Kabar Terbaru

Diberdayakan oleh Blogger.
Karang Taruna Kluster Mahoni dan Cendana Griya Asri Cikande Galang Donasi untuk Korban Bencana Sumatera

By On Desember 14, 2025


SERANG, Kabar7.ID - Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Kluster Mahoni RW 11 dan Cendana RW 11 Perumahan Griya Asri Cikande bersama Ikatan Keluarga Minang (IKM) Cikande menggelar kegiatan penggalangan dana (donasi) untuk membantu saudara-saudara yang terdampak musibah di wilayah Sumatera Barat (Sumbar), Minggu, 14 Desember 2025. 

Aksi kemanusiaan yang dikomandoi oleh Anggota DPRD Kabupaten Serang, Afrizal, SE itu dilakukan di bunderan perumahan Griya Asri, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. 

Kegiatan dimulai sejak pagi hari hingga sore hari. Walaupun kondisi hujan gerimis namun tak menyurutkan semangat para pemuda dalam melaksanakan aksi kemanusian tersebut. 

Ketua Karang Taruna Kluster Mahoni, Tio mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap para korban bencana alam. 

“Aksi sosial ini sebagai bentuk kepedulian kita selaku Karang Taruna terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Ketua Karang Taruna Kluster Cendana, Fajrin. Menurutnya, para pengemudi dan masyarakat sekitar sangat antusias dengan gerakan Karang Taruna, ini menunjukkan semangat gotong royong dan empati yang tinggi.

“Setiap rupiah yang kami kumpulkan adalah harapan baru bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah. Pentingnya berbagi dan merasakan penderitaan orang lain. Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban korban banjir dan longsor dipengungsian,” tuturnya.

Hingga sore hari, penggalangan dana berhasil terkumpul berjumlah Rp 7.307.000. Dana tersebut langsung diserahkan kepada pengurus IKM Cikande. 

"Alhamdulillah penggalangan dana hari ini terkumpul berjumlah Rp 7.307.000. Terima kasih untuk para donasi, semoga Allah SWT lipat gandakan pahala dan rizkinya,” pungkas Fajri. 

Ketua IKM Cikande, H. Awaludin menyampaikan terima kasih kepada para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna Kluster Mahoni RW 11 dan Cendana RW 11 Perumahan Griya Asri Cikande. 

"Kami berharap bantuan yang terkumpul dapat meringankan beban para korban bencana serta menjadi wujud nyata solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat, khusus para pemuda terhadap sesama," ucapnya. 

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Serang, Afrizal, SE mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk solidaritas para pemuda, khususnya di Kluster Mahoni dan Cendana, terhadap saudara-saudara di kampung halaman yang terdampak bencana.

"Alhamdulillah, partisipasi para pemuda dan dukungan masyarakat cukup baik. Semoga bantuan ini bermanfaat dan menjadi penyemangat bagi para korban,” ujar legislator dari Fraksi Golkar ini. (*/red)

IKM Bersama Pemuda Cikande Gelar Aksi Penggalangan Dana Bantuan Kemanusiaan Musibah Banjir dan Longsor Sumatera

By On Desember 13, 2025


SERANG, Kabar7.ID - Pengurus dan anggota Ikatan Keluarga Minang (IKM) Cikande bersama sejumlah pemuda Desa Cikande Permai dan Griya Asri Cikande menggelar penggalangan donasi untuk membantu para korban bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa masyarakat Minangkabau di Pulau Sumatera, Sabtu, 13 Desember 2025.

Aksi kemanusiaan yang dikomandoi oleh Anggota DPRD Kabupaten Serang, Afrizal, SE itu dipusatkan di Posko Aksi Solidaritas, di depan eks kantor pemasaran perumahan Cikande Permai, Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. 

Sejak pagi, para relawan yang terdiri dari pemuda dan pengurus IKM Cikande terlihat aktif menggalang bantuan di ruas jalan lintas depan posko utama. 

Mereka mengangkat kotak donasi bertuliskan "Aksi Solidaritas Penggalangan Dana Bantuan Kemanusiaan Musibah Banjir dan Longsor Sumatera".

Secara bergantian, relawan menghentikan kendaraan untuk mengajak warga menyumbangkan uang tunai, pakaian layak pakai, dan kebutuhan mendesak lainnya. Kehadiran mereka mengundang simpati banyak pengendara yang melintas.

Ketua Karang Taruna Cikande Permai, H. Garin mengatakan, aksi ini merupakan hasil sinergi pemuda Desa Cikande Permai dan Griya Asri Cikande.

Hal senada dikatakan Ketua Karang Taruna Griya Asri Cikande, Ahmad Fajrin dan Tio. 

Menurutnya, dukungan masyarakat sangat dibutuhkan untuk meringankan beban ribuan korban. 

Ketua IKM Cikande, H. Awaludin menyampaikan, gerakan ini lahir dari rasa peduli masyarakat Minang yang berada di Cikande dan sekitarnya terhadap bencana besar yang melanda tiga provinsi di Sumatera, khususnya di Sumatera Barat (Sumbar). 

“Kami mengajak masyarakat untuk menyumbang seikhlasnya. Bantuan bisa diserahkan langsung ke posko atau melalui relawan yang bertugas,” ujarnya.

Awaludin menegaskan, inisiatif ini muncul dari gerakan spontan pemuda yang tersentuh oleh kondisi para korban. 

Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu menyediakan tenda, logistik relawan, hingga akses perizinan.

“Kami mengajak masyarakat, instansi, dan stakeholder lain untuk ikut berpartisipasi. Donasi dapat diberikan melalui posko-posko atau rekening resmi yang telah kami umumkan,” ujarnya.

Kegiatan aksi kemanusian ini dilakukan selama tiga hari ke depan, penggalangan dana dilakukan di dua lokasi, yaitu di depan eks kantor pemasaran perumahan Cikande Permai, dan Bunderan Perumahan Griya Asri Cikande. 

Rencananya dana yang terkumpul tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang berada di ranah minang (Provinsi Sumbar).

"Donasi yang terkumpul ini akan kita bagikan kepada masyarakat di Sumbar," ujar H. Awaludin.

Selain menerima donasi secara langsung, panitia juga menyiapkan sistem pelaporan transparan untuk memastikan seluruh bantuan tepat sasaran.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Serang, Afrizal, SE mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk solidaritas para perantau terhadap saudara-saudara di kampung halaman yang terdampak bencana.

“Ini adalah panggilan hati kami sebagai keluarga besar Minangkabau. Kami ingin meringankan beban mereka yang sedang berduka dan kehilangan tempat tinggal,” ujar legislator yang juga pembina IKM Cikande ini. (*/red)

KPK Rilis SPI 2025: Banten Lampaui Rata-rata Nasional

By On Desember 10, 2025


SERANG, Kabar7.ID - Pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Kota Yogyakarta, Selasa, 09 Desember 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI).

Dalam paparan tersebut, Provinsi Banten kembali menunjukkan tren kenaikan skor secara konsisten dan berada di atas rata-rata nasional dan menjadi daerah dengan peningkatan integritas paling signifikan.

KPK mencatat Indeks Integritas Nasional 2025 berada pada angka 72,32 poin. Sementara itu, Provinsi Banten meraih skor 73,22 poin atau melampaui capaian nasional sekaligus memperpanjang tren positif dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2021, nilai SPI Banten berada pada angka 61,37 poin. Angka tersebut terus meningkat pada 2022 menjadi 70,71 poin, kemudian kembali naik pada 2023 dengan capaian 69,08 poin dan pada 2024 mencapai 71,21 poin.

Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2025 dengan nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Nilai Integritas Pemerintah Provinsi Banten pada SPI 2025 mencapai 73,22 poin itu dihimpun dari tiga kelompok responden, yaitu internal dengan nilai 79,76 poin, eksternal 87,65 poin, serta eksper 63,68 poin.

Adapun rincian skor berdasarkan dimensi menunjukkan capaian yang kuat, antara lain Integritas dalam pelaksanaan tugas sebesar 79,46 poin, pengelolaan anggaran sebesar 84,31 poin, pengelolaan pengadaan barang dan jasa sebesar 89,25 poin, serta transparansi sebesar 87,49 poin.

Kemudian, pengelolaan sumber daya manusia 79,30 poin, perdagangan pengaruh (trading in influence) 74,70 poin, sosialisasi antikorupsi 66,70 poin, dan transparansi sebesar 87,49 poin.

Konsistensi kenaikan dari tahun ke tahun  ini mencerminkan penguatan komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam membangun tata kelola yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.

Hal tersebut dapat dilihat dari Integritas Pegawai yang mencapai 93,71 poin, Transparansi dan Keadilan Layanan di angka 83,81 poin, serta Upaya Pencegahan Korupsi di Provinsi Banten mencapai 84,67 poin.

Di kesempatan ini, KPK melalui Satuan Tugas (Satgas) Integritas Sektor Publik menyerahkan penghargaan kepada Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten Ratu Syafitri Muhayati sebagai Nominasi Kontributor Terbaik SPI 2025 dari Pemerintah Provinsi Banten.

Penghargaan diberikan atas dedikasi dan kontribusi beliau sebagai PIC dalam mendukung pelaksanaan SPI 2025.

Selain itu, Ratu Syafitri juga menjabat sebagai Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Ahli Pembangunan Integritas (Forpak API) Provinsi Banten.

Capaian angka tersebut menunjukkan bahwa Banten dinilai memiliki kekuatan pada aspek transparansi, pengelolaan anggaran, dan pengadaan barang jasa. Sekaligus menggambarkan perlunya penguatan pada bidang sosialisasi antikorupsi.

Atas hasil tersebut, Pimpinan KPK Agus Joko Pramono menekankan bahwa SPI merupakan instrumen strategis untuk memetakan risiko korupsi serta menilai kualitas tata kelola pemerintah.

"Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak baik kementerian lembaga, penyelenggara negara, pimpinan daerah yang menjadikan SPI sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola yang bersih," ungkapnya.

Agus menyampaikan, pemberantasan korupsi dijalankan melalui strategi Trisula. Yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan antikorupsi.

Menurutnya, SPI berada pada ruang pencegahan dan pendidikan sehingga menjadi sumber data objektif untuk mendorong perubahan tata kelola di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

"Kita menggunakan data dan percakapan publik untuk mendorong perubahan tata kelola pemerintahan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan, meski terdapat peningkatan, beberapa dimensi SPI nasional masih harus menjadi perhatian terutama terkait sosialisasi antikorupsi dan persepsi publik terhadap imparsialitas birokrasi.

Agus menegaskan, kualitas tata kelola tidak hanya ditentukan oleh angka.

"Tetapi juga melalui budaya integritas yang dijalankan secara konsisten," ujarnya.

Melalui laporan SPI 2025, KPK berharap setiap instansi terus memperkuat sistem, proses, dan kapasitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, adil, serta bebas dari konflik kepentingan. (*/red)

Bencana Sumatera: TNI Kerahkan 30 Ribu Prajurit dan 70 Alutsista

By On Desember 10, 2025

Waka Puspen TNI, Brigjen Osmar Silalahi, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu, 07 Desember 2025. 

JAKARTA, Kabar7.ID - Sebanyak 30.864 prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikerahkan untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

"Kemudian kami informasikan juga bahwa sampai dengan saat ini, prajurit TNI yang diterjunkan langsung ke daerah terjadinya bencana berjumlah 30.864 orang," ujar Wakil Kepala Pusat Penerangan (Waka Puspen) TNI, Brigjen Osmar Silalahi, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu, 07 Desember 2025.

Personel yang dikerahkan tidak hanya berasal dari satuan di Pulau Sumatera, tetapi juga dari berbagai wilayah di Pulau Jawa.

Jenderal bintang satu itu juga mengungkapkan jumlah alutsista yang dikerahkan oleh TNI untuk operasi kemanusiaan ini.

"Sampai saat ini, TNI telah mengerahkan pesawat angkut sebanyak 18 pesawat. Yang kita ketahui bersama juga ada A-400, Hercules, kemudian Casa, termasuk Caravan," ujarnya.

Alutsista dikerahkan agar penanganan bencana, termasuk distribusi bantuan, berjalan lancar.

"Begitu juga dengan pelibatan helikopter. Sampai dengan saat ini, kita telah mengerahkan sebanyak 36 helikopter, baik helikopter dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, maupun Angkatan Darat," ujarnya.

Selain itu, TNI mengerahkan 14 KRI dan 2 Angkut Dropping Republik Indonesia (ADRI). Seluruhnya digunakan untuk mengangkut bantuan maupun personel.

"Sehingga secara keseluruhan, total alutsista kita yang kita gunakan itu ada 70 unit. Seperti kami sampaikan tadi, pesawat angkutnya ada 18, helinya 36, KRI 14, dan ADRI-nya 2," ujarnya.

TNI akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi ini. (*/red)

Kemenhut Segel Empat Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera

By On Desember 10, 2025

Menhut Raja Juli Antoni. 

JAKARTA, Kabar7.ID - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni mengumumkan penyegelan terhadap subjek hukum yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir dan longsor di Sumatera. Sebanyak empat subjek hukum disegel Kemenhut.

"Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi penegakan hukum dengan penyegelan 4 subyek hukum dari sekitar 12 subyek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatera," ujar Raja Juli dalam keterangannya, Sabtu, 06 Desember 2025.

Raja Juli memastikan pihaknya akan melakukan penindakan hukum secara tegas. Ia juga menyebut tidak akan berkompromi dengan perusak hutan.

"Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu," ujarnya.

Berikut ini keempat subjek hukum yang disegel Kemenhut:

1. Areal Konsesi TPL Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. PHAT Jhon Ary Manalu Desa Pardomuan, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara

3. PHAT Asmadi Ritonga Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara

4. PHAT David Pangabean Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Raja Juli mengatakan, pihaknya melalui Gakkum melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara. Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan.

Selain itu, Menhut menyebut pihaknya juga telah mengidentifikasi 8 subjek hukum lainnya untuk segera dilakukan penyegelan.

"Selain empat subjek hukum yang sudah disegel, sebanyak delapan lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel," katanya.

Dia memastikan akan terus melakukan penyelidikan mendalam yang nantinya dapat berujung pada penetapan pelanggaran pidana maupun denda dalam kasus tersebut. (*/red)

Ini Alasan KPK Cekal Yaqut dan Dua Lainnya di Kasus Kuota Haji

By On Desember 10, 2025

Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pencegahan tiga orang bepergian ke luar negeri terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.

Ketiganya adalah eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas; mantan Stafsus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz (IAA); dan Bos Maktour, Fuad Hasan Masyhur (FHM).

Hingga kini, pencegahan terhadap ketiga orang tersebut masih berlangsung. Mereka belum diperbolehkan meninggalkan Indonesia.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, pencegahan dilakukan karena ketiganya diduga memiliki informasi yang sangat penting untuk mengungkap perkara itu.

"Sejauh ini yang kami lakukan, cekalnya kepada tiga orang itu di perkara haji ini karena kami melihat bahwa yang bersangkutan memiliki keterangan yang sangat kami perlukan, sangat banyak, dan sangat penting dalam pengungkapan perkara ini," ujar Asep kepada wartawan, Jumat, 05 Desember 2025.

Menurut Asep, keberadaan mereka di Indonesia akan memudahkan penyidik ketika diperlukan pemanggilan lanjutan.

"Kami melakukan cekal supaya yang bersangkutan yang mobilitasnya tinggi, apalagi ketua asosiasi haji, tetap berada di dalam negeri. Sekarang juga sebentar lagi musim haji," ujarnya.

Asep mengatakan, tidak menutup kemungkinan pihaknya kembali memanggil ketiganya untuk dimintai keterangan tambahan. Saat ini, kata dia, tim penyidik KPK berada di Arab Saudi untuk menindaklanjuti penyelidikan kasus kuota haji.

"Tentu, sejauh kami mendapatkan informasi dari tim yang sedang di Arab Saudi, jika pulang nanti ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi kembali kepada ketua asosiasi maupun pihak lainnya, kami akan lakukan pemanggilan," tuturnya. (*/red)

Ini Empat Hasil Forum Sesepuh NU yang Dihadiri Ma'ruf Amin

By On Desember 10, 2025

Wapres ke-13 RI Ma'ruf Amin menghadiri Rapat Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) secara daring pada Sabtu, 06 Desember 2025. 

JAKARTA, Kabar7.ID - Wakil Presiden (Wapres) ke-13 RI, Ma'ruf Amin menghadiri Rapat Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama (NU) secara daring. Dalam rapat itu, dihasilkan empat kesimpulan terkait dinamika yang sedang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Momen ini juga diunggah Ma'ruf Amin dalam media sosial Instagram, @kyai_marufamin, pada Sabtu, 06 Desember 2025.

"Menghadiri Rapat Forum Sesepuh dan Mustasyar Nahdlatul Ulama secara daring terutama terkait dinamika yang sedang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Empat kesimpulan dihasilkan," tulis Ma'ruf.

Hasil pembahasan forum itu meminta polemik yang terjadi di PBNU diselesaikan melalui mekanisme internal NU.

"Tanpa melibatkan institusi atau proses eksternal, demi menjaga kewibawaan jam’iyyah dan memelihara NU sebagai aset besar bangsa," ujarnya.

Anggota Mustasyar PBNU ini juga mengungkapkan empat kesimpulan dalam rapat yang dihadirinya.

Pertama, Forum Sesepuh berpandangan bahwa proses pemakzulan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan AD/ART.

Kedua, Forum Sesepuh NU juga melihat adanya informasi terjadinya pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Gus Yahya, yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi secara menyeluruh.

"Menjaga ketertiban organisasi, dan menghindari langkah yang berpotensi memperbesar ketegangan," imbuhnya.

Polemik PBNU

Polemik di internal PBNU mencuat usai beredar surat edaran yang menyatakan Gus Yahya diberhentikan untuk menindaklanjuti hasil rapat harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025.

Surat edaran yang dibuat 25 November 2025 itu menyatakan Gus Yahya tak lagi menjabat Ketum PBNU sejak 26 November 2025 dan diminta melepas segala atributnya sebagai Ketua Umum.

Selain menyatakan Gus Yahya diberhentikan, surat itu juga menyebut Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar akan mengambil tampuk kepemimpinan sementara di PBNU.

PBNU pun diklaim akan menggelar rapat pleno pada 9 Desember 2025 untuk menetapkan Pj Ketua Umum (Ketum) yang baru.

Rapat pleno bakal dihadiri secara lengkap oleh unsur kepengurusan PBNU, yakni Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, serta seluruh pimpinan lembaga dan badan otonom (Banom) PBNU.

"Insya Allah. Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU," kata Ketua PBNU Moh Mukri, dalam keterangannya, Jumat, 05 Desember 2025.

Secara terpisah, Gus Yahya menegaskan bahwa posisinya hingga kini masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.

Dia menegaskan, hasil Muktamar ke-34 pada 2021 yang menetapkan dirinya sebagai Ketua Umum PBNU tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar selanjutnya.

"Posisi saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar NU dan Mandataris Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar. Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU, baik AD/ART maupun aturan-aturan lainnya," ujar Gus Yahya, di kantor PBNU, Jakarta, 03 Desember lalu. (*/red)

"Kadal" Oknum Ormas di Kota Cilegon Diduga Bekingi Peredaran Obat Keras Golongan G

By On Desember 08, 2025


CILEGON-Di tengah denyut industri Baja di Kota Cilegon, aroma bisnis gelap jenis baru justru tercium semakin kuat peredaran obat keras golongan G excimer dan tramadol yang diduga dikendalikan oleh sosok misterius berinisial MWD, pria asal Aceh yang dijuluki “Botak”.

Informasi yang dihimpun (07/12/2025) menyebut struktur distribusi ini bekerja senyap, terorganisir, dan memanfaatkan celah lemahnya pengawasan di tingkat lingkungan. Salah satu pintu masuk peredaran itu berada di wilayah Kecamatan Cibeber, Cilegon. Di area perumahan yang tampak biasa, transaksi terjadi nyaris setiap hari, mulai dari pagi hari hingga malam.

“Kalau mau mampir ya mampir aja kang, nanti juga saya kasih uang bensin kok, kita ini cuma cari buat rokok saja,” ujar pria berinisial UD dari salah satu organisasi masyarakat yang mengaku berperan hanya sebagai “penghubung”. Ia berbicara santai, seolah aktivitas yang dilakukan bukan tindak pidana.

Model bisnisnya sederhana:
cash on delivery (COD), cepat, tanpa syarat dan tanpa resep dokter. Pembelinya sebagian besar anak muda. Mereka datang berulang, kadang berboncengan menggunakan sepeda motor, turun sebentar, membayar, lalu pergi tanpa banyak bicara.

Seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut nama MWD, dikenal dengan sebutan “Botak”, sebagai tokoh kunci. Menurut sumber tersebut, MWD selama ini disebut-sebut sebagai pengendali suplai obat keras yang masuk ke Kota Cilegon.

“Bos obat-obatan terlarang itu diduga kuat berinisial MWD, biasa disebut Botak pria asal Aceh,” kata sumber itu.

Terdapat tiga lokasi titik peredaran obat keras yang masuk golongan G jenis exsimer dan tramadol, pertama dijalan lingkar selatan (JLS ) satu kilo meter dari lampu merah persisinya berada disebelah kiri jalan penjualnya dibelakang warung pecel lele, ke dua diterowongan cibeber dan yang ketiga dipemukiman kedaleman Kecamatan Cibeber atau di PCI" Pungkas sumber itu

Excimer dan tramadol masuk golongan G, yang peredarannya wajib di bawah kendali medis dan pengawasan ketat. Menjual tanpa resep dokter adalah pelanggaran hukum yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan serta peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Praktik ini terbukti menjadi pintu awal ketergantungan, kerusakan saraf, gangguan mental, hingga kematian.

Fenomena ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan ancaman nyata terhadap generasi muda. Cilegon mungkin dikenal sebagai kota industri, tetapi sekarang mulai jadi pasar empuk bagi transaksi obat keras ilegal, dengan jaringan perantara yang rapi dan terstruktur.

Hingga berita ini dipublikasikan, belum ada pernyataan resmi dari kepolisian maupun BPOM. Tidak ada operasi penggerebekan, tidak ada penindakan terbuka. Nama MWD, “Botak dari Aceh”, berkeliaran dari mulut ke mulut tanpa pernah disentuh hukum.

Bendera Merah Putih Lusuh dan Sobek di Halaman Desa Selapajang Kecamatan Cisoka

By On Desember 08, 2025


Kabupaten Tangerang || Bendera Merah Putih adalah satu simbol kebanggaan dan Identitas bangsa Indonesia yang diakui dunia, serta dikibarkan di seluruh penjuru negara sebagai bukti kedaulatan dan Kemerdekaan. Dan diperlukan perawatan serta pemeliharaan yang baik dan rasa hormat.

Namun nampaknya tidak berlaku untuk pemerintahan Desa Selapajang Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang -Banten. Karena sang saka merah putih yang berkibar di langit yang biru, namun sangat disayangkan. Bendera tersebut seolah tidak terurus dan tidak terawat, bendera nampak lusuh dan sobek di hari pertama kerja yakni hari Senin. (08/12/2025).

Saat dikonfirmasi pada staf pelayanan Desa Selapajang seputar apel atau upacara,  Staf tersebut menyebutkan bahwa "Kepala Desa tidak datang, dan jarang ngantor mungkin ada kesibukan diluar" jelasnya.

Awak Media sebelumnya sudah berkali-kali kunjungan ke Desa Selapajang untuk silaturahmi, namun sang Kades belum pernah ditemui baik di Kantor Desa Selapajang maupun di Kediamannya.

Diduga Sang Kades (NFH) tidak pernah memberikan arahan atau upacara di hari Senin untuk mengawasi dan merawat bendera merah putih dengan baik Sehingga bendera merah putih yang seharusnya berkibar dengan baik, kini seolah bukan di tempat pelayanan.

Sebagaimana diketahui, UU Bendera Merah Putih dan sanksinya diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Berikut beberapa larangan dan sanksi terkait Bendera Merah Putih:


*Larangan:*

- Merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain yang menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Merah Putih

- Menggunakan Bendera Merah Putih untuk reklame atau iklan komersial

- Mengibarkan Bendera Merah Putih yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam

- Mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Merah Putih


*Sanksi:*

- Pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta bagi yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain yang menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Merah Putih

- Pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp100 juta bagi yang menggunakan Bendera Merah Putih untuk reklame atau iklan komersial, mengibarkan Bendera Merah Putih yang rusak, atau melakukan perbuatan lain yang melanggar aturan.

Sampai terbitnya berita ini, Sang Kades Selapajang belum dapat dimintai keterangannya ikhwal bendera merah putih yang sobek dan lusuh. (Wan)

Terbukti Terima Suap, Tiga Hakim Divonis 11 Tahun Penjara

By On Desember 06, 2025

Hakim nonaktif Djuyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom saat sidang dakwaan kasus suap vonis lepas korporasi CPO di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis, 21 Agustus 2025. 

JAKARTA, Kabar7.ID - Tiga Hakim nonaktif yang memberikan vonis lepas pada tiga korporasi terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO, divonis 11 tahun penjara.

Mereka adalah Djuyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom. Ketiga hakim nonaktif ini diyakini telah melanggar Pasal 6 Ayat (2) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan penjara," kata Hakim Ketua Effendi saat membacakan amar putusan dalam sidang Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu, 03 Desember 2025.

Majelis Hakim menyatakan ketiganya terbukti menerima suap untuk menjatuhkan vonis lepas kepada tiga korporasi CPO.

Djuyamto terbukti menerima suap dari pihak korporasi kurang lebih senilai Rp 9,2 miliar. Selain itu, dua hakim anggotanya, Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom masing-masing dinyatakan terbukti menerima suap senilai Rp 6,4 miliar.

Karena terbukti menerima suap, ketiganya juga dihukum untuk mengembalikan uang suap ini kepada negara. 

"Perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik lembaga yudikatif sebagai benteng terakhir pencari keadilan di Republik Indonesia ini," ujar Effendi.

Hakim menyatakan, perbuatan para terdakwa ini menjadi hal yang memberatkan karena pimpinan Mahkamah Agung telah berulang kali mengingatkan bawahan untuk menjaga marwah institusi.

Terlebih, tindak pidana ini dilakukan saat para terdakwa menjabat sebagai aparat penegak hukum yang mengadili perkara. Namun, mereka justru melakukan korupsi. 

Majelis Hakim juga menilai, penerimaan suap ini karena keserakahan para terdakwa, bukan kebutuhan.

"Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi ini bukan karena kebutuhan atau corruption by need, tapi karena keserakahan atau corruption by greed," tuturnya.

Sementara, untuk hal yang meringankan hukuman, ketiganya dinilai telah mengembalikan sebagian suap yang diterima mereka dan juga masih memiliki tanggungan keluarga.

Sebelumnya, Djuyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan penjara.

Para terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti sesuai total uang suap yang diterimanya.

Kasus Suap Hakim untuk Vonis Lepas Tiga Korporasi

Perkara tiga korporasi CPO bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta pada tahun 2024. Sebelum berkas masuk ke pengadilan, sejumlah upaya pengamanan telah dilakukan.

Ariyanto Bakri selaku pengacara pihak korporasi menghubungi terdakwa sekaligus Panitera Muda PN Jakarta Utara nonaktif, Wahyu Gunawan dengan maksud menanyakan apakah ada kenalan di PN Jakpus.

Wahyu mengaku mengenal dengan Arif Nuryanta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakpus. Atas permintaan Ariyanto, Wahyu pun mempertemukan Ariyanto dengan Arif Nuryanta.

Dalam perjalanannya, Ariyanto, Wahyu, dan Arif Nuryanta beberapa kali bertemu untuk membahas soal nasib perkara tiga korporasi CPO.

Berdasarkan perhitungan hakim, total uang suap yang diberikan Ariyanto kepada kelima terdakwa mencapai dua juta dollar Amerika Serikat atau setara Rp 39–40 miliar. Pemberian ini dilakukan dalam dua kali, yaitu pada Mei dan Oktober 2024.

Dalam surat dakwaan, kelima terdakwa menerima uang suap dengan jumlah yang berbeda. Arif Nuryanta menerima Rp 14,7 miliar, Wahyu menerima Rp 2,3 miliar.

Lalu, majelis hakim yang mengadili perkara, Djuyamto selaku ketua majelis menerima Rp 9,2 miliar; Ali dan Agam selaku hakim anggota, masing-masing menerima Rp 6,4 miliar.

Adapun pemberi suap yaitu pengacara Ariyanto, Junaidi Saibih, dan Marcella Santoso dan Muhammad Syafei sebagai kuasa perwakilan tiga korporasi tengah disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. (*/red)

Usut Kasus 'Jatah Preman' Abdul Wahid, KPK Panggil Petinggi Pemprov Riau

By On Desember 06, 2025

Jubir KPK, Budi Prasetyo. 

JAKARTA, Kabar7.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Riau, M Job Kurniawan.

Pemanggilan itu berkaitan dengan kasus 'jatah preman' atau dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.

"Saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau Tahun Anggaran 2025," ujar Juru Bicara (Jubir) KPK,Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis, 04 Desember 2025.

Selain Job, ada tiga saksi lain yang dipanggil, yakni M. Taufiq Oesman Hamid selaku Kadis Perindustrian (Plt. Sekda), Yandharmadi selaku Kabiro Hukum (Plt. Inspektorat), dan Syarkawi yang merupakan ASN dinas PUPR.

"Pemeriksaan dilakukan di BPKP Provinsi Riau," ujarnya.

Kemarin, KPK juga telah memanggil ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, Dahri Iskandar, Kabag Protokol Setda Pemprov Riau Raja Faisal Febnaldi, Kepala UPT Wilayah VI Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Rio Andriadi Putra, dan pihak swasta Angga Wahyu Pratama.

Diketahui, kasus dugaan korupsi yang menjerat Abdul Wahid ini berkaitan dengan permintaan fee oleh Abdul Wahid terhadap bawahannya di UPT Dinas PUPR Riau. Fee tersebut terkait penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP dari awalnya Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar.

KPK menduga Abdul Wahid mengancam bawahannya jika tak menyetor duit yang dikenal sebagai 'jatah preman' senilai Rp 7 miliar tersebut. Setidaknya, ada tiga kali setoran fee jatah pada Juni, Agustus, dan November 2025.

KPK menduga uang itu akan digunakan Abdul Wahid saat melakukan lawatan ke luar negeri. Selain Abdul Wahid, KPK menetapkan Dani M Nursalam selaku Tenaga Ahli Abdul Wahid dan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M Arief Setiawan sebagai tersangka dalam kasus ini. (*/red)

Kapolres Serang Tinjau Posko Penyekatan Truk ODOL di Cemplang Jawilan

By On Desember 06, 2025


SERANG, Kabar7.ID - Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko meninjau langsung kegiatan petugas posko penyekatan truk over dimension over loading (ODOL) dan kendaraan angkutan tambang, di jalur Cikande - Rangkasitung, Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupten Serang, Banten, Kamis, 04 Desember 2025.

Kegiatan penyekatan ini dilakukan personel gabungan yang terdiri dari Polres Serang, Polsek Jawilan dan Kopo, Koramil Jawilan, Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, Satpol PP Kabupaten Serang, serta elemen masyarakat dari Pormasi Cikoja. Operasi penyekatan dilakukan mulai pukul 05.00 WIB hingga 22.00 WIB.

"Seluruh unsur tersebut bersinergi untuk mengatur arus lalu lintas sekaligus menindak kendaraan tambang yang melanggar jam operasional," kata Kapolres di sela-sela kegiatan.

Dalam kegiatan tersebut, petugas memutarbalikkan truk yang datang dari arah Rangkasbitung menuju wilayah Cikande.

Truk yang kedapatan melintas di luar jam operasional juga diarahkan kembali ke lokasi asal untuk menunggu waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Selain truk yang melintas, petugas juga melakukan imbauan terhadap sopir yang memarkirkan kendaraan di bahu jalan.

Truk-truk yang berhenti sembarangan diminta kembali ke lokasi penambangan agar tidak menimbulkan kemacetan maupun potensi kecelakaan lalu lintas.

Kapolres menjelaskan, kegiatan penyekatan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Banten Nomor 567 Tahun 2025 tentang Penetapan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Ttambang. Sesuai aturan, kendaraan angkutan tambang hanya diperbolehkan beroperasi mulai pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB.

"Kami melaksanakan penyekatan sebagai implementasi Keputusan Gubernur Nomor 567 Tahun 2025. Semua truk tambang wajib mematuhi jam operasional yang sudah ditentukan, yaitu mulai pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB," tegas Condro Sasongko.

Ia menambahkan, petugas tidak hanya melakukan penyekatan, tetapi juga memberikan imbauan langsung kepada para sopir truk. Sosialisasi dilakukan agar pengendara memahami aturan dan tidak mengulangi pelanggaran yang mengganggu aktivitas masyarakat.

"Kami mengedepankan tindakan preventif berupa patroli, imbauan, dan pengaturan. Namun apabila masih ditemukan truk yang melanggar, petugas akan memutarbalikkan kendaraan untuk kembali ke lokasi asal dan menunggu jam operasional," ujar Condro.

Kapolres menegaskan, keberadaan truk tambang yang melintas di siang hari kerap menimbulkan keluhan masyarakat, mulai dari kemacetan, debu, hingga risiko kecelakaan. Karena itu, kepatuhan sopir terhadap aturan operasional harus menjadi prioritas.

"Kami mengimbau seluruh pengendara truk tambang untuk mematuhi ketentuan jam operasional. Kepatuhan ini bukan hanya soal aturan, tetapi juga demi keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan lainnya," kata Kapolres.

Dalam kegiatan itu, Kapolres didampingi Wakapolres Kompol Fauzan Afifi, Kasatintelkam Iptu Saeful Sani, Kasi Propam Ipda Jhoni Yuhanto, Kapolsek Jawilan Iptu Erwan Nurwanda dan Kapolsek Kopo Iptu Aripin Simbolon. (*/red)

HUT ke-78 Reserse Polri, Jajaran Reserse Polda Banten Gelar Bhakti Sosial dan Doa Bersama

By On Desember 05, 2025


Serang – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Reserse Polri, jajaran personel Ditreskrimsus, Ditreskrimum, dan Ditresnarkoba Polda Banten melaksanakan kegiatan bhakti sosial dan doa bersama pada Jumat (05/12).

Kegiatan bhakti sosial dilaksanakan di Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Hamid Yayasan Miftahul Fatah, Kel. kagungan Kota Serang Banten. Kehadiran jajaran Reserse Polda Banten disambut hangat oleh pimpinan yayasan, KH. Embay Mulya Syarif, yang mengapresiasi perhatian dan dukungan yang diberikan.

“Terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan. _*Selamat Hari Jadi Reserse Polri ke-78 Reserse Presisi siap melayani_* dan selalu diberi kelapangan hati untuk melayani masyarakat dengan baik dan ikhlas,” ujar KH. Embay dalam sambutannya.

Usai penyerahan bantuan, kegiatan dilanjutkan dengan doa bersama di Masjid Baitur Rahman Polda Banten, sebagai bentuk ungkapan syukur sekaligus memohon perlindungan dan kekuatan dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Dalam kesempatannya Dirreskrimsus Polda Banten, Kombes Pol. Yudhis Wibisana, menegaskan bahwa rangkaian kegiatan ini merupakan refleksi komitmen Reserse Polri untuk terus melayani masyarakat dengan hati dan integritas.

“Bhakti sosial dan doa bersama ini menjadi momentum penting bagi kami untuk bersyukur atas perjalanan panjang Reserse Polri yang memasuki usia ke-78 tahun. Kegiatan ini mengingatkan kami bahwa tugas penegakan hukum tidak hanya soal profesionalitas, tetapi juga tentang kemanusiaan dan keikhlasan,” ujarnya.

Kombes Pol. Yudhis juga menambahkan bahwa tantangan tugas Reserse semakin meningkat, sehingga diperlukan soliditas, mentalitas yang kuat, serta karakter yang terpuji dari seluruh personel.

“Melalui doa bersama, kami memohon bimbingan Tuhan Yang Maha Esa agar seluruh personel Reserse, khususnya jajaran Polda Banten, selalu diberi perlindungan, kebijaksanaan, dan kekuatan dalam menjalankan tugas yang tidak mudah,” tutupnya. (***)

Galian Kabel PLN di Wilayah Desa Sumur Bandung Abaikan Keselamatan Umum

By On Desember 04, 2025



Kabupaten Tangerang || Galian tanah untuk penanaman kabel PLN di sepanjang jalan raya Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang menjadi sorotan (Rabu 03/12/2025).


Kegiatan yang berlangsung sudah berjalan hampir satu minggu ini ternyata masih menyisakan pekerjaan rumah. Pembongkaran trotoar tanpa adanya pihak PUPR atau Bina Marga adalah sebuah kekeliruan yang tidak bisa dibenarkan.

Pantauan awak Media setiap membongkar trotoar tidak pernah melihat dari pihak Bina Marga atau PU yang diperintahkan dari PUPR untuk monitoring pekerjaan tersebut.

Saat ditanya pada pekerja di lokasi Kampung Keramat Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti, bahwa kegiatan tersebut di komandoi sebagai Mandor pekerja menyebut Pak Kecot asal Cirebon. 

Mirisnya lagi, jika malam hari tidak terpasang seng pagar pengaman kegiatan yang langsung terbuka dengan jalan raya.

Ini seolah ada indikasi pembiaran, agar pengendara terjatuh atau menabrak tumpukan tanah yang sudah dimasukan karung.

Dan lebih miris lagi, tidak adanya lampu rambu lalu lintas kala malam hari. Ini akan beresiko untuk keselamatan pengguna jalan raya, baik roda dua atau roda empat.

Bagaimana mungkin kegiatan yang digadang-gadang sebagai proyek PLN bisa sampai abaikan keselamatan umum ?

Diduga pihak pelaksana tidak pernah cek lokasi hanya duduk di kursi kantor saja , dan anggaran untuk pembelian seng dan lampu rambu lalin tidak dibelanjakan.

Kegiatan galian kabel PLN di pinggir jalan raya harus dilengkapi dengan pagar dan lampu lalu lintas (lalin) untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan pekerja.

Pagar digunakan untuk memblokir area galian dan mencegah pengguna jalan memasuki area yang berbahaya, sedangkan lampu lalin digunakan untuk memberikan peringatan kepada pengguna jalan tentang adanya kegiatan galian dan mengurangi kecepatan kendaraan.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 20/PRT/M/2017 tentang Pedoman Keselamatan Jalan, disebutkan bahwa kegiatan galian di jalan harus dilengkapi dengan:

1. Pagar pengaman yang kokoh dan jelas

2. Lampu peringatan yang berfungsi dengan baik

3. Rambu-rambu peringatan yang jelas dan mudah dilihat

4. Pengawasan yang terus-menerus oleh petugas yang kompeten

Dengan demikian, kegiatan galian kabel PLN di pinggir jalan raya harus memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan untuk mencegah kecelakaan dan menjaga keselamatan pengguna jalan.

Hingga terbitnya berita ini pihak pelaksana/ pengawas Galian Kabel PLN belum dapat dimintai keterangannya, karena tidak ada nomor handphone untuk melakukan komunikasi. (wan)

Ngopi Bareng Sambil Ngobrol Santai Kapolres Serang Bersama PERWAST

By On Desember 03, 2025


SERANG, Kabar7.ID - Dalam rangka mempererat sinergitas antara Polri dan insan pers, Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko menggelar kegiatan ngopi bareng sambil ngobrol santai bersama para wartawan yang tergabung dalam Perkumpulan Wartawan Serang Timur (PERWAST), di Mapolsek Cikande, Selasa, 02 Desember 2025.

Acara ini berlangsung hangat dan penuh keakraban, menjadi wadah silaturahmi antara pihak kepolisian dan awak media.

Kegiatan ini turut diikuti oleh Kapolsek Cikande AKP Tatang, Ketua PERWAST Mansar, Pembina Angga Apria Siswanto, Penasehat Yusa Qorni, dan sejumlah Pengurus dan Anggota PERWAST. 

Tidak ada agenda resmi dalam pertemuan itu. Kapolres hadir secara spontan, menyapa para jurnalis, duduk santai, dan menikmati kopi serta gorengan bersama.

Momen tersebut menjadi ajang diskusi ringan terkait isu-isu di wilayah hukum Polres Serang. 

"Kita ngobrol santai aja. Kebetulan saya lewat sini, dan mampir di Polsek Cikande," ujar AKBP Condro Sasongko dengan senyum ramah. 

Ia menilai, obrolan santai seperti ini bisa memunculkan ide-ide segar serta memperkuat komunikasi yang sehat antara Polri dan media.

Para jurnalis yang hadir pun mengapresiasi keterbukaan dan sikap kekeluargaan Kapolres.

Obrolan berkembang dari persoalan keamanan, pemberitaan publik, hingga harapan untuk membangun hubungan komunikasi yang lebih transparan ke depan.

Dalam kesempatan itu, Ressy, perwakilan dari PERWAST menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Serang, AKBP Condro Sasangko yang telah mendukung dan mensupport kegiatan Rapat Kerja (Raker) PERWAST yang telah terselenggara pekan lalu. 

"Dalam kesempatan ini, Kami dari jajaran kepanitiaan Raker mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan Bapak Kapolsek Cikande atas dukungan dan suportnya dalam kegiatan Raker," tuturnya. (*/red)

Peringati HUT ke-54 Korpri, Gubernur Andra Soni Tekankan Soliditas dan Transformasi Digital ASN Banten

By On Desember 01, 2025

Gubernur Banten, Andra Soni saat memimpin upacara peringatan HUT ke-54 Korpri, di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin, 01 Desember 2025. 

SERANG, Kabar7.ID – Gubernur Banten, Andra Soni menekankan pentingnya soliditas, integritas, dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkeadilan.

Hal tersebut ditegaskan Andra Soni saat menjadi pembina upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tingkat Provinsi Banten di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Senin, 01 Desember 2025.

Dalam amanatnya, Andra Soni menyebut, peringatan HUT Korpri sebagai momentum strategis untuk memperkuat komitmen pengabdian ASN.

Ia mengingatkan, sejak didirikan, Korpri berfungsi sebagai wadah pemersatu dan pengabdian ASN kepada bangsa dan negara.

“Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras seluruh ASN dalam melayani masyarakat serta menjaga keberlangsungan pelayanan publik,” ujarnya.

Mengusung tema “Bersatu Berdaulat Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju”, Gubernur meminta tema tersebut dijadikan pengingat bagi seluruh ASN untuk menjaga kekompakan dan etika kerja.

Dorong Transformasi Digital dan Efisiensi Anggaran

Menghadapi tantangan zaman, Andra Soni menyoroti pentingnya adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Ia menegaskan, era digital menuntut perubahan fundamental dalam cara kerja birokrasi.

“ASN harus bekerja lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih adaptif. Korpri harus menjadi motor perubahan birokrasi, bukan sekadar pelaksana tugas,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola secara efektif dan efisien demi kepentingan masyarakat, selaras dengan upaya mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

“Korpri harus menjadi penggerak transformasi birokrasi. Pastikan anggaran berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Serukan Korpri Siaga

Andra Soni juga mengajak seluruh anggota Korpri untuk mengambil sikap "Korpri Siaga".

Ia menjabarkan delapan tekad kesiapsiagaan yang meliputi penguatan persatuan, penjagaan netralitas, peningkatan profesionalisme, kejujuran, hingga pengawalan reformasi birokrasi.

“Tidak ada pilihan lain bagi Korpri selain tetap kompak, solid, satu suara, dan satu langkah. Teruslah berinovasi dan bekerja sepenuh hati bagi kemajuan bangsa dan negara,” pesannya.

Penghargaan dan Pakta Integritas

Rangkaian upacara dimeriahkan dengan pemberian penghargaan kepada ASN, pelajar, dan Perangkat Daerah berprestasi.

Penghargaan purna tugas diserahkan kepada tiga pejabat tinggi yang memasuki masa pensiun, yakni Muhammad Yusuf (Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Banten), Agus Setiawan (Mantan Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM), serta Untung Saritomo (Mantan Kepala BPSDM).

Apresiasi juga diberikan kepada atlet Korpri cabang bulu tangkis dan catur yang meraih medali emas dan perak pada Pekan Olahraga Nasional (PORNAS) XVII di Palembang.

Selain itu, Pemprov Banten menyerahkan Piagam Duta Korpri serta Budaya Kerja Award kepada tiga Perangkat Daerah terbaik, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Penghargaan lain mencakup pemenang Lomba Video Pembelajaran tingkat SMA/SMK/SKH, serta penghargaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik untuk kategori Inovasi Terbaik, Inovasi Berkinerja Terbaik, Penerapan Terbaik, hingga Perangkat Daerah Terinovatif.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi, bersama 12 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah ini merupakan wujud komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (*/red)

Presiden Prabowo Tinjau Jembatan Pante Dona yang Putus Akibat Banjir Besar di Aceh Tenggara

By On Desember 01, 2025

Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan langsung ke lokasi Jembatan Pante Dona, Kabupaten Aceh Tenggara, Senin, 01 Desember 2025. 

ACEH TENGGARA, Kabar7.ID – Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan langsung ke lokasi Jembatan Pante Dona, Kabupaten Aceh Tenggara, Senin, 01 Desember 2025.

Jembatan penghubung utama antar kecamatan itu putus total setelah diterjang banjir besar yang melanda wilayah tersebut, menyebabkan ribuan warga terisolasi dan jalur logistik terhenti.

Setibanya di lokasi, Presiden langsung menuju titik kerusakan untuk melihat kondisi jembatan dari dekat.

Jembatan Pante Dona kini hanya menyisakan rangka baja yang tergerus derasnya aliran sungai. Material jembatan terseret banjir, sementara penopangnya runtuh akibat kuatnya arus.

Selain Pante Dona, empat jembatan baja lain di Aceh Tenggara dilaporkan mengalami kerusakan berat, namun jembatan ini menjadi yang paling parah.

Presiden Prabowo terlihat berjalan menyusuri tepian jembatan sambil memperhatikan sisa-sisa konstruksi yang ambruk.

Warga yang berada di sekitar lokasi tampak haru melihat Kepala Negara berdiri di tengah reruntuhan infrastruktur yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian mereka.

Di sela peninjauan, Presiden berdiskusi dengan jajaran pemerintah pusat dan daerah mengenai langkah percepatan penanganan.

Ia menegaskan, pembangunan akses darurat harus segera dilakukan agar mobilitas warga dapat kembali normal.

Pemerintah juga memastikan rekonstruksi jembatan permanen akan diprioritaskan untuk memulihkan aktivitas transportasi dan ekonomi masyarakat.

Usai melihat kondisi jembatan, Presiden menyempatkan diri menyapa dan menyalami warga yang menunggu kedatangannya. Mereka menyambut Presiden dengan penuh haru dan rasa syukur.

“Presiden Prabowo, terima kasih sudah datang di Bumi Sepakat Segenep,” ujar salah seorang warga sembari menjabat tangan Presiden.

Kehadiran Presiden di tengah masyarakat terdampak menjadi bukti bahwa pemerintah bergerak cepat menangani dampak bencana dan memastikan kebutuhan warga tetap menjadi prioritas. (Joniful Bahri)

Ini Penjelasan Kepala BNPB soal Viral Warga Sibolga Jarah Minimarket

By On Desember 01, 2025

Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto menanggapi perihal video minimarket di Sibolga, Sumatera Utara (Sumut), disebut menjadi sasaran penjarahan hingga viral di media sosial.

“Kemarin sore sempat viral di Kota Sibolga, adanya upaya mengambil logistik. Jadi kami sudah cek ke personel kami yang bisa masuk ke sana, itu mereka mengambil bahan makanan. Jadi tidak bersifat menjarah atau merusak, memecahkan kaca, dan lain sebagainya tidak, dia menjarah bahan makanan,” kata Suharyanto, Minggu, 30 November 2025.

“Ya mungkin mereka khawatir, takut, karena tertutup dan bahan makanan terbatas sehingga itu yang dilakukan dan itu yang sebagian viral di medsos,” sambungnya.

Suharyanto mengatakan, pihaknya juga sudah memberikan penjelasan mengenai video viral itu di akun media sosial resmi BNPB.

Suharyanto mengatakan, pihaknya akan terus memaksimalkan penanganan bencana banjir.

“Kami juga sudah memberikan penjelasan secara langsung. Mungkin bapak ibu kalau buka TikTok ada itu saya yang berbicara masalah penjarahan di supermarket, sebagian kalau di situ yang suka 10 ribu yang 5.000 menghujat, jadi menghujat kami dan penanganan,” kata Suharyanto.

“Tapi kami masih optimis karena yang mendukung masih banyak daripada memberikan koreksi yang negatif, tapi itu tentu saja jadi perhatian kami,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Suharyanto juga menyampaikan update terkait korban meninggal dunia akibat bencana alam banjir hingga tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat.

Total korban tewas akibat banjir di tiga provinsi itu kini jumlahnya mencapai 316 orang.

Berikut ini data korban meninggal dunia dan korban hilang di tiga provinsi:

1. Aceh: 54 orang tewas, 55 orang hilang

2. Sumatera Barat: 90 orang meninggal dunia, 87 orang hilang

3. Sumatera Utara: 172 orang hilang, 147 orang hilang


(*/red)

Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar: 442 Orang Meninggal Dunia dan 402 Hilang

By On Desember 01, 2025

Kerusakan Masjid Kecamatan dan Pos TNI/Polri pascabanjir bandang di Desa Blang Meurandeh, Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, Aceh, Minggu, 30 November 2025. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera terus bertambah.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Minggu, 30 November 2025, total 442 warga meninggal dunia dan 402 orang masih hilang.

Data tersebut merupakan akumulasi dari tiga Provinsi terdampak, yakni Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh, yang dilaporkan Kepala BNPB Suharyanto dalam konferensi pers pada Minggu malam.

Di Aceh, kata Suharyanto, korban meninggal dilaporkan bertambah menjadi 96 jiwa, sedangkan 75 orang masih dinyatakan hilang.

“Per hari ini Aceh, Aceh korban jiwa jadi 96 dan 75 hilang ya,” kata Suharyanto dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring.

Korban tersebut berlokasi di 11 kabupaten/kota di Aceh dari total 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana di provinsi tersebut.

Dalam kesempatan itu, Suharyanto juga memastikan Kota Langsa yang sebelumnya menjadi sorotan, kini sudah dapat diakses dan tidak ditemukan korban meninggal.

“Dan ternyata di sana tidak ada korban jiwa ya. Jadi artinya mudah-mudahan ini berita yang baik ya,” ujarnya.

Di antara tiga Provinsi, Sumut menjadi daerah dengan korban meninggal terbanyak, yakni 217 jiwa dengan 209 orang yang masih hilang.

“Jadi, korban jiwa untuk Sumut 217 jiwa ya, yang meninggal dunia. Kemudian 209 yang masih hilang,” ujar Suharyanto.

Dia menjelaskan, korban banyak ditemukan di Kabupaten Tapanuli Selatan, seiring operasi pencarian yang terus dilakukan. Jumlah pengungsi juga melonjak menjadi puluhan ribu jiwa karena warga mulai berpindah dari pengungsian mandiri ke pengungsian resmi seiring fasilitas yang semakin memadai.

“Jadi, masyarakat yang tadinya mengungsi mandiri ini masuk ke titik-titik pengungsian. Sehingga jumlah pengungsi ini juga bertambah,” ujarnya.

Di Sumbar, korban meninggal bertambah menjadi 129 jiwa dan 118 warga masih hilang.

Namun, dia menyampaikan bahwa kondisi di provinsi tersebut mulai berangsur pulih.

“Jadi, Sumbar itu dibandingkan Sumut dan Aceh, sekarang sudah lebih pulih, sudah lebih pulih di hari ketiga ini. Apalagi sekarang sudah tidak ada hujan ya,” ujarnya.

Sebagian pengungsi di sejumlah wilayah Sumbar bahkan telah mulai kembali ke rumah pada siang hari untuk melakukan pembersihan.

Adapun Kabupaten Agam menjadi wilayah dengan korban jiwa terbanyak, yakni 87 warga meninggal dan 76 warga masih hilang.

Suharyanto menegaskan, proses pencarian dan pertolongan masih berlangsung di seluruh daerah terdampak.

Selain itu, kata dia, distribusi logistik juga terus dilakukan dengan berbagai skema, bersamaan dengan upaya membuka akses transportasi darat yang masih terputus. (*/red)

Pemerintah Mulai Siapkan Hunian Sementara untuk Korban Bencana Sumatera

By On Desember 01, 2025

Menko PMK, Pratikno saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana, bersama Kepala BNPB, Jajaran TNI-Polri, dan Pemprov Sumatera Utara, di Bandar Udara Silangit, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, pada Minggu, 30 November 2025. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno menyampaikan, pemerintah terus berupa dalam penanganan bencana alam di Sumatera Utara, Aceh hingga Sumatera Barat. Pemerintah juga menyiapkan hunian sementara untuk para korban terdampak.

“Kita juga mulai merancang untuk rehab rekon penyiapan huntara, hunian sementara, menyiapkan hunian tetap. Tadi juga kira bicarakan karena kita ingin bahwa tanggap darurat bisa segara selesai kemudian bisa masuk ke tahap rehab rekon dalam waktu yang secepat-cepatnya agar masyarakat bisa segera pulih beraktivitas seperti biasa,” kata Pratikno dalam jumpa pers, dikutip Senin, 01 Desember 2025.

Presiden Prabowo Subianto, kata Pratikno, menginstruksikan agar mengerahkan kekuatan nasional dalam penanganan bencana.

Pratikno menyebut, pemerintah akan memastikan proses evakuasi hingga penyaluran logistik kepada para korban terdampak berjalan lancar.

“Presiden memerintahkan untuk menambah seluruh kekuatan nasional, fokus untuk penanganan tanggap darurat secepat-cepatnya. Mengerahkan evakuasi, mengerahkan logistik, perlindungan pengungsi, kemudian mengerahkan tenaga kesehatan, memulihkan infrastruktur, transportasi, komunikasi, juga kawal di lapangan,” tuturnya.

Pratikno menjelaskan, pemerintah juga telah melakukan percepatan evakuasi, pemulihan jalur transportasi dan komunikasi. Pemerintah terus fokus agar situasi tanggap darurat bisa segera diakhiri.

“Tadi sudah dilaporkan, pemberian logistik terus mengalir dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Di beberapa titik akan terus bertambah dan akan terus didistribusikan. Jadi ini seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk mempercepat tanggap darurat dan segera memulihkan semuanya,” jelasnya.

Pratikno juga memberikan apresiasi kepada BNPB hingga aparat dan relawan yang terus bekerja di lapangan.

Dia kembali menegaskan pemerintah akan terus bersinergi mengawal percepatan penanganan darurat di lapangan.

“Kita akan dukung bagaimana resources dikerahkan. Tapi tentu saja bukan hanya pengerahan sumber daya, tapi bagaimana sinergis di lapangan,” pungkasnya.

Berdasarkan data terbaru Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) data korban korban meninggal ataupun korban hilang akibat bencana banjir di Sumatera bertambah. Berikut data terkini korban bencana di Sumatera:

1. Sumatera Utara: korban meninggal 217 orang, korban hilang 209 orang

2. Aceh: korban meninggal 96 orang, korban hilang 75 orang

3. Sumatera Barat: korban meninggal 129 orang, korban hilang 118 orang


(*/red)

Momentum HKN ke-61: Darya-Varia Perkuat Transformasi Menuju 50 Tahun lewat Divi Lab Berbasis AI dan Kampanye Kesehatan Nasional

By On Desember 01, 2025

(Kiri-Kanan) Soft Launching Divilab - Presiden Direktur ASKI Prihatanto Agung Lesmono; dr. Ian Kloer, Presiden Direktur Darya-Varia; Deni Herdiana, mewakili Direktur Produksi dan  Distribusi Alkes. 

JAKARTA, Kabar7.ID – Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61, PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (Darya-Varia) bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggelar Seminar Kesehatan Nasional bertema “Menuju 50 Tahun Darya-Varia: Bangun Generasi Sehat, Masa Depan Hebat” di Cibis Park, Jakarta, pada 29 November 2025.

Acara ini dihadiri oleh manajemen Darya-Varia, jajaran Kemenkes, pemangku kepentingan kesehatan, karyawan Darya-Varia, komunitas, dan masyarakat umum.

Hadir sebagai keynote speaker dalam acara ini, Dita Novianti Sugandi Argadiredja, S.Si., Apt., MM, Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menegaskan bahwa Transformasi Layanan Primer sebagai pilar pertama Transformasi Kesehatan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sehat.

Pilar ini berfokus pada penguatan upaya promotif–preventif, peningkatan screening kesehatan, serta kesiapan layanan primer di seluruh wilayah.

Dita juga menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan akan terus mendukung kegiatan yang memberi manfaat bagi masyarakat dan memperkuat layanan kesehatan, termasuk inisiatif kolaboratif seperti yang dilakukan bersama Darya-Varia.

Ia menambahkan bahwa industri farmasi memiliki peran strategis, bukan hanya dalam penyediaan obat, tetapi juga dalam menghadirkan alat kesehatan yang dapat mempercepat deteksi dini penyakit di masyarakat.

Dita berharap kontribusi Darya-Varia semakin kuat dalam mendukung agenda kesehatan nasional menjelang usia ke-50 tahun perusahaan.

“Dari acara ini, kita dapat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis yang tersedia. Saya harap Darya-Varia juga dapat melakukan medical check-up gratis secara berkala. Industri farmasi tidak hanya mencakup obat, tetapi juga alat kesehatan. Mudah-mudahan alat baru yang diperkenalkan dapat membantu deteksi dini kesehatan masyarakat. Saya berharap Darya-Varia terus mendukung pemerintah dalam transformasi kesehatan di Indonesia mewujudkan Indonesia emas 2045,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Presiden Direktur Darya-Varia, dr. Ian Kloer menegaskan, Darya-Varia terus berperan aktif dalam mendukung visi pemerintah, dengan berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

“HKN merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan aksi kolektif dalam bidang kesehatan. Kami mengharapkan lewat acara ini dapat menciptakan sebuah gerakan masyarakat untuk mencapai pola hidup sehat,” kata dr. Ian Kloer.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi yang tangguh dan sehat tersebut, meningkatkan kesadaran dan aksi kolektif terhadap kondisi kesehatan masyarakat menjadi sangat penting.

Hal ini tercermin dari data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang menunjukkan bahwa tantangan penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi dan diabetes masih perlu diwaspadai.

Jika dibandingkan dengan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan  menunjukkan penurunan prevalensi hipertensi berdasarkan pengukuran tekanan darah.

Meski begitu, jumlah individu yang tidak mengetahui memiliki status hipertensi dan diabetes cukup signifikan.

Sekitar delapan persen individu kelompok usia 18-59 tahun tidak mengetahui mengidap diabetes dan sekitar 20 persen tidak mengetahui mengidap hipertensi.

Angka ini lebih tinggi di kelompok usia 60 tahun ke atas, 18 persen (diabetes) dan 34 persen (hipertensi). Sekitar 30 persen responden dari kedua kelompok usia tidak mengetahui tipe diabetesnya.

Agar jumlah penduduk dengan hipertensi dan diabetes terkendali, deteksi dini untuk jenis penyakit tidak menular (PTM) tersebut sangat penting, sehingga pengobatan lebih dini dapat dilakukan untuk mencegah kemungkinan komplikasi lebih lanjut.

Mengingat hipertensi dan diabetes dapat menyebabkan timbulnya disabilitas, mortalitas, maupun meningkatkan beban ekonomi.

Solusi Inovatif: Darya-Varia Hadapi Tantangan dengan Divi Lab

Menyadari pentingnya masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan, terutama PTM seperti hipertensi, diabetes, dislipidemia, dan hiperurisemia, diperlukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif.

Darya-Varia telah mengembangkan solusi inovatif yang sejalan dengan program skrining nasional Kementerian Kesehatan.

Darya-Varia mengembangkan Divi Lab, alat kesehatan pengukur gula darah, kolesterol, asam urat, dan tekanan darah berbasis IoT (teknologi internet) dan kecerdasan buatan (AI) pertama di Indonesia dan merupakan produksi dalam negeri yang dikembangkan bersama PT Astra Komponen Indonesia (ASKI) salah satu produsen alat kesehatan terkemuka dalam negeri Inovasi ini diharapkan dapat mendukung program skrining Kementerian Kesehatan dan berkontribusi dalam penurunan prevalensi PTM yang masih tinggi di Indonesia.

dr. Ian Kloer menambahkan, kehadiran Divi Lab mencerminkan komitmen perusahaan dalam menghadirkan solusi kesehatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Inovasi ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam mendukung percepatan deteksi dini penyakit tidak menular—sebuah prioritas besar dalam agenda transformasi kesehatan Indonesia.

Melalui kolaborasi dengan komunitas pasien dan berbagai pemangku kepentingan, inisiatif ini juga diharapkan dapat mendorong kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat dan pemeriksaan dini, sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem kesehatan yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya memperluas dampak sosial, Darya-Varia menggaungkan kampanye ini dengan melibatkan berbagai komunitas pasien untuk mendorong kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat dan deteksi dini penyakit kronis.

Kolaborasi ini menjadi wujud nyata sinergi antara perusahaan dan masyarakat dalam menciptakan perubahan positif di bidang kesehatan.

Presiden Direktur ASKI, Prihatanto Agung Lesmono mengatakan, kolaborasi bersama Darya-Varia merupakan upaya bersama dalam mendorong kemandirian pengembangan industri alat kesehatan nasional melalui pemanfaatan teknologi digital yang terus berkembang.

“Penerapan teknologi digital dalam alat kesehatan dapat meningkatkan kemampuan deteksi dan pencegahan PTM sejak dini. Kami berharap inovasi seperti ini dapat turut meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini, sejalan dengan semangat HKN ke-61 dalam membangun generasi sehat untuk masa depan hebat,” ujarnya.

Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Richard Samosir mengapresiasi langkah Darya-Varia yang tidak hanya fokus pada produk, tetapi juga menggerakkan masyarakat untuk lebih sadar akan kesehatan.

“Kami menyambut baik hadirnya Divi Lab sebagai inovasi yang memudahkan masyarakat, khususnya para pasien, untuk lebih proaktif dalam memantau kondisi kesehatannya. Dengan mereka rutin melakukan pemeriksaan secara mandiri, harapannya kualitas kesehatan juga meningkat. Banyak penyakit kronis dapat dicegah jika masyarakat lebih konsisten menjalani pola hidup sehat sejak dini,” jelasnya.

Darya-Varia Dorong Gaya Hidup Sehat melalui “Health is Wealth – 50 Days of Wellness Challenge”

Dalam rangka menyambut 50 tahun perjalanan perusahaan, Darya-Varia juga meluncurkan kampanye “Health is Wealth – 50 Days of Wellness Challenge”, sebuah gerakan nasional yang mengajak masyarakat Indonesia untuk menerapkan gaya hidup sehat yang sederhana namun konsisten.

“Selama lima dekade, Darya-Varia telah menjadi bagian dari perjalanan kesehatan keluarga Indonesia. Melalui kampanye Health is Wealth – 50 Days of Wellness Challenge, kami ingin menginspirasi masyarakat untuk menjadikan kesehatan sebagai investasi utama menuju masa depan yang lebih produktif dan sejahtera,” tutup dr. Ian Kloer.

Kampanye ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan kesehatan, mulai dari edukasi nutrisi, olahraga ringan, hingga tantangan kebugaran harian.

Program ini dirancang untuk membuktikan bahwa perubahan kecil yang konsisten dapat membawa dampak besar bagi kualitas hidup.

Tentang Darya-Varia

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (“Darya-Varia” atau “Perusahaan”) adalah perusahaan farmasi yang telah beroperasi sejak tahun 1976.

Selama 49 tahun, Darya-Varia terus berkontribusi dalam mendukung Indonesia yang lebih sehat dengan menyediakan produk kesehatan berkualitas tinggi di bawah merek-merek yang dipercaya masyarakat Indonesia.

Darya-Varia memproduksi dan mengembangkan berbagai produk obat resep dan produk kesehatan konsumen berkualitas tinggi di dua fasilitas produksi berstandar internasional yang berlokasi di Gunung Putri dan Citeureup, Bogor.

Kedua fasilitas ini telah menerapkan Sistem Jaminan Halal dan memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) internasional serta telah tersertifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia. (*/red)

Siap-siap! Panitia Sediakan Hadiah 3 Motor pada Kick Off HPN di Banten

By On November 29, 2025


JAKARTA, Kabar7.ID – Warga Serang dan sekitarnya diundang untuk meramaikan launching atau Kick Off Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan dipusatkan di Alun-alun Kota Serang pada Minggu pagi (30/11/2025).

Kepastian ini disampaikan menyusul rapat panitia di Kantor PWI Pusat, yang dipimpin oleh Ketua Panitia, Zulmansyah Sekedang.

“Kami ingin Kick Off ini menjadi pesta rakyat yang meriah. Karena itu, kami mengundang seluruh masyarakat untuk ikut Senam Bersama dan Jalan Sehat pada Minggu pagi, pukul 06.00 WIB,” kata Zulmansyah, Jumat (28/11/2025).

Daya tarik utama acara ini adalah Jalan Sehat yang terbuka untuk umum dengan hadiah doorprize fantastis. Zulmansyah menjelaskan, panitia telah menyiapkan hadiah-hadiah utama, termasuk 3 unit motor, kulkas, sepeda lipat, serta puluhan barang elektronik menarik lainnya.

Acara ini sekaligus akan menjadi momen penting dengan kehadiran tokoh nasional dan daerah. Termasuk kehadiran Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Gubernur Banten, Andra Soni. Kehadiran juga akan diisi oleh anggota Dewan Pers, Konstituen Dewan Pers serta jajaran Forkopimda Banten. Partisipasi mereka merupakan simbol sinergi yang baik antara komunitas pers dengan pemangku kepentingan.

Hadiah untuk Partisipasi Publik

Rangkaian Kick Off sendiri akan diawali dengan kedatangan rombongan PWI Pusat dari Jakarta pada hari Sabtu (29/11), dilanjutkan dengan check-in dan jamuan makan malam oleh Gubernur Banten Andra Soni.

Setelah itu besoknya puncak acara akan dilaksanakan pada Minggu (30/11) di Alun-alun Kota Serang, dimulai pukul 06.00 WIB dengan Senam Bersama dan Jalan Sehat yang terbuka bagi masyarakat umum. Seluruh kegiatan diperkirakan selesai pada pukul 09.30 WIB.

Kick off ini adalah pertanda dimulainya rangkaian peringatan HPN yang puncaknya pada 9 Februari 2026 di Serang, Banten. (*/red)

Perkuat Sabuk Hijau Pesisir, Gubernur Andra Soni Ajak Masyarakat Rawat Mangrove

By On November 29, 2025

Gubernur Banten, Andra Soni saat menghadiri peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 2025, di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Jumat, 28 November 2025. 

SERANG, Kabar7.ID – Gubernur Banten, Andra Soni mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam upaya konservasi wilayah pesisir.

Penanaman mangrove tidak boleh berhenti pada seremoni semata, melainkan harus diikuti dengan pemantauan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Andra Soni saat menghadiri peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 2025, di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Jumat, 28 November 2025.

“Saya harap banyak pihak terlibat untuk kembali mengonservasi wilayah mangrove. Tentu kita berharap kegiatan ini tidak hanya sekadar seremonial. Harus ditanam dengan cara yang baik, kemudian setahun kemudian kita tengok kembali,” ujarnya.

Dia juga menyoroti fenomena yang kerap terjadi, di mana bibit mangrove yang baru ditanam hilang terbawa arus air hanya dalam hitungan hari. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh teknik penanaman yang kurang maksimal serta pengawasan pasca penanaman yang masih terbatas.

“Makanya, setelah penanaman delapan ribu pohon ini, kita harapkan jumlahnya tidak berkurang,” tegasnya.

Andra Soni menambahkan, gerakan menanam pohon merupakan ikhtiar sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Ia memaknai aktivitas ini sebagai bentuk ibadah sosial yang manfaatnya berjangka panjang.

“Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal jariah yang terus mengalir manfaatnya untuk pelestarian alam dan masyarakat,” ujarnya.

Apresiasi Sinergi PLN

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberikan apresiasi kepada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Banten.

Andra Soni menilai, PLN tidak hanya sukses menyediakan energi listrik dengan rasio elektrifikasi mencapai 99,9 persen di Banten, tetapi juga menghadirkan "energi kehidupan" melalui program penghijauan dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, General Manager PLN UID Banten, Muhamad Joharifin mengatakan, aksi penanaman mangrove ini merupakan wujud kontribusi perusahaan dalam menjaga ekosistem pantai, sekaligus memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia.

“Lokasi penanaman dipilih berdasarkan prioritas pertahanan keanekaragaman hayati dan keselamatan manusia. Adapun jenis mangrove yang ditanam adalah _Rhizophora mucronata_ dan _Rhizophora apiculata_,” jelas Joharifin.

Menurut Joharifin, keberadaan hutan mangrove memiliki fungsi ekologis vital, mulai dari melindungi pantai, mencegah abrasi dan intrusi air laut, hingga menjadi tempat berkembang biak biota air.

“Selain menyerap karbon, kawasan mangrove juga bisa menjadi sumber pangan serta potensi kawasan wisata dan rekreasi bagi masyarakat,” pungkasnya. (*/red)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *