saat ini di Kabupaten Serang ada di Kecamatan Baros penyebabnya karena tidak adanya jamban dan lainnya.

“Mereka masuk ke indikator stunting. Mudah-mudahan dengan adanya tim pakar ini, baik di Kabupaten atau Provinsi akan membahas dan merekomendasikan, setelah direkomendasi nanti kita membuat usulannya,” ujarnya. 

Encup menjelaskan, diseminasi audit kasus stunting suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau individu agar memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan memanfaatkan informasi tersebut. Tujuan intinya, kata dia, untuk menurunkan stunting.

“Menurunkan stunting di Kabupaten Serang dengan target nasional, yaitu 14 persen. Mudah-mudahan di bawah itu. Tetapi kita yakin, bahwa tahun ini bisa di bawah itu,” katanya.

Untuk diketahui, kata Encup, berdasarkan hasil kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Serang, pada tahun 2019 angka stunting masih tinggi, yakni 37 persen dan turun menjadi 26,2 persen pada 2022.

“Untuk tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 23,9 persen. Kita harapkan zero stunting di Kabupaten Serang,” katanya.

Ia juga menjelaskan, untuk lokus stunting 2024 di Kabupaten Serang meliputi Desa Banjarsari Kecamatan Anyer, Desa Lempuyang Kecamatan Tanara, Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran, Desa Ujung Tebu Ciomas dan Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande, Desa Pejaten dan Desa Pelamunan Kecamatan Kramatwatu, serta Desa Panyabrangan Kecamatan Cikeusal. 

“Namun yang betul-betul lagi turun langsung dari pusat ada dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Kramatwatu dan Cikeusal. Kita upayakan supaya mereka di dua kecamatan itu zero stunting,” pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Bidang Keluarga Berencana (Kabid KB) DKBP3A Kabupaten Serang, Entin Suhartini menambahkan, Diseminasi Audit Kasus Stunting 2024 merupakan Tahap I yang akan dilanjut pada tahap beirkutnya pada beberapa bulan ke depannya.

“Tujuan intinya untuk menurunkan stunting sesuai target nasional, yakni 14 persen. Namun yang kami harapkan zero stunting di Kabupaten Serang,” ujarnya. (*/red)

Usai Menang Aklamasi di Munas, Bahlil Lahadalia Resmi Jadi Ketum Golkar

By On Agustus 22, 2024

Bahlil Lahadalia resmi menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar usai terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Bahlil Lahadalia resmi menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Periode 2024-2029 usai terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024. 

“Saya menanyakan apakah seluruh hadirin yang hadir peserta Munas setuju untuk kita tetapkan Bapak Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2024-2029,” ujar Waketum Golkar, Adie Kadir dalam Munas XI yang digelar di JCC, Senayan, Jakarta.

“Setuju?” tanya Adies lagi. “Setuju!” jawab para peserta Munas di lokasi disertai tepuk tangan yang meriah.

Adies pun mengetok palu yang menandakan sahnya Bahlil menjadi Ketum Golkar yang baru.

Pantuan wartawan di lokasi, tidak ada interupsi dan semua kader yang hadir setuju mendukung Bahlil sebagai Ketum Golkar.

Diketahui, Bahlil merupakan satu-satunya kandidat Ketum dalam Munas XI Partai Golkar.

Bahlil sebelumnya diketahui telah lolos verifikasi dan disahkan menjadi Calon Ketua Umum (Caketum) tunggal. Dalam Munas, Bahlil turut memaparkan visi dan misinya sebagai Calon Ketum Golkar.

Sekretaris Munas Golkar, Ace Hasan Syadzily sebelumnya menyampaikan peserta Munas telah menggelar rapat sesuai komisi masing-masing. Agenda Munas pada hari ini juga termasuk mengesahkan Bahlil sebagai Ketum Partai yang baru.

“Pagi ini kegiatan Munas akan rapat Komisi-komisi yang terdiri atas tiga Komisi, di antaranya Komisi Organisasi, Komisi Program Umum Partai Golkar, dan Komisi Pernyataan Politik dan Rekomendasi,” kata Sekretaris Sidang Munas Golkar, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan.

“Dilanjutkan penetapan Ketua Umum Terpilih, Bapak Bahlil Lahadalia, yang merupakan satu-satunya Caketum Partai Golkar yang memenuhi persyaratan, terutama dukungan dari 30 persen pemilik suara Munas,” imbuhnya. (*/red)

Usai Putusan MK, Hasto Sebut PDIP Bisa Ajukan Calon Sendiri di Pilkada Jakarta

By On Agustus 20, 2024

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto buka suara usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada. Hasto menyambut putusan itu dengan sumringah.

“Justru kami tersenyum karena keputusan MK tersebut. Ini mencerminkan bahwa ada berbagai upaya-upaya untuk di daerah khusus ibukota membuat calon tunggal, itu nanti tidak dimungkinkan lagi,” kata Hasto usai diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Agustus 2024.

Dalam putusan MK hari ini soal UU Pilkada, MK menyatakan Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu bisa mengajukan Calon Kepala Daerah meski tidak punya kursi DPRD.

Hasto mengatakan, lewat putusan itu PDIP menjadi bisa untuk mengajukan calon sendiri dalam Pilgub Jakarta.

“Kami juga mengucapkan terima kasih, suara rakyat didengarkan dan PDIP akan menyatu, semakin menyatu dengan rakyat dan akan bisa mengajukan calon sendiri di Jakarta,” katanya.

Hasto mengaku, PDIP akan menggelar rapat untuk melihat aspirasi masyarakat terkait sosok yang akan dicalonkan di Pilgub Jakarta. Saat ditanya apakah PDIP akan mengusung Anies, Hasto hanya meminta masyarakat untuk bersabar.

“Tunggu tanggal mainnya,” ujar Hasto.

Dia menjawab apakah PDIP akan mengusung Anies di Pilgub Jakarta.

Seperti diketahui, MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada. MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.

Putusan terhadap perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu dibacakan dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Agustus 2024. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional.

MK mengatakan esensi pasal tersebut sama dengan penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU 32/2004 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK sebelumnya. MK mengatakan pembentuk UU malah memasukkan lagi norma yang telah dinyatakan inkonstitusional dalam pasal UU Pilkada.

MK kemudian menyebut inkonstitusionalitas Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada itu berdampak pada pasal lain, yakni Pasal 40 ayat (1). MK pun mengubah pasal tersebut.

Adapun isi pasal 40 ayat (1) UU Pilkada sebelum diubah ialah:

Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

MK pun mengabulkan sebagian gugatan. Berikut amar putusan MK yang mengubah isi Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada:

Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk mengusulkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur:

Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan dua juta jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10 persen di Provinsi tersebut.

Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari dua juta jiwa sampai enam juta jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di Provinsi tersebut.

Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari enam juta jiwa sampai 12 juta jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di Provinsi tersebut.

Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di Provinsi tersebut. (*/red)

Pemprov Banten Bersama Pihak Terkait Lakukan Mitigasi Risiko Pilkada 2024

By On Agustus 20, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Pemerintah Kabupaten dan Kota serta stakeholder terkait lainnya terus melakukan upaya mitigasi risiko dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan serentak pada 27 November 2024.

Demikian seperti dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral terkait Pengamanan Pilkada Serentak 2024 yang diinisiasi Kepolisian Daerah (Polda) Banten, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Banten, Selasa, 20 Agustus 2024.

“Baru saja kita melakukan Rakor, tentu basis utamanya kesiapan dalam rangka pelaksanaan Pilkada. Intinya ini melakukan mitigasi risiko secara detail dan kita memiliki gambaran untuk mengimplementasikannya pada pelaksanaannya nanti,” ujar Al Muktabar.

Menurut Al Muktabar, pada pelaksanaan Pemilu 2024 lalu, di Provinsi Banten berjalan dengan cukup baik. Bahkan tingkat partisipasi pemilih berada di atas 80 persen.

“Semoga di Pilkada nanti kita mendapatkan itu. Oleh karenanya, berbagai kegiatan telah dilakukan, mulai dari TNI dan Polri hingga stakeholder lainnya. Kita harapkan stabilitas daerah dapat terjaga,” ujarnya.

Al Muktabar juga menuturkan, dalam Rakor tersebut juga membahas terkait tingkat kerawanan yang berpotensi terjadi di Provinsi Banten. Mulai dari potensi terganggunya Kamtibmas hingga potensi bencana alam.

“Tadi penekanan Kamtibmas yang kita harus jaga bersama. Jadi agenda rapat ini memitigasi risiko, bagaimana kesiapan dalam rangka daya dukung kesehatan, Kamtibmas hingga risiko bencana alam dan lainnya. Sehingga menyeluruh secara komprehensif kita siapkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Karo Ops Polda Banten, Kombes Pol Dedy Suhartono mengatakan, personil yang akan dilibatkan pada pengamanan Pilkada Serentak, yakni 2/3 dari kekuatan di masing-masing Polda maupun Polres atau sekitar 5.000 lebih personil Polri yang akan diturunkan.

“Kita akan melakukan pengamanan sesuai dengan wilayah hukum,” ujarnya.

Dedy Suhartono menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan mapping terkait dengan mitigasi risiko kerawanan pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di wilayah hukum Polda Banten.

“Untuk titik-titik kerawanan itu setiap tahapan ada, baik mulai pendaftaran, pengumuman calon sampai kampanye dan pemungutan suara. Itu ada kerawanan yang ditimbulkan,” pungkasnya. (*/red)

Ini Ambang Batas Pilkada Baru yang Diputus MK

By On Agustus 20, 2024


JAKARTA, Kabar7.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait uji materi Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur mengenai syarat pengajuan Calon Kepala Daerah oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik.

Dalam putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 tersebut, MK juga mengatur ulang besaran threshold atau ambang batas mengajukan Calon Kepala Daerah oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan Parpol yang sebelumnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016.

Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 berbunyi, “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 25 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan, besaran persentase dalam Pasal 40 ayat (1) merupakan bentuk ketidakadilan bagi Parpol dan gabungan Parpol. Oleh karena itu, angkanya harus diselaraskan dengan syarat presentase dukungan calon perseorangan.

“Mempertahankan presentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 1 UU 10/2016 sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tdak dapat ditolerasi bagi semua partai politik perserta pemilu,” kata Enny dalam sidang pembacaan putusan di Gedung MK RI, Selasa, 20 Agustus 2024.

“Menyesuaikan besaran ambang batas tersebut dengan syarat calon perseorangan agar terjadi keadilan antara calon yang diusungkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dengan calon perseorangan,” katanya melanjutkan.

“Oleh karena itu, Mahkamah menyelaraskan persentase pengajuan Calon Kepala Daerah oleh Parpol atau gabungan Parpol dengan syarat presentase dukungan calon perseorangan,” ujar Enny.


Mahkamah pun menyatakan Pasal 40 ayat 1 dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai, Partai Politik atau gabungan Partai Politik perserta Pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyataran sebagai berikut:

Untuk mengusulkan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur:

Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan dua juta jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10 persen di Provinsi tersebut.

Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari dua juta jiwa sampai dengan enam juta jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di Provinsi tersebut.

Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari enam juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di Provinsi tersebut.

Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebihdari 12 juta jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di Provinsi tersebut.

Untuk mengusulkan Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota:

Kabupaten atau Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250 ribu jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10 persen di Kabupaten/Kota tersebut.

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai lebih dari 250 ribu jiwa sampai 500 ribu jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5 persen di kabupaten/kota tersebut.

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 ribu jiwa sampai dengan satu juta jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di kabupaten/kota tersebut.

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari satu juta jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5 persen di kabupaten/kota tersebut.

Dalam putusan yang sama, MK juga menyatakan norma yang diatur pada Pasal 40 ayat 3 UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa Pemilihan Kepala Daerah harus dilakukan secara demokratis.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 40 ayat 3 UU 10/2016 bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua MK Suhartoyo.

Pasal 40 ayat (3) berbunyi, “Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 persen dari akumulasi suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

“Adanya pengaturan demikian jelas membatasi pemenuhan hak konstitusional dari Parpol peserta Pemilu yang telah memiliki suara sah dalam pemilu meskipun tidak memiliki kursi di DPRD. Sehingga mengurangi Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945,” kata Enny Nurbaningsih.

Sebab, keberadaan Pasal 40 ayat (3) yang mengatur parpol atau gabungan parpol harus memeroleh kursi DPRD baru bisa mengajukan Pasangan Calon Kepala Daerah dinilai menyebabkan suara sah Parpol menjadi hilang karena tidak dapat menyalurkan aspirasinya. Padahal, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 mengendaki Pilkada yang demokratis.

Mahkamah lantas memaknai Pilkada demokratis yang dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 adalah membuka peluang kepada semua Parpol peserta Pemilu yang memiliki suara sah dalam Pemilu untuk mengajukan Calon Kepala Daerah. (*/red)

Dirgahayu ke-86 Tahun, RSDP Kabupaten Serang Diminta Tingkatkan Kualitas

By On Agustus 20, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Rumah Sakit dr Drajat Prawiranegara (RSDP) Kabupaten Serang diminta untuk terus meningkatkan kualitas, baik kualitas pelayanan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan kualitas sarana prasarana atau saprasnya jika ingin paripurna. 

Hal itu disampaikan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Plh Sekda) Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto saat Peringatan Dirgahayu RSDP Kabupaten Serang ke-86 Tahun yang mengusung tema “Transformasi Menuju Pelayanan Paripurna untuk Indonesia Maju” di Aula RSDP, Selasa, 20 Agustus 2024.

Harapan Pemda, kata Rudy, RSDP bagian dari sub sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Serang. Karena, sub sistem RSDP menjadi bagian-bagian penting itu. Oleh karenanya, ketika menjadi bagian penting pada momen memasuki usia ke-86 tahun itu harus bisa meningkatkan kualitasnya.

“Kualitas itu apakah kualitas pelayanannya, SDM-nya, kualitas sarana prasarananya, kalau kita ingin menjadi paripurna. Momentum ulang tahun ini kita harapkan membangun komitmen yang baik di semua elemen-elemen RSDP, supaya bisa maju bersama sama kita dorong bersama-sama untuk naik,” ujarnya kepada wartawan. 

Namun demikian, sambung Rudy, dukungan dari pemerintah daerah harus penuh kepada RSDP, tidak membiarkan RSDP itu berjalan sendirian tanpa punya gaidens (panduan) sebagaimana untuk peningkatan kualitasnya.

“Harus kita dorong. Kita sama-sama membantu sedemikian rupa, supaya bisa jadi yang terbaik,” katanya. 

Meski demikian, Inspektur Kabupaten Serang ini menegaskan, jika RSDP Kabupaten Serang sudah paripurna, akan tetapi berjalannya harus lebih cepat lagi. Sebab masyarakat saat ini tidak ingin menunggu, tetapi bagaimana harus memberikan yang terbaik.

“Makanya kita harus berjalan lebih cepat,” pungkasnya.

Untuk mewujudkannya, kata Rudy, mempunyai cara memanfaatkan eks Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) yang saat ini milik RSDP rencananya akan kembali dibangun untuk rumah sakit.

Sebab, kata dia, jika RSDP saat ini sifatnya pelayanan pengabdian kepada masyarakat dengan melayani pasien-pasien menggunakan BPJS Kesehatan.

“Tetapi yang di sana jadi khusus core business-nya. Untuk apa? Untuk subsidi silang, masyarakat yang mampu biar bersubsidi dengan membiayai masyarakat yang tidak mampu. Tujuannya buat apa core business ini? Untuk mengangkat kenaikan kualitas yang BJPS-nya. Pelayanan di sini itu ditingkatkan begitu,” terangnya.

Kendati demikian, kata Rudy, Pemda Kabupaten Serang tidak akan sanggup jika membangun gedung lantai lima sampai tujuh lantai yang menelan anggaran sebesar Rp500 miliar, tidak akan sanggup jika dalam satu tahun. Akan tetapi, harus memakai sistemnya multi years.

“Tetapi bangunannya kita ingin jadi dahulu. Setelah bangunan itu jadi, nanti dicicil selama lima tahun. Itu salah satu solusi yang skemanya lebih gampang dan lebih jelas,” pungkasnya. 

“Dengan meningkatnya layanan, masyarakat makin suka, orang akan datang, tetapi parkirannya tidak ada, harusnya beriringan bersama-sama. Solusinya tidak ada lagi, hanya solusinya di depan gedung dinaikkan (untuk lahan parkir),” tuturnya.

Sementara itu, Direktur RSDP Kabupaten Serang, Agus Sukmayadi berharap, ada perubahan paradigma terhadap cara melayani masyarakat sesuai tema “Transformasi Menuju Pelayanan Paripurna untuk Indonesia Maju”. Tentunya, ia berharap seluruh pelayanan rumah sakit bisa lebih memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tercukupkan.

“Terutama dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan, meski sudah cukup baik. Artinya, RSDP menjadi rumah sakit rujukan wilayah Serang maupun Banten barat, maka perlu didukung SDM, sapras, pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat,” ujarnya.

Turut hadir sejumlah Kepala OPD Kabupaten Serang, dan para tamu undangan. Pada kesempatan itu juga RSDP Kabupaten Serang memberikan santunan anak yatim, serta penghargaan kepada pemenang desain grafis logo RSDP Kabupaten Serang yang baru. (*/red)

Ini Beberapa Keputusan Hasil Rapimnas Partai Golkar

By On Agustus 20, 2024


JAKARTA, Kabar7.ID – Ketua Penyelenggara Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, Rapimnas Partai Golkar telah selesai, dan menghasilkan beberapa keputusan.

Pertama, Rapimnas menerima pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketum Partai Golkar. Kedua, Rapimnas mengesahkan pengangkatan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Plt Ketum Partai Golkar.

Ketiga, Rapimnas mengesahkan pelaksanaan Munas XI Partai Golkar tahun 2024 yang akan digelar dari tanggal 20 Agustus hingga 21 Agustus 2024 di Jakarta. Munas XI Partai Golkar akan dibuka pukul 16.00 WIB hari ini.

“Sebagai partai besar yang lekat dengan tradisi yang taat asas, maka pengunduran diri Airlangga Hartarto dan pengangkatan Agus Gumiwang Kartasasmita, serta rencana penyelenggaraan Munas XI Partai Golkar, tentunya harus disetujui dan disahkan melalui mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam AD/ART organisasi Partai Golkar. Untuk itulah diselenggarakan Rapimnas dan dilanjutkan Munas XI Partai Golkar untuk memilih Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2024-2029 hari ini,” kata Bamsoet kepada wartawan, Selasa, 20 Agustus 2024.

Hal itu diungkapkan oleh Bamsoet usai pelaksanaan Rapimnas Partai Golkar yang dipimpin Plt Ketum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, hari ini.

Hadir Plt Ketum Partai Golkar Agus Gumiwang, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tanjung.

Hadir juga Ketua Dewan Etik Mohammad Hatta, Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus, Bendahara Umum DPP Partai Golkar Dito Ganinduto, Ketua Panitia Pengarah Rapimnas & Munas XI Partai Golkar Adies Kadir, Ketua Panitia Pelaksana Rapimnas & Munas XI Partai Golkar Sari Yuliati serta Sekretaris Penyelenggara Rapimnas & Munas Partai Golkar Tb Ace Hasan Syadzily.

Bamsoet menjelaskan, Rapimnas diselenggarakan dalam rangka melaksanakan amanat dari Rapat Pengurus Pleno DPP Partai Golkar tanggal 13 Agustus 2024. Sebelum diambil keputusan, pelaksanaan Rapimnas diawali dengan pengesahan tata tertib dan jadwal Rapimnas, penjelasan umum Plt. Ketum Partai Golkar, pandangan umum peserta Rapimnas, serta tanggapan DPP Partai Golkar atas pandangan umum.

“Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar akan dimanfaatkan sebagai ajang konsolidasi untuk menghimpun segenap sumberdaya partai, menyatukan visi dan menguatkan komitmen segenap keluarga besar Partai Golkar, serta mengoptimalkan peran dan kontribusi Partai Golkar dalam pembangunan nasional,” ucap Bamsoet.

“Rapimnas diikuti 500 peserta yang antara lain terdiri dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Etik, 38 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Partai Golkar, Hasta Karya atau organisasi masyarakat yang didirikan dan mendirikan Partai Golkar. Tema yang diusung adalah 'Golkar Solid untuk Indonesia Maju',” sambungnya.

Dia mengatakan, Forum Rapimnas turut memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Airlangga Hartarto selama menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga merupakan salah satu kader terbaik yang pernah dimiliki Partai Golkar. Hal ini dibuktikan ketika di bawah kepemimpinan Airlangga, Golkar sukses menempati urutan kedua perolehan suara terbanyak pada Pemilu 2024.

“Sepanjang sejarah perjalanan Partai Golkar meniti kontestasi politik, Partai Golkar telah ditempa dan ditimpa oleh berbagai cobaan dan tantangan. Gelombang cobaan yang datang silih berganti tidak menjadikan Partai Golkar hancur dan terkoyak. Tetapi justru semakin menyatukan dan menguatkan para kader Partai Golkar. Pohon beringin daunnya rindang, akarnya kuat mencengkeram bumi, Partai Golkar tak pernah gamang, meski cobaan datang silih berganti,” tutup Bamsoet. (*/red)

Daerah Zero Terorisme, Pj Gubernur Al Muktabar Terima Penghargaan RAN PE Award 2024

By On Agustus 20, 2024


JAKARTA, Kabar7.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar menerima penghargaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Award 2024 kategori Inisiator dan Berkomitmen dalam Pelaksanaan RAN PE yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Diketahui, sepanjang Tahun 2023, Provinsi Banten termasuk daerah zero terorisme.

Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Ma'ruf Amin didampingi Kepala BNPT, Rycko Amelza Dahniel di The Westin Hotel, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.

Al Muktabar mengatakan, agenda ini sejatinya upaya pemerintah bersama seluruh stakeholder dalam rangka pencegahan terhadap hal-hal berbasis radikalisme yang bisa mengarah kepada terorisme.

“Sepanjang tahun 2023, alhamdulillah Provinsi Banten masuk pada daerah dengan zero terorisme. Penanganan dan pencegahan itu akan terus kita maksimalkan. Termasuk juga melakukan langkah-langkah deradikalisasi maupun kontra radikalisasi,” kata Al Muktabar. 

Al Muktabar menjelaskan, Pemda berperan aktif dalam rangka mewujudkan satu stabilitas daerah yang berbasis keadilan bagi seluruh anak bangsa, tanpa membedakan ras, suku dan agama.

“Kerukunan yang terjaga dengan baik di Provinsi Banten itu akan terus kita jaga,” ucapnya. 

Al Muktabar juga mengaku bersyukur agenda RAN PE telah mendapatkan hasil capaian yang baik selama empat tahun ke belakang, dimulai sejak tahun 2020.

“Mudah-mudahan ini terus terjaga dan kita menjadi bangsa yang menjunjung tinggi keberagaman, yang pada akhirnya itu semua akan berkontribusi pada peningkatan pembangunan, baik di daerah maupun nasional,” pungkasnya. 

Sementara itu, Wapres Ma'ruf Amin dalam arahannya mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan RAN PE 2024. 

Penghargaan yang diberikan tersebut, kata Wapres, merupakan komitmen, kontribusi dan secara konsisten melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan di Indonesia. 

Ia berharap RAN PE berikutnya dapat terus membantu dalam meningkatkan kondisi aman, tanpa ancaman bagi bangsa Indonesia.

“Selain itu, bisa menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk memberikan upaya terbaik, dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada tindakan terorisme,” jelasnya. (*/red)

Soal Calon Tunggal di Pilgub Jakarta, PKB: Lawan Kotak Kosong Juga Demokratis

By On Agustus 20, 2024

Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Terkait potensi calon tunggal dan kotak kosong di Pilgub DKI Jakarta, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai hal tersebut tidak melanggar demokrasi.

“Ini kan Pilkada. Ini kesepakatan semua partai. Hasilnya kotak kosong atau tidak itu tergantung partai-partai itu sendiri,” kata Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid kepada wartawan, Minggu, 18 Agustus 2024.

Hasanuddin mengatakan, tidak apa jika nantinya mayoritas partai politik mendukung salah satu Paslon dan berpotensi melawan kotak kosong.

Menurutnya, hal itu tidak melanggar demokrasi, karena dukungan terhadap seseorang merupakan hak partai itu sendiri.

“Kalau kemudian mayoritas partai mendukung salah satu calon, dan akibat itu ada kotak kosong, itu demokratis juga. Kenapa? karena partai-partai mempunyai sikap-sikap sendiri, argumen sendiri, mendukung seorang calon di Pilkada,” ujarnya.

Namun yang terpenting, kata Hasanuddin, dalam kontestasi politik, yakni keputusan partai koalisi dalam mengusung Paslon tertentu.

“Jadi kotak kosong atau tidak, bukan itu esensinya. Tetapi kebersamaan semua partai untuk mencalonkan seseorang. Dari kebersamaan itu menghasilkan kotak kosong, itu juga demokratis karena hasil kesepakatan semua partai,” pungkasnya.

Diketahui, PKB sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengusung Ridwan Kamil (RK) di Pilgub DKI Jakarta. Dijadwalkan, deklarasi RK maju sebagai Cagub DKI Jakarta digelar besok. (*/red)

Desa Nambo Ilir Masuk Program Desa Cantik Tingkat Nasional

By On Agustus 20, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten, terpilih sebagai Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Program Percepatan Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat Nasional Tahun 2024. Ditargetkan, Desa Nambo Ilir masuk tiga besar Desa Cantik   dari 502 desa se-Indonesia.

“Kita pilih kali ini untuk pembinaan Desa Cinta Statistik adalah Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin,” kata Kepala BPS Kabupaten Serang, Tutty Amelia usai Rapat Koordinasi Desa Cantik bersama Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) di ruang rapat Diskomsantik, Senin, 19 Agustus 2024.

Menurut Tutty, dipilihnya Desa Nambo Ilir dianggap sudah siap untuk mengikuti pembinaan terkait literasi tentang pengumpulan data statistik dan tentang bagaimana proses bisnisnya, dan bagaimana desa sudah melaksanakan semuanya.

Sebelum menetapkan Desa Nambo Ilir, kata dia, BPS Kabupaten Serang pada awal tahun sudah melakukan audisi istilahnya keenam sampai tujuh desa yang memenuhi kriteria, salah satunya pada Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk desa maju karena sudah menggunakan pelayanan serba digital.

“Mudah-mudahan itu lebih memudahkan kita untuk melakukan pembinaan,” katanya.

Adapun untuk penilaiannya, kata Tutty, akan dimulai pada akhir Oktober 2024, sehingga masih adanya waktu selama dua bulan ke depan untuk melakukan berbagai persiapannya sebelum tim penilai dari BPS Pusat.

Dia menargetkan, Desa Cantik Desa Nambo Ilir bisa masuk tiga besar dari 502 Desa Cantik seluruh Indonesia.

“Targetnya paling tidak tiga besarlah. Harus tinggi ya. Mudah-mudahan dengan kolaborasi kita makin kuat antara BPS, Diskominfosatik dan DPMD, serta semua pihak, dapat kita capai mengejar target tiga besar,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfosatik Kabupaten Serang, Haerofiatna mengatakan, Diskominfosatik sebagai pendampingan dan juga sebagai wali data ikut serta dalam rangka penilaian untuk keberhasilan Desa Cantik yang ada di Kabupaten Serang. 

“Makanya kita inventarisir, mana yang layak, mana yang sesuai dengan indikator-indikator penilaiannya ini kita bahas sama-sama. Mudah-mudahan dengan kolaborasi bisa meningkatkan indikator Desa Cantik di Kabupaten Serang, dan bisa menular ke desa-desa lain. Harapannya bisa sampai kesemua desa memenuhi indikator program BPS,” ujarnya.

Untuk diketahui, Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) adalah Program percepatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam lingkup wilayah Desa/Kelurahan/Nagari/Wilayah setingkatnya, untuk meningkatkan kompetensi aparat Desa dalam mengelola dan memanfaatkan data Desa, sehingga Perencanaan Pembangunan Desa menjadi lebih tepat sasaran. (*/red)

Pengamat Sebut Elektabilitas Tinggi, Airin Harus Didukung Golkar

By On Agustus 20, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Mantan Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany dinilai masih berpeluang untuk maju di Pilkada Banten. Hal itu terlihat dari dukungan yang kuat dari kader Golkar dan masyarakat Banten.

Pengamat Politik Hudjolly, SH., M. Phil., Ph.D, menyampaikan, Airin memiliki pengaruh elektoral yang kuat di Banten. Selain mantan Walikota Tangsel dua periode, Airin juga sudah dikenal oleh banyak masyarakat Banten. 

“Dukungan terhadap Airin di Pilkada banyak disampaikan oleh berbagai kalangan. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), elektabilitas atau tingkat keterpilihan Airin Rachmi Diany mencapai 77,3 persen. Itu menunjukkan masyarakat Banten menginginkan Airin jadi Gubernurnya,” katanya, Senin, 19 Agustus 2024.

Selain itu, kata dia, Airin merupakan kader Golkar yang menonjol. Prestasinya saat menjadi Walikota Tangsel dua periode diakui publik, bahkan saat pemilu legislatif kemarin Airin memperoleh total suara sejumlah 302.878. Mencetak rekor sebagai Calon Anggota DPR RI dengan perolehan suara terbanyak di internal Partai Golkar secara nasional.

Ia menambahkan, Partai Golkar di Banten cukup solid untuk memenangkan Airin di Pilkada. Para kader Golkar satu suara mendukung Airin, mesin Golkar di Banten sudah matang untuk memenangkan.

Menurutnya, kekuatan yang dimiliki Airin itu seharusnya menjadi pertimbangan yang kuat bagi DPP Golkar untuk mengusung Airin di Pilkada Banten. Apalagi Partai Golkar sudah mengeluarkan rekomendasi kepada Airin untuk maju di Pilkada Banten.

“Ini ujian bagi Golkar, mengukur kredibilitas Golkar dalam memupuk kader yang potensial. Saya percaya Golkar bukan partai kartel, tapi memang sungguh-sungguh partai kader yang konsisten,” pungkasnya.

Sementara Tokoh Masyarakat Banten, Jaka Ruseno menilai, Airin merupakan tokoh yang paripurna untuk memimpin Banten.

“Bu Airin ini sosok yang cerdas dan bijaksana. Saya rasa beliau sosok pemimpin yang dibutuhkan Banten,” katanya.

Ia menilai, Airin mengetahui persoalan apa saja yang harus diselesaikan di Banten. Karena selama ini sering terjun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat.

“Beliau sudah sering mendengar apa yang diinginkan masyarakat. Jadi ya jika nanti jadi Gubernur sudah paham persoalan apa saja yang harus diselesaikan di Banten,” ujarnya.

Sementara itu di Jakarta, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus kepada wartawan mengatakan, Partai Golkar masih mempertimbangkan untuk mengusung Airin di Pilkada Banten. Namun pihaknya sebelumnya sudah menyerahkan Surat Keputusan Rekomendasi  untuk Airin.

Dengan demikian, Airin berpeluang untuk diusung Golkar di Pilkada  Banten.

“Golkar baru mengeluarkan SKep. Kita lihat perkembangannya,” ujarnya. (*/red)

Ace Hasan Sebut Sudah 37 DPD Dukung Bahlil Jadi Ketum Golkar

By On Agustus 20, 2024

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Sudah ada 37 pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tingkat Provinsi mendukung Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menjadi Ketua Umum (Ketum) Parati Golkar selanjutnya.

Demikian seperti dikatakan Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu, 18 Agustus 2024.

“Sejauh yang saya tahu, sudah lebih dari 37 provinsi yang sudah menyuarakan dukungannya kepada Pak Bahlil. Mudah-mudahan bisa 38 (provinsi),” ujarnya.

Ace yang juga Sekretaris Panitia Penyelenggara Rapimnas dan Munas Golkar, mengatakan, dalam AD/ART partai, syarat menjadi Ketum adalah pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) maupun Provinsi.

“Jika ada pihak yang memang memiliki persyaratan tersebut, tentu mereka berhak untuk menjadi Calon Ketum, disertai dengan dukungan 30 persen suara, itu penting,” kata Ace.

“Jadi bukan hanya persyaratan yang sifatnya masa jabatan dan pengalaman di partai, tapi juga dukungan dari 30 persen pemilik suara. Itu artinya, hampir sebanyak 160 dukungan dari DPD Kabupaten, Kota dan provinsi yang memberikan persyaratan dukungan untuk Calon Ketum,” imbuh Ace.

Ace menambahkan, Bahlil telah memenuhi persyaratan pencalonan Ketum karena pernah menjadi pengurus DPD Golkar Provinsi Papua.

“Saya yakin beliau (Bahlil) memenuhi baik dari segi persyaratan,” kata Ace.

Adapun Rapimnas Golkar akan diselenggarakan di JCC Senayan, Jakarta, pada Selasa pagi, 20 Agustus 2024. Kemudian, siangnya dilanjutkan dengan Munas. Rapimnas dan Munas diselenggarakan setelah Airlanggar Hartarto menyatakan mundur dari kursi Ketua Umum Golkar. Agus Gumiwang Kartasasmita kemudian menjadi Pelaksana Ketua Umum. (*/red)

Lawan KIM Plus, Hasto Yakin PDI-P dapat Rekan Koalisi di Pilkada Jakarta

By On Agustus 19, 2024


JAKARTA, Kabar7.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meyakini akan mendapat rekan koalisi untuk mengusung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada Jakarta 2024, guna melawan calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

“Ya politik itu keyakinan,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Diketahui, PDI-P tidak bisa mengusung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sendirian pada Pilkada Jakarta 2024, karena hanya mampu meraih perkiraan 15 kursi di DPRD Jakarta 2024-2029, turun 10 kursi daripada pemilu sebelumnya.

Sementara, partai politik atau gabungan partai politik membutuhkan sedikitnya 22 kursi di DPRD Jakarta untuk dapat mengusung pasangan calon.

Di sisi lain, hampir seluruh partai politik tiba-tiba merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang sebelumnya sukses mengantarkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang Pilpres 2024.

Di antara partai-partai itu termasuk PKS dan Partai Nasdem yang resmi menarik dukungan terhadap pencalonan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mengirim sinyal sejenis, namun belum secara resmi menyatakan sikap.

Hasto membandingkan situasi ini dengan situasi pada Era Orde Baru, ketika PDI-P juga berada pada posisi disudutkan.

“Dulu Bu Mega ketika memimpin PDI, kantor PDI diserang. Kita punya keyakinan,” ujarnya.

Jika nantinya mendapat rekan koalisi yang dapat menggenapi syarat kursi DPRD, Hasto pun membuka peluang partainya akan mengusung duet Anies Baswedan-Rano Karno.

Rano Karno merupakan kader PDI-P yang pernah bercokol di Senayan sebagai anggota DPR RI.

Hasto menyebut, usul duet Anies-Rano Karno itu muncul dari akar rumput partai banteng.

“Ya itu ada aspirasi misalnya dari akar rumput untuk Mas Anies dan Si Doel Anak Betawi, Mas Rano Karno. Ya itu merupakan ekspresi dari arus bawah. Partai terus mencermati suara rakyat,” kata Hasto. (*/red)

Tanamkan Nilai Integritas, FORPAK Banten Ajak Mahasiswa Baru Tumbuhkan Sikap Anti Korupsi

By On Agustus 19, 2024


TANGERANG, Kabar7.ID – Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi yang juga Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten, Ratu Syafitri Muhayati mengajak mahasiswa baru untuk tumbuhkan sikap anti korupsi dengan nilai-nilai integritas.

Kegiatan dilaksanakan pada Implementasi Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam Orientasi Studi Mahasiswa Baru Universitas Terbuka Serang, di Hotel D'Prima, Jl Benteng Betawi No.88, Kota Tangerang, Minggu, 18 Agustus 2024.

Dalam paparan yang berjudul “Gen Z Bonus Demografi dan Menuju Masyarakat Anti Korupsi dan Berintegritas 2045”, menyinggung tentang tujuan berbangsa dan bernegara.

Mewujudkan cita-cita kemerdekaan, ‘melindungi segenap bangsa  Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.’

Upaya itu, lanjutnya, berusaha diwujudkan dengan melaksanakan pembangunan. Namun dalam pelaksanaan pembangunan masih terjadi hambatan, yakni perilaku korupsi. Sehingga perlu dilaksanakan pemberantasan korupsi. Tujuannya menurunkan tingkat korupsi, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, hingga terbangunnya integritas pemerintah, masyarakat, politik, dan swasta.

“Korupsi atau rasuah dari bahasa Latin: corruptio, dari kata kerja corrumpere, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok,” ucap Fitri.

“Tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak,” jelasnya.

Masih menurut Fitri, korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum mirip fenomena gunung es. Demikian juga dengan perilaku koruptif.

Untuk pencegahan korupsi, lanjutnya, perlunya menumbuhkan nilai integritas pada individu. Sikap integritas, yakni kesatuan atau keselarasan antara pikiran, kata, perbuatan dan hati nurani. Integritas berpengaruh pada perilaku, sistem nilai, dan budaya masyarakat.   

Dalam kesempatan itu, Fitri juga contohkan beberapa perilaku dan sikap anti korupsi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurutnya, integritas individu bisa ditumbuhkan dengan sikap jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, sederhana, serta adil. 

“Generasi Z sebagai calon pemimpin di masa mendatang, wajib memahami hambatan besar pembangunan Indonesia,” ucapnya.

“Menumbuhkan nilai-nilai integritas pada diri selain menumbuhkah sikap anti korupsi juga akan menopang keberhasilan di masa mendatang,” pungkas Fitri. (*/red)

Antisipasi Bumbung Kosong, PKB Siapkan Lawan Khofifah-Emil di Pilkada Jatim

By On Agustus 19, 2024

Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah. 

SURABAYA, Kabar7.ID – Tahapan pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) 2024 tinggal menghitung hari. Sampai saat ini, belum ada nama yang mendeklarasikan untuk melawan petahana Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto Dardak di Pilgub Jatim 2024.

Sekretaris DPW PKB Jatim, Anik Maslachah memastikan pihaknya akan mengusung paslon sendiri dan tidak bergabung dengan petahana Khofifah-Emil.

“Sampai saat ini, PKB menilai, belum waktunya membuka siapa kandidat yang akan bertarung di Pilgub Jatim. Namun yang pasti, sampai sekarang belum ada pembahasan PKB akan ikut ke petahana,” kata Anik kepada wartawan, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Anik menegaskan, PKB masih berproses menyiapkan paslon untuk diusung di Pilgub Jatim 2024. Ada empat nama yang sedang dipersiapkan untuk melawan Khofifah-Emil. Namun Anik masih merahasiakan keempat nama itu.

“Salah satu di antaranya perempuan,” ucapnya.

Menurut Anik, Pilgub Jatim merupakan domain pengurus DPP PKB. Sebab, Jatim merupakan provinsi yang sangat strategis. Penduduknya juga terbanyak kedua setelah Jawa Barat. APBD-nya juga besar. Sehingga, PKB sangat berhati-hati dalam menentukan sikap untuk diusung dalam Pilgub Jatim.

“Butuh penelaah yang lebih serius. PKB harus menyiapkan sosok yang berkompeten untuk mengembangkan Jawa Timur lebih baik lagi. Dari ketiga calon itu, ada sosok perempuan. Dia dari kader internal PKB,” kata anggota DPRD Jatim terpilih Dapil Sidoarjo ini.

Sampai hari ini, kata dia, PKB masih sangat intens membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan (PDI-P). Hanya saja, Anik tidak mengetahui komunikasi yang terbangun sampai saat ini sudah sampai di mana antara kedua partai itu. Karena, dia menegaskan, itu kewenangan pengurus pusat partai.

“Itu domainnya DPP. Mereka yang menentukan. Daerah hanya tinggal ikhtiar saja. Pasangan KH Marzuki Mustamar-Tri Rismaharini nama yang sudah lama beredar. Tapi, apakah itu yang disepakati, masih harus menunggu,” tuturnya.

Termasuk siapa yang menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, DPW PKB Jatim juga tidak bisa mengungkapkan.

“Semua itu kewenangan DPP PKB. Kita hanya menunggu saja,” pungkasnya. (*/red)

Pj Gubernur Al Muktabar Ajak Lestarikan Lingkungan Hidup

By On Agustus 18, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar menyaksikan secara langsung dari atas perahu pembentangan Bendera Merah Putih raksasa di Danau Retensi 3, KP3B, Kota Serang, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Pembentangan bendera merah putih dengan ukuran 45 x 30 meter itu dalam rangkaian memperingati HUT ke-79 Kemerdekaan RI tingkat Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh Forum Potensi SAR Banten yang didukung penuh oleh Pemprov Banten. 

Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan tersebut. Menurutnya, aktivitas relawan dan Forum Potensi SAR Banten itu sangat luar biasa bagaimana mengisi kemerdekaan ini.

“Wilayah Banten ini potensi bencana alamnya cukup tinggi, dan kita tidak bisa melawannya. Hanya bisa berikhtiar untuk mengantisipasinya, dan peran relawan bersama forum ini sangat besar akan hal itu,” ujarnya.

Al Muktabar menjelaskan, semangat itu harus terus digelorakan, karena ini bagian dari cara untuk mengisi kemerdekaan. Para pendahulu pejuang kemerdekaan banyak mewarisi hal-hal positif yang harus dilanjutkan.

“Salah satunya dengan cara kegiatan ini, membentangkan Bendera Merah Putih raksasa di atas permukaan air,” ucapnya. 

Ketua Pelaksana Kegiatan, Lulu Jamaluddin menambahkan, ini merupakan sejarah bagaimana relawan bisa berkolaborasi bersama pemerintah dalam melaksanakan pembentangan bendera merah putih raksasa ini.

“Mudah-mudahan ke depan kolaborasi ini bisa terus ditingkatkan,” katanya.

Menurut Lulu, Relawan dan Forum SAR ini dalam berbagai bencana alam yang terjadi di Provinsi Banten selalu tanggap dan sigap.

“Semuanya sudah teruji,” katanya. (*/red)

Hadiri Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, AHY Sebut Awal Perjalanan Baru Indonesia

By On Agustus 18, 2024


JAKARTA, Kabar7.ID – Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang pertama kalinya digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi awal perjalanan baru bangsa Indonesia. AHY berharap pembangunan terjadi merata di seluruh daerah Indonesia.

“Jadi ini adalah sebuah momen yang bersejarah, pertama kalinya kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di IKN. Artinya ini menjadi sebuah awal perjalanan baru bangsa Indonesia dengan tagline Nusantara baru Indonesia maju. Kita berharap pembangunan akan terus terjadi di seluruh Indonesia, juga melambangkan pemerataan dalam pembangunan dan kesejahteraan," kata AHY di IKN, Sabtu, 17 Agustus 2024.

AHY berharap, Indonesia mencapai cita-cita emas pada 2045. Pertumbuhan ekonomi semakin kuat dan masyarakat sejahtera.

“Kita berharap Indonesia benar-benar bisa mencapai kejayaan dan keemasannya 2045 dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat dan masyarakat semakin sejahtera,” ujarnya.

AHY menyebut hal baik yang telah dilakukan para pendiri bangsa bisa diteruskan ke depan. Ia pun yakin pembangunan IKN ini akan diteruskan ke Presiden selanjutnya.

“Ini yang menjadi semangat para founding father kita, dilanjutkan oleh para-para pemimpin bangsa dari waktu ke waktu masyarakat, baik presiden Joko Widodo dan bapak Prabowo Subianto juga saya rasa telah memiliki komitmen untuk bisa melanjutkan dan bisa menyukseskan pembangunan IKN ke depan,” ujarnya. (*/red)

Saksikan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan, Pj Gubernur Al Muktabar: Cita-cita para Pahlawan Akan Terus Diperjuangkan

By On Agustus 17, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar bersama Forkopimda Provinsi Banten dan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Banten menyaksikan peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-79 yang diselenggarakan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Istana Merdeka Jakarta secara virtual di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Sabtu, 17 Agustus 2024.

“Hari ini 17 Agustus 2024, 79 tahun Indonesia Merdeka yang mengusung tema 'Nusantara Baru, Indonesia Maju'. Tentu kita memaknai peringatan ini mengenang jasa-jasa para pahlawan dan apa yang menjadi cita-cita pahlawan akan terus kita perjuangan untuk diimplementasikan,” ucap Al Muktabar.

Menurutnya, para pahlawan kusuma bangsa telah mewariskan semangat perjuangan bagi generasi penerus. Maka hal itu menjadi modal dasar dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari untuk mengisi pembangunan pasca kemerdekaan.

“Berkat jasa para pahlawan, kita bisa mengisi pembangunan pasca kemerdekaan. Oleh karena itu, perjuangan para pahlawan akan terus kita lanjutkan,” katanya.

Al Muktabar mengatakan, pentingnya menanamkan semangat perjuangan bagi generasi muda. Lantaran semangat perjuangan menjadi salah satu upaya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Semangat yang diwariskan oleh para pahlawan itu akan kita gunakan dan menjadi dasar bagaimana kita ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan bonus demografi yang dilengkapi dengan semangat perjuangan itu akan menjadi modal dalam menjawab ketidakpastian (tantangan-red) ke depan,” imbuhnya.

Al Muktabar juga mengungkapkan, pada peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI, masyarakat turut serta memeriahkan peringatan dengan berbagai kegiatan. Tentu hal itu bagian dari penghormatan masyarakat kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan Indonesia.

“Dengan berbagai ekspresi dan kebahagiaan atas apa yang kita lakukan ini akan tumbuh kebersamaan,” pungkasnya. (*/red)

Teken Perpres, Presiden Jokowi Putuskan Gubernur Terpilih Hasil Pilkada 2024 Dilantik 7 Februari 2025

By On Agustus 17, 2024


JAKARTA, Kabar7.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilantik pada 7 Februari 2025.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

“Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 7 Februari 2025,” berikut bunyi Pasal 22A ayat 1 Perpres 80/2024, dikutip dari salinan Perpres, Jumat, 16 Agustus 2024.

Pasal tersebut juga mengatur pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pelaksanaan Pilkada 2024 digelar serentak pada 10 Februari 2025.

Perpres ini turut mengatur jadwal pelantikan boleh dilaksanakan melewati tanggal yang telah ditetapkan jika memenuhi beberapa pertimbangan.

Pertama, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua, putaran kedua untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

“Dan/atau memaksa (force majeure) yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan pelantikan,” tulis aturan tersebut.

Jadwal pelantikan Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024 menuai polemik usai Mahkamah Agung (MA) mengubah aturan melalui putusan Mahkamah Agung (MA) yang diketuk pada Kamis (30/5/2024).

Melalui putusan tersebut, batas usia 30 tahun untuk Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) dimaknai bukan saat mendaftar, tapi saat dilantik. Pasca-putusan MA, jalan Kaesang ikut Pilkada 2024 terbuka lebar. Sebab, pelantikan kepala daerah terpilih baru digelar pada 2025, saat Kaesang sudah berusia kepala tiga.

Diketahui, Kaesang baru berusia 29 tahun saat Pilkada Serentak 2024 digelar November. Ia yang lahir tahun 1994, baru genap berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024. (*/red)

Jadi Inspektur Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI, Bupati Serang Ajak Masyarakat Bangkitkan Gotong Royong

By On Agustus 17, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menjadi Inspektur Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) Tahun 2024, di Lapangan Begog Kemerdekaan 45 Kecamatan Waringin Kurung, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Pada momen tahunan tersebut, Tatu mengajak masyarakat bangkitkan kembali budaya gotong royong.

“Pada kesempatan hari Kemerdekaan ini saya mengajak, mari kita bangkitkan lagi gotong royong yang menjadi ciri khas Indonesia kebersamaan,” ujar Tatu didampingi Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum kepada wartawan usai upacara.

Tatu mengatakan, untuk di Kabupaten Serang khususnya, pihaknya melakukan apa pun dengan gotong royong dengan bersama-sama, baik itu persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, persoalan kebersihan lingkungan.

“Insya Allah dengan gotong royong, semuanya akan bisa kita lakukan dengan mudah,” ucapnya.

Tatu juga mengingatkan untuk tidak menyia-nyiakan perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan Negara Indonesia tercinta.

Maka, kata Tatu, selaku generasi penerus harus mengisi kemerdekaan dengan penuh semangat, tanggung jawab, dan penuh kebersamaan antara seluruh masyarakat di Indonesia. 

“Bhineka Tunggal Ika menjadi suatu keharusan bagi Indonesia. Kita terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai budaya, berbagai agama, tetapi satu kesatuan harus tetap kita jaga,” pungkasnya. 

“Sekali lagi untuk kita semua selaku generasi penerus, kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan supaya pendiri bangsa bisa bangga atas apa yang telah mereka korbankan,” ucap Tatu.

Tatu juga menegaskan, mulai dari jajaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, tentunya berupaya keras karena sadar betul selaku jajaran Pemkab Serang tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

“Apa pun yang kami lakukan, program apa pun yang kami turunkan ke masyarakat adalah demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. 

Tentunya, kata Tatu, setahap demi setahap kesejahteraan itu harus diraih. Sebab, pembangunan tidak bisa dilakukan hanya oleh jajaran Pemkab Serang, tetapi oleh semua pihak.

“Khususnya di Kabupaten Serang, bersama-sama antara masyarakat, TNI, Polri dengan seluruh masyarakat Kabupaten Serang, bersama-sama kita membangun,” tuturnya.

Turut hadir, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Serang, Ketua DPRD Bahrul Ulum, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Rudy Suhartanto, para pejabat Eselon II di Lingkungan Pemkab Serang, para tamu undangan dan ratusan masyarakat setempat. (*/red)

Pidato Kenegaraan Terakhir, Presiden Jokowi Sampaikan Permohonan Maaf dan Harapan untuk Indonesia Emas 2045

By On Agustus 17, 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024. 

Dengan penuh ketulusan, Presiden Jokowi juga menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk kepada mereka yang mungkin merasa kecewa atau harapannya belum terpenuhi.

JAKARTA, Kabar7.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan terakhirnya di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2024.

Pidato tersebut menjadi momen emosional ketika Presiden Jokowi, yang telah memimpin Indonesia selama sepuluh tahun, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia.

Dalam penutup pidatonya, Kepala Negara menyadari bahwa sepuluh tahun kepemimpinannya mungkin belum cukup untuk menyelesaikan semua permasalahan bangsa.

Dengan penuh kerendahan hati, ia mengakui keterbatasannya sebagai manusia dan kemungkinan adanya kekurangan dalam setiap langkah yang diambilnya selama ini.

“Sepuluh tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya,” ujarnya.

Dengan penuh ketulusan, Presiden Jokowi juga menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk kepada mereka yang mungkin merasa kecewa atau harapannya belum terpenuhi.

Ia menekankan bahwa segala upaya yang dilakukan selama masa jabatannya adalah yang terbaik yang bisa diupayakan untuk bangsa dan negara.

“Saya dan Prof. K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia,” ungkapnya.

Presiden Jokowi juga menyinggung keberlanjutan cita-cita Indonesia Emas 2045 yang ia yakini dapat tercapai dengan persatuan dan kerja sama seluruh elemen bangsa.

Ia berharap bahwa meskipun hasil yang dicapai saat ini belum sepenuhnya tuntas, semangat gotong royong dan keberlanjutan akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang.

“Saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerja sama kita, dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045,” ucapnya.

Di akhir pidatonya, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ia akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, pada 20 Oktober 2024.

Presiden Jokowi juga menitipkan harapan dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia kepada Prabowo Subianto untuk diwujudkan dalam periode pemerintahan mendatang.

“Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa, dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang,” tuturnya.


Sumber: BPMI Setpres

Golkar Kembali Usulkan H. Bahrul Ulum Jadi Ketua DPRD Kabupaten Serang

By On Agustus 17, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Serang sepakat mengusulkan H. Bahrul Ulum menduduki kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang Periode 2024-2029.

Usulan itu disepakati bersama saat pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten menggelar rapat pleno dengan agenda tunggal usulan calon Pimpinan DPRD Kabupaten Serang, Sabtu, 17 Agustus 2024.

Rapat Pleno yang berlangsung di Sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Serang, Jl. Jend. Sudirman, Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang,  tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Serang, H. Fahmi Hakim, didampingi Sekertaris DPD Kabupaten Serang, H. Tb. Baenurzaman, Dewan Penasehat.

Hadir pula, Sekertaris DPD Partai Golkar Provinsi Banten H. Bahrul Ulum, Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Serang Periode 2019-2024 dan 2024-2029, serta pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Serang lainnya. 

Rapat Pleno tersebut dilakukan mengingat Partai Golkar Kabupaten Serang berhak mendapatkan kursi unsur Pimpinan, yakni Ketua DPRD, setelah berhasil meraih posisi pertama dengan perolehan 11 kursi dalam Pemilu Legislatif 2024 kemarin.

Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Serang, H. Fahmi Hakim mengatakan, pihaknya telah melaksanakan Rapat Pleno tunggal, yaitu mengusulkan Calon Pimpinan (Ketua DPRD Kabupaten Serang-red).

“Hari ini kita telah melaksanakan Rapat Pleno Tunggal, dan sepakat mengusulkan H. Bahrul Ulum untuk menjadi Calon Ketua DPRD Kabupaten Serang. Tentunya proses ini ada mekanisme dan perlu pendampingan. Untuk pendamping, saya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Serang yang akan mendampingi H. Bahrul Ulum,” ujarnya.

Fahmi menjelaskan, berdasarkan intruksi dan surat DPP Partai Golkar, bahwa DPD Partai Golkar memiliki kewenangan mengusulkan satu atau tiga nama kepada DPD I Partai Golkar Provinsi Banten yang kemudian meneruskan mengusulkan kepada DPP Partai Golkar. 

“Siapa pun tentunya DPP Partai Golkar yang akan menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Serang,” ujar Fahmi Hakim yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten ini . 

Seperti diketahui, kata Fahmi Hakim, H. Bahrul Ulum sudah menjabat satu periode dikepimpinan DPRD Kabupaten Serang, yakni periode 2019 – 2024. 

“Mudah-mudahan dengan bekal pengalaman satu periode tersebut, beliau (H. Bahrul Ulum-red) terus mampu berkarya dalam rangka memberikan manfaat buat kepentingan masyarakat, membuat terobosan-terobosan baru di Kabupaten Serang, serta mampu mensejahterakan, baik kepentingan masyarakat luas dan secara internal Partai Golkar,” ungkapnya.

Sementara itu, H. Bahrul Ulum menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua beserta seluruh jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Serang yang sudah memberikan amanah kepada dirinya.

“Di periode 2019 – 2024 saya diberi amanah sebagai Ketua DPRD, dengan berbagai kelemahan dan kekurangan yang saya miliki, alhamdulilah hari ini Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Serang beserta seluruh jajaran memberikan kepercayaan kembali. Tentu ini sebuah amanah yang patut diapresiasi dan dibanggakan. Ini adalah sebuah apresiasi dan ketulusan dari seluruh jajaran, keihlasan seluruh teman-teman anggota DPRD terpilih periode 2019-2024, dan anggota DPRD terpilih periode 2024-2029,” tuturnya. (*/red)

Hisense Raih Sejumlah Penghargaan EISA Periode 2024-2025, Berkat Inovasi dan Keunggulan Produk

By On Agustus 17, 2024

Hisense wins 5 distinguished EISA Awards 2024-2025. 


QINGDAO, Kabar7.ID – Hisense, pemimpin industri alat rumah tangga dan barang elektronik global, sukses meraih sejumlah penghargaan bergengsi dari Expert Imaging and Sound Association (EISA) pada periode 2024-2025.

Penghargaan tersebut melambangkan komitmen Hisense pada inovasi dan keunggulan teknologi yang mewujudkan pengalaman audio dan visual terbaik bagi konsumen di seluruh dunia.

Hisense Mini-LED ULED TV 65U8NQ, pemenang penghargaan EISA Premium Mini LED TV 2024-2025, menggunakan Mini-LED PRO dengan fitur Full Array Local Dimming sehingga menghasilkan kontras yang luar biasa, serta tingkat kecerahan layar hingga 3.000 nits.

Dengan fitur Quantum Dot Color, produk ini juga meningkatkan intensitas warna pada layar lebar, sedangkan fitur 144Hz Game Mode PRO dengan MEMC latensi rendah menjamin pengalaman bermain gim yang lancar dan responsif.

Hi-View Engine PRO, didukung AI, mengoptimalkan setiap piksel agar detail gambar terlihat cerah, serta standarnya meningkat hingga 4K.

Di sisi lain, multi-channel surround sound dengan format 2.1.2 pada TV ini menghadirkan kualitas audio berstandar sinema.

Hisense Mini-LED ULED TV 65U7NQ, pemenang penghargaan EISA BEST BUY MINI LED TV 2024-2025, menggunakan Mini-LED PRO dengan fitur Full Array Local Dimming yang menghasilkan kontras dan kecerahan terbaik.

Lebih lagi, Quantum Dot Color menayangkan spektrum gambar yang lebar dan realistis. Dengan kecerahan layar puncak hingga 1.500 nits dan teknologi Total Ambient Adaptive, TV ini mengatur kualitas tayangan agar sesuai dengan setiap kondisi ruangan.

Sementara, fitur Hi-View Engine PRO memakai AI untuk meningkatkan standar gambar dan warna hingga 4K. Berkat built-in subwoofer, TV ini juga mengeluarkan suara bas yang kuat sehingga pengalaman audio semakin optimal.

Hisense QLED Gaming TV 100E7NQ Pro, pemenang penghargaan EISA Giant TV 2024-2025, didesain untuk pemain gim, serta dilengkapi 144Hz Game Mode PRO, Game Bar, dan MEMC latensi rendah yang sangat memperlancar tampilan gim.

Fitur Quantum Dot Color menghadirkan visual menarik dan realistis, sedangkan fitur Full Array Local Dimming meningkatkan kejernihan layar dengan bayangan gelap dan warna cerah.

Berkat built-in subwoofer, TV ini menghasilkan suara bas yang kuat. Dolby Vision IQ dan Dolby Atmos juga menawarkan pengalaman yang semakin menarik lewat HDR dinamis, warna yang lebih cerah, serta audio 3D yang mengelilingi Anda sehingga tontonan dan sesi bermain gim menjadi pengalaman yang luar biasa.

Hisense Laser Smart Mini Projector C1, pemenang penghargaan EISA Family Projector 2024-2025, adalah Dolby Vision 4K TriChroma Laser Mini Projector yang pertama di dunia.

Proyektor ini menggunakan teknologi triple color laser Hisense TriChroma untuk menjangkau 110% BT. Dengan 2020 gamut warna, proyektor ini menayangkan warna yang paling realistis di kelasnya. C1 memproyeksikan tayangan hingga sejauh 300 inci sembari mempertahankan kualitas 4K.

Ideal untuk keluarga yang gemar menonton film, proyektor ini dilengkapi sistem speaker JBL dan antarmuka VIDAA yang mempermudah on-demand streaming.

Hisense Laser Cinema PL2 tampil sebagai pemenang EISA Best Buy UST Projector 2024-2025. Proyektor ini memakai teknologi laser X-Fusion™ untuk menghasilkan gamut warna DCI-P3 85% dan teknologi Ultra Short Throw, menjamin tampilan 80''-150'' bahkan di ruangan sempit.

Berkat 4K AI Upscaler, proyektor ini menghadirkan tayangan 4K dan meningkatkan konten resolusi rendah. Dengan Dolby Vision, kecerahan 2700 lumen, rasio kontras 3000:1, proyektor PL2 menawarkan detail tayangan yang ideal untuk penggemar home cinema.

PL2 juga menghasilkan audio canggih dengan dua unit top-firing speaker yang dilengkapi Dolby Atmos. Hasilnya, kualitas audio pun menandingi visual yang memukau.

Sangat berkomitmen pada penelitian dan pengembangan, Hisense siap menyambut era baru untuk produk mutakhir yang didesain agar mampu memenuhi dinamika kebutuhan konsumen di seluruh dunia.

Tentang Hisense

Hisense adalah merek perangkat rumah tangga dan alat elektronik terkemuka di dunia. Hisense juga menjadi sponsor resmi UEFA EURO 2024™.

Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense berada di peringkat No.2 dunia. Volume penjualan TV Hisense ukuran 100" Hisense bahkan mencapai peringkat No.1 pada 2023 dan Triwulan I-2024.

Hisense telah berekspansi pesat dan kini menjangkau lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan produk multimedia, perangkat rumah tangga, dan produk TI pintar.


Sumber: PRNewswire

Maksimalkan Kinerja Pembangunan, Pj Gubernur Al Muktabar Gandeng Kejati Banten

By On Agustus 17, 2024


SERANG, Kabar7.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar menjalin komitmen pendampingan hukum dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dalam pembangunan.

Pendampingan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, memaksimalkan kinerja pembangunan, terukur, dan tercapai dengan baik.

Hal itu dikatakan Al Muktabar usai melakukan Rapat Pendahuluan (entry meeting) dan Penandatanganan Pakta Integritas Kegiatan Pengamanan Proyek Strategis Pada Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024, di Kantor Kejati Banten, Kamis, 15 Agustus 2024.

Menurut Al Muktabar, dari asas pendampingan hukum yang dilakukan itu, salah satu hasilnya adalah bagaimana pada tahun 2023 lalu Pemprov Banten penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK yang tercepat.

“Bukan hanya pada penyampaian LKPD, tapi kita juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ucapnya.

Melalui pendampingan hukum itu, kata Al Muktabar, Pemprov bersama seluruh OPD teknis pelaksanaannya yakin bahwa sejak awal mitigasi risiko itu sudah tertata dengan baik. 

“Sejatinya memang harus begini pola pembangunan yang kita lakukan. Kalau melihat aturan yang ada. Sehingga ini bukan inisiasi saya pribadi, tetapi memang aturannya yang mengharuskan begitu. Untuk itu kita menyebutnya ini adalah ekosistem baru,” jelas Al Muktabar.

Sementara itu, Kepala Kejati Banten, Siswanto mengamini apa yang diungkapkan oleh Pj Gubernur Banten, Al Muktabar. Menurut Siswanto, tugas Kejaksaan dalam pelaksanaan pengamanan ini merupakan implementasi dari UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang mengamanatkan bahwa Kejaksaan berwenang untuk menciptakan kondisi yang mendukung dalam pelaksanaan Pembangunan.

“Untuk itu, Kejaksaan harus mampu terlibat sepenuhnya dari mulai tahapan perencanaan pembangunan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban,” katanya.

Sehingga dengan begitu, lanjutnya, berbagai kemungkinan adanya hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam proses pembangunan itu bisa dimitigasi sejak dini. Dimana pada akhirnya nanti, proses pembangunan itu berjalan dengan lancar dan akan mendatangkan kemanfaatan yang luar biasa bagi masyarakat. 

“Kejaksaan melalui fungsi intelijen dan penegakkan hukum dalam pengamanan proyek strategis daerah itu akan melakukan deteksi dini dan langkah preventif lainnya, untuk mengidentifikasi dan meminimalisir setiap ancaman dan gangguan baik secara personil, materiil atau pun aset,” jelasnya.

Penandatanganan pakta integritas itu dilakukan oleh delapan Kepala OPD dengan masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kontraktor serta Pengawas Kontraktornya yang meliputi Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Kepala Dinas Pertanian (Distan), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *