CILEGON, Kabar7.ID – Sejumlah elemen masyarakat Kota Cilegon dan Banten yang terdiri dari pengusaha, tokoh masyarakat, anggota dewan, pemuda dan juga ulama menghadiri Forum Group Diskusi (FGD) yang digagas ASKONAS Kota Cilegon bersama dengan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jurnalis Boarding School (JBS), Sabtu, 25 Desember 2021.
Salah satu tema yang dibahas pada FGD kali ini, yaitu tentang rencana PT Krakatau Steel (Persero) Tbk meningkatkan jumlah kepemilikan sahamnya pada pabrik baja Krakatau Posco.
Krakatau Posco merupakan perusahaan joint venture antara PT Krakatau Steel (PT KS) dengan Pohang Steel Company (Posco) yang berdiri sejak tahun 2011.
Hingga saat ini, PT KS hanya memiliki saham 30 persen. Sedangkan 70 persen sisanya dimiliki Posco.
Sebagai salah satu solusi menyehatkan PT KS untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, berbagai elemen yang hadir pada FGD kali ini bersepakat mendorong agar PT Krakatau Posco melepaskan saham mayoritasnya kepada PT KS.
PT KS diharapkan bisa meningkatkan kepemilikan sahamnya pada Krakatau Posco menjadi 50 persen.
“Posco tau sendiri sahamnya kan hampir 70 persen, nah untuk menyelamatkan PT KS, yang hanya 30 persen ini harus ditambahkan sahamnya menjadi 50 persen, atau 49 persen,” kata Ahmad Sudrajat, Ketua ASKONAS Kota Cilegon.
Ajat yang juga anggota DPRD Cilegon ini berharap renegosiasi saham dengan Posco bisa segera diwujudkan.
“Jangan sampai Krakatau Posco punya Korea ini sehat, tapi PT KS punya Indonesia sakit dibiarkan, harusnya sehat semuanya, harus beriringan,” tutur Ajat.
Ia juga coba mengingatkan tentang komitmen dan perjanjian awal dalam pembentukan JV PT Krakatau Posco.
“Perjanjiannya setelah 10 tahun akan dilihat kembali dari sisi pemegang saham, tapi setelah 10 tahun, Posco ini nggak mau berbagi saham,” tegasnya.
Hal senada disampaikan, Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Mi'raj. Menurutnya, keuntungan ekonomi dari bisnis Krakatau Posco selama ini didominasi oleh pengusaha Korea.
“Kita tahu banyak kerjaan-kerjaan kecil diambil alih oleh (pengusaha) Korea-korea itu, PT KS harus bisa ambil Posco, karena ini sudah 10 tahun lebih sesuai perjanjian awalnya,” kata Isro.
Politisi Golkar ini menilai, Krakatau Posco memonopoli bisnis melalui banyak anak perusahaan yang dibentuknya.
“Kegiatan ekonomi semuanya dikerjakan anak-anak perusahaan Krakatau Posco yang banyak itu, dominasinya Korea,” tegas Isro.
Tokoh Ulama Banten, KH Tb Fathul Adzim Chotib juga mengharapkan agar PT KS kembali sehat dan memprioritaskan kepentingan masyarakat Banten, dalam peluang-peluang ekonominya.
Kyai Fathul Adzim mengutip surat Al-Hadid dalam Al-Qur'an serta hadits Nabi Muhammad SAW, dimana hal itu menjadi pesan dalam agama Islam bahwa kejayaan bisa dicapai salah satunya dengan mengelola baja untuk kemaslahatan umat.
“Nabi Daud saja seorang pandai besi. Diisyaratkan dalam Al-Qur'an dan Hadits bahwa besi atau baja ini adalah hal penting yang harus dikelola dengan baik,” ujar ulama Banten itu.
“Jadi kalau pengelola industri baja tidak berfikir kemaslahatan agama dan umat, nanti bisa kualat,” tegasnya.
KH Yusuf Al-Mubarok dari Cinangka juga menyatakan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh manajemen PT KS untuk kembali menyehatkan industri baja tersebut.
“Kalau melihat penjelasan tadi dari Pak Vidi dan informasi bahwa tahun ini sudah ada keuntungan setelah 8 tahun merugi, berarti setidaknya sudah ada perbaikan,” tutur KH Yusuf.
Ia juga mengatakan, manajemen PT KS harus lebih peduli kepada masyarakat Banten agar mendapatkan dukungan untuk setiap langkah dan kebijakan yang diambil.
Sementara itu, Dirut PT Krakatau Sarana Infrastruktur (PT KSI), Agus Nizar Vidiansyah menjelaskan, strategi dan upaya restrukturisasi yang sedang dilakukan manajemen untuk menyelamatkan PT KS dari kebangkrutan, yakni pertama, renegosiasi kepemilikan saham PT KS dengan Posco.
Vidi menjelaskan, saham PT KS diupayakan bisa bertambah pada Krakatau Posco minimal hingga 49 persen.
Strategi kedua, menyerap dana segar dari rencana divestasi Subholding PT KSI, baik melalui penjualan saham ke pihak investor seperti INA dan konsorsium Perusahaan Pengelola Aset (PPA) maupun lewat IPO atau right issue.
“Kemungkinan divestasi Subholding PT KSI di tahun depan (2022),” ujar Vidi. (*/red)
« Prev Post
Next Post »